30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia

DOWNLOAD

Download 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page

30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia

DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 1976

30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1976 with Courts-martial and courts of inquiry categories.

Tigapuluh Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia Disusun Oleh Soegiri Kemal Mahisa Soeparlan Kawan Kawan

DOWNLOAD
Author : Soegiri
language : id
Publisher:
Release Date : 1976

Tigapuluh Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia Disusun Oleh Soegiri Kemal Mahisa Soeparlan Kawan Kawan written by Soegiri and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1976 with categories.

Peradilan Militer Indonesia

DOWNLOAD
Author : Dr. Budi Pramono, DRS., SH., MH
language : id
Publisher: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA
Release Date : 2020-08-17

Peradilan Militer Indonesia written by Dr. Budi Pramono, DRS., SH., MH and has been published by SCOPINDO MEDIA PUSTAKA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-08-17 with Law categories.

Buku ini menjelajah dan mendeskripsikan pemikiran hukum yang berlaku di lingkungan militer. Fokus kajiannya lebih berorientasi pada peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Kajiannya meliputi Kedudukan Pengadilan Militer di Indonesia. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia, Mekanisme Penyelesaian Perkara terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana, dan Kompetensi Peradilan Militer dalam Sistem Hukum di Indonesi, serta Kedudukan Peradilan Militer sebagai Salah Satu Komponen Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Buku ini juga mengupas Wewenang Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum. Asas dan Norma Hukum Pengalihan Wewenang Peradilan Militer dalam Sistem Hukum di Indonesia, Landasan Hukum Pengalihan Wewenang Peradilan Militer, dan Hambatan Hukum Peradilan Bagi Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum untuk Diperiksa dan Diadili pada Peradilan Umum, serta Konsep Menuju Sistem Peradilan Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Sesuai dengan Arah Reformasi.

Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia

DOWNLOAD
Author : Sri Hajati
language : id
Publisher: Airlangga University Press
Release Date : 2019-09-18

Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia written by Sri Hajati and has been published by Airlangga University Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-09-18 with Law categories.

Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia [HKD 101] merupakan salah satu Mata Kuliah Dasar Keahlian Hukum (MKDKH) yang merupakan mata kuliah wajib nasional yang harus ditempuh bagi mahasiswa yang menempuh program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum di seluruh universitas di Indonesia. Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia memberikan dasar pengenalan dan pemahaman kepada mahasiswa (baru) khususnya tentang hukum positif di Indonesia. Karenanya dalam mata kuliah ini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang tata hukum Indonesia dan sistem hukum Indonesia, serta upaya-upaya untuk mewujudkan tata hukum nasional. Selain itu, juga dibahas bidang-bidang hukum yang ada (misal: Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara dan sebagainya), serta beberapa materi dari masing-masing bidang hukum tersebut yang pokok dan relevan, dengan tetap mengindahkan sistem hukum dan tata hukum, terlebih pada pembaruan hukum yang sedang berproses saat ini. Proses penegakan hukum juga menjadi bahan kajian, untuk itu kedudukan, peran dan kompetensi dari masing-masing lembaga peradilan akan mendapat perhatian pula. Mengingat penegakan hukum berperan sebagai inti dalam proses menuju tata hukum nasional baik melalui pembentukan yurisprudensi maupun melalui proses penemuan hukum. Tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia adalah agar mengerti dan memahami sistematika dan susunan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota masyarakat dan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara. Dengan mempelajari hukum Indonesia (Hukum Positif Indonesia), dapat diketahui perbuatan atau tindakan apa yang memiliki akibat hukum dan perbuatan melawan hukum, juga bagaimana kedudukan seseorang dalam masyarakat, apa kewajiban dan wewenangnya menurut hukum Indonesia.

Tanggung Jawab Negara Tentang Penetapan Tindak Pidana Dan Persamaan Kesdilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Poskolonial

DOWNLOAD
Author : Dr. Nikolas Simanjuntak, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2022-03-07

Tanggung Jawab Negara Tentang Penetapan Tindak Pidana Dan Persamaan Kesdilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Poskolonial written by Dr. Nikolas Simanjuntak, S.H., M.H. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-03-07 with Law categories.

