Eksistensi Kejaksaan
DOWNLOAD
Download Eksistensi Kejaksaan PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Eksistensi Kejaksaan book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Eksistensi Kejaksaan
DOWNLOAD
Author : Prof. EQ. RM Surachman
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-03-31
Eksistensi Kejaksaan written by Prof. EQ. RM Surachman and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-03-31 with Law categories.
Sejak penerbitan "Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara" Edisi Kesatu pada tahun 2015, dirasakan semakin menguat dukungan dari segenap elemen masyarakat akan pentingnya jaminan konstitusional terhadap kemandirian Kejaksaan. Edisi Kedua ini dilengkapi dengan ulasan mengenai Jaminan Kemandirian Kejaksaan di berbagai Negara serta instrumen internasional yang mengatur tentang pentingnya jaminan konstitusional terhadap kemandirian Kejaksaan. Dari berbagai pengaturan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa kejelasan kedudukan Kejaksaan dalam konstitusi merupakan pilar utama dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum di berbagai negara.
Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara
DOWNLOAD
Author : RM. Surachman (RM.)
language : en
Publisher:
Release Date : 2015
Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara written by RM. Surachman (RM.) and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015 with categories.
Hukum Kejaksaan
DOWNLOAD
Author : Muhammad Jusuf
language : id
Publisher:
Release Date : 2014
Hukum Kejaksaan written by Muhammad Jusuf and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014 with categories.
Eksistensi Jaksa Di Tengah Tengah Masyarakat
DOWNLOAD
Author : Djoko Prakoso
language : id
Publisher:
Release Date : 1985
Eksistensi Jaksa Di Tengah Tengah Masyarakat written by Djoko Prakoso and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1985 with Public prosecutors categories.
Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan
DOWNLOAD
Author : Farida Patittingi
language : id
Publisher:
Release Date : 2021
Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan written by Farida Patittingi and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021 with categories.
Eksistensi Kewenangan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dan Beberapa Negara
DOWNLOAD
Author : Dr. Satria Ferry, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Hawa dan AHWA
Release Date : 2023-11-15
Eksistensi Kewenangan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dan Beberapa Negara written by Dr. Satria Ferry, S.H., M.H. and has been published by Hawa dan AHWA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-11-15 with Law categories.
Buku yang berjudul “Eksistensi Kewenangan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Beberapa Negara” adalah sebuah karya yang menggali dalam detail aspek penting dalam penegakan hukum terhadap korupsi di berbagai negara. Ditulis dengan dedikasi tinggi, buku ini merupakan persembahan dari penulis yang mengundang pembaca untuk memahami kompleksitas penuntutan tindak pidana korupsi, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara lain. Buku ini mengawali perjalanan ilmiahnya dengan membahas secara mendalam tentang eksistensi kewenangan penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia. Bab pertama membahas dasar hukum yang mengatur penuntutan korupsi di Indonesia, termasuk perkembangan hukum yang relevan. Tidak hanya itu, pembahasan juga melibatkan peran lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Sementara bab-bab selanjutnya, yaitu BAB 2 hingga BAB 8, menjelajahi eksistensi kewenangan penuntutan perkara tindak pidana korupsi di sejumlah negara lain, seperti Thailand, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Tiongkok, Australia (negara bagian New South Wales), dan Myanmar. Setiap bab secara terperinci membahas landasan hukum yang mengatur penuntutan kasus korupsi di negara tersebut serta peran lembaga penegak hukum terkait. Bab terakhir, yaitu BAB 9, mendalami eksistensi kewenangan penuntutan tindak pidana korupsi di Madagaskar. Pembahasan mencakup landasan hukum yang mengatur penuntutan korupsi di negara tersebut dan peran lembaga penegak hukum seperti Pusat Anti-Korupsi (PAC) dan Bureau Independant Anti-Corruption (BIANCO). Harapannya, buku ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum dan lembaga-lembaga penegak hukum yang berperan dalam upaya global pemberantasan korupsi. Sebagai sumber pengetahuan, diharapkan buku ini bermanfaat bagi mereka yang tertarik dalam topik penegakan hukum korupsi di tingkat internasional.
Eksistensi Jaksa Di Tengah Tengah Masyarakat
DOWNLOAD
Author : JokoPrakoso
language : en
Publisher:
Release Date : 1985
Eksistensi Jaksa Di Tengah Tengah Masyarakat written by JokoPrakoso and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1985 with categories.
