Mengawal Konstitusi
DOWNLOAD
Download Mengawal Konstitusi PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Mengawal Konstitusi book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Mengawal Konstitusi
DOWNLOAD
Author : Badrul Munir
language : id
Publisher:
Release Date : 2012
Mengawal Konstitusi written by Badrul Munir and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with Constitutional law categories.
Comments on the thoughts of the late K.H. Yusuf Muhammad, an Indonesian Muslim politician of National Awakening Party, on amendment to the Indonesian 1945 Constitution.
Mengawal Konstitusi
DOWNLOAD
Author : Purnama Kusumaningrat
language : id
Publisher:
Release Date : 2006
Mengawal Konstitusi written by Purnama Kusumaningrat and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006 with Constitutional history categories.
Biography of Taufik Sri Soemantri Martosoewignjo, an Indonesian intellectual and expert in constitutional law from Padjadjaran University, Bandung.
Konsisten Mengawal Konstitusi
DOWNLOAD
Author : Mohammad Fajrul Falaakh
language : id
Publisher:
Release Date : 2014
Konsisten Mengawal Konstitusi written by Mohammad Fajrul Falaakh and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014 with Constitutional law categories.
On implementation of constitutional law in Indonesian legal system, politics, and government; collection of articles previously published in various newspapers and journals.
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
DOWNLOAD
Author : Didik Suhariyanto
language : id
Publisher: CV. Gita Lentera
Release Date : 2024-07-10
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi written by Didik Suhariyanto and has been published by CV. Gita Lentera this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-07-10 with Law categories.
Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menyajikan pemahaman mendalam mengenai prosedur dan mekanisme beracara di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Bagian awal membahas lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi, wewenangnya, serta tujuan dan kepentingan dari hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, dibahas kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Buku ini juga mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum nasional, karakteristik hukum acara, dan aspek-aspek khusus seperti pengujian undang-undang, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum, dan impeachment. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi, termasuk hakim, kepaniteraan, dan sekretariat jenderal, dijelaskan secara rinci. Prinsip-prinsip dasar hukum acara, seperti persidangan terbuka, independensi, peradilan cepat, sederhana, dan murah, juga dibahas. Prosedur pemeriksaan perkara, pengambilan dan pembacaan putusan, serta pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dijelaskan untuk memberikan gambaran proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Sengketa pemilu, isu dan tantangan dalam pelaksanaan hukum acara, serta perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan lembaga serupa di negara lain seperti Austria, Jerman, dan Korea Selatan, juga dikaji. Buku ini diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan hukum acara dan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan susunan yang sistematis dan pembahasan yang mendalam, buku ini menjadi referensi berharga bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam memahami dan mengaplikasikan hukum acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia.
The Judicialization Of Politics In Asia
DOWNLOAD
Author : Björn Dressel
language : en
Publisher: Routledge
Release Date : 2012-05-31
The Judicialization Of Politics In Asia written by Björn Dressel and has been published by Routledge this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-05-31 with Social Science categories.
Over the last two decades courts have become major players in the political landscape in Asia. This book assesses what is driving this apparent trend toward judicialization in the region. It looks at the variations within the judicialization trend, and how these variations affect political practice and policy outcomes. The book goes on to examine how this new trend is affecting aspects of the rule of law, democratic governance and state-society relations. It investigates how the experiences in Asia add to the debate on the judicialization of politics globally; in particular how judicial behaviour in Asia differs from that in the West, and the implications of the differences on the theoretical debate.
Konstitusi Ekonomi
DOWNLOAD
Author : Jimly Asshiddiqie
language : id
Publisher: Penerbit Buku Kompas
Release Date : 2010
Konstitusi Ekonomi written by Jimly Asshiddiqie and has been published by Penerbit Buku Kompas this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010 with Constitutional law categories.
Legal aspect of economic policy in Indonesia.
Wewenang Mahkamah Konstitusi Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Ri
DOWNLOAD
Author : Dr. Abdul Rasyid Thalib, S.H., M.Hum.
language : id
Publisher: Citra Aditya Bakti
Release Date : 2006-07-17
Wewenang Mahkamah Konstitusi Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Ri written by Dr. Abdul Rasyid Thalib, S.H., M.Hum. and has been published by Citra Aditya Bakti this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006-07-17 with Law categories.
Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Keberadaan MK dirasa sangat penting dan strategis karena MK berupaya mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati keberadaannya. Selain itu, MK mempunyai dasar legitimasi, juga memiliki landasan yang kuat dan sangat dibutuhkan dalam sistem ketatanegaraan. Pada dasarnya dalam proses pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari kajian pemikiran dari segi politis-sosiologis, yuridis dan filosofis, serta historis. Dilihat dari aspek kelembagaannya, Mahkamah Konstutusi berbeda dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi di samping sebagai “lembaga negara”, juga sebagai “lembaga UUD 1945”. Sebagai lembaga negara, artinya lembaga yang harus dimiliki oleh setiap negara agar negara tersebut disebut negara demokratis dan negara hukum. Sedangkan sebagai “Lembaga UUD 1945”, artinya Mahkamah Konstitusi sebagai komponen konstitusi yang harus dimasukkan ke dalam setiap UUD dalam suatu negara karena merupakan tiang atau penyangga utama dari suatu yang namanya UUD. Dalam wacana pembahasan tentang wewenang Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu harus memperhatikan tentang bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan kita dan bagaimana landasan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945, serta apa saja yang menjadi wewenangnya. Adapun wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa antara lembaga negara. Tugas dan wewenangnya ini perlu dikaji melalui pengaturan perundang-undangan dalam sistem hukum positif di Indonesia. Materi dalam buku ini yang juga digagas dari hasil penelitian, dibahas dengan detail bagaimana legitimasi teori konstitusi atas perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap kekuasaan kehakiman; dasar teoretis dan yuridis kewenangan MK, termasuk di dalamnya perbandingan wewenang menguji dan lembaga yang melakukan pengujian di beberapa negara, seperti Amerika, Prancis, Jerman, dan Korea Selatan. Dibahas pula kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Hal ini semua memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana wewenang MK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
DOWNLOAD
Author : Bahir Mukhammad
language : id
Publisher: Jejak Pustaka
Release Date :
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi written by Bahir Mukhammad and has been published by Jejak Pustaka this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Biography & Autobiography categories.
Buku ini membahas secara singkat dan jelas mengenai proses beracara dalam Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kekuasaan mengadili Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir pada pengujian perudangan-undangan, sengketa kewenangan lembanga negara, sengketa hasil pemilihan umum dan memutus dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden.
Enam Tahun Mengawal Konstitusi Dan Demokrasi
DOWNLOAD
Author : Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
language : id
Publisher:
Release Date : 2008
Enam Tahun Mengawal Konstitusi Dan Demokrasi written by Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with categories.
Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher: Ruang Karya Bersama
Release Date : 2024-02-07
Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia written by and has been published by Ruang Karya Bersama this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-02-07 with Antiques & Collectibles categories.
Dalam perjalanan sejarah perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern, peran Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sangat penting dan tak terpisahkan dari sistem konstitusionalisme yang mulai dirumuskan secara yuridis pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Konstitusionalisme modern, yang merupakan hasil dari perkembangan kompleks dan dinamis, memiliki akar yang dalamdalam dua prinsip utama: nasionalisme dan demokrasi representatif. Pertama-tama, nasionalisme memainkan peran kunci dalam pembentukan konstitusionalisme modern. Di tengah gelombang perubahan politik dan sosial pada masa itu, muncul dorongan untuk membangun negara-negara yang memiliki identitas nasional yang kuat. Konsep ini mengarah pada perlunya hukum dasar yang menetapkan prinsip prinsip dasar negara yang merujuk pada identitas dan kepentingan nasional. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga kepatuhan terhadap konstitusi, menjadi penting dalam menegakkan dan menafsirkan prinsip-prinsip ini. Selanjutnya, demokrasi representatif juga menjadi pendorong bagi konstitusionalisme modern. Dalam sistem demokratis, kekuasaan dipercayakan kepada wakil-wakil yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh mayoritas atau penguasa yang terpilih, dibutuhkan kerangka hukum yang kuat yang melindungi hak-hak minoritas dan menjamin keberlangsungan sistem demokrasi itu sendiri. Inilah di mana Mahkamah Konstitusi memainkan peran vitalnya sebagai pengawal terhadap penyalahgunaan kekuasaan, serta menjaga agar undang-undang dan tindakan pemerintah selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dengan demikian, pembentukan Mahkamah Konstitusi atau lembaga serupa di berbagai negara merupakan respons terhadap kebutuhan akan penegakan konstitusionalisme modern yang berakar pada nasionalisme dan demokrasi representatif. Melalui peranannya dalam menafsirkan dan menegakkan konstitusi, MK membantu menjaga stabilitas, keseimbangan kekuasaan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Pembentukan Mahkamah Konstitusi telah menjadi fenomena yang relatif baru dalam tata negara global. Di negara-negara yang sedang mengalami transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi, gagasan tentang mendirikan Mahkamah Konstitusi telah mendapat dukungan yang signifikan. Hal ini terutama karena adanya dorongan untuk mereformasi atau meningkatkan sistem hukum tata negara menuju sebuah model yang lebih ideal dan sempurna. Fokus utama dari upaya ini adalah untuk memperbaiki mekanisme pengujian konstitusionalitas terhadap undang-undang yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara.