[PDF] Penahanan Prapersidangan Di Indonesia - eBooks Review

Penahanan Prapersidangan Di Indonesia


Penahanan Prapersidangan Di Indonesia
DOWNLOAD

Download Penahanan Prapersidangan Di Indonesia PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Penahanan Prapersidangan Di Indonesia book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page



Potret Penahanan Pra Persidangan Di Indonesia


Potret Penahanan Pra Persidangan Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Sriyana
language : id
Publisher:
Release Date : 2012

Potret Penahanan Pra Persidangan Di Indonesia written by Sriyana and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with Arrest categories.




Ekonomi Politik Dari Penahanan Pra Persidangan Di Indonesia


Ekonomi Politik Dari Penahanan Pra Persidangan Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Pilar Domingo
language : id
Publisher:
Release Date : 2015

Ekonomi Politik Dari Penahanan Pra Persidangan Di Indonesia written by Pilar Domingo and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015 with categories.




Penahanan Prapersidangan Di Indonesia


Penahanan Prapersidangan Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Jan Samuel Maringka
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2023-10-20

Penahanan Prapersidangan Di Indonesia written by Jan Samuel Maringka and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-10-20 with Law categories.


Penahanan sering juga disebut sebagai necessary evil untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau menghilangkan barang bukti. Oleh karena itu, upaya paksa pengekangan sementara atas kebebasan tersangka atau terdakwa diperlukan dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Namun di lain sisi, penahanan dapat dikenakan terhadap mereka yang di hadapan hukum masih harus diang-gap tidak bersalah. Untuk itu, keberadaan fungsi kontrol dibutuhkan guna mencegah timbulnya kesewenang-wenangan dalam penggunaan penahanan prapersidangan. Buku ini memiliki beberapa materi: 1. Pengetahuan dasar penahanan prapersidangan, 2. Upaya menghindari kesewenang-wenangan dalam penahanan prapersidangan, 3. Penahanan prapersidangan di berbagai negara, 4. Mekanisme pengawasan terhadap penahanan prapersidangan di Indonesia, 5. Perpanjangan penahanan sebagai fungsi kontrol pena- hanan prapersidangan, 6. Penahanan dalam proses ekstradisi, dan 7. Pembaruan hukum acara pidana mewujudkan sistem peradilan pidana berlandaskan Pancasila.



Crime And Punishment In Indonesia


Crime And Punishment In Indonesia
DOWNLOAD
Author : Tim Lindsey
language : en
Publisher: Routledge
Release Date : 2020-12-14

Crime And Punishment In Indonesia written by Tim Lindsey and has been published by Routledge this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-12-14 with Law categories.


Indonesia’s criminal law system faces major challenges. Despite the country’s transition to democracy, both the Criminal Code and the Criminal Procedure Code are badly out of date, the former only superficially changed since colonial times and the latter remaining as it was under Soeharto’s authoritarian New Order regime. Law enforcement officers and judges are widely seen as corrupt or incompetent, and new laws, including new Islamic laws passed at the regional level, often contradict the Criminal Code and national statutes, including human rights laws. This book, based on extensive original research by leading scholars in the field, provides an overall assessment of the state of criminal law, law enforcement and penal policy in Indonesia, considers in depth a wide range of specific areas of criminal law, and discusses recent efforts at reform and their prospects for success.



Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia


Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : YOGI NATANAEL CHRISTANTO, S.H., Penerbit Adab
language : id
Publisher: Penerbit Adab
Release Date :

Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia written by YOGI NATANAEL CHRISTANTO, S.H., Penerbit Adab and has been published by Penerbit Adab this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.


Judul : Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Penulis : YOGI NATANAEL CHRISTANTO, S.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 192 Halaman ISBN : 978-623-497-442-3 Sinopsis Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. “Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana). Hal ini pidana mati merupakan pidana yang paling banyak diperdebatkan di Negara Indonesia. Mereka yang pro pidana mati mengemukakan alasan-alasan untuk membela pendapatnya demikian juga mereka yang kontra pidana mati mengemukakan alasan mereka antara lain bahwa nyawa adalah milik yang paling berharga bagi manusia. Dengan begitu hilangnya nyawa berarti hilangnya manusia itu sendiri. Demikian juga mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati itu sendiri banyak diperdebatkan, karena cara pelaksanaanya ditiap-tiap negara tidak selalu sama, tetapi mempunyai cara yang berbeda-beda seperti digantung sampai mati, didudukan disebuah kursi listrik dengan tegangan tertentu ataupun ditembak sampai mati oleh satu regu penembak sebagaimana yang dilakukan di Indonesia. Memang dalam kenyataannya, banyak negara yang sudah menghapus pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mereka, namun ada juga beberapa negara termasuk Indonesia yang masih mempertahankan pidana mati dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Tertentu.



The Politics Of Court Reform


The Politics Of Court Reform
DOWNLOAD
Author : Melissa Crouch
language : en
Publisher: Cambridge University Press
Release Date : 2019-09-19

The Politics Of Court Reform written by Melissa Crouch and has been published by Cambridge University Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-09-19 with Law categories.