Membaca buku ini, memberikan kepada para pembacanya pemahaman tentang Konstruksi mentalitas berhukum pidana Indonesia dalam sistem peradilan untuk menetapkan tindak pidana terhadap seorang tersangka yang masih selalu berkandungan sistem pemikiran untuk memutuskan menghukum seseorang dengan hukuman penjara. Di dalam hukum pidana warisan hukum kolonial dengan kuasa yang dominatif, ada kemungkinan melepaskan atau membebaskan seorang tersangka bilamana tidak cukup ditemukan adanya alat-alat bukti. Dalam administrasi sistem peradilan pidana terpadu saat ini, seyogianya tiada lagi mentalitas harus menghukum dengan hukuman penjara sebab bentuk pemidanaan bukan hanya itu saja. Pre-trial Keadilan Restoratif dengan komunikasi emansipatoris yang multilog non-oposisi biner, sebagai hukum acara pidana untuk mencapai tujuan pemidanaan adalah salah satu bagian dari sistem peradilan pidana yang baik sebagai therapeutic jurisprudence (hukum pemulihan ketercelaan) bagi Indonesia terkini yang sudah poskolonial.

Pelanggaran Ham Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia

DOWNLOAD
Author : Binsar Gultom
language : id
Publisher: Gramedia Pustaka Utama
Release Date : 2013-05-08

Pelanggaran Ham Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia written by Binsar Gultom and has been published by Gramedia Pustaka Utama this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-05-08 with Political Science categories.

"Dalam buku ini, Penulis mengungkapkan bagaimana pengaturan HAM dalam hukum keadaan darurat dan praktiknya di lapangan, yakni pelanggaran HAM seperti apa yang dibenarkan dalam hukum keadaan darurat dan bagaimana Pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM dalam keadaan darurat tersebut, serta hal-hal baru yang ditemukan dalam penulisan buku ini. Hal-hal baru dimaksud seperti: ""kompensasi"" terhadap korban pelanggaran HAM akibat pemberlakuan status hukum keadaan darurat sebaiknya dipisahkan dengan proses hukum, tetapi cukup dibuktikan oleh tim medis/dokter dari Rumah Sakit yang ditunjuk Pemerintah. Kemudian, bagaimana seharusnya Pemerintah menerapkan pemberlakuan status hukum keadaan darurat yang efektif dan bagaimana seharusnya Hakim HAM mempertimbangkan penerapan pemberlakuan status keadaan darurat itu, semuanya dibahas dalam buku ini. Dalam buku ini, Penulis juga memberanikan diri menganalisis putusan bebas Peninjauan Kembali Mahkamah Agung atas pelanggaran HAM berat Timor-Timur pascajajak pendapat 1999 dan putusan bebas Kasasi Mahkamah Agung atas pelanggaran HAM berat Tanjung Priok 1984. Hal ini dilakukan, mengingat kedua kasus tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in cracht van gewijsde). Akhirnya, dari kajian ilmiah penulisan buku ini, Penulis menganjurkan setiap penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam keadaan darurat, khususnya darurat militer dan perang, lebih baik ditangani secara khusus melalui Pengadilan Militer dengan komposisi hakimnya terdiri atas tiga orang hakim dari peradilan umum dan dua orang dari peradilan militer, ketimbang melalui UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memiliki prinsip-prinsip retroaktif, tidak mengenal kadaluwarsa, dan memerlukan rekomendasi DPR. Adanya prinsip-prinsip yang dianut oleh UU No. 26 Tahun 2000 tersebut menjadikan proses penyelesaian kasus pelangaran HAM menjadi panjang dan penuh ketidakpastian. Akibatnya hampir dapat diprediksikan semua kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di-""bebaskan"" oleh Pengadilan HAM Ad Hoc karena barang bukti dan saksi korban/kunci yang diajukan ke persidangan telah rusak/hilang atau meningal dunia."

Bibliography Of The Indonesian Revolution

DOWNLOAD
Author : H. A. J. Klooster
language : en
Publisher: Kitlv Press
Release Date : 1997

Bibliography Of The Indonesian Revolution written by H. A. J. Klooster and has been published by Kitlv Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1997 with History categories.

