[PDF] Bantuan Hukum Dalam Islam - eBooks Review

Bantuan Hukum Dalam Islam


Bantuan Hukum Dalam Islam
DOWNLOAD

Download Bantuan Hukum Dalam Islam PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Bantuan Hukum Dalam Islam book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page





Bantuan Hukum Dalam Islam


Bantuan Hukum Dalam Islam
DOWNLOAD
Author : Didi Kusnadi
language : id
Publisher:
Release Date : 2012

Bantuan Hukum Dalam Islam written by Didi Kusnadi and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with Islamic law categories.


Legal aid according to Islamic law in Indonesia.



Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam


Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam
DOWNLOAD
Author : Didi Kusnadi
language : id
Publisher:
Release Date : 2011

Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam written by Didi Kusnadi and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Islamic law categories.


Legal aid according to Islamic law and its relations with Indonesian law on lawyers and law enforcement in Indonesia.



Bantuan Hukum Konsep Dan Praktiknya Dalam Tata Hukum Indonesia


Bantuan Hukum Konsep Dan Praktiknya Dalam Tata Hukum Indonesia
DOWNLOAD
Author : Pradikta Andi Alvat S.H., M.H.
language : id
Publisher: GUEPEDIA
Release Date :

Bantuan Hukum Konsep Dan Praktiknya Dalam Tata Hukum Indonesia written by Pradikta Andi Alvat S.H., M.H. and has been published by GUEPEDIA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Antiques & Collectibles categories.


Bantuan Hukum Konsep dan Praktiknya Dalam Tata Hukum Indonesia Penulis : Pradikta Andi Alvat S.H., M.H. Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN :62-39-7173-056 Terbit : Juni 2022 www.guepedia.com Sinopsis : Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensi logis sebagai sebuah negara hukum menuntut adanya pemenuhan dan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia baik secara substansi maupun praktik maupun hak untuk memperoleh akses terhadap keadilan demi tegaknya supremasi hukum yang berbasis pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di sinilah urgensi hadirnya bantuan hukum menjadi krusial dalam sebuah negara hukum. Bantuan hukum merupakan sarana perlindungan hak asasi manusia atau hak-hak hukum seseorang dalam suatu proses peradilan sekaligus sarana untuk memperolah akses keadilan. Meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam konstitusi, namun tidak bisa diingkari, jika tanpa bantuan hukum mustahil terwujud equality before the law dan due procces of law dalam sebuah sistem peradilan maupun viabilitas negara hukum. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys



Melacak Praktek Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Islam


Melacak Praktek Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Islam
DOWNLOAD
Author : Nur Khoirin Y. D.
language : id
Publisher:
Release Date : 2012

Melacak Praktek Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Islam written by Nur Khoirin Y. D. and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with Islamic law categories.


Legal aid from Islamic perspective in Indonesia.



Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia


Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher: Yayasan Obor Indonesia
Release Date : 2009

Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia written by and has been published by Yayasan Obor Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009 with Justice, Administration of categories.


On Indonesian laws, regulations, and legal system.



Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum


Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum
DOWNLOAD
Author : Dr. Hj. Sinto Adi Prasetyorini, S.T., S.H., M.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Lawwana
Release Date : 2024-03-09

Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum written by Dr. Hj. Sinto Adi Prasetyorini, S.T., S.H., M.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Lawwana this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-03-09 with Law categories.


Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai lembaga yang bergerak di bidang hukum dan keadilan membutuhkan keberadaan yang kuat dan independen secara hukum dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, sehingga status badan hukum yang tepat sangat penting dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, sebaiknya LBH membentuk badan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih baik dan efektif kepada masyarakat



Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia


Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Hj. Sulaikin Lubis, S.H., M.H., et al.
language : id
Publisher: Kencana
Release Date : 2018-01-01

Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia written by Hj. Sulaikin Lubis, S.H., M.H., et al. and has been published by Kencana this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-01-01 with Law categories.


Dalam cetakan terbaru buku HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA terdapat perbaikan teknis penulisan serta penambahan isi di beberapa bab, yaitu pada Bab 4, 7, 9, 10, 12, dan 13. Pada Bab 4 ditambahkan penegasan mengenai hukum formal dan hukum materiel bagi Mahkamah Syar’iyah di Nanggroe Aceh Darrussalam (NAD) dan terdapat singgungan sedikit terhadap kewenangan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah sehubungan dengan disahkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.



Posisi Yuridis Honorarium Advokat Terdakwa Korupsi


Posisi Yuridis Honorarium Advokat Terdakwa Korupsi
DOWNLOAD
Author : Nurul Etika
language : id
Publisher: Penerbit A-Empat
Release Date : 2015-09-25

Posisi Yuridis Honorarium Advokat Terdakwa Korupsi written by Nurul Etika and has been published by Penerbit A-Empat this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-09-25 with Law categories.


