Good Governance Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan
DOWNLOAD
Download Good Governance Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Good Governance Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Good Governance Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan
DOWNLOAD
Author : Sedarmayanti
language : en
Publisher:
Release Date : 2003
Good Governance Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan written by Sedarmayanti and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003 with Decentralization in government categories.
Restructuring the system in the government to create good governance in the implementation of regional autonomy in Indonesia.
Good Governance Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Good Governance Kepemerintahan Yang Baik Dan Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
DOWNLOAD
Author : Sedarmayanti
language : en
Publisher:
Release Date : 2007
Good Governance Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Good Governance Kepemerintahan Yang Baik Dan Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Baik written by Sedarmayanti and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007 with Corporate governance categories.
Restructuring the system in the government to create good governance in the implementation of regional autonomy in Indonesia.
Good Governance Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance Kepemerintahan Yang Baik
DOWNLOAD
Author : Sedarmayanti
language : id
Publisher:
Release Date : 2004
Good Governance Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance Kepemerintahan Yang Baik written by Sedarmayanti and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004 with Decentralization in government categories.
Restructuring the system in the government to create good governance in the implementation of regional autonomy in Indonesia.
Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2022-02-09
Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-02-09 with Law categories.
Membaca buku ini akan menampakkan kegalauan penulis antara harapan optimisme penulis tentang ketidakpastian masa depan tanah perkotaan ditengah-tengah dinamika otonomi daerah yang bertujuan meneguhkan kedaulatan rakyat dan negara berkesejahteraan. Karya tulis ini, yang semula merupakan disertasi penulis yang telah berhasil dipertahankan pada tahun 2004 dihadapan sidang senat Universitas Sumatera Utara (USU) , memuat usaha penulis untuk mencoba menemukan pemecahan permasalahan proses dan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, yang akan ditelusuri sedemikian rupa tentang apakah pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan tersebut telah sesuai dengan aspirasi, khususnya bagi peserta konsolidasi tanah itu sendiri. Dalam upaya memenuhi maksud dan tujuan pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut, ditawarkan sedemikian rupa tentang kebijakan pengaturan hukum konsolidasi tanah perkotaan masa depan yang sesuai dengan perspektif otonomi daerah dengan intinya bertujuan agar dapat memberikan manfaat optimal bagi peserta konsolidasi tanah perkotaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Hasil pembentukan pengaturan hukum konsolidasi tanah perkotaan tersebut harus dihindari dari penguasaan kaum elitis. Artinya semua produk pengaturan hukum konsolidasi tanah perkotaan dimaksud, dihasilkan hasil semata-mata untuk kepentingan masyarakat (populis).
Hukum Dan Kebijakan Publik
DOWNLOAD
Author : Farid Wajdi
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-04-26
Hukum Dan Kebijakan Publik written by Farid Wajdi and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-04-26 with Law categories.
Kebijakan publik, yakni apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Kebijakan publik merupakan perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu). Dengan demikian, kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya untuk umum. Karena hukum yang baik diperlukan dalam rangka pembuatan kebijakan (policy making) yang diperlukan merekayasa, mendinamisasi, mendorong, dan bahkan mengarahkan guna mencapai tujuan hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UU NRI Tahun 1945.
Digital Governance
DOWNLOAD
Author : Dr. Rizky Ilhami, M.AP
language : id
Publisher: MEGA PRESS NUSANTARA
Release Date : 2024-03-04
Digital Governance written by Dr. Rizky Ilhami, M.AP and has been published by MEGA PRESS NUSANTARA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-03-04 with Business & Economics categories.
Buku "Digital Governance" merupakan panduan komprehensif yang menekankan pentingnya tata kelola digital dalam konteks transformasi organisasi di era digital. Buku ini menawarkan analisis komprehensif mengenai pengaruh tata kelola digital terhadap manajemen or ganisasi dengan mengkaji konsep, strategi, dan studi kasus terkait. Pembaca akan mendapatkan wawasan tentang seluk-beluk teknologi, mengatasi hambatan dalam menerapkan tata kelola digital, dan menjalankan strategi manajemen perubahan yang efisien. Buku ini menggunakan pendekatan akademis yang komprehensif untuk mendorong pembaca merenungkan pentingnya tata kelola digital sebagai elemen fundamental untuk mencapai kesuksesan organisasi di era yang ditandai dengan meningkatnya keterhubungan dan perubahan yang cepat.
Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
DOWNLOAD
Author : Dr. H.A. SYAMSUL MULHAYAT, SH, MH., Penerbit Adab
language : id
Publisher: Penerbit Adab
Release Date :
Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah written by Dr. H.A. SYAMSUL MULHAYAT, SH, MH., Penerbit Adab and has been published by Penerbit Adab this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.
Judul : Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penulis : Dr. H.A. SYAMSUL MULHAYAT, SH, MH. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 296 Halaman ISBN : 978-623-497-434-8 SINOPSIS Selaku Aparat Sipil Negara diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan pemberian pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Hal ini perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan penegakan kedisiplinan nasional dilingkungan Aparatur Sipil Negara yaitu PNS. Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai negeri sipil, pemerintah telah membuat suatu regulasi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Kemudian terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pada paragraf 11 pasal 86 tentang disiplin Aparatur Sipil Negara. Tetapi pada umumnya PNS dirasakan masih kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional. Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan diperkirakan tidak berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Oleh karenanya penegakan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negera (ASN) kini sudah sepatutnya mendapat perhatian yang lebih serius!
Hukum Perusahaan Dan Bentuk Bentuk Perusahaan Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Mas Ritonga
language : id
Publisher: GUEPEDIA
Release Date :
Hukum Perusahaan Dan Bentuk Bentuk Perusahaan Di Indonesia written by Mas Ritonga and has been published by GUEPEDIA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Antiques & Collectibles categories.
HUKUM PERUSAHAAN DAN BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN DI INDONESIA Penulis : Mas Ritonga Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN : 62-39-3733-8 Terbit : February 2022 www.guepedia.com Sinopsis : Hukum Perusahaan dan Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia. Mencakup aspek-aspek hukum dalam memilih bentuk-bentuk usaha, Bentuk-bentuk organisasi perusahaan, Perusahaan berbadan hukum dan perusahaan yang bukan berbadan hukum, Organ-organ perusahaan berbadan hukum, Modal perseroan, Modal dalam pendirian perusahaan yang berbadan hukum serta bukan berbadan hukum, Aspek hukum restrukturisasi perusahaan, Penggabungan, Peleburan, Akuisisi, Pengambilalihan dan pemisahan, , Kewajiban-kewajiban perusahaan seperti; PT, CV, UD, Koperasi, Yayasan, Firma , BUMN, PTN BH, PTN BLU, PTN Swasta. Sebagai bagian dari kajian hukum yang konsep perlindungannya, selain mengacu pada ketentuan Undang-undangan di Indonesia, juga mengacu pada berbagai Perjanjian dan Kebiasaan di bidang hukum perusahaan, maka substansi Hukum Perusahaan dan Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia, ini juga mencakup pembahasan dan penegakan dalam praktiknya. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah
DOWNLOAD
Author : Idham
language : id
Publisher:
Release Date : 2004
Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah written by Idham and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004 with City planning categories.
Urban land use planning according to Indonesian laws and legislation; cases in Sumatera Utara Province.
Good Governance
DOWNLOAD
Author : James G. Lee
language : en
Publisher:
Release Date : 2001
Good Governance written by James G. Lee and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2001 with Africa, Sub-Saharan categories.
This paper examines the broad U.S. National Security Objective of "Promoting Democracy" in the context of Sub-Saharan Africa. Forty-eight independent nations make up the region of Sub Saharan Africa. Within this region there are over 700 ethnic groups with almost as many different dialects. With this vast diversity in the region, "promoting democracy" faces a myriad of challenges. The U.S. National Security Strategy defines three classes of national interests: vital, important, and humanitarian. Using the definitions found in the NSS, it is unlikely that any U.S. interests in Sub-Saharan Africa would be considered "vital". While this "Cold War" paradigm of prioritizing interests was useful during the era of the U.S. and Soviet competition, the global challenges the U.S. faces in the 21st Century are much more diverse and dynamic. U.S. national interests would be better served if viewed within a broad strategic context in which regional instability is a threat to our security and national well-being. Within this framework, democracy and good governance in Sub-Saharan Africa emerge as a vital U.S. regional interest. While most Africans desire democratic government, the challenges to establishing and maintaining democracy in the Sub-Saharan region run deep. Tribal culture, regional conflicts, humanitarian crises, and the legacy of colonialism are all sources of instability presenting challenges to African democracy. Understanding these challenges is the first step toward framing an effective U.S. regional policy.