Hukum Administrasi Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Peradilan Elektronik

DOWNLOAD

Download Hukum Administrasi Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Peradilan Elektronik PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Hukum Administrasi Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Peradilan Elektronik book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page

Hukum Administrasi Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Peradilan Elektronik

DOWNLOAD
Author : M. Adiguna Bimasakti
language : id
Publisher: GUEPEDIA
Release Date :

Hukum Administrasi Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Peradilan Elektronik written by M. Adiguna Bimasakti and has been published by GUEPEDIA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Antiques & Collectibles categories.

Hukum Administrasi dan Peradilan Tata Usaha Negara di Era Peradilan Elektronik PENULIS: M. Adiguna Bimasakti ISBN : 978-623-7452-11-9 www.guepedia.com Sinopsis: Dalam dekade terakhir, hukum administrasi di Indonesia berkembang sangat pesat. Bukti perkembangan tersebut dapat dilihat misalnya dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan yang paling fenomenal adalah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang ini dianggap sebagai sebuah “kodifikasi” atau kumpulan kaidah-kaidah dasar hukum administrasi di Indonesia yang sekilas banyak meniru Algemene wet Bestuursrecht (AwB) di Belanda. Dengan ini maka sumber-sumber kaidah hukum administrasi yang semula hanya mengandalkan doktrin dan yurisprudensi kemudian diambil alih oleh undang-undang dan menjadi kaidah normatif yang mengikat. Akan tetapi dalam perjalanannya ditemukan banyak permasalahan dalam kaidah-kaidah yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini. Pada dekade ini pula, tepatnya pada akhir 2018 Mahkamah Agung memperkenalkan sistem peradilan elektronik yang mengubah paradigma beracara di peradilan perdata, perdata agama dan Tata Usaha Negara. Atas dasar hal tersebut buku ini mencoba mengulas tema-tema seputar perkembangan hukum administrasi material dan formil serta peradilan elektronik dengan tulisan-tulisan yang relevan dengan tema-tema tersebut. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara

DOWNLOAD
Author : Muhammad Adiguna Bimasakti
language : id
Publisher: Spasi Media Publishing
Release Date :

Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara written by Muhammad Adiguna Bimasakti and has been published by Spasi Media Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.

Dalam dekade ini, tepatnya pada akhir 2018 Mahkamah Agung memperkenalkan sistem peradilan elektronik yang mengubah paradigma beracara di peradilan perdata, perdata agama dan Tata Usaha Negara melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Pergeseran paradigma ini mengubah sebagian besar praktik beracara di peradilan, termasuk peradilan tata usaha Negara yang semula dilaksanakan secara konvensional, kini telah hampir seluruhnya menggunakan Sistem Informasi Pengadilan berupa e- Court, dengan proses beracara yang disebut peradilan elektronik atau e-Litigasi. Selain itu, Ketua Mahkamah Agung RI telah mengamanatkan bahwa per 1 Januari 2020 e-Court harus diterapkan di seluruh pengadilan. Oleh karena itu buku ini mencoba membahas secara koprehensif mengenai seluk-beluk peradilan elektronik yang saat ini pengaturannya terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, serta legitimasi keberlakuan hukum acara yang diatur di dalamnya, terutama berkaitan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009

Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara

DOWNLOAD
Author : M. Adiguna Bimasakti (editor); Rinaldi Rosba; Harsya Mahdi; M. Zainal Abidin; Spyendik Bernadus B.;
language : id
Publisher: GUEPEDIA
Release Date :

Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara written by M. Adiguna Bimasakti (editor); Rinaldi Rosba; Harsya Mahdi; M. Zainal Abidin; Spyendik Bernadus B.; and has been published by GUEPEDIA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Antiques & Collectibles categories.

