Peraturan Perundang Undangan Terkait Pengelolaan Hutan Lindung
DOWNLOAD
Download Peraturan Perundang Undangan Terkait Pengelolaan Hutan Lindung PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Peraturan Perundang Undangan Terkait Pengelolaan Hutan Lindung book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Peraturan Perundang Undangan Terkait Pengelolaan Hutan Lindung
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 2013
Peraturan Perundang Undangan Terkait Pengelolaan Hutan Lindung written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013 with Forest conservation categories.
Informasi Peraturan Perundang Undangan Departemen Kehutanan
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 2004
Informasi Peraturan Perundang Undangan Departemen Kehutanan written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004 with Forestry law and legislation categories.
Hukum Kehutanan Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
DOWNLOAD
Author : Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.
language : id
Publisher: CELEBES MEDIA PERKASA
Release Date :
Hukum Kehutanan Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan written by Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. and has been published by CELEBES MEDIA PERKASA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.
Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat berharga. Hutan Indonesia merupakan salah satu kekayaan dunia yang sangat berpengaruh terhadap iklim global. Keberadaan hutan lindung di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia merupakan tumpuan keberlangsungan kelestarian bumi. Hutan membentuk keseimbangan atas banyaknya emisi gas karbon dan efek industrialisasi pada negara-negara maju. Keberadaan hutan yang semakin rusak memerlukan penanganan yang serius untuk mempertahankan ekosistem dan menjaga kelestarian lingkungan. Hutan Indonesia seluas 120,35 juta hektar merupakan kelompok hutan tropis ketiga terbesar di dunia setelah Brasil dan Zaire, mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru dunia serta penyeimbang iklim global. Dalam tataran global, keanekaragaman hayati Indonesia menduduki posisi kedua di dunia setelah Columbia sehingga keberadaannya perlu dipertahankan.
Peraturan Pelaksana Undang Undang Cipta Kerja Di Bidang Kehutanan Dan Pertanian
DOWNLOAD
Author : Redaksi Sinar Grafika
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-01-05
Peraturan Pelaksana Undang Undang Cipta Kerja Di Bidang Kehutanan Dan Pertanian written by Redaksi Sinar Grafika and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-01-05 with Law categories.
Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya Hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu Hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan Masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Di samping itu, perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang di sektor Pertanian tersebut, memberikan konsekuensi untuk mengatur kembali dalam satu Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja pada sektor pertanian. Semoga bermanfaat.
Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Kawasan Hutan Lindung Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga Masyarakat Kampung Tua Kota Batam
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date :
Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Kawasan Hutan Lindung Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga Masyarakat Kampung Tua Kota Batam written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.
Dalam perspektif politik hukum, sudah seharusnya semua rangkaian kebijakan terutama dalam membentuk, dan merumuskan terhadap semua materi pengaturan hukum di bidang kehutanan, konstruksi dan/atau desain pembentukannya harus dilakukan sedemikian rupa dengan mengedepankan kepada pendekatan sistem (approach system), dan mengutamakan dasar pijakan yang kokoh dan kuat, yaitu berdasarkan Paradigma Nilai-Nilai Pancasila (philosophy of paradigm), dimana Pancasila harus diteguhkan sebagai Dasar Negara, Pandangan Hidup Bangsa, dan Jiwa Kepribadian Bangsa. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud (law making process) harus mengutamakan pendekatan dari bawah (bottom up) dan membumi (grounded system) yang berdasarkan hukum yang hidup di dalam masyarakat (the living law). Penulis menaruh harapan yang besar kepada semua pemangku kepentingan, Kementerian, dan Lembaga terkait serta seluruh lapisan masyarakat (stake holder), kiranya program dan kebijakan konsolidasi tanah di kawasan hutan lindung Kota Batam untuk prioritas pertama dapat dilaksanakan pada wilayah/kawasan permukiman dan perumahan warga masyarakat Kampung Tua, yang bertempat tinggal di pinggiran dan/atau sekitar kawasan hutan lindung yang tersebar di beberapa titik pada wilayah Kota Batam. Apabila kawasan permukiman dan perumahan masyarakat Kampung Tua dimaksud, dilaksanakan melalui pelaksanaan Konsolidasi Tanah, maka akan terwujud pemanfaatan tanah secara optimal, terjadi peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah, dan sekaligus akan terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur. Dari hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah di kawasan permukiman dan perumahan pada warga masyarakat Kampung Tua tersebut, juga akan terwujud peningkatan kualitas lingkungan, karena dilengkapi prasarana dan fasilitas umum seperti prasarana jalan, fasilitas lingkungan dan/atau serta fasilitas penunjang lainnya sehingga akan terwujud kawasan permukiman dan perumahan yang sehat/higienis, tertata dengan baik, rapi, bersih, asri, segar, nyaman dan tentram dan sekaligus mampu memberikan jaminan terhadap perlindungan fungsi kemampuan hidup yang berkelanjutan (sustainability). Asas dan norma yang bersifat paradigmatik secara filosofis dan konstitusional sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut yaitu, disebutkan bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberdayaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka dan profesional serta bertanggung-gugat. Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum Nasional. Menurut hemat penulis, norma hukum yang telah ditancapkan dan ditegaskan dalam konsiderans ini, juga harus merupakan dasar pijakan, jangkar dan pondasi yang permanen bagi pembuat peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dengan mengingat sekarang ini kondisi dan potensi sumber daya kehutanan yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia sudah berada pada posisi yang terancam dan terguncang (shock) kelestariannya, akibat adanya perusakan dari orang-orang dan/atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dimaksudkan penulis bahwa hukum yang hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, seperti hukum adat, harus dijaga dan dilestarikan oleh negara dan pemerintah sebagai lokomotif dan garda terdepan (front line) dalam melaksanakan penegakan hukum (law enforcement) terhadap semua produk hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum positif, dengan tetap mengutamakan dan sekaligus meneguhkan untuk terwujudnya paham negara hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara hukum" (constitutional of paradigm and yuridical of paradigm).
Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kph
DOWNLOAD
Author : Hariadi Kartodihardjo
language : id
Publisher:
Release Date : 2013
Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kph written by Hariadi Kartodihardjo and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013 with Forest management categories.
Legal aspects on forestry management in Indonesia.
Hutan Masyarakat Pasar
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 2005
Hutan Masyarakat Pasar written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Forest management categories.
Evaluation of government policies to prevent forest management conflicts in Indonesia.
Index Himpunan Peraturan Perundang Undangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Dikompalisi Oleh Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia
DOWNLOAD
Author : Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia / Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) (Jakarta)
language : en
Publisher:
Release Date : 1999
Index Himpunan Peraturan Perundang Undangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Dikompalisi Oleh Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia written by Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia / Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) (Jakarta) and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1999 with categories.
Informasi Peraturan Perundang Undangan Departemen Kehutanan
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 2002
Informasi Peraturan Perundang Undangan Departemen Kehutanan written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2002 with Forestry law and legislation categories.
Life After Logging
DOWNLOAD
Author : E. Meijaard
language : en
Publisher: CIFOR
Release Date : 2005-01-01
Life After Logging written by E. Meijaard and has been published by CIFOR this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005-01-01 with Animals categories.
This book presents a technical review of ecological and life history information on a range of Bornean wildlife species, aimed at identifying what makes these species sensitive to timber harvesting practices and associated impacts. It addresses three audiences: 1) those involved in assessing and regulating timber harvesting activities in Southeast Asia, 2) those involved in trying to achieve conservation goals in the region, and 3) those undertaking research to improve multipurpose forest management. This book shows that forest management can be improved in many simple ways to allow timber extraction and wildlife conservation to be more compatible than under current practices. The recommendations can also be valuable to the many governmental and non-governmental organisations promoting sustainable forest management and eco-labelling. Finally, it identifies a number of shortcomings and gaps in knowledge, which the hope can interest the scientific community and promote further research. This review is, an important scientific step toward understanding and improving sustainable forestry practices for long-term biodiversity conservation. Even in the short term, however, significant improvements can be made to improve both conservation and the efficiency of forest management, and there is no need to delay action due to a perceived lack of information. In the longer term it is expected that the recommendations from this review will be implemented, and that further research will continue to help foster an acceptable balance among the choices needed to maintain healthy wildlife populations and biodiversity in a productive forest estate.