[PDF] Norma Hukum Yang Tidak Adil - eBooks Review

Norma Hukum Yang Tidak Adil


Norma Hukum Yang Tidak Adil
DOWNLOAD

Download Norma Hukum Yang Tidak Adil PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Norma Hukum Yang Tidak Adil book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page





Norma Hukum Yang Tidak Adil Suatu Tanggapan Kritis Terhadap Diskursus Antara John Finnis Dan Robert Alexy


Norma Hukum Yang Tidak Adil Suatu Tanggapan Kritis Terhadap Diskursus Antara John Finnis Dan Robert Alexy
DOWNLOAD
Author : Dr. Eddy Marek Leks
language : id
Publisher: PT Citra Aditya Bakti
Release Date : 2022-11-15

Norma Hukum Yang Tidak Adil Suatu Tanggapan Kritis Terhadap Diskursus Antara John Finnis Dan Robert Alexy written by Dr. Eddy Marek Leks and has been published by PT Citra Aditya Bakti this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-11-15 with Law categories.


Berdasarkan diskursus antara John Finnis dan Robert Alexy, dalam kondisi apa suatu norma hukum yang tidak adil patut dikesampingkan, dibatalkan, atau dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan? Ini adalah permasalahan utama yang penulis kaji dengan tesis bahwa norma hukum yang tidak adil, yang melanggar hak asasi manusia secara ekstrem, patut dikesampingkan, dibatalkan, atau dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan, sesuai kewenangannya. Pengesampingan, pembatalan, dan pembatalan demi hukum norma hukum tersebut perlu mempertimbangkan keadilan (ekuitas), sejauh diperlukan, atas dasar prinsip fiksi hukum, atau sebagai bagian dari prinsip fiksi hukum, atau yang diwujudkan dengan prinsip fiksi hukum. Untuk mempertanggungjawabkan secara rasional tesis tersebut, penulis menggunakan metode kajian kepustakaan dengan pendekatan analitikal kualitatif yang berfokus pada dua filosof hukum, yaitu John Finnis sebagai filosof primer dilawankan dengan pemikiran Robert Alexy sebagai filosof sekunder. Diskursus kedua filosof tentang ketidakadilan hukum juga diperkaya dengan pemikiran Thomas Aquinas dan Gustav Radbruch.



Perlukah Guru Di Lindungi Suatu Tinjauan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan


Perlukah Guru Di Lindungi Suatu Tinjauan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan
DOWNLOAD
Author : D. A. MALIK
language : id
Publisher: Guepedia
Release Date :

Perlukah Guru Di Lindungi Suatu Tinjauan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan written by D. A. MALIK and has been published by Guepedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Antiques & Collectibles categories.


PERLUKAH GURU DI LINDUNGI : Suatu Tinjauan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan PENULIS: D. A. MALIK ISBN : 978-623-7752-31-8 Terbit : Januari 2020 Sinopsis: Guru dalam menjalankan profesinya memiliki peran dan fungsi strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara peserta didik, sebagai generasi penerus memiliki hak menerima pendidikan dan perlindungan hukum atas sikap tindak guru di lingkungan satuan pendidikan yang memberikan hukuman disiplin. Perlindungan hak peserta didik dituangkan melalui aplikasi KUHP dan UU Perlindungan Anak. Sehingga nyaris, UU Guru dan UU Sistem Pendidikan Nasional (SPN), serta tata tertib peraturan disiplin di sekolah hanya menjadi pajangan dinding ketika dihadapkan antara kewajiban guru dengan hak peserta didik. Padahal dalam UU SPN dan UU Guru terdapat komponen sistem seperti Komite Sekolah, Dewan Kehormatan Guru dan etik profesi yang tidak terpisahkan dalam aplikasi bekerjanya hukum sebelum dilakukannya proses penalisasi. Bagaimanakah hukum bekerja, dalam memberikan jaminan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Sehingga dalam konteks itu, perlukah guru dilindung ?. Tulisan ini berisi tujuh bab, Bab I Pendahuluan; Bab II : Profesi Guru Dalam Ruang Paradoksal; Bab III : Dinamika Politik Hukum Pidana Dan Perkembangan Teori Pemidanaan Di Indonesia; Bab IV: Klasifikasi Tindak Pidana Pendidikan Dan Dinamika Pemberian Hukuman Disiplin ; Bab V : Profesi Guru Dalam Optik Tiada Pidana Tanpa Kesalahan [Geen Straf Zonder Schuld]; Bab :VI kebijakan penanggulangan tindak pidana pemberian Hukuman Disiplin dan Bab VII Happy shopping & reading Enjoy your day, guys





DOWNLOAD
Author :
language : en
Publisher: Media Nusa Creative (MNC Publishing)
Release Date :

written by and has been published by Media Nusa Creative (MNC Publishing) this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with categories.




