[PDF] Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik Di Indonesia - eBooks Review

Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik Di Indonesia


Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik Di Indonesia
DOWNLOAD

Download Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik Di Indonesia PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik Di Indonesia book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page





Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik Di Indonesia


Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik Di Indonesia
DOWNLOAD

Author : Dr. H. Muhammad Idris Patarai, M.Si.
language : id
Publisher: A. EMIL MATTOTORANG
Release Date :

Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik Di Indonesia written by Dr. H. Muhammad Idris Patarai, M.Si. and has been published by A. EMIL MATTOTORANG this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.


Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan. Asas desentralisasi pemerintahan daerah di Indonesia itu sesuatu yang unik, seakan tidak pernah selesai dan tidak pernah sesuai, baik dari segi format penyelenggaraan maupun implementasi dan pencapaian. Spektrum pemerintahan daerah itu seperti ruang tanpa batas, gerakannya tidak pernah menyentuh sisi sisi yang pas.Hal tersebut merupakan gambaran betapa tingginya dinamika kebutuhan daerah, dinamika politik di daerah hingga hampir menyentuh negara serikat modern, posisi daerah laksana federasi, sebagai satu solusi.Bagaimana hal ini diamati dalam kacamata (perspektif) pembangunan Politik Indonesia telah memasuki lima priode konstitusi dan amandemen Undang Undang Dasar. Hal ini turut mewarnai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lima periode konstitusi tersebut tidak terlepas dari gangguan luar sebagai satu negara yang baru merdeka, dinamika politik dalam negeri juga merupakan satu faktor yang turut mempengaruhi. Bersamaan dengan pergantian konstitusi itu pula disusul terbitnya undang undang mengenai pemerintahan daerah. Bahkan pada satu konstitusi pergantian undang undang yang mengatur pemerintahan daerah terjadi berulang ulang, termasuk penggantian undang undang dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang. Hingga saat ini kita telah mengenal tidak kurang dari 9 (sembilan) undang undang termasuk Penpres dan Perpu pemerintahan daerah. Sembilan peraturan perundang undangan pemerintahan daerah itu masing masing dengan nomenklatur berbeda. Apabila dikaji secara cermat, maka dapat disimpulkan bahwa pergantian undang undang itu tidak merupakan penyempurnaan dari satu undang undang kepada undang undang sebelumnya, bahkan tidak ditemukan konsistensi dan kesinambungan. Hal ini mengindikasikan bahwa pergantian undang undang itu tidak pada tataran perbaikan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan atas orientasi politik, sehingga dapat dikatakan hingga saat ini sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah belum menemukan bentuk dan postur yang tepat. Indonesia yang majemuk atau sangat plural adalah fakta yang menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak tepat untuk digeneralisir dalam satu undang undang. Pertanyaannya apakah satu daerah diatur dengan satu undang undang yang spesfik, kiranya tidak seekstrim itu. Satu undang undang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat umum cukup ditindaklanjuti dengan peraturan daerah yang spesifik. Kenapa demikian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa semua daerah di Indonesia berasal dari latar belakang sejarah yang berbeda, kebutuhan berbeda, jangkauan pemikiran berbeda, potensi daerah berbeda sehingga tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan makro. Kebijakan mengenai keuangan dalam bentuk transfer fiskal misalnya berdampak pada belanja daerah yang tidak sesuai, kerumitan distribusi dengan segala macam kasus berdampak pada daerah yang selalu bergantung secara ekonomi seiring dengan kebutuhan politik atas nama negara kesatuan.



Birokrasi Akuntabilitas Kinerja


Birokrasi Akuntabilitas Kinerja
DOWNLOAD

Author : Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph. D.
language : id
Publisher: De La Macca
Release Date : 2016-10-03

Birokrasi Akuntabilitas Kinerja written by Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph. D. and has been published by De La Macca this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-10-03 with Antiques & Collectibles categories.


Mengacu pada pendekatan “konotasi geografis” versi Hungtinton dan Dominguez, cara meniru seperti ini “dihalalkan” dalam teori teori pembangunan politik, yakni: “Proses perubahan politik pada negara-negara sedang berkembang menggunakan konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh negara-negara yang telah maju”. Satu lagi tulisan yang menarik disimak dalam buku ini, yaitu “Pensiun Dini” terutama jika kita kaitkan dengan Komisi percepatan Penyelengaraan Program Strategi Kota Makassar yang pernah heboh. Topik ini menawarkan dilakukannya Anjab, analisis jabatan, sedikitnya sekali dalam lima tahun; bahkan bukan hanya pada jabatan akan tetapi meliputi kelembagaannya. Menurut penulis, hal ini perlu untuk mengetahui apakah eksistensi setiap institusi pemerintah masih perlu atau sudah saatnya dihapuskan. Kegiatan analisis ini akan menunjukkan pula bahwa institusi pemerintah sebenarnya bersifat dinamis, selalu berubah dan tidak abadi. Dengan demikian, kaitannya dengan PNS (public servants), jabatan itu bukanlah pekerjaan seumur hidup (lifetime employment), karena kelembagaan satu intansi tidaklah bersifat limitative, selamanya. Keberadaannya sesuai hasil analisis fungsi lembaga. Analisis ini pada dasarnya menilai apakah kegiatan atau layanan publik (public services) yang selama ini dilakukan (delivered) oleh suatu lembaga pemerintah masih dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Apabila hasil analisa ini menunjukkan bahwa kegiatan atau layanan tersebut tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat maka lembaga tersebut harus dihapuskan (abolished).



