Kpk Komisi Pemberantasan Korupsi Penegakan Hukum
DOWNLOAD
Download Kpk Komisi Pemberantasan Korupsi Penegakan Hukum PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Kpk Komisi Pemberantasan Korupsi Penegakan Hukum book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Pembaruan Kewenangan Kpk Komisi Pemberantasan Korupsi
DOWNLOAD
Author : Dr. I Made Hendra Kusuma, S.H., Sp.N.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2021-03-25
Pembaruan Kewenangan Kpk Komisi Pemberantasan Korupsi written by Dr. I Made Hendra Kusuma, S.H., Sp.N. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-03-25 with Political Science categories.
Karena buku ini merupakan disertasi yang diterbitkan, maka baik format penulisan maupun isinya tetap dipertahankan sebagaimana aslinya. Dalam buku ini dideskripsikan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi. Sebelumnya sudah ada kepolisian dan kejaksaan yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Deskripsi ini dimulai dari proses penyusunan hingga pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI). Kemudian diulas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPK, juga koordinasi dan supervisi KPK terhadap kepolisian dan kejaksaan. Oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 KPK difungsikan sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism), dan untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, yang dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan. Dalam kaitan inilah muncul persoalan-persoalan: 1. tumpang tindih kewenangan KPK disatu pihak dan kepolisian serta kejaksaan di lain pihak; 2. koordinasi dan supervisi KPK terhadap kepolisian dan kejaksaan yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan undang-undang.
Kpk Komisi Pemberantasan Korupsi Penegakan Hukum
DOWNLOAD
Author : Indriyanto Seno Adji
language : id
Publisher:
Release Date : 2015
Kpk Komisi Pemberantasan Korupsi Penegakan Hukum written by Indriyanto Seno Adji and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015 with categories.
Kpk In Action
DOWNLOAD
Author : Diana Ria Winanti Napitupulu
language : id
Publisher: PT Niaga Swadaya
Release Date : 2010
Kpk In Action written by Diana Ria Winanti Napitupulu and has been published by PT Niaga Swadaya this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010 with Corruption categories.
Role of Indonesian Corruption Eradication Commission in combating corruption in Indonesia and their position in the legal system according to Indonesian laws and regulations.
Optimalisasi Penuntutan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Dr. Satria Ferry, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Hawa dan AHWA
Release Date : 2023-05-05
Optimalisasi Penuntutan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia written by Dr. Satria Ferry, S.H., M.H. and has been published by Hawa dan AHWA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-05-05 with Biography & Autobiography categories.
Penegakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal lembaga penegak hukum Penyidik, Penuntut Umum, Pengacara, Hakim dan pelaksanakan putusan Pengadilan. Peran sentralnya dipegang oleh Penuntut Umum. Alasannya adalah karena Penuntut Umum berwenang menilai layak atau tidaknya perkara diajukan ke persidangan untuk diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Hasilnya akan berbeda apabila penuntutan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dengan kewenangan dan standar yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam terkait dualisme penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Permasalahan dualisme penuntutan antara Kejaksaan dan KPK jika terus dipertahankan akan justru mempengaruhi keberhasilan pemerintah dalam pemberantasan korupsi secara umum. Di satu sisi, Penuntutan oleh Kejaksaan memiliki sejarah dan catatan panjang dan di sisi lain ada Penuntut KPK, di mana baik Penuntut Kejaksaan maupun KPK dihadapkan dengan hambatan pemberantasan korupsi yang terus berkembang. Dualisme dalam penuntutan tindak pidana korupsi (TPK) antara KPK dan Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum masih terjadi hingga saat ini. Oleh karena itu, seharusnya penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan melalui satu pintu yang berada di bawah KPK atau kejaksaan. Perkara tindak pidana korupsi yang dituntut, baik oleh Kejaksaan maupun KPK, semuanya harus berakhir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka sudah seharusnya tidak ada dualisme hukum dalam sistem penuntutan dalam perkara korupsi. Dualisme penuntutan perkara korupsi oleh Kejaksaan dan KPK harus dihapuskan karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar asas persamaan di muka hukum. Dalam penegakan hukum, setiap orang harus diperlakukan sama dan tidak boleh ada perlakuan yang berbeda untuk hal yang sama karena dilaksanakan oleh pelaksana yang berbeda. Adanya kewenangan KPK dalam penuntutan, menyebabkan timbulnya dualisme kewenangan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi antara Kejaksaan dan KPK. Dualisme tersebut disebabkan oleh pengaturan kewenangan oleh undang-undang dalam bidang penuntutan. Hal ini berdampak terhadap struktur ketatanegaraan yang semakin membesar, dan mengesampingkan asas dominus litis jaksa sebagai pengendali proses perkara serta prinsip een on deelbaar yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisah. Berdasarkan pertimbangan penerapan asas dominus litis dan konsep one way prosecution yang dianut secara universal di seluruh dunia, model penuntutan yang ideal dalam perkara korupsi di Indonesia harus dikembalikan kepada Kejaksaan.
