Otonomi Daerah Khusus Dan Birokrasi Pemerintahan
DOWNLOAD
Download Otonomi Daerah Khusus Dan Birokrasi Pemerintahan PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Otonomi Daerah Khusus Dan Birokrasi Pemerintahan book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Otonomi Daerah Khusus Dan Birokrasi Pemerintahan
DOWNLOAD
Author : I Nyoman Sumaryadi
language : id
Publisher:
Release Date : 2006
Otonomi Daerah Khusus Dan Birokrasi Pemerintahan written by I Nyoman Sumaryadi and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006 with Bureaucracy categories.
Autonomy for special territory in Indonesia and its influence on bureaucracy in Indonesia.
Reformasi Birokrasi Kepemimpinan Dan Pelayanan Publik
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 2009
Reformasi Birokrasi Kepemimpinan Dan Pelayanan Publik written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009 with Bureaucracy categories.
On bureaucracy, leadership, and public service reform in local government in Indonesia; collection of articles.
Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom
DOWNLOAD
Author : A. W. Widjaya
language : id
Publisher:
Release Date : 2002
Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom written by A. W. Widjaya and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2002 with Decentralization in government categories.
On provincial autonomy and local government finance in Indonesia.
Manajemen Pemerintahan Daerah Otonom Baru
DOWNLOAD
Author : Bambang Purwoko
language : id
Publisher: UGM PRESS
Release Date : 2018-08-01
Manajemen Pemerintahan Daerah Otonom Baru written by Bambang Purwoko and has been published by UGM PRESS this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-08-01 with Business & Economics categories.
Buku ini memaparkan tentang pemerintahan daerah Kabupaten Puncak di bawah kepemimpinan Bupati Willem Wandik dan Wakil Bupati Repinus Telenggen dalam implementasi program percepatan pembangunan daerah tahun 2013-2017. Buku ini memuat tujuh bab, yaitu tentang konsolidasi pemerintahan daerah baru, pelembagaan pemerintahan daerah, kebijakan percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak, kinerja pemerintahan daerah 2013-2017, serta tantangan dan harapan agar proses pelembagaan pemerintahan, percepatan pembangunan, dan pemberian pelayanan publik selama ini dapat meningkat secara berkelanjutan. Bab I menjelaskan tentang konsolidasi pemerintahan daerah baru setelah pemekaran Kabupaten Puncak (periode 2008-2013). Konsolidasi pemerintahan ini penting karena sejak pemekaran tahun 2008, pemerintahan daerah berjalan secara tidak lancar. Tekad para pemangku kepentingan dalam membentuk kabupaten baru memang sudah kuat, tetapi pemerintahan baru tidak segera dapat melembaga dengan baik. Pejabat bupati berganti sampai empat kali. Pemilukada tertunda-tunda beberapa kali akibat terjadinya perang suku pada tahun 2011-2012. Pembangunan daerah belum menunjukkan kemajuan yang berarti dan banyak masyarakat belum dapat mencapai kesejahteraan. Hal ini akibat beratnya kendala struktural pembangunan di Kabupaten Puncak, yaitu keterisolasian wilayah, rendahnya kualitas pelayanan publik dasar, dan rendahnya kualitas SDM. Walau mulai ada pembangunan sarana prasarana perkantoran, rumah dinas pejabat, gedung DPRD, penambahan fasilitas bandara, penambahan frekuensi penerbangan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan migrasi masyarakat dari daerah atau distrik lain ke Ilaga, peningkatan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat belum merata. Melihat lambatnya pembangunan, pasangan Willem Wandik-Repinus Telenggen melakukan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan lokal, sehingga mereka akhirnya mengusung keduanya menjadi kandidat Bupati dan Wakil Bupati. Setelah menang di dalam Pemilukada demokratis pertama pada tanggal 14 Februari 2013, tugas pertama Bupati dan Wakil Bupati definitif adalah menciptakan perdamaian di antara kelompok yang bertikai akibat perang suku seputar Pemilukada tahun 2011-2012. Ada beberapa harapan baru terhadap pemimpin baru, terutama yang berkaitan dengan perlunya konsolidasi sosial-politik paska konflik, perbaikan roda pemerintahan, pembukaan keterisolasian wilayah, peningkatan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Bab II menjelaskan tentang pelembagaan pemerintahan daerah Kabupaten Puncak. Setelah terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif, Willem Wandik dan Repinus Telenggen memulai pelembagaan pemerintahan dengan melakukan konsolidasi birokrasi maupun rekonsiliasi politik. Konsolidasi birokrasi dilakukan di kalangan internal birokrasi dengan membentuk perangkat daerah dan lambang daerah serta penyusunan APBD 2013. Sementara itu, rekonsiliasi politik dilakukan dengan DPRD. Tujuannya supaya Lembaga Eksekutif dan Legislatif dapat bersama-sama mengambil langkah terbaik untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Puncak, terutama dengan segera diselesaikannya beberapa peraturan daerah yang sangat penting bagi proses pembangunan daerah di Kabupaten