Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
DOWNLOAD
Download Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
DOWNLOAD
Author : Dr. Hendra Karianga,S.H.,M.H.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2023-08-02
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah written by Dr. Hendra Karianga,S.H.,M.H. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-08-02 with Antiques & Collectibles categories.
Buku ini disusun melalui perenungan dan pemikiran penulis dalam pengalamannya sebagai wakil rakyat dan pemerhati hak asasi manusia, dimana dalam banyak kenyataan rakyat belum memperoleh kedudukan yang selayaknya dalam proses pembangunan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan dan sepatutnya diberikan ruang yang cukup untuk berpartisipasi dalam pembangunan termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengacu pada filosofi "Uang negara adalah uang rakyat". Musrenbangda sebagai satu-satunya wadah partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah ternyata belum bisa menjadi wadah yang mengakomodir usul masyarakat. Hal ini dapat dicermati dari pelaksanaan musrenbangda dimana usul masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbangdes dan Musrenbangcam kerapkali tidak diakomodir dalam Musrenbangkab dan provinsi. Partisipasi masyarakat hanya ada dalam tahap perencanaan. Padahal seharusnya sebagai pemegang kedaulatan, masyarakat berpartisipasi dalam tiap tahap pengelolaan keuangan daerah. Namun, untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan suatu kerangka legal yang memberi jaminan bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan sumbangan pemikiran dalam buku ini dapat menjadi referensi dalam upaya menciptakan suatu proses pengelolaan keuangan daerah yang demokratis dalam kerangka negara hukum.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
DOWNLOAD
Author : Hendra Karianga
language : id
Publisher:
Release Date : 2011
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah written by Hendra Karianga and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Decentralization in government categories.
Legal aspects of citizen participation in management of local government budget in Indonesia.
Partisipasi Masyarakat Pada Proses Perencanaan Dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Apbd Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
DOWNLOAD
Author : Max H. Pohan
language : id
Publisher:
Release Date : 2009
Partisipasi Masyarakat Pada Proses Perencanaan Dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Apbd Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat written by Max H. Pohan and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009 with categories.
Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
DOWNLOAD
Author : DR. Hendra Karianga, S.H., M.H
language : id
Publisher: Kencana
Release Date : 2015-03-01
Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah written by DR. Hendra Karianga, S.H., M.H and has been published by Kencana this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-03-01 with Political Science categories.
Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi hukum pengelotaan keuangan daerah, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah, dalam realitasnya belum mampu mengakomodasi secara komprehensif kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga masih terdapat celah yang dapat digunakan bagi mereka yang memiliki iktikad dan kesempatan untuk menyalahgunakan uang negara (rakyat). Untuk tingkat lokal, substansi hukum Peraturan Daerah tentang APBD pada umumnya disahkan oleh DPRD tanpa mempertimbangkan komposisi yang proporsional bagi kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
Esesnsi Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
DOWNLOAD
Author : M.Yeti Andrias
language : id
Publisher: TOHAR MEDIA
Release Date : 2023-07-19
Esesnsi Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah written by M.Yeti Andrias and has been published by TOHAR MEDIA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-07-19 with Business & Economics categories.
Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah
DOWNLOAD
Author : Hendra Karianga
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2017-01-01
Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah written by Hendra Karianga and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-01-01 with Law categories.
Demi terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan pembangunan, dibutuhkan suatu upaya yang optimal dari para stakeholder antara lain DPRD, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Buku in i memaparkan fakta-fakta empiris berbagai persoalan carut-marut dalam pengelolaan keuangan daerah dan kemudian menyumbangkan suatu pemikiran yang kritis untuk memberikan solusi atas kondisi tersebut dengan mengintegrasikan dua perspektif dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu perspektif hukum dan politik. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia
Otonomi Manajemen Keuangan Daerah
DOWNLOAD
Author : Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak
language : id
Publisher: Penerbit Andi
Release Date : 2021-09-09
Otonomi Manajemen Keuangan Daerah written by Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak and has been published by Penerbit Andi this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-09-09 with Business & Economics categories.
Buku Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah Edisi Terbaru 2018 ini merupakan evolusi edisi sebelumnya dengan berbagai update dan penambahan konten yang substansial untuk menjaga relevansinya dengan kondisi saat ini. Dalam edisi terbaru ini, dibahas esensi manajemen keuangan pemerintah daerah dalam bingkai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Paradigma baru manajemen keuangan sektor publik seperti good governance, value for money, dan economic inclusiveness, dibahas secara lebih mendalam sebagai pedoman bagi pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerah sebagaimana yang seharusnya. Dengan demikian, diharapkan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah benar-benar dapat menjadi alat yang ampuh untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Buku ini merupakan kristalisasi pemikiran dari sumber-sumber yang kredibel dan pengalaman penulis selama berkarir sebagai akademisi dan birokrat sehingga cocok digunakan sebagai bahan pembelajaran, diskusi, dan referensi untuk mendalami isu otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah di Indonesia.
Manajemen Belanja Daerah
DOWNLOAD
Author : Herry Yulistiyono
language : id
Publisher: Media Nusa Creative (MNC Publishing)
Release Date :
Manajemen Belanja Daerah written by Herry Yulistiyono and has been published by Media Nusa Creative (MNC Publishing) this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Political Science categories.
