Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi
DOWNLOAD
Download Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi
DOWNLOAD
Author : Benny K. Harman
language : id
Publisher: Kepustakaan Populer Gramedia
Release Date : 2013-07-31
Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi written by Benny K. Harman and has been published by Kepustakaan Populer Gramedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-07-31 with Political Science categories.
"Perubahan ketiga UUD 1945 tahun 2001, yang memberi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji UU terhadap UUD merupakan fenomena hukum yang menarik. Dilihat dari sudut sejarah hukum ketatanegaraan, keputusan tersebut merupakan hasil dari proses panjang sejak 1945, ketika dalam sidang BPUPKI Mohamad Yamin melontarkan gagasan mengenai perlunya badan kehakiman yang berwenang menguji UU. Dalam konteks ini, jika UUD 1945 dilihat sebagai produk kebudayaan, keputusan tersebut merupakan perwujudan dari perubahan pemikiran seluruh bangsa. Terutama pemikiran dari para tokoh bangsa mengenai hukum, konstitusi, dan penyelenggaraan pemerintahan. Buku ini menguraikan secara lengkap perkembangan pemikiran mengenai pengujian UU terhadap UUD dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dimulai dari masa sebelum kemerdekaan; masa Revolusi (1945-1950); masa Demokrasi Parlementer (1950-1959); masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965); masa Orde baru (1965-1999), dan masa Reformasi (1999-2004). Diuraikan pula tentang arti penting yurisprudensi MK, mengingat banyak hal belum diatur secara tegas dalam UUD maupun UU terkait pelembagaan pengujian UU oleh MK. Menurut penulis, pola yurisprudensi lebih cepat menyelesaikan persoalan dibanding mengubah UU atau UUD. Dengan kata lain, yurisprudensi MK bisa menjadi jalan keluar untuk menyempurnakan kekurangan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi
DOWNLOAD
Author : Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.
language : id
Publisher: CV Kekata Group
Release Date : 2020-09-01
Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi written by Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H. and has been published by CV Kekata Group this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-09-01 with Law categories.
Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi: Cara, Praktik, Upaya-upaya Perkembangan dan Prospeknya di Masa Mendatang, Beserta Pendapat Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Komposisi Hakim Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia berperan sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), agar konstitusi[1] selalu dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat. Mahkamah Konstitusi berfungsi mengawal dan menjaga agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, serta mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi berdasarkan konstitusi.[2] Selain itu, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir tunggal dan tertinggi atas Undang-Undang Dasar, yang direfleksikan melalui putusannya (constitutional court). Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, proses penjaminan demokrasi yang konstitusional diharapkan dapat diwujudkan melalui proses penjabaran dari empat kewenangan konstitusional (constitutionally entrusted powers) dan satu kewajiban konstitusional (constitutional obligation).[3] Empat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud tersebut tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,[4] Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Memutus pembubaran partai politik, dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dan Putusannya
DOWNLOAD
Author : Ali Marwan Hsb
language : id
Publisher: Penerbit EnamMedia
Release Date : 2020-05-27
Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dan Putusannya written by Ali Marwan Hsb and has been published by Penerbit EnamMedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-05-27 with Law categories.
Buku ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Di mana pada Bagian 1 terdiri dari 7 (tujuh) tulisan yang membahas tentang keberadaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sedangkan pada bgain 2 yang juga terdiri dari 7 (tujuh) tulisan membahas tentang beberapa putusan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher: Ruang Karya Bersama
Release Date : 2024-02-07
Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia written by and has been published by Ruang Karya Bersama this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-02-07 with Antiques & Collectibles categories.
