Demokrasi Korupsi Dan Pembubaran Partai Politik
DOWNLOAD
Download Demokrasi Korupsi Dan Pembubaran Partai Politik PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Demokrasi Korupsi Dan Pembubaran Partai Politik book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Demokrasi Korupsi Dan Pembubaran Partai Politik
DOWNLOAD
Author : Syahrul Mustofa,S.H.,M.H
language : id
Publisher: GUEPEDIA
Release Date : 2019-04-25
Demokrasi Korupsi Dan Pembubaran Partai Politik written by Syahrul Mustofa,S.H.,M.H and has been published by GUEPEDIA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-04-25 with categories.
Demokrasi, Korupsi dan Pembubaran Partai Politik PENULIS: Syahrul Mustofa,S.H.,M.H ISBN: 978-623-229-065-5 Penerbit : Guepedia Publisher Ukuran : 14 x 21 cm Tebal : 264 halaman Sinopsis: Demokrasi tanpa partai politik, partai politik tanpa demokrasi. Entah, apa jadinya. Keduanya saling membutuhkan, kadang juga saling berhadapan bahkan bisa saja saling menegasikan. Demokrasi rakyat berkuasa (kelompok minoritas yang memerintah), tapi rakyat sesungguhnya tidak berkuasa (kelompok mayoritas yang diperintah). Parpol sebagai jembatan kekuasaan, tapi parpol pula terkadang sebagai penghalang menuju kekuasaan. Pemilu acapkali dimaknai sebagai pesta demokrasi, pesta dimana rakyat memilih secara berdaulat. Tapi pesta ini, hanya dinikmati para elite, dan hanya soal perebutan kekuasaan. Bukan rahasia umum lagi, saat pemilu, parpol hadir ditengah rakyat dengan sejuta warna dan janji, setelah itu? rakyat kembali ditinggalkan. Entah, apakah ini tradisi demokrasi, ciri demokrasi, ataukah memang inilah demokrasi yang senyatanya dicita-citakan. Email : guepedia@gmail•com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Erlanda Juliansyah Putra
language : id
Publisher: PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers
Release Date : 2017-10-18
Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia written by Erlanda Juliansyah Putra and has been published by PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-10-18 with Political Science categories.
Judul buku ini sangat provokatif, namun apakah mungkin ? Disinilah penulis menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh partai politik Oleh karenanya buku ini patut untuk dibaca oleh berbagai kalangan yang tertarik dengan demokrasi, ketata-negaraan dan politik di Indonesia (Prof Hikmahanto Juwana, SH,LLM,PhD, Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Indonesia) Gagasan pembubaran parpol korup suatu gagasan "aneh", aneh karena belum pernah terpikirkan sebelumnya Barang kali penulis prustasi terhadap perilaku politik porpol atau rindu romantisme parpol awal kemerdekaan, masa Mohd Natsirmisalnya, tidak korup, moral atau etika sebagai landasan praktek politik Gagasan penulis dalam buku ini wajib kita ketahui lebih konkret, baca (Prof Dr Faisal A Rani, SH, MH, Guru Besar Fakultas Hukum Unsyiah, Aceh) Partai politik yang dibubarkan karena terbukti korupsi belum pernah terjadi dalam sejarah perpolitikan Indonesia Penulis dalam hal ini mengulasnya dengan lugas, sekaligus mengingatkan para pihak yang terlibat dalam kontestasi politik di Indonesia bahwa praktek korupsi adalah merusak proses demokrasi di Indonesia (Ilham Saputra, SiP, Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia, 2017-2022) Aslinya partai politik itu hidup dan dihidupi oleh masyarakat Karena itu, parpol yang korup boleh jadi adalah cermin masyarakat yang permisif terhadap korupsi Idealnya, tanpa melalui hukum formal, partai yang korup sendirinya akan bubar di tengah masyarakat yang anti korupsi (HM Nasir DjamilMSi, AnggotaKomisi III DPR RI ) Maraknya kasus korupsi oleh petinggi partai politik melahirkan tuntutan agar partai politik dibubarkan karena anggapan muara dari hasil korupsi itu digunakan untuk pendanaan partai Tuntutan yang sangat wajar Namun tak semua paham dan punya pengetahuan soal ini Saya kira buku ini hadir di saat yang tepat Mengisi kekosongan akibat sedikitnya sumber literatur soal itu Sehingga tuntutan pembubaran parpol bisa dikupas dari aspek hukum dan bukan sekedar tuntutan politis (Titi Anggraini, Direktur Perkumpulan Untuk Demokrasi (Perludem)).