Puncak, khususnya Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Lambang Daerah, serta Struktur Organisasi dan Tata-kelola Pemerintahan. Konsolidasi birokrasi dan konsolidasi ini penting karena keterpaduan langkah di antara elemen pemerintahan dan masyarakat bisa berdampak serius terhadap kelancaran tugas pemerintahan daerah. Selanjutnya, tugas Bupati dan Wakil Bupati definitif adalah melakukan aktivasi pemerintahan melalui penataan kelembagaan dan aparatur pemerintah, membangun kerjasama intensif dengan berbagai lembaga pemerintah pusat dan perguruan tinggi, serta meningkatkan kapasitas dan menegakkan komitmen aparatur pemerintah. Bab III menjelaskan tentang kebijakan percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak. Buku ini memaparkan garis kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak berdasarkan Master Plan Pembangunan Puncak bidang politik, pemerintahan, dan sosial-ekonomi. Rencana induk ini awalnya disusun pada tahun 2009 melalui kerjasama dengan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM dengan rekomendasi arah dan strategi berikut: memperkuat tatanan sosial-politik, membangun struktur kelembagaan dan aparatur birokrasi pemerintahan, mengembangkan pelayanan publik, serta memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan kondisi permasalahan objektif sebagai wilayah yang terisolir dan tertinggal, Visi dan Misi Pembangunan ditetapkan, khususnya untuk percepatan pembangunan daerah. Visi pembangunan ini dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Puncak 2013-2018: “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Dasar Menuju Masyarakat Kabupaten Puncak yang Damai, Sehat, Terdidik, dan Sejahtera”. Visi pembangunan tersebut dijabarkan dalam lima misi, yaitu: (1) meningkatkan ketersediaan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, air bersih, dan permukiman; (2) meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat di daerah berlandaskan pada keunggulan dan potensi strategis daerah; (3) meningkatkan ketersediaan, akses maupun kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) meningkatkan kualitas SDM dan komitmen aparatur pemerintah; dan (5) membangun kesadaran kewarganegaraan dan kerukunan hidup antar masyarakat. Berdasarkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Puncak menetapkan kebijakan percepatan pembangunan daerah, yaitu pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan infrastruktur pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Bab IV menjelaskan tentang kinerja pemerintahan daerah 2013-2017. Buku ini memaparkan beberapa capaian kinerja, khususnya dalam program penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan sarana penunjang aparatur pemerintah, pengembangan ekonomi masyarakat, dan pengembangan harmoni sosial masyarakat. Pertama, penyediaan infrastruktur dasar dilakukan dengan membangun sarana transportasi udara dan darat, sarana air bersih, BBM dan pembangkit listrik, sarana penunjang aparatur pemerintah, dan sarana permukiman. Kedua, peningkatan pelayanan bidang pendidikan telah dilakukan dengan membuat dokumen Rencana Induk Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Puncak Tahun 2014-2025 melalui kerjasama dengan PPKK Fisipol UGM; pembangunan sekolah terpadu untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Distrik Ilaga; bekerjasama dengan Gugus Tugas Papua UGM melakukan rekrutmen dan penempatan para Guru Perintis - GP (kemudian istilah GP diganti menjadi GPDT - Guru Penggerak daaerah terpencil) baik untuk tingkat PAUD, SD, SMP maupun SMA/SMK; dan pelatihan PNS dan kontrak kerja di lingkungan Dinas Pendidikan. Sementara itu, dalam bidang kesehatan, Bupati dan Wakil Bupati Puncak periode 2013-2018 memberikan prioritas pada program pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D, Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun fasilitas sosial seperti Posyandu. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan tersebut juga didukung dengan penyediaan tenaga paramedis dan tenaga kesehatan, walau masih belum optimal. Ketiga, peningkatan sarana dan prasarana penunjang aparatur pemerintah, antara lain penyediaan kantor dinas, pengadaan sarana dan prasarana kantor, dan penyediaan rumah dinas. Keempat, pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Puncak. Beberapa hasil yang dicapai hingga tahun 2017 adalah: penyusunan dokumen Rencana Induk Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Publik; Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian; pembangunan Pasar Ilaga; pembangunan Pusat Grosir Ilaga; pemberian subsidi hasil bumi; Gerakan Masyarakat Sejahterakan Kampung (GEMAS); pengembangan perekonomian berbasis pariwisata, khususnya ekowisata pegunungan; dan pengembangan semangat wirausaha putra daerah.
Membangun Birokrasi Publik Di Era Otonomi Daerah Melalui Pendekatan New Public Management
DOWNLOAD
Author : Abdussamad
language : id
Publisher:
Release Date : 2001
Membangun Birokrasi Publik Di Era Otonomi Daerah Melalui Pendekatan New Public Management written by Abdussamad and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2001 with categories.