Prosiding Focus Group Discussion Pakar I


Prosiding Focus Group Discussion Pakar I
DOWNLOAD
Author : Sidarto Danusubroto
language : id
Publisher: Pusat Studi Pancasila UGM
Release Date : 2014-02-01

Prosiding Focus Group Discussion Pakar I written by Sidarto Danusubroto and has been published by Pusat Studi Pancasila UGM this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-02-01 with categories.


Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dewasa ini telah mendapat perhatian banyak pihak. Masyarakat, pendidik, ilmuwan, praktisi dan hampir setiap elemen masyarakat diingatkan kembali bahwa kita mempunyai dasar negara yang mulai dilupakan semenjak terjadinya reformasi 1998. Pasca reformasi hampir tidak ada lembaga negara yang bersuara tentang ini. Terlebih bicara tentang Pancasila. Semua tiarap dan sembunyi dalam kehidupannya sendiri-sendiri. Pancasila tidak pernah dibicarakan. Situasi tersebut tidak lepas dari pengalaman pahit kehidupan bernegara saat itu, dimana rezim Orde Baru memanfaatkan Pancasila sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaannya. Bahkan yang lebih parah disaat rezim mempunyai otoritas penuh sebagai penafsir tunggal Pancasila. Barang siapa yang tidak mengikuti penafsiran rezim, bisa dicap tidak Pancasilais. Keadaan itulah yang menyebabkan Pancasila menjadi kering karena lembaga negara dan masyarakat takut dilabeli sebagai antek Orba. Puji syukur setelah melewati 2 kali pemilu paska reformasi, pada pemilu ke-3 di periode 2009-2014 ada lembaga negara, MPR, yang mempunyai keprihatinan terkait memupusnya diskusi dan pembicaraan tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Keprihatinan MPR ini tidak terlepas dari melihat situasi sosial, ekonomi, politik hukum dan keamanan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman persatuan, konflik sosial, disintegrasi dan ancaman menguatnya ideologi liberalisme, kapitalisme dan gerakan fundamentalisme agama telah mengingatkan kita sebagai bangsa dan negara bahwa kita sebenarnya sudah mempunyai dasar dan tameng yang kuat dalam menghadapi itu yaitu ideologi dan dasar negara Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan bentuk NKRI. MPR kemudian membuat program tahunan untuk memasyarakatkan kembali UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Program sosialisasi berjalan secara massif diseluruh pelosok negeri, di kampus-kampus, sekolah, dan masyarakat. Bahkan lembaga eksekutif pun juga ikut mensosialisasikan program ini. Programnya pun beragam, ada seminar, lokakarya, lomba debat, 4 pilar goes to campus, outbond dan dialog di media elektronik. Materi yang disampaikan adalah 4 hal tersebut yaitu UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.



Buku Ajar Filsafat Hukum


Buku Ajar Filsafat Hukum
DOWNLOAD
Author : Drs. Emil El Faisal, M.Si
language : id
Publisher: Bening Media Publishing
Release Date :

Buku Ajar Filsafat Hukum written by Drs. Emil El Faisal, M.Si and has been published by Bening Media Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Education categories.




Putusan Mahkamah Konstitusi 5 4


Putusan Mahkamah Konstitusi 5 4
DOWNLOAD
Author : Ali Marwan Hsb
language : id
Publisher: Penerbit EnamMedia
Release Date : 2020-12-28

Putusan Mahkamah Konstitusi 5 4 written by Ali Marwan Hsb and has been published by Penerbit EnamMedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-12-28 with Law categories.


Putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil secara musyawarah mufakat dengan suara bulat sama kekuatan mengikatnya dengan putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak dengan perbandingan 5:4.



Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia


Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia
DOWNLOAD
Author : Zuhrah Zuhrah
language : id
Publisher: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
Release Date : 2024-04-28

Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia written by Zuhrah Zuhrah and has been published by PT. Sonpedia Publishing Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-04-28 with Biography & Autobiography categories.


Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang menjelajahi kompleksitas dan mendalamnya tentang ilmu hukum di indonesia. Buku ini dapat digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di bidang ilmu hukum dan diberbagai bidang Ilmu terkait lainnya. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan sebagai panduan dan referensi mengajar mata kuliah pengantar ilmu hukum indonesia dan menyesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Semester tingkat Perguruan Tinggi masing-masing. Secara garis besar, buku ajar ini pembahasannya mulai dari pengertian secara umum pengantar hukum Indonesia, cabang-cabang hukum positif dan umum secara mendasar, konsep dan teori hukum negara Indonesia, hukum Indonesia yang bertatanan hukum baru yang di indonesia, undang-Undang Dasar sesudah amandemen, asas konkordansi dan keselarasan. Selain itu materi mengenai ius constitutum dan bentuk-bentuk hukum juga di bahas secara mendalam. Buku ajar ini disusun secara sistematis, ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran.



