Dasar Dasar H K M Beracara Di Pengadilan Niaga

DOWNLOAD

Download Dasar Dasar H K M Beracara Di Pengadilan Niaga PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Dasar Dasar H K M Beracara Di Pengadilan Niaga book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page

Dasar Dasar H K M Beracara Di Pengadilan Niaga

DOWNLOAD
Author : Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2023-02-01

Dasar Dasar H K M Beracara Di Pengadilan Niaga written by Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-02-01 with Law categories.

Buku DASAR-DASAR HUKUM BERACARA DI PENGADILAN NIAGA ini berisikan telaah tematik norma hukum beracara di pengadilan niaga secara teoritik dan normatif, agar bahasannya bersifat ilmiah dan sesuai serta berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum (pada pengadilan negeri). Keberadaannya dibentuk pertama kali berdasarkan Perpu No. 1/1998, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No. 4/1998. Kemudian berdasarkan UU No. 37/2004 dilakukan penyempurnaan terhadap UU No. 4/1998, yang meliputi aspek hukum formal (hukum beracara) maupun hukum materiilnya, yang mengatur ketentuan hukum mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Baik Perpu No. 1/1998 juncto UU No. 4/1998 maupun UU No. 37/2004 sesungguhnya bukanlah perundang-undangan yang secara khusus mengatur pembentukan pengadilan niaga, hanya saja di dalamnya menyebutkan bahwa pengadilan niaga diberikan wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa/perkara-perkara yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit dan PKPU serta perkara lain di bidang perniagaan, yang penetapannya akan dilakukan oleh undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan dimaksud meliputi sengketa/perkara-perkara di bidang kekayaan intelektual (yakni sengketa-sengketa desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis), dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan LPS, serta perkara persaingan usaha, sebagaimana diatur dalam dan berdasarkan pada UU No. 31/2000, UU No. 32/2000, UU No. 28/2014, UU No. 13/2016, UU No. 20/2016, UU No. 24/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/2009, dan UU No. 5/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/2020. Sebagai bagian dari pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka hukum beracara yang berlaku bagi pengadilan niaga tentunya adalah hukum acara perdata yang selama ini berlaku bagi pengadilan negeri, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan yang mengatur sengketa/perkara-perkara di bidang perniagaan yang menjadi ruang lingkup kewenangan pengadilan niaga. Buku yang sederhana ini hadir untuk mengulas secara sistematis, runut, dan utuh ketentuan-ketentuan hukum beracara yang khusus berlaku pada pengadilan niaga, terutama antara lain berkaitan dengan sistem pembuktian dan tata cara beracara di pengadilan niaga hukum terhadap putusan pengadilan niaga, sehingga kehadiran buku ini dapat memudahkan sidang pembaca dalam mempelajari dan memahami hukum beracara di pengadilan niaga sesuai dengan kekhususan penyelesaian sengketa di bidang perniagaan masing-masing. Selain itu, untuk melengkapi pengetahuan hukum sidang pembaca, sebelum mengupas ketentuan hukum beracara penyelesaian sengketa di bidang perniagaan, buku ini juga mengupas bahasan pengetahuan pengaturan hukum materiil terkait dengan bidang perniagaan yang bersangkutan. Bagi penegak hukum, terutama buat advokat dan hakim, kehadiran buku ini dapat menjadi pedoman dalam menangani dan menyelesaikan sengketa/perkara-perkara di bidang perniagaan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang luas mengenai aspek-aspek hukum beracara di pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Sementara itu bagi mahasiswa dan akademisi hukum, buku ini dapat menjadi bahan referensi dalam mengulas seluk-beluk dan dinamika perkembangan hukum beracara di pengadilan niaga. Oleh karena itu buku ini sangat layak untuk dimiliki para peminat dan pemerhati hukum guna mempelajari dan memahami serta mendalami aspek-aspek hukum beracara di pengadilan niaga, baik secara normatif maupun teoritik berdasarkan prinsip, aturan dan doktrin hukum yang berlaku Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia

Hukum Acara Peradilan Niaga Mengupas Sengketa Kepailitan Pkpu Dan Kekayaan Intelektual

DOWNLOAD
Author : Herwastoeti
language : id
Publisher: UMMPress
Release Date : 2020-03-11

Hukum Acara Peradilan Niaga Mengupas Sengketa Kepailitan Pkpu Dan Kekayaan Intelektual written by Herwastoeti and has been published by UMMPress this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-03-11 with Law categories.