Offers an analysis of the politics of court reform through a focused review of Indonesia's complex court system.



Pre Trial Justice Discretionary Justice Dalam Kuhap Berbagai Negara


Pre Trial Justice Discretionary Justice Dalam Kuhap Berbagai Negara
DOWNLOAD
Author : Andi Hamzah
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2015-03-01

Pre Trial Justice Discretionary Justice Dalam Kuhap Berbagai Negara written by Andi Hamzah and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-03-01 with Law categories.


Pre-Trial Justice & Discretionary Justice dalam KUHAP berbagai negara adalah sebuah komparasi KUHAP berbagai negara yang mencerminkan pengetahuan komprehensif dari para penulis mengenai hukum acara pidana yang berlaku di berbagai belahan dunia. Membaca buku ini, akan terasa totalitas kedua penulis dalam membedah hukum acara pidana baik di berbagai negara maupun di Indonesia dan kehadiran buku ini menjadi momentum yang tepat di tengah pergulatan pembahasan Rancangan KUHAP di DPR saat ini. Korektif kedua penulis terhadap sistem hukum acara pidana yang sudah mapan di Indonesia patut diapresiasi. Apalagi sistem hukum acara pidana yang berpotensi besar melanggar hak-hak tersangka dan hak-hak korban di tahap pra-persidangan (pre-trial justice). Komitmen ditunjukkan bukan hanya dengan hadirnya buku ini melainkan juga “gigihnya” Prof. Andi Hamzah saat menjadi Ketua Tim Perumus Rancangan KUHAP. Pemikiran kedua penulis terkadang “melampaui zamannya”, gagasan tersebut tertuang dalam idenya seperti asas oportunitas bisa diberikan kepada setingkat Kepala Kejaksaan Negeri bahkan berangsur-angsur kepada semua Jaksa, pemikiran yang lain seperti diskresi penuntutan kepada Jaksa dalam bentuk conditional disposal (penangguhan penuntutan dengan syarat seperti di Belgia, Belanda dan Jepang), Penal Order (perintah pidana sejenis strafbefehl di Jerman, strafbeschikking di Belanda, Strafforelaggande di Swedia dan patale unnlatese di Norwegia). Ide yang lain adalah alternatif penuntutan dengan sejenis plea bargaining untuk tindak pidana tidak berat. Ide “cemerlang” para penulis tersebut kita pahami sebagai sebuah ikhtiar meminimalisasi pelanggaran hak-hak tersangka dan korban sekaligus “kontrol berimbang” antar penegak hukum di Indonesia yang dirasa saat ini belum sepadan.



Perlindungan Tahanan Dari Penyiksaan Dan Ill Treatment Di Indonesia


Perlindungan Tahanan Dari Penyiksaan Dan Ill Treatment Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Triantono
language : id
Publisher: Penerbit Pustaka Rumah C1nta
Release Date :

Perlindungan Tahanan Dari Penyiksaan Dan Ill Treatment Di Indonesia written by Triantono and has been published by Penerbit Pustaka Rumah C1nta this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.


Proses dan tempat penyidikan masih menjadi hal yang sangat “eksklusif” yang berisiko memunculkan tindakan-tindakan kekerasan dari aparat. Dalam beberapa kasus tidak jarang pada proses penyidikan kekerasan dilakukan untuk mempersingkat waktu penyidikan agar tersangka cepat melakukan pengakuan. Salah satu instrumen internasional yang dapat digunakan dalam perlindungan tahanan di masa penyidikan adalah melalui Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT). Salah satu arti penting ratifikasi OPCAT adalah dimungkinkannya penambahan cara-cara monitoring terhadap hak-hak yang termuat di dalam perjanjian yang asli (UNCAT). Pengalaman berharga dapat dipetik dari ratifikasi Protokol Opsional untuk Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (Kovenan dan Protokol, keduanya mulai berlaku tahun 1976) dan Protokol Opsional tahun 1999 untuk Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dimana keduanya dapat memberikan penguatan komitmen serta kebijakan penghapusan diskriminasi. Selain itu, kedua Protokol Opsional ini juga memperluas kompetensi masing-masing komite monitoring untuk menerima komunikasi-komunikasi dan melakukan investigasi terhadap pelanggaran perjanjianperjanjian pokok. Jadi meskipun bersifat opsional, keberadaan OPCAT sangat dibutuhkan di Indonesia guna memastikan adanya pendekatan baru yang memastikan transparansi dan akuntabilitas khususnya di tempat-tempat penahanan. Analisis kebijakan ditingkat POLRI dalam hal pencegahan segala bentuk penyiksaan, perlakukan atau penghukuman tidak manusiawi yang potensial melanggar martabat kemanusiaan khususnya pada proses pemeriksaan dan penahanan menunjukan bahwa masih terdapat problem instrumental, structural, dan kultural. Problem krusial dalam aspek instrumental tersebut meliputi: pertama, transformsi paradigma POLRI menjadi polisi sipil berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 menjadi modalitas kuat dalam mengimplementasikan serangkaian kebijakan dan instrumen HAM; kedua, serangkaian kebijakan normatif yang sudah ada menunjukan bahwa dalam pelaksanaan fungsi preventif, preemtif, maupun represif, masih terdapat celah-celah dimungkinkannya terjadi tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat; ketiga, atas dasar prinsip proporsionalitas, “kekerasan” dalam penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri masih mendapatkan ruang bahkan dilindungi secara hukum khususnya dalam penanganan konflik; keempat, meskipun secara umum substansi hukum terkait dengan prinsipprinsip HAM sudah diakomodir sampai pada kebijakan level Kapolri, namun kebijakan ini nampaknya belum sampai menyentuh pada aspek perspektif personal, teknis detil atas tugas (SOP), pendekatan, maupun budaya organisasi. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan melalui pendekatan KUHAP yang dominan dengan pendekatan “clearance rate” atau “crime clearance”. Tuntutan adanya “clearance rate” pada organisasi kepolisian pada akhirnya menjadi pola budaya organisasi yang berpengaruh pada aspek personal penyidik. Pendekatan ini erat kaitannya dengan crime control model dimana efisiensi proses pidana itu menjadi intinya kerja profesi kepolisian, tidak jarang dilakukan dengan mengabaikan kualitas dari proses penyidikan. Meskipun secara normatif substansial model pemeriksaan “inkuisitur (inquisitoir)” telah berubah dan diganti dengan model “akuasatur (accusatoir)”, namum internalisasi model terbaru belum sepenuhnya dapat dijalankan pada kepolisian. Hal ini nampak dari fokus utama dalam model interogasi terhadap tersangka yang hanya berfokus pada pendekatan pengkuan niat jahat (mensrea).