Perspektif Pemerintahan Daerah
DOWNLOAD
Author : Diani Budiarto
language : id
Publisher:
Release Date : 2005
Perspektif Pemerintahan Daerah written by Diani Budiarto and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Bureaucracy categories.
Reinventing Government
DOWNLOAD
Author : David Osborne
language : en
Publisher: Plume
Release Date : 1993-02-01
Reinventing Government written by David Osborne and has been published by Plume this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1993-02-01 with Political Science categories.
"A landmark in the debate on the future of public policy."—The Washington Post.
Reformasi Birokrasi Di Nusantara
DOWNLOAD
Author : Pahrizal Iqrom
language : id
Publisher: Universitas Brawijaya Press
Release Date : 2013-10-31
Reformasi Birokrasi Di Nusantara written by Pahrizal Iqrom and has been published by Universitas Brawijaya Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-10-31 with Political Science categories.
Buku ini menjelaskan tahapan-tahapan terjadinya reformasi birokrasi di Nusantara (Indonesia). Berbagai strategi dan upaya telah mulai diterapkan di berbagai daerah, terutama di kabupaten/kota yang memiliki tingkat sumber daya manusia yang memadai. Buku ini menjadi penting untuk dibaca karena tidak hanya berisi dinamika-dinamika reformasi birokrasi di beberapa daerah di Nusantara, akan tetapi pula memberikan informasi penting mengenai makna dan tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri. Sajian dalam buku ini sarat dengan informasi reformasi dan birokrasi yang terjadi selama 6 (enam) era kepemimpinan di Nusantara. Masing-masing kepemimpinan mempunyai nilai historis tersendiri dengan beberapa keunggulan yang ada dalam mengelola sistem pemerintahan selama menjabat sebagai kepala negara. Fenomena yang ada dapat pembaca tangkap dari setiap uraian yang terkandung di dalam pembahasannya. Buku ini menarik untuk dikaji dan dijadikan bahan diskusi untuk mengoptimalkan kinerja birokrasi di Nusantara.
Kebijakan Publik Dan Implikasinya Di Era Otonomi Daerah
DOWNLOAD
Author : Dr. Drs. William Djani, M.Si
language : id
Publisher: Zifatama Jawara
Release Date : 2022-09-20
Kebijakan Publik Dan Implikasinya Di Era Otonomi Daerah written by Dr. Drs. William Djani, M.Si and has been published by Zifatama Jawara this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-09-20 with Political Science categories.
Kebijakan Publik, (Dan implikasinya di era otonomi daerah) yang banyak mengalami permasalahan dalam mencapai otonomi daerah sebagai pilihan dalam mensolusi persoalan bangsa. Namun demikian, para ilmuan di bidang kebijakan publik dan otonomi daerah bertekat melakukan telah-telah ilmiah dalam bidang ini sesuai perkembangan zaman sebagai bagian dalam merumuskan kebijakan untuk keberhasilan otonomi daerah yang lebih efektif dan efesien. Kualitas dan keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh wilayah-wilayah studi tersebut. Jika wilayah studi kebijakan publik dikaitkan dengan penerapan otonomi daerah, misalnya studi analisis kebijakan sebagai tolok ukur dalam menentukan kualitas kebijakan. Pemerintah Daerah sebagai badan kekuasaan di daerah adalah lembaga yang akan mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat di daerahnya. Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka menciptakan suatu kondisi yang statis, oleh karena suatu situasi yang ditandai dengan berbagai problem. Sebagai landasan untuk bertindak, keputusan tersebut bisa sebagai sebuah isu yang dapat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Isu kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak yang meluas bagi kehidupan masyarakat. Buku ini mengkaji beberapa aspek yang berhubungan dengan Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah, yang diharapkan dapat memberikan implikasi positif dalam penerapan Otonomi Daerah.
Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Agus Dwiyanto
language : id
Publisher: UGM PRESS
Release Date : 2021-01-27
Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia written by Agus Dwiyanto and has been published by UGM PRESS this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-01-27 with Political Science categories.
Birokrasi publik di Indonesia menghadapi masalah multidimensional yang amat kompleks. Struktur birokrasi yang sangat hirarkhis, terkotak-kotak, dan rigid membuat para pejabat birokrasi kurang mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masih kuatnya budaya paternalistik dan rendahnya kemampuan masyarakat mengontrol praktik penyelenggaraan pelayanan ikut memberikan kontribusi terhadap buruknya kinerja pelayanan publik. Birokrasi publik di Indonesia telah gagal mewujudkan pelayanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel. Buku ini menyajikan fakta empirik dan analisis kritis mengenai kinerja birokrasi publik di Indonesia. Berbagai faktor yang menjadi penyebab dari buruknya kinerja birokrasi publik dibahas secara mendalam dalam buku ini. Lebih dari itu, buku ini juga menawarkan pilihan-pilihan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mereformasi birokrasinya. Para mahasiswa, peneliti, aktivis sosial, manajer sektor publik, dan pembuat kebijakan yang peduli terhadap perbaikan kinerja birokrasi publik wajib membaca buku ini.