Dalam perjalanan sejarah perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern, peran Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sangat penting dan tak terpisahkan dari sistem konstitusionalisme yang mulai dirumuskan secara yuridis pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Konstitusionalisme modern, yang merupakan hasil dari perkembangan kompleks dan dinamis, memiliki akar yang dalamdalam dua prinsip utama: nasionalisme dan demokrasi representatif. Pertama-tama, nasionalisme memainkan peran kunci dalam pembentukan konstitusionalisme modern. Di tengah gelombang perubahan politik dan sosial pada masa itu, muncul dorongan untuk membangun negara-negara yang memiliki identitas nasional yang kuat. Konsep ini mengarah pada perlunya hukum dasar yang menetapkan prinsip prinsip dasar negara yang merujuk pada identitas dan kepentingan nasional. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga kepatuhan terhadap konstitusi, menjadi penting dalam menegakkan dan menafsirkan prinsip-prinsip ini. Selanjutnya, demokrasi representatif juga menjadi pendorong bagi konstitusionalisme modern. Dalam sistem demokratis, kekuasaan dipercayakan kepada wakil-wakil yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh mayoritas atau penguasa yang terpilih, dibutuhkan kerangka hukum yang kuat yang melindungi hak-hak minoritas dan menjamin keberlangsungan sistem demokrasi itu sendiri. Inilah di mana Mahkamah Konstitusi memainkan peran vitalnya sebagai pengawal terhadap penyalahgunaan kekuasaan, serta menjaga agar undang-undang dan tindakan pemerintah selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dengan demikian, pembentukan Mahkamah Konstitusi atau lembaga serupa di berbagai negara merupakan respons terhadap kebutuhan akan penegakan konstitusionalisme modern yang berakar pada nasionalisme dan demokrasi representatif. Melalui peranannya dalam menafsirkan dan menegakkan konstitusi, MK membantu menjaga stabilitas, keseimbangan kekuasaan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Pembentukan Mahkamah Konstitusi telah menjadi fenomena yang relatif baru dalam tata negara global. Di negara-negara yang sedang mengalami transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi, gagasan tentang mendirikan Mahkamah Konstitusi telah mendapat dukungan yang signifikan. Hal ini terutama karena adanya dorongan untuk mereformasi atau meningkatkan sistem hukum tata negara menuju sebuah model yang lebih ideal dan sempurna. Fokus utama dari upaya ini adalah untuk memperbaiki mekanisme pengujian konstitusionalitas terhadap undang-undang yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara.
Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi
DOWNLOAD
Author : Heru Widodo
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-09-30
Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi written by Heru Widodo and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-09-30 with Law categories.
“Buku ini sangat membantu dan memudahkan semua pihak yang akan terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Ditulis oleh orang yang kenyang pengalaman beracara di Mahkamah Konstitusi, buku ini disusun berdasarkan perubahan pengaturan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Dengan membaca buku ini, semuanya terasa menjadi sederhana untuk dipahami.” - Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fak Hukum Univ. Andalas, Padang "Pilkada serentak yang dimulai pada akhir tahun 2015 dan akan menjadi serentak nasional pada tahun 2027 adalah fase penting bagi perjalanan demokrasi lokal di Indonesia. Seperti pemilu atau pilkada sebelumnya, pilkada serentak juga akan tetap dibayangi beragam sengketa, termasuk sengketa hasil pemilu. Dalam konteks inilah buku ini menjadi penting bagi siapa pun untuk menghadapi sengketa hasil pilkada. Apalagi buku ini ditulis praktisi hukum yang memang berpengalaman dalam mendampingi pihak-pihak yang bersengketa.” - Refly Harun, Ahli Hukum Tata Negara “Buku ini penting dan perlu dibaca oleh siapa saja yang berhubungan dengan Pilkada baik sebagai pihak yang akan bersengketa di MK maupun karena kebutuhan referensi hukum. Buku ini menjadi obor dalam menghadapi praktik curang dalam Pemilukada. Selamat membaca” Andi Mohammad Asrun, Advokat, Ketua Forum Pengacara Konstitusi “Buku ini memberikan gambaran lebih lengkap, utuh dan teknis menyoal berbagai hal penanganan perselisihan Pilkada. Materi ini amat berguna bagi para calon peserta, penyelenggara, pemerhati dan para mahasiswa hukum di Indonesia, karena memperkaya wawasan dan pengetahuan hukum secara konseptual dan teknis hukum beracara Pilkada. Saya menyampaikan apresiasi seraya berharap muncul lagi buku-buku bernas selanjutnya” - I Gusti Putu Artha, anggota KPU RI 2007-2012 “Buku ini salah satu publikasi komprehensif. Sejatinya MK telah memainkan peran substansial dalam mewujudkan pilkada yang demokratis dan menyelesaikan problematika yang seolah buntu. Pada penyelenggaraan pilkada serentak ini MK jangan sampai sekadar menjadi Mahkamah Kalkulator dan menutup ruang keadilan. MK mesti konsisten memainkan peran sampai kepada electoral process untuk menjaga integritas pilkada. Ulasan buku ini memperlihatkan kebutuhan tersebut, sehingga pegiat Pemilu sangat perlu membacanya.” - Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)
Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
DOWNLOAD
Author : Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2020-09-01
Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi written by Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-09-01 with Law categories.