Partai Politik Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Idzam Fautanu
language : id
Publisher: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Release Date : 2020-11-25
Partai Politik Di Indonesia written by Idzam Fautanu and has been published by Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-11-25 with History categories.
Buku ini bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan pada mahasiswa tentang partai-partai yang ada di Indonesia. Untuk tujuan tersebut pembahasan mengenai perkembangan partai-partai pada masa Kolonial dan Orde Lama adalah pembahasan yang pertama dan kedua. Kemudian buku ini pun menggali perkembangan partai politik Indonesia pada masa Orde Baru. Perkembangan partai politik pada Era Reformasi, baik awal Reformasi maupun masa terakhir yang bersifat pemilihan langsung adalah pembahasan yang terakhir. Akhir sekali adalah pembahasan tentang kemungkinan-kemungkinan partai politik di masa depan.
Menggugat Dan Memenangkan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu
DOWNLOAD
Author : SYAHRUL MUSTOFA,S.H.,M.H
language : id
Publisher: GUEPEDIA
Release Date :
Menggugat Dan Memenangkan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu written by SYAHRUL MUSTOFA,S.H.,M.H and has been published by GUEPEDIA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Antiques & Collectibles categories.
MENGGUGAT DAN MEMENANGKAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU PENULIS: SYAHRUL MUSTOFA,S.H.,M.H ISBN: 978-623-229-143-0 Penerbit : Guepedia Publisher Ukuran : 14 x 21 cm Tebal : 192 halaman Sinopsis: Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) berlangsung dari Pemilu ke Pemilu, baik Pemilu Legislatif (DPR, DPD dan DPRD) maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Beragam alasan permohonan, mulai dari politik uang, intimidasi, hingga pemilih yang tidak terdaftar. Sengketa Pemilu, baik sengketa proses maupun hasil pemilu terus meningkat. Apakah ini mengindikasikan buruknya kualitas penyelenggaraan Pemilu ataukah buruknya kualitas peserta Pemilu? Yang pasti perkara sengketa hasil Pemilu adalah jalan terakhir menuju kursi kekuasaan. Menjadi babak baru pertempuran politik antar peserta pemilu untuk memenangkan momentum pertaruhan terakhir dari proses Pemilu. Bergesernya mendan pertempiran, dari ranah politik ke ranah hukum, memunculkan sebuah asa baru (Pemohon) disatu pihak dan kecemasan baru bagi Termohon diphak lain. Inilah titik akhir yang menentukan kemenangan Pemilu. Apakah MK tetap mempertahankan pemenang Pemilu seelumnya yang ditetapkan KPU ataukah mengganti dengan pemenang Pemilu yang baru? Semuanya, ditentukan dari bukti serta keyakinan para hakim MK untuk memutus perkara itu. Dalam sejarah sengketa Pemilu, tercatat ada Pemohon yang berhasil memenangkan perkaranya di MK, namun ada pula yang menuai kegagalan. Apa faktor keberhasilan dan kegagalannya? Tentu harus belajar dari pengalaman keberhasilan dan kegagalan itu sendiri. Buku ini mencoba mengupas tentang dinamika politik dan hukum Pemilu sengketa Pemilu dan perkembangannya serta strategy dasar memenangkan perkara sengketa hasil Pemilu, serta panduan Hukum Acara Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu dan Teknik Penyusunan Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait sebagai panduan langkah untuk memenangkan sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Email : guepedia@gmail•com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi
DOWNLOAD
Author : A. Ubaedillah
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2016-01-01
Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi written by A. Ubaedillah and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-01-01 with Political Science categories.
Penyusunan buku Pendidikan Kewarganegaraan ini mengacu pada Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari komponen Mata Kuliah Inti (MKI) dalam kurikulum pendidikan tinggi dan keputusan Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang tertuang dalam keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 038/Dikti/Kep./2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mutu Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia
Quo Vadis Demokrasi Hak Asasi Manusia Penegakan Hukum Indonesia Sebuah Catatan Kritis Periode 2017 2019
DOWNLOAD
Author : Zennis Helen
language : id
Publisher: Penerbit Widina
Release Date : 2020-01-31
Quo Vadis Demokrasi Hak Asasi Manusia Penegakan Hukum Indonesia Sebuah Catatan Kritis Periode 2017 2019 written by Zennis Helen and has been published by Penerbit Widina this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-01-31 with Law categories.