HUKUM ACARA PERADILAN ELEKTRONIK PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA PENULIS: M. Adiguna Bimasakti (editor); Rinaldi Rosba; Harsya Mahdi; M. Zainal Abidin; Spyendik Bernadus B.; Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 9-786237-701361 Terbit : Desember 2019 www.guepedia.com Sinopsis: Dalam dekade ini, tepatnya pada akhir 2018 Mahkamah Agung memperkenalkan sistem peradilan elektronik yang mengubah paradigma beracara di peradilan perdata, perdata agama dan Tata Usaha Negara melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Pergeseran paradigma ini mengubah sebagian besar praktik beracara di peradilan, termasuk peradilan tata usaha Negara yang semula dilaksanakan secara konvensional, kini telah hampir seluruhnya menggunakan Sistem Informasi Pengadilan berupa e-Court, dengan proses beracara yang disebut peradilan elektronik atau e-Litigasi. Selain itu, Ketua Mahkamah Agung RI telah mengamanatkan bahwa per 1 Januari 2020 e-Court harus diterapkan di seluruh pengadilan. Oleh karena itu buku ini mencoba membahas secara koprehensif mengenai seluk-beluk peradilan elektronik yang saat ini pengaturannya terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, serta legitimasi keberlakuan hukum acara yang diatur di dalamnya, terutama berkaitan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

DOWNLOAD
Author : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.
language : id
Publisher: PT Kanisius
Release Date :

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara written by Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. and has been published by PT Kanisius this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.

Buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Filosofi, Teori, dan Praktik merupakan buku yang membahas Peradilan Tata Usaha Negara secara komprehensif didasarkan pada filosofi dan teori Hukum Acara PTUN sekaligus mengajak pembaca memiliki kemampuan menerapkan dalam praktik beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Buku sini ecara lengkap membahas landasan teori hukum acara PTUN dan perkembangan penanganan Sengketa Tata Usaha Negara sampai era saat ini yang mengadopsi sistem beracara elektronik. Contoh-contoh praktik beracara dan perkembangan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara disajikan secara lengkap. Para pembaca diharapkan memiliki pemahaman yang utuh mengenai filosofi dan teori Peradilan Tata Usaha Negara, juga mampu memiliki kompetensi untuk menerapkannya dalam praktik penanganan Sengketa Tata Usaha Negara.

Panduan Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Persidangan Elektronik E Litigasi

DOWNLOAD
Author : Muhammad Adiguna Bimasakti
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2022-01-01

Panduan Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Persidangan Elektronik E Litigasi written by Muhammad Adiguna Bimasakti and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-01-01 with Law categories.

Perkembangan mengenai hukum acara dan hukum materiel tata usaha negara atau hukum administrasi negara di Indonesia beberapa tahun belakangan sangat pesat. Dengan diundangkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018, PERMA No. 1 Tahun 2019, dan PERMA No. 2 Tahun 2019 mengubah paradigma besar-besaran atas kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, mengenai upaya administratif sebagai upaya pra-litigasi, dan mengenai persidangan elektronik. Selain itu terdapat pula sengketa-sengketa khusus yang menjadi kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara dari berbagai undang-undang. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk mengulas perkembangan-perkembangan tersebut sekaligus menjadi pedoman ringkas bagi pihak-pihak yang beracara di peradilan tata usaha negara, baik dari segi materiel maupun formil. Buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam matakuliah hukum acara peradilan tata usaha negara di kampus hukum, serta menjadi buku pegangan bagi para praktisi dan akademisi, baik dosen, pengacara, paralegal, aparatur pemerintahan maupun hakim Buku persembahan penerbit PrenadaMedia #Kencana

Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional Dan Elektronik

DOWNLOAD
Author : Sudarsono
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2022-03-01

Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional Dan Elektronik written by Sudarsono and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-03-01 with Law categories.