Buku ini membahas dan memperkenalkan keterkaitan antara ilmu hukum dan ekonomi dalam hukum persaingan usaha, khususnya merger. Bagaimana economic analysis of law merupakan analisis hukum yang menggunakan ilmu ekonomi sebagai alat yang ampuh untuk menganalisis berbagai persoalan hukum dengan cara penerapan prinsip prinsip ekonomi terhadap persoalan-persoalan hukum. Buku ini mengungkapkan bagaimana perilaku merger yang merugikan menurut prinsip prinsip ekonomi sehingga harus dilarang oleh hukum persaingan usaha.Penggambaran model dan konsep ekonomi memudahkan pembaca untuk memahami perilaku merger yang menciptakan monopoli dan oligopoli.Bahwa pengaturan hukum persaingan tidak semata-mata untuk mendorong terciptanya efisiensi produksi para pelaku usaha, namun yang utama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui efisiensi alokatif. Buku ini memperkenalkan analisis ekonomi yang digunakan menilai merger, meliputi Rasio Konsentrasi, Herfindahl-Hirschman Index (HHI), Posisi Dominan, Hambatan Masuk Pasar, Potensi Perilaku Anti Persaingan, Efisiensi dan Kepailitan. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum, advokat, dan pihak-pihak yang ingin mempelajari merger dalam hukum persaingan usaha Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
DOWNLOAD
Author : Didik Suhariyanto
language : id
Publisher: CV. Gita Lentera
Release Date : 2024-07-10
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi written by Didik Suhariyanto and has been published by CV. Gita Lentera this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-07-10 with Law categories.
Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menyajikan pemahaman mendalam mengenai prosedur dan mekanisme beracara di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Bagian awal membahas lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi, wewenangnya, serta tujuan dan kepentingan dari hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, dibahas kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Buku ini juga mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum nasional, karakteristik hukum acara, dan aspek-aspek khusus seperti pengujian undang-undang, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum, dan impeachment. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi, termasuk hakim, kepaniteraan, dan sekretariat jenderal, dijelaskan secara rinci. Prinsip-prinsip dasar hukum acara, seperti persidangan terbuka, independensi, peradilan cepat, sederhana, dan murah, juga dibahas. Prosedur pemeriksaan perkara, pengambilan dan pembacaan putusan, serta pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dijelaskan untuk memberikan gambaran proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Sengketa pemilu, isu dan tantangan dalam pelaksanaan hukum acara, serta perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan lembaga serupa di negara lain seperti Austria, Jerman, dan Korea Selatan, juga dikaji. Buku ini diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan hukum acara dan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan susunan yang sistematis dan pembahasan yang mendalam, buku ini menjadi referensi berharga bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam memahami dan mengaplikasikan hukum acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia.
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
DOWNLOAD
Author : Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2021-12-27
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi written by Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-12-27 with Law categories.
Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi. Di sisi lain, penggunaan istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menggunakan konsepsi membentuk MK untuk mengadili kewenangan dan kewajiban yang ada padanya, tidak dengan memberikan kewenangan itu kepada MA. Oleh karena itu adalah beralasan untuk menyebut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dikarenakan sarat persepsi kelembagaan. Meskipun demikian, tetap dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Buku ini sangat relevan dengan perkembangan hukum saat ini karena didasarkan pada peraturan Mahkamah Konstitusi terbaru (Peraturan MK Tahun 2021) serta menyajikan wawasan dan keilmuan yang mumpuni. Buku ini juga disusun untuk menfasillitasi kehendak untuk memahami dua hal; pertama, kelembagaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutus (Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945). Kedua, memahami bagaimana hukum acara dalam pelaksanaan kewenangan dan kewajibannya.
Penjaga Konstitusi
DOWNLOAD
Author : Kurniawan Tri Wibowo
language : id
Publisher:
Release Date : 2022
Penjaga Konstitusi written by Kurniawan Tri Wibowo and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022 with categories.
Membaca 16 Tahun Mahkamah Konstitusi Data Uji Materi Undang Undang Terhadap Uud 1945 2003 2019
DOWNLOAD
Author : Veri Junaidi dkk.
language : id
Publisher: kode inisiatif
Release Date : 2019-10-08
Membaca 16 Tahun Mahkamah Konstitusi Data Uji Materi Undang Undang Terhadap Uud 1945 2003 2019 written by Veri Junaidi dkk. and has been published by kode inisiatif this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-10-08 with Law categories.