Hukum Tata Pemerintahan


Hukum Tata Pemerintahan
DOWNLOAD
Author : Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H. M.H.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2014-09-01

Hukum Tata Pemerintahan written by Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H. M.H. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-09-01 with Law categories.


Percepatan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari perspektif -Hukum Tata Pemerintahan- yang berorientasi pada konsep governance ketimbang pada konsep government secara khusus disajikan dalam buku ini. Topik bahasan utamanya, antara lain: ruang lingkup hukum tata pemerintahan, landasan hukum tata pemerintahan, kedudukan hukum pemerintahan, wewenang pemerintahan, tindakan atau perbuat-an pemerintahan, instrumen (sarana) pemerintahan, keabsahan tindakan atau perbuatan pemerintahan, dan penegakan hukum pemerintahan. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup



Tenaga Kerja Asing Dan Kedaulatan Negara


Tenaga Kerja Asing Dan Kedaulatan Negara
DOWNLOAD
Author : Asri Wijayanti, Mochammad Fadly Fitri dkk
language : id
Publisher: UMSurabaya Publishing
Release Date : 2022-08-11

Tenaga Kerja Asing Dan Kedaulatan Negara written by Asri Wijayanti, Mochammad Fadly Fitri dkk and has been published by UMSurabaya Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-08-11 with Education categories.


Diantara isu ekonomi melemah ini, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan datangnya tenaga kerja asing (TKA) dari negara tetangga. Tingginya arus TKA yang datang dari negara-negara tetangga ke Indonesia ini, terutama Tiongkok, tidak diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Walau angkanya masih simpang siur, sekurang-kurangnya terdapat 5,000 orang buruh yang kini baru tercatat bekerja di Indonesia (Tempo, 31 Agustus 2015). Kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang efektif di tanggal 31 Desember 2015 ini juga akan menambah banjirnya tenaga kerja asing ke negara kita ini karena dipermudahnya izin. Alhasil, lulusan-lulusan perguruan tinggi Indonesia harus berkompetisi dengan para calon ekspatriat asing dalam lapangan kerja yang terus memadat. Ditambah regulasi yang terus membuka keran investasi pada asing untuk mengatasi perlambatan ekonomi, kesiapan Indonesia untuk menampung para tenaga kerja asing patut dipertanyakan.



Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali


Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Kencana
Release Date : 2017-01-12

Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali written by Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H. and has been published by Kencana this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-01-12 with Law categories.


Sebagian besar kalangan teoritisi dan praktisi hukum masih memiliki persepsi bahwa lembaga Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum biasa atau upaya hukum keempat setelah upaya hukum kasasi, konstruksi pola berpikir para hakim agung yang ditunjuk sebagai majelis Peninjauan Kembali oleh sebagian para teoritisi dan praktisi hukum juga dianggap masih sebagai yudex yuris. Padahal lembaga Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa, ditangani dengan acara luar biasa, oleh Majelis Hakim PK yang luar biasa, karena hakim Agung yang selama ini sebagai yudex yuris yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai majelis Hakim Peninjauan Kembali, maka sejak saat itu telah menjelma menjadi Hakim Yudex Facti yang memiliki kewenangan untuk menilai kwalitas dan derajat pembuktian terhadap alat bukti baru yang dihadirkan dalam forum Majelis PK tersebut. Jadi, dalam proses pemeriksaan dan mengadili perkara PK, Hakim Agung Majelis PK harus memposisikan dirinya sebagai hakim yudex facti yang dituntut mampu mengerahkan segala pengetahuan dan kemampuan teknisnya, kemudian melakukan analisis secara induktif terhadap alat bukti, melakukan kwalifikasi dan penilaian terhadap alat bukti, serta mampu berjuang secara sungguhsungguh mempertemukan, mendamaikan, dan mengharmonisasikan kepastian hukum dan keadilan hukum. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti (Inkracht van gewijsde) sebagai data primer yang harus dihargai sebagai data yang memiliki kwalifikasi kepastian hukum. Sementara alat bukti baru Novum harus dipandang sebagai data primer yang memiliki dimensi keadilan hukum dengan sengaja dihadirkan untuk menuntut ditegakkannya keadilan, maka di sinilah Majelis Hakim PK dituntut mampu mengharmonisasikan keduanya dalam putusan PK. *** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)