Manajemen belanja daerah adalah proses pengelolaan dan pengendalian penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan. Konsep dasar manajemen belanja daerah meliputi beberapa aspek penting yaitu sebagai berikut: Penganggaran, Pelaksanaan belanja, pengawasan serta transparansi dan akuntabilitas
Bunga Rampai Akuntansi Publik
DOWNLOAD
Author : Abdul Halim , Setiyono Miharjo, Evi Maria, Abdul Halim, Heru Fahlevi, Syukriy Abdullah, Afrah Junita, Icuk Rangga Bawono, Henny Purnamasari, Harnovinsah, Ana Sopanah, Lilik Purwanti, Baihaqi, Armelly, Nila Aprila, Rini Indriani, Emilda Sulastri, Nurhidayah, Nur Azlina, Sem Paulus, Faiz Zamzami, Ihda Arifin Faiz, Irkham Huda, Yulistiana, Muhammad Hudaya, Wahyudin Nor, Dewi Lesmanawati, Marchelyn Pongsapan, Wuryan Andayani, Hestining Tyastuti, Indrawati Yuhertiana, Anita Primastiwi, Natalia Soka, Yovita Buraken, Rida Perwita Sari, Zulkifli Angga Laksmana, Annisa Isyaturrodhiah, Evada Dewata, Mochamad Hanif Rifqy
language : id
Publisher: UNITOMO PRESS
Release Date : 2020-08-21
Bunga Rampai Akuntansi Publik written by Abdul Halim , Setiyono Miharjo, Evi Maria, Abdul Halim, Heru Fahlevi, Syukriy Abdullah, Afrah Junita, Icuk Rangga Bawono, Henny Purnamasari, Harnovinsah, Ana Sopanah, Lilik Purwanti, Baihaqi, Armelly, Nila Aprila, Rini Indriani, Emilda Sulastri, Nurhidayah, Nur Azlina, Sem Paulus, Faiz Zamzami, Ihda Arifin Faiz, Irkham Huda, Yulistiana, Muhammad Hudaya, Wahyudin Nor, Dewi Lesmanawati, Marchelyn Pongsapan, Wuryan Andayani, Hestining Tyastuti, Indrawati Yuhertiana, Anita Primastiwi, Natalia Soka, Yovita Buraken, Rida Perwita Sari, Zulkifli Angga Laksmana, Annisa Isyaturrodhiah, Evada Dewata, Mochamad Hanif Rifqy and has been published by UNITOMO PRESS this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-08-21 with categories.
Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai hasil riset dengan tiga isu akuntansi publik yaitu isu akuntansi pemerintah daerah, isu organisasi publik (nirlaba), dan isu akuntansi bumdes. Dari ketiga isu tersebut menjadi 21 sub judul yang menarik untuk dibaca. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menambah literatur bagi yang berminat mendalami dan meneliti ilmu akuntansi (sektor) publik. Sebuah peristiwa penting yang menjadi milestone perkembangan Akuntansi Publik terjadi di FEB UGM pada tanggal, 1 Desember 2018 yaitu perubahan nama dari Akuntansi Sektor Publik (ASP) menjadi Akuntansi Publik (AP) pada acara Workshop Akuntansi Publik “Posisi dan Teori Dasarnya” yang dihadiri oleh 200 peserta dari berbagai PTN/PTS se Indonesia. Penyebutan kata “sektor” menempatkan akuntansi untuk organisasi nirlaba ini sebagai subordinat atau cabang dari akuntansi yang lebih besar, dalam hal ini adalah akuntansi untuk organisasi bisnis. Oleh karena itu penggunaan kata yang tepat adalah Akuntansi Publik (tanpa sector). Akuntansi Publik adalah akuntansi yang memiliki hulu sendiri yang terpisah dari hulu Akuntansi Bisnis. Beberapa argument yang mendukung diantaranya: adanya perbedaan latar belakang pembentukan organisasi, tujuan pendirian organisasi dan cara pencapaian tujuan organisasi, serta sumber dan sifat pendanaan organisasi. Perbedaan-perbedaan ini memberikan konsekusensi perbedaan yang signifi- kan di antara kedua dunia akuntansi tersebut pada aspek perencanaan dan pengang- garan, sistem pelaporan keuangan (akuntansi keuangan), maupun akuntansi mana- jemen. Dengan di terbitkannya buku ini, kami penyunting mengucapkan banyak terima- kasih kepada semua penulis yang telah berkontribusi dalam buku ini dan juga penerbit yang telah membantu proses penerbitan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi pembelajaran, pengembangan, pemahaman, dan menjadi inspirasi untuk terbitnya buku-buku berikutnya.
Hukum Pemerintahan Daerah
DOWNLOAD
Author : Ni'matul Huda
language : id
Publisher: Nusa Media
Release Date : 2019-02-01
Hukum Pemerintahan Daerah written by Ni'matul Huda and has been published by Nusa Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-02-01 with Law categories.
Fokus utama buku ini mengkaji hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, khususnya dalam hal pengawasan produk hukum daerah. Sejak otonomi daerah digulirkan melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah seolah berlomba untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan pendapatan daerah dengan cara membuat Peraturan Daerah (Perda) yang berisi tentang pungutan berupa pajak daerah dan retribusi daerah.