Kejaksaan Ri
DOWNLOAD
Author : Marwan Effendy
language : id
Publisher: Gramedia Pustaka Utama
Release Date : 2005
Kejaksaan Ri written by Marwan Effendy and has been published by Gramedia Pustaka Utama this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Prosecution categories.
Role and position of public prosecution according to Indonesian law.
Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Rajawali Pers
DOWNLOAD
Author : Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H.
language : id
Publisher: PT. RajaGrafindo Persada
Release Date : 2020
Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Rajawali Pers written by Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H. and has been published by PT. RajaGrafindo Persada this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020 with Political Science categories.
Buku ini merupakan representasi kegelisahan penulis selaku praktisi hukum yang melihat maraknya perbuatan partai politik yang melakukan kejahatan luar biasa baik itu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, bahkan tindak pidana makar, melalui pengurus maupun anggotanya. Partai politik sangat berpotensi digunakan sebagai sarana untuk melakukan atau memuluskan kejahatan dengan dalih kebijakan politik untuk masyarakat oleh pengurus partai maupun anggota partai. Bahkan sudah pengetahuan umum di kalangan masyarakat bahwa pendanaan kegiatan partai politik pun bersumber dari hasil kejahatan. Baik itu seluruhnya, sebagian, atau dua pertiga bagian, dan seterusnya. Hal tersebut bisa saja terjadi, karena undang-undang yang mengatur partai politik pun merupakan produk politik yang sampai saat ini kurang mendapatkan perhatian dari aspek penegakan hukum pidana. Partai politik merupakan badan hukum yang mempunyai kewenangan yang sangat luar biasa dibanding badan hukum yang ada selama ini. Beberapa diantaranya, yaitu partai politik dapat mengajukan calon kepala negara, calon kepala daerah, calon legislatif, mengajukan usul calon pejabat pemerintahan, bahkan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah melalui anggota partai yang berada di legislatif. Pertanyaan yang menarik dari sekian banyak kemuliaan tugas dan kekuasaan yang dimiliki partai politik dan realitas tersebut adalah siapakah yang berani meminta pertanggung- jawaban partai politik apabila melakukan kejahatan luar biasa? Bagaimana mekanismenya? Apa saja kriteria perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepada partai politik? Untuk menjawab realitas dan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka buku ini disusun dengan maksud dan tujuan memperkuat aspek pengaturan hukum materiil dan hukum formil terhadap partai politik yang melakukan kejahatan luar biasa sehingga dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Penguatan tersebut dilakukan melalui pendekatan perban- dingan hukum yang mengatur pertanggungjawaban partai politik di beberapa negara dan pendekatan kasus-kasus di mana partai politik dikenai pertanggungjawaban hukum. Kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pembubaran partai politik pun dilakukan untuk memverifikasi sejauhmanakah political will pemerintah maupun partai politik dalam memperkuat aspek penegakan hukum terhadap partai politik yang sangat berpotensi digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan luar biasa. Buku ini dapat dibaca oleh mahasiswa-mahasiswi yang konsen terhadap hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum internasional, dan partai politik. Selain itu, buku ini pun dapat dijadikan rujukan bagi praktisi hukum di legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk memperkuat aspek penegakan hukum terhadap partai politik.
Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori Praktik Dan Yurisprudensi Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : DR. H. P PANGGABEAN, SH.,MS
language : id
Publisher: Bhuana Ilmu Populer
Release Date : 2020-03-30
Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori Praktik Dan Yurisprudensi Di Indonesia written by DR. H. P PANGGABEAN, SH.,MS and has been published by Bhuana Ilmu Populer this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-03-30 with Political Science categories.
Dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan tindakan pemulihan aset TIPIKOR tidak lepas dari tiga hal objek pemidanaan yaitu: pemidanaan, pemulihan aset, dan pencegahan, yang semuanya telah ditentukan dalam KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di luar sistem hukum Indonesia, upaya meningkatkan pemulihan aset TIPIKOR perlu dilandasi sistem peradilan restoratif, yang tidak hanya dilandasi sistem pembalasan. Sistem peradilan di negara Common Law dan RRC telah diberlakukan prinsip StaR melalui sistem pemidanaan dalam dua aspek. Dalam pengamatan selama ini, sistem peradilan Indonesia cenderung menerapkan doctrin man oriented tetapi dalam penjatuhan pidana tidak pernah memberi hukuman mati, pidana paling tinggi sekitar 10 sampai dengan 15 tahun. Sistem pemidanaan di Indonesia cenderung bersifat pidana pembalasan, tetapi jumlah kejahatan TIPIKOR yang telah dipidana sesuai UUTPK sepertinya belum berhasil menimbulkan efek jera bagi masyarakat luas.