Harmonisasi Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia
DOWNLOAD
Download Harmonisasi Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Harmonisasi Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Harmonisasi Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Nur Nahar Khussen
language : id
Publisher: Penerbit NEM
Release Date : 2024-05-15
Harmonisasi Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia written by Nur Nahar Khussen and has been published by Penerbit NEM this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-05-15 with Law categories.
Perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini membawa konsekuensi logis berupa kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi oleh korporasi. Salah satu isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius adalah terkait dengan harmonisasi pertanggungjawaban korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kejahatan korporasi memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. Kejahatan korporasi setidaknya memiliki dua karakteristik yang utama yaitu non violent (tanpa kekerasan) dan corrosive effect (merusak standar moral). Konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hukum positif di Indonesia adalah ditemukan fakta bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih belum mengakui sepenuhnya bahwa korporasi adalah subjek hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun ada beberapa produk kebijakan hukum pidana di luar KUHP yang mengatur pertanggungjawaban korporasi, namun sistem pertanggungjawaban korporasi yang dianut masih menggunakan doktrin vicarious liability. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban korporasi. Berbagai aspek krusial dibahas secara mendalam, mulai dari definisi dan konsep pertanggungjawaban korporasi, hingga analisis peraturan perundang-undangan terkait. Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat luas yang ingin memahami pertanggungjawaban korporasi di Indonesia.
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi
DOWNLOAD
Author : H. Dwidja Priyatno
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2017-01-02
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi written by H. Dwidja Priyatno and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-01-02 with Law categories.
Penulis memilih topik ini karena banyak kebijakan legislasi khususnya tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana terdapat banyak kelemahan, khususnya dalam rangka formulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut menurut pengamatan penulis memengaruhi proses penegakan hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban korporasi dalam praktik terutama di bidang ekonomi dan bisnis. Buku persembahan penerbit Prenada Media
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi
DOWNLOAD
Author : Dwidja Priyatno, Prof., S.H., M.H., Sp.
language : id
Publisher:
Release Date : 2017-10-31
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi written by Dwidja Priyatno, Prof., S.H., M.H., Sp. and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-10-31 with categories.
Kejahatan korporasi yang semakin canggih, baik bentuk atau jenisnya maupun modus operandinya, sering melampaui batas-batas negara dan juga sering dipengaruhi oleh negara lain akibat era globalisasi. Contohnya perang melawan narkotika dan gerakan Anti "Money Laundering Act" yang gencar dilakukan negara maju pada awal 1990-an. Di samping itu, kejahatan korporasi lain yang menonjol adalah price fixing (memainkan harga barang secara tidak sah), false advertising (penipuan iklan) seperti di bidang farmasi dan kejahatan lingkungan hidup (environmental crime). Menanggapi hal tersebut, timbul kebijakan hukum baru yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun demikian, dalam sistem pertanggungjawaban korporasi di Indonesia dewasa ini, subjek tindak pidana tersebut tidak dikenal dalam hukum pidana umum atau tidak terdapat di dalam KUH Pidana. Selain itu juga banyak dijumpai kebijakan formulasi hukum pidana tentang pertanggungjawaban korporasi yang mengandung masalah atau kelemahan. Atas dasar hal tersebut, buku ini mencoba menjawab beberapa hal menyangkut kesenjangan atau kekosongan-kekosongan dalam kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana/dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa materi dalam buku ini di antaranya mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan, dan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa negara sebagai bahan perbandingan. Melalui materi yang disampaikan buku ini, akan bermanfaat khususnya bagi mahasiswa dan akademisi bidang hukum pidana, dan bidang terkait lainnya seperti ekonomi, bisnis, politik, serta bagi para praktisi dan pemerhati hukum pada umumnya.
Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius
DOWNLOAD
Author : RONY ANDRE CHRISTIAN NALDO
language : id
Publisher: Penerbit EnamMedia
Release Date : 2021-12-01
Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius written by RONY ANDRE CHRISTIAN NALDO and has been published by Penerbit EnamMedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-12-01 with Law categories.
Pemikiran hukum yang dianggap sangat penting dalam buku ini adalah bahwa konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab PMH pembakaran lahan perkebunan menimbulkan ancaman serius masih memiliki 4 (empat) kelemahan. Untuk itu, sebagai hukum yang dicitacitakan (ius constituendum), diharapkan agar Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera memperbaharui peraturan perundangundangan terkait
Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
DOWNLOAD
Author : Kristian
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-08-01
Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi written by Kristian and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-08-01 with Law categories.
Buku ini membahas penerapan atau aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Dengan demikian, buku ini membahas peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Kekuasaan Kehakiman Negara Republik Indonesia, Advokat/Pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan atau mengaplikasikan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut meliputi faktor hukum (substansi hukum/peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun pihak yang menerapkan hukum (penegakan hukum inconcreto), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan kesadaran hukum (law awareness) dari masyarakat, faktor kebudayaan (khususnya budaya hukum), dan berbagai faktor lainnya. Pada buku ini juga diuraikan kebijakan aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di masa yang akan datang dalam rangka penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia pada umumnya dan pembaruan hukum pidana nasional pada khususnya. Dengan hal ini kebijakan aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dilaksanakan dengan baik dan upaya penanggulangan tindak pidana korporasi (khususnya pada tahap aplikasi) dapat dilakukan secara optimal.
Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
DOWNLOAD
Author : DR. Asep Supriadi, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2021-04-14
Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi written by DR. Asep Supriadi, S.H., M.H. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-14 with Law categories.
Untuk bisa mewujudkan program-program yang aktual diperlukan manusia yang mampu berkembang di segala potensi, aspirasi dan ide. Dengan munculnya ide dari penulis untuk menganalisis tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistim hukum pidana Indonesia, ini merupakan terobosan dalam penerapan hukum khususnya dalam pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada korporasi.
Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup
DOWNLOAD
Author : Muhammad Topan
language : id
Publisher: Nusamedia
Release Date : 2019-05-01
Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup written by Muhammad Topan and has been published by Nusamedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-05-01 with Law categories.
Buku ini merupakan hasil analisa penulis terhadap perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terkait penegakan hukum lingkungan, dan hasil pengamatan penulis atas fenomena kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup saat ini. Penulis mengamati perkembangan kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup saat ini terus meningkat, yakni laju kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia berada pada tingkat paling tinggi di dunia, pencemaran lingkungan di Teluk Buyat, pencemaran minyak mentah dari kapal MT Lucky Lady di perairan Cilacap yang mengakibatkan 222.305 orang nelayan tradisional tidak melaut selama 180 hari, pencemaran dan kerusakan alam akibat eksploitasi PT. Lapindo di Sidoarjo, juga limbah industri domestik, sampah dan polusi udara yang ada di sekeliling kita. Semua itu mengundang tanya bagi penulis: bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup selama ini.
Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
DOWNLOAD
Author : Dwidja Priyatno
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-03-31
Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi written by Dwidja Priyatno and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-03-31 with Law categories.