Honorarium dapat diterima advokat apabila ia bekerja berdasarkan kode etik dan moralitas ajaran agama. Seorang advokat harus membela yang benar dan memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan. Sebaliknya, ia tidak berhak apabila hanya mementingkan honor, tanpa mengamati klien bersalah atau tidak. Honorarium yang diterima advokat merupakan hak atas jasa hukum yang diberikan dalam mendampingi klien. Proses pendampingan tersebut merupakan bagian dari profesi advokat. Oleh karena itu, honor yang diterima advokat terdakwa korupsi pada khususnya dan advokat para pihak pada umumnya memiliki posisi yuridis sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal tersebut menjadi hak yuridisnya yang berakibat hukum mutasi mutandis sebagai advokat terdakwa kasus korupsi. Dalam Islam, upah disebut ijarah/ujrah, yaitu memanfaatkan jasa suatu kontrak, dengan syarat pemanfaatan jasa itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. dalam hal ini, advokat dapat menerima ijarah karena adanya nilai manfaat yang diberikan advokat terhadap kliennya, dengan tetap berprinsip pada keadilan yang terletak pada kejelasan akad dan komitmen kedua belah pihak, dalam hal ini advokat dan kliennya. upah/ijarah bagi advokat ini masuk ke dalam sistem sewa menyewa jasa, yang masuk ke dalam bidang mu’amalah.



Hukum Perdata Islam


Hukum Perdata Islam
DOWNLOAD
Author : Siska Lis Sulistiani
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-06-03

Hukum Perdata Islam written by Siska Lis Sulistiani and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-06-03 with Law categories.


Hukum perdata islam di Indonesia merupakan perpaduan dari kajian ilmu hukum perdata dan hukum islam yang meliputi aspek hukum keluarga dan hukum bisnis islam. Hukum perdata islam terlah melalui proses sejarah panjang sehingga hari ini sebagian besar telah diserap dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu terkait hukum perkawinan yang meliputi perceraian, perjanjian perkawinaan, pemeliharaan anak, pembatalan perkawinan, hukum hibah, wasit, zakat dan wakaf, dan hukum-hukum yang meliputi aspek fiqih muamalah secara garis besar yang dikenal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan adanya buku khusus terkait hukum perdata islam di Indonesia ini, diharapkan para pembaca baik dari kalangan akademisi yaitu dosen dan mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya dapat memahami konsep-konsep dasar hukum perdata islam dalam wilayah hukum keluarga dan bisnis islam yang telah berkembang dan hidup di Indonesia, sehingga dapat terciptanya masyarakat yang sadar akan hukum baik dalam pengetahuan dan tindakan sehingga dapat terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan keberkahan.



Dinamika Omnibus Law Di Era New Normal Peluang Serta Tantangan Bagi Profesi Hukum


Dinamika Omnibus Law Di Era New Normal Peluang Serta Tantangan Bagi Profesi Hukum
DOWNLOAD
Author : Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, S.H., MCL. MPA., Dr. Imam Kuswahyono, S.H., M.Hum
language : id
Publisher: Media Nusa Creative (MNC Publishing)
Release Date : 2020-09-14

Dinamika Omnibus Law Di Era New Normal Peluang Serta Tantangan Bagi Profesi Hukum written by Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, S.H., MCL. MPA., Dr. Imam Kuswahyono, S.H., M.Hum and has been published by Media Nusa Creative (MNC Publishing) this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-09-14 with Law categories.


Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kemenanganya menyatakan bahwa fokus pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi. Lebih lanjut menurut Presiden, terdapat 5 (lima) hambatan investasi di indonesia selama ini yaitu masalah regulasi yang tidak tumpang tindih dan tidak jelas, masalah perpajakan, masalah perizinan, masalah ketersediaan lahan, dan masalah ketenagakerjaan. Untuk menghilangkan hambatan tersebut, pemerintah membuat kebijakan Omnibus Law atau penyederhanaan dan penggabungan beberapa peraturan sekaligus. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong investasi dengan memangkas peraturan-peraturan dan birokrasi yang dinilai tidak efektif, tidak efisien dan high cost. Adapun kebijakan omnibus law terdiri dari dua isu utama yaitu omnibus law cipta lapangan kerja dan omnibus law perpajakan. Menurut pemerintah Setidaknya ada 3 (tiga) manfaat dari penerapan Omnibus Law. Pertama, menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Kedua, efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang Undang omnibus law cipta lapangan kerja terdapat 11 klaster kebijakan, yaitu: 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (OLCLK) yang dirancang oleh pemerintah menimbulkan polemik di masyarakat. Sebagian kalangan menilai bahwa omnibus law tersebut adalah misi ambisius pemerintah untuk meningkatkan investasi negara dengan menguntungkan pihak pengusaha besar tanpa memperhatikan aspek lingkungan, keberlanjutan dan sosial lainnya. Adanya omnibus law tersebut dinilai bertentangan dengan berbagai kebijakan dan aturan diantaranya aturan tentang ketenagakerjaan, aturan tentang reforma agraria khususnya tentang tata guna tanah, ketentuan perizinan, dan sebagainya. Belum tuntasnya pembahasan tentang omnibus law tersebut diperparah dengan kondisi dunia yang semakin tidak menentu hari ini akibat pandemi covid-19. Pandemi telah merubah tananan seluruh manusia, termasuk juga negara-pemerintah yang hari ini disibukkan dengan kebijakan untuk mengatasi pandemi. Kebijakan Omnibus law saat ini juga dipaksa untuk menyesuaikan dengan era baru pandemi yang disebut new normal.