Chega 3 Indonesia


Chega 3 Indonesia
DOWNLOAD
Author : Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste
language : id
Publisher: Kepustakaan Populer Gramedia
Release Date : 2010-07-28

Chega 3 Indonesia written by Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste and has been published by Kepustakaan Populer Gramedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010-07-28 with categories.


Chega! merupakan sebuah kesaksian yang meresahkan. Laporan ini akan menyentak para pembaca Indonesia yang mengira bahwa di bawah rezim Soeharto semuanya berjalan damai di provinsi Indonesia ke-27 saat itu. Halaman demi halaman kita dapat membaca cerita-cerita korban pembantaian, perkosaan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan berbagai kejahatan yang tidak terbayangkan. ...[M]asyarakatdi Indonesia dapat belajar dari Chega! Berkat penerbitan Iaporan ini oleh KPG, pembelajaran tersebut menjadi dimungkinkan. Laporan ini adalah suatu kontribusi penting ke arah demokratisasi di Indonesia dan reformasi sektor keamanannya. -- Ifdhal Kasim, Ketua Kornnas HAM Laporan CAVR adalah ensiklopedi sejarah kita, yang kaya baik dalam hal ajaranjuga penderitaan. Kita harus memanfaatkan ajarannya yang Iuar biasa untuk... mencegah krisis di masa depan. -- Jose Ramos-Harm, Penerima Anugrah Nobel Perdamaian, Presfden Timor-Leste Sosialisasi Chega! penting sekali bagi rakyat Timor—Leste maupun Indonesia agar rakyat kedua belah pihak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. -- Ade Rostinn Sitompul, pejuang Hak Asasi Manusia Laporan CAVR menandakan sebuah titik tonggak... Harapan tulus saya adalah agar (Iaporan) ini menjadi kontribusi tanpa henti untuk membangun bangsa Timor dan akan mencegah berulangnya peristiwa tragis di Timor—Leste dan tempat Iain. -- Kofi Annan, mantan Sekreraris Jenderal PBB



Pengantar Hukum Indonesia


Pengantar Hukum Indonesia
DOWNLOAD
Author : Alexander Hery, S.E., M.Si., CRP., CFRM., FAAFM.
language : id
Publisher: Yrama Widya
Release Date : 2024-07-11

Pengantar Hukum Indonesia written by Alexander Hery, S.E., M.Si., CRP., CFRM., FAAFM. and has been published by Yrama Widya this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-07-11 with Law categories.


Sejak Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka hingga sampai saat ini, pemerintah terus berusaha untuk mewujudkan hukum nasional. Pembangunan dan pembinaan hukum dalam negara Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan dan pembinaan hukum ini dimaksudkan agar dapat memantapkan hasil pembangunan yang telah dicapai sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan. Dalam pembangunan dan pembinaan hukum tersebut akan dilanjutkan usaha untuk: (a) meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum, yaitu melalui kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memerhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat; (b) memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing; (c) memantapkan sikap dan perilaku para penegak hukum serta kemampuannya dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum; (d) meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu; dan (e) meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan bidang hukum. Usaha pembangunan dan pembinaan hukum tersebut akan diulas lebih dalam pada buku ini. Selain itu, buku ini juga mengulas sejarah tata hukum, politik hukum, dan hukum positif di Indonesia. Buku ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, khususnya bagi para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Pembahasan yang ada dalam buku ini disajikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, lugas, dan mudah dipahami sehingga akan membantu para mahasiswa dalam mempelajari hukum Indonesia secara lebih mudah dan praktis.