Hal-hal yang berhubungan dengan bisnis menuntut penyelesaian yang cepat dan dinamis, termasuk proses penyelesaian sengketanya. Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui nonlitigasi dan litigasi. Saat sengketa bisnis harus diselesaikan secara litigasi, menjadi dilema tersendiri mengingat prosesnya memakan waktu yang lama dan kepastian yang terkatung-katung terhadap putusan tentu sangat merugikan bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, dibentuklah Pengadilan Niaga pertama kali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang tentang Kepailitan yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di Jakarta Pusat. Pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus dibawah lingkungan badan peradilan umum menyelesaikan sengketa-sengketa dibidang niaga yang berhubungan dengan Kepailitan dan Penunduaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sengketa Kekayaan Intelektual dan Penyelesaian Sengketa Likuidasi Bank Anggota Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan adanya pembatasan waktu penyelesaian sengketa, ditiadakannya upaya hukum banding dan karakteristik khusus lain yang tidak dimiliki pengadilan lainnya, diharapkan pengadilan niaga selain dapat menyelesaikan sengketa bisnis yang ada, dapat juga mengakomodasi kebutuhan bisnis sehingga sengketa bisnis yang sedang diupayakan penyelesaiannya tidak menggangu aktifitas bisnis lainnya para pihak yang bersengketa.

Serba Serbi Beracara Di Pengadilan Niaga

DOWNLOAD
Author : Lenny Nadriana, Dr.
language : id
Publisher: Rajawali Pers, Depok
Release Date : 2024-02-20

Serba Serbi Beracara Di Pengadilan Niaga written by Lenny Nadriana, Dr. and has been published by Rajawali Pers, Depok this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-02-20 with Law categories.

Hukum Acara Peengadilan Niaga merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perkara perdata yang memiliki kekhususan yaitu mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau permohonan di bidang perniagaan seperti Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sengketa hak kekayaan intelektual seperti Hak Cipta, Merek, dan Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Paten

Hukum Acara Pengadilan Niaga

DOWNLOAD
Author : Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M.
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2024-04-19

Hukum Acara Pengadilan Niaga written by Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M. and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-04-19 with Law categories.

Hukum acara materiil dan formil merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Hukum materiil tidak akan berfungsi atau berguna di tengah kehidupan bermasyarakat apabila tidak ada hukum formil yang mengatur pelaksanaannya. Hukum formil dimaknai sebagai hukum acara adalah motor penggerak dari diberlakukannya hukum materiil. Pemahaman hukum formil harus berbanding lurus dengan pemahaman hukum materiil. Sebaliknya, suatu perkara yang diadili di pengadilan ditangani sesuai prosedur yang telah ditetapkan undang-undang, sejak didaftarkan hingga diputuskan oleh majelis hakim. Pelaksanaan hukum acara secara tertib, diharapkan putusan yang dihasilkan benar-benar bertujuan memberi kepastian bahwa hukum materiil ditegakkan adil bagi para pihak dan bermanfaat pula bagi kedua belah pihak. Buku ini memuat aspek normatif dari kepailitan dan PKPU sebagai hukum materiil dan secara khusus membahas hukum acara khusus yang diatur UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Di sisi lain, bagaimana hukum acara khusus tersebut bersinergi dengan hukum acara perdata umum (lex generalis) serta peraturan lainnya yang terkait dan praktik penerapannya. Buku berjudul Hukum Acara Pengadilan Niaga ini terdiri atas alternatif upaya hukum penyelesaian pembayaran utang; tinjauan singkat UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); pengadilan khusus niaga; titik singgung kewenangan mengadili; hukum acara perdata khusus; ruang lingkup kewenangan jurisdiksi voluntair pengadilan niaga; dan legal standing pemohon pailit dan PKPU.

Hukum Acara Peradilan Niaga Kepailitan

DOWNLOAD
Author : Dr. H. KMS Herman, SH., MH., M.Si
language : id
Publisher: Ananta Vidya
Release Date :

Hukum Acara Peradilan Niaga Kepailitan written by Dr. H. KMS Herman, SH., MH., M.Si and has been published by Ananta Vidya this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Juvenile Fiction categories.

Hukum Acara Pengadilan Niaga

DOWNLOAD
Author : Andika Wijaya, S.H.,
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-02-17

Hukum Acara Pengadilan Niaga written by Andika Wijaya, S.H., and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-02-17 with Law categories.

Buku ini memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para Pembaca tentang hukum acara Pengadilan Niaga, baik dari segi teori maupun praktik. Sebagai buku petunjuk praktis (practical guide), pemaparan materi yang bersifat praktis lebih mendominasi dalam buku ini. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan bagi para praktisi hukum, baik di Pengadilan Niaga (Hakim Niaga, dan perangkat pengadilan: Panitera, dan seterusnya), para Advokat, Konsultan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Konsultan Hukum Perusahaan, dan lainnya. Sebagai buku panduan yang bersifat praktis, buku ini akan mudah dipahami dan diterapkan oleh para Pembaca, sehingga cocok pula untuk dimiliki oleh Mahasiswa dan masyarakat awam pada umumnya.

Hukum Kesehatan

DOWNLOAD
Author : Edy Sony
language : id
Publisher: CV. Gita Lentera
Release Date : 2024-08-09

Hukum Kesehatan written by Edy Sony and has been published by CV. Gita Lentera this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-08-09 with Law categories.

Buku "Hukum Kesehatan" ini merupakan panduan komprehensif yang mengupas berbagai aspek hukum dalam bidang kesehatan. Ditulis oleh para ahli di bidangnya, buku ini mencakup topik-topik penting mulai dari konsep dasar hukum kesehatan, aspek hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan, hingga regulasi rumah sakit dan hubungan hukum antara dokter dan pasien. Pembaca akan diajak memahami pengertian, ruang lingkup, tujuan, fungsi, serta sumbersumber hukum kesehatan yang menjadi dasar utama dalam menjalankan praktik kesehatan yang sesuai dengan hukum. Buku ini juga membahas hak dan kewajiban dokter dan pasien, etika profesi, tanggung jawab hukum, serta perlindungan data pasien. Selain itu, buku ini mengulas secara mendalam mengenai rekam medis, kesalahan dan kelalaian tenaga kesehatan, serta tanggung jawab pidana dokter dan tenaga kesehatan. Pembahasan mengenai maladministrasi, malpraktik, malingering, dan hukum telemedis juga disajikan dengan jelas dan detail. Pada bagian akhir, buku ini menyajikan penyelesaian sengketa medis dan penegakan disiplin tenaga medis, memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana hukum berperan dalam menjaga keadilan dan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan disertai contoh kasus, buku ini diharapkan menjadi referensi berharga bagi praktisi hukum, tenaga medis, akademisi, dan semua pihak yang tertarik dalam bidang hukum kesehatan.

Malpraktik Profesi Advokat Di Indonesia

DOWNLOAD
Author : Yayan Riyanto
language : id
Publisher: Media Nusa Creative (MNC Publishing)
Release Date : 2021-11-23

Malpraktik Profesi Advokat Di Indonesia written by Yayan Riyanto and has been published by Media Nusa Creative (MNC Publishing) this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-11-23 with Political Science categories.

Buku ini diantaranya menguraikan pentingnya kualifikasi atau parameter khusus tentang malpraktik Advokat, serta bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh seorang Advokat. Kualifikasi Advokat dalam Buku ini dapat dituangkan melalui Standar Profesi Advokat Indonesia yang merupakan batasan kemampuan minimal seorang advokat baik berupa pengetahuan materi dasar (fungsi dan peran profesi advokat, sistem peradilan Indonesia), ketrampilan/keahlian (hukum acara litigasi) serta sikap profesional (Kode Etik Advokat Indonesia) dalam menjalankan profesinya secara mandiri di masyarakat. Hal dimaksud merupakan gagasan baru yang secara akademik harus dijadikan sebagai dasar kajian mendalam untuk dikembangkan, bukan hanya sebagai kajian yang filosofis atau teoritis, tetapi juga implementatif.

Prinsip Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten Di Indonesia Dikaitkan Dengan Trip S Wto

DOWNLOAD
Author : Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2022-03-02

Prinsip Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten Di Indonesia Dikaitkan Dengan Trip S Wto written by Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, S.H., M.H. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-03-02 with Law categories.