Buku Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara: Konvensional dan Elektronik ini membahas hukum acara di Peradilan TUN, sejak dari tahap pembuatan gugatan hingga pelaksanaan putusan, baik yang diajukan dan diperiksa secara konvensional/manual maupun yang diajukan dan diperiksa secara elektronik. Sebagai petunjuk praktis, buku ini berisi pokok-pokok beracara di Peradilan TUN, yang dapat dimanfaatkan dalam perkuliahan Hukum Acara Peradilan TUN maupun praktik peradilan. ______________________________________________________________________________ “Semoga buku ini semakin menambah khazanah pengetahuan hukum, khususnya Hukum Acara Peradilan TUN, dan bermanfaat bagi warga masyarakat.” Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI. “Buku ini sangat bermanfaat sebagai tuntunan untuk beracara di Peradilan TUN yang perkembangannya dewasa ini sedemikian dinamis.” Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Pengajar Hukum Acara Peradilan TUN pada FH Universitas Airlangga. “Buku ini, dari substansinya, dan profil salah satu penulisnya sebagai hakim PTUN sekaligus pengajar Hukum Acara Peradilan TUN, menjadikannya sangat berbobot. Sangat layak, tidak hanya untuk dinikmati oleh mereka yang beraktivitas pada wilayah praktik, tetapi juga teoritis Hukum Acara Peradilan TUN.” Dr. A’an Efendi, S.H., M.H., Pengajar Hukum Administrasi dan Hukum Acara Peradilan TUN FH Universitas Jember. “Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan tumbuh kembang masyarakatnya, begitulah saya menggambarkan buku ini. Selain sangat praktis bagi praktisi, akademisi dan mahasiswa, juga sangat relevan dan responsif pada kondisi peradilan di tengah pandemi Covid-19, yaitu dengan mengulas bagaimana beracara di PTUN yang tidak hanya secara konvensional, tetapi juga secara elektronik (e-Court).” Pery Rahendra Sucipta, S.H., M.H., Koordinator Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Kemaritiman Universitas Maritim Raja Ali Haji/Pengajar Hukum Administrasi Negara Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana

Sengketa Sengketa Tata Usaha Negara Khusus Dari Sengketa Informasi Publik Sampai Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilu

DOWNLOAD
Author : M. Adiguna Bimasakti
language : id
Publisher: GUEPEDIA
Release Date :

Sengketa Sengketa Tata Usaha Negara Khusus Dari Sengketa Informasi Publik Sampai Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilu written by M. Adiguna Bimasakti and has been published by GUEPEDIA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Antiques & Collectibles categories.

SENGKETA-SENGKETA TATA USAHA NEGARA KHUSUS (Dari Sengketa Informasi Publik sampai Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilu) Penulis : M. Adiguna Bimasakti Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-294-863-1 Terbit : November 2020 www.guepedia.com Sinopsis : Dalam dua dekade terakhir, bermunculan beberapa Undang-Undang yang mengatur sengketa-sengketa TUN baru yang bersifat khusus baik dari objek sengketanya, maupun hukum acaranya. Dalam perjalanannya ditemukan banyak permasalahan dalam kaidah-kaidah yang diatur dalam Undang-Undang khusus tersebut. Faktanya, ketentuan yang berkaitan dengan sengketa khusus tersebut sangat berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang ada saat ini, sehingga tidak dapat serta merta digunakan kaidah-kaidah hukum acara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan demikian terjadilah kekosongan hukum (rechtsvacuum). Kemudian Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum acara tersebut mengeluarkan beberapa peraturan Mahkamah Agung yang mengatur hukum acara untuk sengketa-sengketa khusus tersebut. Selain itu Mahkamah Agung pun dilekati kewenangan-kewenangan ata kompetensi absolut mengadili sengketa khusus dalam undang-undang tertentu yakni Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemlilu. Oleh karena itu buku ini membahas secara komprehensif mengenai hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan Mahkamah Agung yang terkait dengan hukum acara khusus di peradilan TUN dan Mahakamah Agung, serta norma-norma dalam undang-undang yang mengaturnya masing-masing. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Proceedings Of The 3rd International Conference On Law Governance And Social Justice Icolgas 2023

DOWNLOAD
Author : Abdul Aziz Nassihudin
language : en
Publisher: Springer Nature
Release Date : 2024-01-21

Proceedings Of The 3rd International Conference On Law Governance And Social Justice Icolgas 2023 written by Abdul Aziz Nassihudin and has been published by Springer Nature this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-01-21 with Law categories.