Korupsi Dan Penegakan Hukum
DOWNLOAD
Author : Indriyanto Seno Adji
language : id
Publisher:
Release Date : 2009
Korupsi Dan Penegakan Hukum written by Indriyanto Seno Adji and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009 with Corruption categories.
Implementation of criminal law in the legal procedure of corruption cases in Indonesia; collected articles.
Korupsi Dan Kpk Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Sosial
DOWNLOAD
Author : Lilis Mulyani
language : id
Publisher:
Release Date : 2015
Korupsi Dan Kpk Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Sosial written by Lilis Mulyani and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015 with Corruption categories.
Law enforcement in fighting corrupt practices in Indonesia; collection of articles.
Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : DR. Yurizal, SH. MH.
language : id
Publisher: Media Nusa Creative (MNC Publishing)
Release Date : 2021-10-26
Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia written by DR. Yurizal, SH. MH. and has been published by Media Nusa Creative (MNC Publishing) this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-10-26 with Business & Economics categories.
Indonesia masih menempati ranking ke-90 dari 176 negara terkorup di dunia, demikian hasil survei Transparasi International (2016). Sekalipun saat ini upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi sedang giat dilakukan, namun hasil survei Transparansi International tersebut mengkonfirmasi bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana korupsi di Indonesia. Perilaku koruptif yang terus berlangsung di masyarakat antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pengertian korupsi. Sekalipun istilah korupsi sudah sedemikian populer di kalangan masyarakat namun pada kenyataannya masih banyak kalangan yang belum paham benar apa itu korupsi, perbuatan-perbuatan apakah yang termasuk korupsi, di mana diatur dan sanksi apa yang dapat dikenakan pada pelakunya. Buku ini sengaja ditulis untuk memenuhi tuntutan pentingnya pemahaman secara lebih mendalam tentang hal ikwal tindak pidana korupsi. Dalam memberi penjelasan, penulisnya secara sistematis berhasil menguraikan dari mulai ruang lingkup perbuatan korupsi, subjek tindak pidana korupsi serta sistem pertanggungjawaban pidananya. Tidak berhenti di situ, penulis buku ini juga menguraikan dan memberi penjelasan tentang lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi beserta proses acaranya. Selamat kepada DR. Yurizal, SH. MH, penulis buku ini. Terlepas dari masih adanya kekurangan dalam penulisan, namun buku ini akan dapat memberi kontribusi bagi pemahaman tentang tindak pidana korupsi beserta upaya penanggulangannya
Hukum Pidana Korupsi
DOWNLOAD
Author : Wahyu Beny Mukti Setiyawan
language : id
Publisher: Sada Kurnia Pustaka
Release Date : 2024-03-07
Hukum Pidana Korupsi written by Wahyu Beny Mukti Setiyawan and has been published by Sada Kurnia Pustaka this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-03-07 with Political Science categories.