Buku ini yang semula adalah sebuah Disertasi yang berhasil dipertahankan oleh Penulis pada 5 Agustus 2006 dengan Judisium Cumlaude di UNPAD, bertemakan: Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia berdasarkan TRIP's-WTO. Objek yang diteliti terfokus pada tiga masalah yaitu, faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan prinsip-prinsip beracara dalam penegakan hukum paten di Indonesia dikaitkan dengan TRIP's-WTO; dan bagaimana unsur-unsur hukum acara yang bersifat baru diimplementasikan agar dapat berjalan dan mengikat di masyarakat sehingga penetapan sementara (provisional measure) dalam penyelesaian sengketa paten berjalan sesuai dengan undang-undang; serta seberapa jauh perubahan proses beracara dalam hukum paten di Indonesia memberikan kepastian hukum dikaitkan dengan TRIP's-WTO tentang penegakan hukum paten dan upaya apa yang perlu diperhatikan. Pada tanggal 26 Agustus 2016, telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 176 suatu undang-undang paten baru: Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Dalam Undang-Undang Paten baru ini, Penulis menemukan temuan penting tentang pengaturan prosedur beracara Penetapan Sementara. Penerbitan ulang dengan revisi buku ini disertai juga dengan analisis terhadap ketentuan-ketentuan baru dan implementasi penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Limitasi Hakim Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Niaga

DOWNLOAD
Author : Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.
language : id
Publisher: PT. Rayyana Komunikasindo
Release Date : 2021-07-05

Limitasi Hakim Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Niaga written by Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. and has been published by PT. Rayyana Komunikasindo this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-07-05 with Law categories.

LIMITASI kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki landasan falsafah dan konstitusional yang kuat. Limitasi kekuasaan kehakiman bertujuan mewujudkan pemisahan dan pembagian kekuasaan agar tidak terjadi absolut power. Pada saat yang sama, limitasi kekuasaan kehakiman juga merupakan sarana mewujudkan hakim yang merdeka dalam menjalankan tugasnya. Di tengah menurunnya animo masyarakat menyelesaikan sengketa bisnis di Pengadilan Niaga, buku ini menawarkan pendekatatan limitasi kekuasaan kehakiman untuk merekonstruksi peran Pengadilan Niaga yang lebih efektif dan ideal. Pengadilan Niaga sebagai sub sistem dalam kekuasaan kehakiman memiliki kompetensi yang berbeda sekaligus memiliki sejarah kehadiran yang berbeda. Dari perspektif limitasi kekuasaan kehakiman, hal tersebut merupakan energi yang harus dimaksimalkan untuk mencapai tujuan yang dibebankan oleh undang-undang kepadanya. Buku yang didasarkan pada disertasi untuk meraih gelar doktor oleh penulisnya, mengusulkan perlunya perluasan kompetensi Pengadilan Niaga dan perlunya perundang-undangan khusus tentang Pengadilan Niaga dalam upaya melakukan rekonstruksi terhadap Pengadilan Niaga yang meliputi pembaruan visi dan misi serta reformasi kekuasaan kehakiman Pengadilan Niaga. *** Kata Mereka Tujuan utama dibentuknya Pengadilan Niaga ialah agar dapat menjadi sarana hukum bagi penyelesaian utang-piutang di antara para pihak yaitu debitor dan kreditor secara cepat, adil, terbuka, dan efektif, sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian. Seiring dengan cepatnya perubahan dalam dunia usaha dan bisnis, yang salah satunya digerakkan oleh teknologi, dengan hadirnya bisnis online yang menjadikan dunia seakan-akan tidak ada sekatnya, maka usulan dari penulis buku ini agar memaksimalkan fungsi Pengadilan Niaga dengan dukungan kemampuan hakim yang sudah terserti_kasi merupakan terobosan yang sangat baik. Hal itu sekaligus menunjukkan kepada dunia usaha global bahwa hukum di Indonesia adaptif terhadap perubahan dan perkembangan teknologi. Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku hasil penelitian mendalam untuk disertasi penulis di Prodi Doktoral Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini mere_eksikan berbagai persoalan kekuasaan kehakiman dalam domain yudisial, sejalan dengan perkembangan dan pembaruan hukum nasional Indonesia. Buku ini menjadi sangat menarik untuk dibaca di tengah lamban dan kurangnya tulisan yang berdimensi ilmiah. Sebagai seorang praktisi hakim, apa yang dikemukakan di mimbar akademis, terutama melalui penelitian disertasi, menjadi makin bernilai tinggi dan menarik untuk ruang diskursus ilmiah hukum. Sebab, perspektif tersebut tidak hanya akan diuji oleh publik, tetapi juga diuji secara akademis yang selanjutnya akan membawa pengaruh di lingkungan keilmuan. Saya yakin buku ini dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan hukum di Indonesia. Dr. Febrian, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya - Palembang