Keberadaan suatu korporasi tidak terlepaskan dari kehidupan masyarakat yang justru dapat berdampak negatif, yakni melakukan berbagai tindak pidana. Untuk menghadapi maraknya tindak pidana korporasi dewasa ini, telah dilakukan upaya penanggulangan, yakni dengan mengoptimalkan kebijakan kriminal (criminal policy) sebagai upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi, salah satunya dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy). Kebijakan formulasi mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus (lex spesialis) di Indonesia dapat dikatakan inkonsisten, tidak harmonis, tumpang tindih, tidak sinkron atau tidak terintegrasi antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain (diatur secara parsial) sehingga mempengaruhi aplikasi dan eksekusinya dalam praktik berhukum di Indonesia. Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan; kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy); tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana, pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana dan permasalahan kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar lebih dari 120 peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia baik yang sudah maupun yang belum terkodifikasi. Hal ini dibagi ke dalam 3 (tiga) periode, yakni periode tahun 1950 - 1980an (20 undang-udang), a periode tahun 1990 - 2000 (35 undang-udang), dan periode tahun 2000 - 2017 (lebih dari 65 undang-udang) serta pada Rancangan KUHP versi tahun 2015, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
Penerapan Prinsip Hukum Lingkungan Dalam Realitas Kehidupan Masyarakat
DOWNLOAD
Author : Aisyah Nur Ash Fiyaa, dkk
language : id
Publisher: Pohon Tua Pustaka
Release Date :
Penerapan Prinsip Hukum Lingkungan Dalam Realitas Kehidupan Masyarakat written by Aisyah Nur Ash Fiyaa, dkk and has been published by Pohon Tua Pustaka this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Art categories.
Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Rajawali Pers
DOWNLOAD
Author : Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H.
language : id
Publisher: PT. RajaGrafindo Persada
Release Date : 2020
Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Rajawali Pers written by Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H. and has been published by PT. RajaGrafindo Persada this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020 with Political Science categories.
Buku ini merupakan representasi kegelisahan penulis selaku praktisi hukum yang melihat maraknya perbuatan partai politik yang melakukan kejahatan luar biasa baik itu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, bahkan tindak pidana makar, melalui pengurus maupun anggotanya. Partai politik sangat berpotensi digunakan sebagai sarana untuk melakukan atau memuluskan kejahatan dengan dalih kebijakan politik untuk masyarakat oleh pengurus partai maupun anggota partai. Bahkan sudah pengetahuan umum di kalangan masyarakat bahwa pendanaan kegiatan partai politik pun bersumber dari hasil kejahatan. Baik itu seluruhnya, sebagian, atau dua pertiga bagian, dan seterusnya. Hal tersebut bisa saja terjadi, karena undang-undang yang mengatur partai politik pun merupakan produk politik yang sampai saat ini kurang mendapatkan perhatian dari aspek penegakan hukum pidana. Partai politik merupakan badan hukum yang mempunyai kewenangan yang sangat luar biasa dibanding badan hukum yang ada selama ini. Beberapa diantaranya, yaitu partai politik dapat mengajukan calon kepala negara, calon kepala daerah, calon legislatif, mengajukan usul calon pejabat pemerintahan, bahkan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah melalui anggota partai yang berada di legislatif. Pertanyaan yang menarik dari sekian banyak kemuliaan tugas dan kekuasaan yang dimiliki partai politik dan realitas tersebut adalah siapakah yang berani meminta pertanggung- jawaban partai politik apabila melakukan kejahatan luar biasa? Bagaimana mekanismenya? Apa saja kriteria perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepada partai politik? Untuk menjawab realitas dan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka buku ini disusun dengan maksud dan tujuan memperkuat aspek pengaturan hukum materiil dan hukum formil terhadap partai politik yang melakukan kejahatan luar biasa sehingga dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Penguatan tersebut dilakukan melalui pendekatan perban- dingan hukum yang mengatur pertanggungjawaban partai politik di beberapa negara dan pendekatan kasus-kasus di mana partai politik dikenai pertanggungjawaban hukum. Kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pembubaran partai politik pun dilakukan untuk memverifikasi sejauhmanakah political will pemerintah maupun partai politik dalam memperkuat aspek penegakan hukum terhadap partai politik yang sangat berpotensi digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan luar biasa. Buku ini dapat dibaca oleh mahasiswa-mahasiswi yang konsen terhadap hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum internasional, dan partai politik. Selain itu, buku ini pun dapat dijadikan rujukan bagi praktisi hukum di legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk memperkuat aspek penegakan hukum terhadap partai politik.