Buku ini, terdiri dari 12 Bab yang komprehensif, memberikan pandangan holistik tentang tindak pidana korupsi dari berbagai sudut pandang. Mulai dari definisi, jenis, unsur, dan implikasinya terhadap berbagai aspek kehidupan dalam Bab 1, hingga membahas potensi dan kasus korupsi baik dalam sektor publik maupun swasta dalam Bab 2 dan Bab 3. Selain itu, pembaca akan dihadapkan pada pemahaman mendalam tentang kerangka teoritis dan urgensi hukum pidana korupsi dalam Bab 4, serta sejarah dan implementasinya di Indonesia dalam Bab 5. Kritik dan evaluasi terhadap sistem hukum pidana korupsi juga diperkenalkan dalam Bab 6, sementara upaya reformasi yang dilakukan di Indonesia dijelaskan dalam Bab 7. Pentingnya pendidikan hukum pidana korupsi di masyarakat disoroti dalam Bab 8, sementara kolaborasi internasional dalam melawan kejahatan korupsi dibahas dalam Bab 9. Peran media massa dan opini publik dalam pemberantasan korupsi, serta peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam Bab 10 dan Bab 11, juga turut menjadi fokus pembahasan. Terakhir, Bab 12 mengulas kendala dan tantangan dalam implementasi kebijakan pemberantasan korupsi, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kompleksitas dan kerumitan dalam mengatasi fenomena korupsi. Tim Penulis:
Politik Kriminal Pemberantasan
DOWNLOAD
Author : Dr. Wahju Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc.
language : id
Publisher: Penerbit Thafa Media Yogyakarta 2020
Release Date :
Politik Kriminal Pemberantasan written by Dr. Wahju Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc. and has been published by Penerbit Thafa Media Yogyakarta 2020 this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Art categories.
Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan YME atas rahmat dan innayah Nya yang diberikan kepada penulis untuk selalu berikhtiar terus menerus berkarya dalam ranah ilmiah demi menghidupkan perilaku akademis. Budaya tulis ini terwariskan selama penulis menimba ilmu di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang. Dengan adanya dorongan untuk terus berulah nalar akhirnya penulis menuangkan pemikirannya dalam bentuk karya sebuah buku dengan judul: “POLITIK KRIMINAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI: PERSPEKTIF BUDAY HUKUM.” Buku ini diharapkan menjadi wahana pemicu bagi para penstudi ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana dan para pemerhati hukum untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang tindak pidana korupsi di Indonesia,utamanya dari perspektif budaya hukum. Penulis beranggapan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi akan lebih efektif apabila dapat diketahui konstruksi budaya hukum masyarakat dan aparat negaranya. Menurut hemat penulis, kejahatan korupsi di Indonesia cenderung disebabkan oleh faktor-faktor kultural seperti personal or individual culture, institusional or corporate culture dan social culture. Disamping itu kejahatan ini juga diduga kuat terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem perundang-undangan yang ada. Ketika budaya hukum itu dimaknai sebagai sikap dan nilai-nilai yang menjadi pegangan publik, yang menentukan bagaimana hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat, maka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi selayaknya bersandar pada apa yang menjadi budaya hukum masyarakatnya. Realitas empirik menunjukkan bahwa meluasnya praktik korupsi di Indonesia diakibatkan oleh tidak diamalkannya nilai-nilai moral Pancasila sebagai budaya hukum masyarakat. Pengamalan nilai-nilai Pancasila hanyabersifat sloganis yang jauh dari wujud praksisnya dala kehidupan sehari-hari baik itu oleh masyarakat maupunpejabat negara. Oleh sebab itu memahami tindak pidanakorupsi dari sudut pandang budaya hukum diharapka menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mengatas semakin meluasnya kejahatan korupsi di negeri kita tercinta ini.Terakhir saya menyampaikan rasa terima kasih yangse- tinggi-tingginya kepada para co-reader yakni Dr. M. Atarqi Kuncoroyakti, S.H., M.Hum., Dr. Gwenetta Maryam Alissa, S.H., M.H., dan Dr. Fatimah Azzafira., S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu serta memberikan catatan-catatan yang berharga demi penyempurnaan naskah buku ini.
Konsep Hukum Anti Korupsi
DOWNLOAD
Author : Dr. Abnan Pancasilawati, S.Ag, M.Ag.
language : id
Publisher: Bening Media Publishing
Release Date :
Konsep Hukum Anti Korupsi written by Dr. Abnan Pancasilawati, S.Ag, M.Ag. and has been published by Bening Media Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Education categories.
Isi buku ini memiliki spesifikasi khusus karena selain membahas beberapa teori anti korupsi pada umumnya, juga menyajikan bagaimana teori-teori anti korupsi menurut hukum Islam serta membandingkan dengan anti korupsi di beberapa negara yang sudah lebih maju dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsinya. Selain itu juga penulis sedikit membahas tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil kejahatan Tindak Pidana Korupsi.