Berita Idayu

DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 1980

Berita Idayu written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1980 with Indonesia categories.

Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional Dan Elektronik

DOWNLOAD
Author : Sudarsono
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2022-03-01

Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional Dan Elektronik written by Sudarsono and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-03-01 with Law categories.

Buku Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara: Konvensional dan Elektronik ini membahas hukum acara di Peradilan TUN, sejak dari tahap pembuatan gugatan hingga pelaksanaan putusan, baik yang diajukan dan diperiksa secara konvensional/manual maupun yang diajukan dan diperiksa secara elektronik. Sebagai petunjuk praktis, buku ini berisi pokok-pokok beracara di Peradilan TUN, yang dapat dimanfaatkan dalam perkuliahan Hukum Acara Peradilan TUN maupun praktik peradilan. ______________________________________________________________________________ “Semoga buku ini semakin menambah khazanah pengetahuan hukum, khususnya Hukum Acara Peradilan TUN, dan bermanfaat bagi warga masyarakat.” Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI. “Buku ini sangat bermanfaat sebagai tuntunan untuk beracara di Peradilan TUN yang perkembangannya dewasa ini sedemikian dinamis.” Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Pengajar Hukum Acara Peradilan TUN pada FH Universitas Airlangga. “Buku ini, dari substansinya, dan profil salah satu penulisnya sebagai hakim PTUN sekaligus pengajar Hukum Acara Peradilan TUN, menjadikannya sangat berbobot. Sangat layak, tidak hanya untuk dinikmati oleh mereka yang beraktivitas pada wilayah praktik, tetapi juga teoritis Hukum Acara Peradilan TUN.” Dr. A’an Efendi, S.H., M.H., Pengajar Hukum Administrasi dan Hukum Acara Peradilan TUN FH Universitas Jember. “Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan tumbuh kembang masyarakatnya, begitulah saya menggambarkan buku ini. Selain sangat praktis bagi praktisi, akademisi dan mahasiswa, juga sangat relevan dan responsif pada kondisi peradilan di tengah pandemi Covid-19, yaitu dengan mengulas bagaimana beracara di PTUN yang tidak hanya secara konvensional, tetapi juga secara elektronik (e-Court).” Pery Rahendra Sucipta, S.H., M.H., Koordinator Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Kemaritiman Universitas Maritim Raja Ali Haji/Pengajar Hukum Administrasi Negara Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana

Pure Theory Of Law

DOWNLOAD
Author : Hans Kelsen
language : en
Publisher: The Lawbook Exchange, Ltd.
Release Date : 2005

Pure Theory Of Law written by Hans Kelsen and has been published by The Lawbook Exchange, Ltd. this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Law categories.

Reprint of the second revised and enlarged edition, a complete revision of the first edition published in 1934. A landmark in the development of modern jurisprudence, the pure theory of law defines law as a system of coercive norms created by the state that rests on the validity of a generally accepted Grundnorm, or basic norm, such as the supremacy of the Constitution. Entirely self-supporting, it rejects any concept derived from metaphysics, politics, ethics, sociology, or the natural sciences. Beginning with the medieval reception of Roman law, traditional jurisprudence has maintained a dual system of "subjective" law (the rights of a person) and "objective" law (the system of norms). Throughout history this dualism has been a useful tool for putting the law in the service of politics, especially by rulers or dominant political parties. The pure theory of law destroys this dualism by replacing it with a unitary system of objective positive law that is insulated from political manipulation. Possibly the most influential jurisprudent of the twentieth century, Hans Kelsen [1881-1973] was legal adviser to Austria's last emperor and its first republican government, the founder and permanent advisor of the Supreme Constitutional Court of Austria, and the author of Austria's Constitution, which was enacted in 1920, abolished during the Anschluss, and restored in 1945. The author of more than forty books on law and legal philosophy, he is best known for this work and General Theory of Law and State. Also active as a teacher in Europe and the United States, he was Dean of the Law Faculty of the University of Vienna and taught at the universities of Cologne and Prague, the Institute of International Studies in Geneva, Harvard, Wellesley, the University of California at Berkeley, and the Naval War College. Also available in cloth.