Buku dengan judul Quo Vadis Demokrasi, Politik, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Indonesia adalah kumpulan dari gagasan-gagasan penulis dari media masa cetak lokal Sumatera Barat dan harian nasional (Harian Singgalang, Haluan, Padang Ekspres dan Republika sejak tahun 2006- 2019) yang penulis kumpulkan dan tulis ulang kembali untuk dijadikan buku yang penulis tulis sejak selesai kuliah di Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang tahun 2006 hingga sekarang, akan tetapi untuk kepentingan penerbitan, tulisan-tulisan itu diseleksi tema-tema yang cocok, aktual dan menarik sesuai dengan perkembangan demokrasi, HAM, politik dan penegakan hukum saat ini. Dipilihnya judul ini didasari oleh dua alasan penting. Pertama, keprihatinan dan kepedulian intelektual yang didorong oleh daya kritis melihat perkembangan demokrasi, partai politik, Hak Asasi Manusia dan Hukum di Indonesia dalam kurun waktu sejak 2006-2019 yang tidak jelas mau dibawah kemana negara yang disebut juga dengan negara hukum ini, Kedua, salah satu yang membuat geli dari aneka perkembangan itu adalah masih banyak ditemukan aneka permasalahan demokrasi di Indonesia, yakni verifikasi parpol, politik dengan mahar, politik dinasti, politik uang, kampanye hitam, bongkar pasang regulasi pemilu, ujaran kebencian di dunia maya, hadirnya calon tunggal di beberapa kabupaten/kota dan penyelenggara pemilu yang ditangkap aparat penegak hukum karena menerima suap, membuat kita semakin kuat untuk bertanya mau dibawah kemana demokrasi, Partai Politik, Hak Asasi Manusia dan Hukum di Indonesia, apakah akan dibawa menuju kepada bahtera atau pelabuhan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan dalam Alinia ke empat Pembukaan UUD Tahun 1945 atau sebaliknya. Inilah setidaknya, dipotret atau dteropong oleh buku yang berada dihadapan pembaca ini.
Agama Dan Demokrasi Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia Mesir Dan Libya
DOWNLOAD
Author : Indriana Kartini, dkk
language : id
Publisher: Dunia Pustaka Jaya
Release Date : 2016-01-01
Agama Dan Demokrasi Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia Mesir Dan Libya written by Indriana Kartini, dkk and has been published by Dunia Pustaka Jaya this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-01-01 with Political Science categories.
Buku ini merupakan hasil penelitian tim ilmuwan Pusat Penelitian Politik LIPI yang mempunyai perhatian di bidang agama dan demokrasi pada umumnya dan politik Islam pada khususnya- berupaya untuk memberikan pemahaman yang mendasar mengenai agama dan demokrasi di beberapa negara, dan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan ilmu pengetahuan. Hubungan antara hasil riset dengan perumusan kebijakan merupakan hal yang membutuhkan eksplorasi lebih jauh sehingga bersifat saling melengkapi. [Pustaka Jaya, Dunia Pustaka Jaya, Indriana Kartini]
Belenggu Rente Dalam Demokrasi
DOWNLOAD
Author : Wendra Yunaldi
language : id
Publisher: CV. Gita Lentera
Release Date : 2024-01-12
Belenggu Rente Dalam Demokrasi written by Wendra Yunaldi and has been published by CV. Gita Lentera this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-01-12 with Political Science categories.
Persoalan utama demokrasi saat ini, khususnya di Indonesia adalah terpasungnya demokrasi oleh rentenir politik (Demokrasi Rente). Dampaknya, pertama: balas budi kepada pemodal; kedua, mati-matian memeliharan kebodohan demi harga diri; ketiga, hidup mati membela dan membesarkan partai. Pernyataan di atas termaktub dalam kertas kerja yang saya buat di bawah judul Demokrasi Otentik: Sebuah Pemikiran Menjawab Tantangan Demokrasi Rente dan Implikasinya Terhadap Pencegahan Korupsi.
Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik
DOWNLOAD
Author : Muhammad Akbal dan Abdul Rauf
language : id
Publisher: MEDIA SAHABAT CENDEKIA
Release Date : 2019-10-18
Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik written by Muhammad Akbal dan Abdul Rauf and has been published by MEDIA SAHABAT CENDEKIA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-10-18 with categories.
Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Hal ini dlakukan sebagai bentuk implementasi dari salah satu tuntutan Reformasi tahun 1998. Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Dalam melakukan perubahan tersebut, maka MPR menetapkan lima kesepakatan dasar, yaitu tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mempertegas sistem pemerintahan presidensial; Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh); dan melakukan perubahan dengan cara addendum. Salah satu konsekuensi dari perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah dibentuknya lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Ide untuk pembentukan Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Berdirinya Lembaga Mahkamah Konstitusi berawal dari diadopsinya ide Constitutional Court dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001. Gagasan tentang Constitutional Court tersebut kemudian dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada tanggal 9 Nopember 2001. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, ditetapkan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD Negara RI tahun 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR untuk sementara ini menetapkan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 hasil Perubahan Keempat. Pada tahap selanjutnya, DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, DPR dan Pemerintah kemudian menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu, yang selanjutnya dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden menetapkan hakim konstitusi untuk pertama kalinya, yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Tahapan perjalanan Mahkamah Konstitusi ini selanjutnya merupakan pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD Negara RI 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya menurut UUD NRI Tahun 1945, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) macam kewenangan dan juga 1 (satu) kewajiban. Pembahasan tentang Mahkamah Konstitusi dalam buku ini akan diurai dalam bab-bab tersendiri, yang fokusnya pada kewenangan mahkamah konstitusi dalam pembubaran partai politik. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang berguna untuk memahami berbagai hal terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi tergolong masih baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, oleh karena itu penerbitan buku-buku seperti ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pembaca atau siapa saja yang telah bermaksud menambah pengetahuan dan wawasan tentang Mahkamah Konstitusi beserta segala kewenangannya, termasuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Lembaga tersebut.
Pembubaran Ormas Sejarah Dan Politik Hukum Di Indonesia 1945 2018
DOWNLOAD
Author : Al Araf
language : id
Publisher: Kepustakaan Populer Gramedia
Release Date : 2022-03-10
Pembubaran Ormas Sejarah Dan Politik Hukum Di Indonesia 1945 2018 written by Al Araf and has been published by Kepustakaan Populer Gramedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-03-10 with History categories.
Keberadaan organisasi masyarakat atau ormas sebagai wujud kebebasan berserikat merupakan salah satu nilai penting HAM yang tertuang dalam konstitusi. Akan tetapi, berdasarkan fakta sejarah, sejumlah ormas di Indonesia pernah dibubarkan pemerintah. Namun, pembubaran ormas tidak boleh dilakukan secara semena-mena tanpa proses hukum yang adil. Sejak masa Orde Lama hingga Reformasi, kecenderungan pengaturan dan praktik pembubaran ormas yang terjadi lebih ditujukan untuk menghadapi kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Padahal, di dalam negara hukum, pembubaran yang sewenang-wenang berdampak pada pelanggaran konstitusi. Fokus buku ini adalah telaah kritis mengenai pembubaran organisasi masyarakat yang dilakukan oleh otoritas negara sebagai akibat dari aturan atau kebijakan yang menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban subjek hukum bernama ormas. Selain itu, penulis juga menyajikan pengalaman negara lain, seperti Jerman, Belanda, dan Pakistan, dalam hal serupa. Buku yang semula merupakan disertasi penulisnya ini membahas tentang politik hukum pengaturan dan praktik pembubaran ormas. Di dalamnya ditelaah secara objektif ketentuan-ketentuan hukum dan latar belakang (ratio legis) yang memengaruhi terbentuknya mekanisme aturan pembubaran organisasi masyarakat dan kasus-kasus pembubaran yang terjadi sejak Indonesia merdeka hingga masa Reformasi (1945–2017). Inilah sebuah buku komprehensif tentang pembubaran ormas di Indonesia yang didukung dengan data lengkap dan studi kasus mutakhir.