This is an open access book. International Conference on Law, Governance and Social Justice is organized by Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman. The conference provides a forum for scholars, researchers and prationers to share their ideas, results of researchs and experiences in dealing with recent issues on the challenges of law, governance and social justice.

Legal Issues Berkaitan Dengan Peradilan Tun Pasca Reformasi

DOWNLOAD
Author : Sudarsono, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2019-06-01

Legal Issues Berkaitan Dengan Peradilan Tun Pasca Reformasi written by Sudarsono, S.H., M.H. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-06-01 with Law categories.

Ada dua perubahan besar yang terjadi di Indonesia pasca-Reformasi yang berimplikasi secara langsung terhadap Peradilan Tata Usaha Negara: pertama, pada bidang ketatanegaraan, terwujudnya tatanan demokrasi yang lebih baik, sehingga dimungkinkan pengejawantahan aspirasi-suara rakyat, antara lain melalui legislasi berbagai undang-undang yang berimplikasi langsung terhadap Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua, perubahan yang terjadi akibat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, yang mengakibatkan makin besarnya harapan (sekaligus kontrol) oleh publik terhadap kinerja Peradilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan access to justice melalui penanganan perkara yang lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Senada dengan kedua perubahan besar tersebut, buku ini terdiri atas tulisan hukum yang berkaitan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi dan tulisan yang berkaitan dengan Peradilan Elektronik (e-Court) pada Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap tulisan pada buku ini terdiri atas beberapa isu hukum, yang kesemuanya akan dibahas dan selanjutnya dipreskripsikan pada setiap akhir tulisan. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Hukum Administrasi Negara

DOWNLOAD
Author : Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum.
language : id
Publisher: Muhammadiyah University Press
Release Date :

Hukum Administrasi Negara written by Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum. and has been published by Muhammadiyah University Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.

Buku Hukum Administrasi Negara yang kita sajikan memiliki kelebihan dibandingkan dengan buku hukum administrasi negara yang ada sekarang karena membahas tentang hukum administrasi negara menurut UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan serta membandingkan dengan undang-undang yang terdahulu. Kelebihan laen di dalam UU No 30 Tahun 2014 tersebut adalah penggunaan simbol “Citizen Friendly” dalam suatu produk aturan perundangan tersebut yang merupakan prototype baru dalam sejarah perjalanan peraturan perundangan dalam kehidupan berbangsa khusunya Dalam Simbolisasi Administrasi Pemerintahan di Indonesia. Dengan simbol itu suatu tata nilai baru akan dijunjung tinggi dan akan dijadikan dasar evaluasi dalam perjalananya. Menarik untuk dicermati dan ditelusuri kenapa simbolisasi tersebut sampai tercantum dalam produk hukum dan baru kali ini tercantum dalam aturan perundangan di Indonesia. Rumusan tersebut tercantum secara eksplisit pada bagian penjelasan umum undang-undang nomor 30 tahun 2014. Legislator Undang-undang ini terkesan ingin membangun image baru dan pesan baru yang sengaja dikobarkan lewat simbol itu. Yakni kesan dan pesan baru tentang administrasi pemerintahan yang “ramah” serta sifat kesamaan kedudukan antara “penguasa” dengan “yang dikuasai”. Citizen Friendly dalam bidang administrasi, biasa dikaitkan dengan reformasi birokrasi, yang dikaitkan dengan bagaimana menbangun administrasi pemerintahan yang ramah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pesan yang lain terdapat keinginan berubah secara mendasar tentang administrasi pemerintahan di Indonesia, yang semula cenderung lebih menonjolkan faktor otoritas formal dari sebuah kekuasaan, berubah menuju administrasi pemerintahan yang ramah, dengan mendasarkan pada kemampuan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, dengan mendasarkan pada azas bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Diharapkan buku ini dapat menjadi bahan acuan bagi semua pihak, khusunsya bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mengenal dan mengetahui tentang perkembangan terbaru hukum admnistrasi negara menurut UU No 30 Tahun 2014 tentang adminsitrasi pemerintahan.