The Politics Of Decentralization


The Politics Of Decentralization
DOWNLOAD

Author : Carol J. Pierce Colfer
language : en
Publisher: Earthscan
Release Date : 2012

The Politics Of Decentralization written by Carol J. Pierce Colfer and has been published by Earthscan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with Technology & Engineering categories.


Decentralization is sweeping the world and having dramatic and far-reaching impacts on resource management and livelihoods, particularly in forestry. This book is the most up-to-date examination of the themes, experiences and lessons learned from decentralization worldwide. Drawing on research and support from all of the major international forestry and conservation organizations, the book provides a balanced account that covers the impact of decentralization on resource management worldwide, and provides comparative global insights with wide implications for policy, management, conservation and resource use and planning. Topics covered include forest governance in federal systems, democratic decentralization of forests and natural resources, paths and pitfalls in decentralization and biodiversity conservation in decentralized forests. The book provides in-depth case studies of decentralization from Bolivia, Ghana, Indonesia, Russia, Scotland, Switzerland, Uganda and the US, as well as highlights from federal countries including Australia, Brazil, Canada, India and Malaysia. It also addresses the critical links between the state, forests, communities and power relations in a range of regions and circumstances, and provides case examples of how decentralization has been viewed and experienced by communities in Guatemala, Philippines and Zimbabwe. The Politics of Decentralization is state-of-the-art coverage of decentralization and is essential for practitioners, academics and policy-makers across forestry and the full spectrum of natural resource management.



Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar


Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar
DOWNLOAD

Author : Dr. Muhammad Idris Patarai, M.Si.
language : id
Publisher: A. EMIL MATTOTORANG
Release Date :

Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar written by Dr. Muhammad Idris Patarai, M.Si. and has been published by A. EMIL MATTOTORANG this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Philosophy categories.


Semenjak abad ke-19 muncul dua alternatif dalam hal organisasi kekuasaan (Lubis, 1983); apakah kekuasaan itu di-concentrated atau dispersed. Apapun pilihannya, dasar pertimbangannya didasarkan pada minimal dua hal; maksudnya dan manfaatnya. Tetapi pada buku ini, pertimbangan berikutnya adalah segi politis, ditulis biasanya untuk menghindar dari tirani atau diktatur.Dari sini ahli menyamakan desentralisasi sebagai democtratiseering, memberi kesempatan “orang daerah” terlibat, minimal pada hal-hal yang berhubungan daerahnya. Dari demokrasi, desentralisasi masuk wilayah pemerintahan,untuk efisiensi pemerintahan. Dalam pelatihan-pelatihan pemerintahan sering diajarkan aspek doelmating dan aspek mattersuntuk mencapai effect positive. Rasionalisasi mengenai pandangan ini adalah bahwa rakyat di daerah berkewajiban memajukan daerahnya, lebih erat hubungannya dan lebih kenal dengan kepentingan-kepentingannya. Penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui pendekatan local wisdom. The Liang Gie (1986), lima puluh tahun yang lalu sudah menulis bahwa secara politik, desentralisasi adalah permainan kekuasaan. Dalam hal ini adalah pendemokrasian, yang dari segi pemerintahan adalah pertimbangan efisiensi. Karya Huntington yang terbaru mengenai demokrasi, sebagai salah satu karya ilmu politik positivistis merupakan contoh yang tepat untuk dibahas.Dalam buku Teori-Teori Politik Dewasa Ini (disunting Miriam Budiardjo dan Tri Nuke Pudjiastuti, Huntington berpendapat bahwasetidaknya terdapat tiga jenis pemahaman mengenai demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, yaitu sumber kewenangan bagi pemerintah (the will of the people), tujuan-tujun yang hendak dicapai oleh pemerintah (commongood), dan ketiga, sebagaimana Schumpeter, Huntington menggunakan jenis pemahaman procedural, yaitu seleksi para pemimpin pemerintahan melalui pemilihan umum yang kompetitif oleh rakyat yang diperintah.Namun, dalam hal ini bukan hal mudah karena pemilihan bisa sangat manulatif. Misalnya, luput mempromosikantujuan- tujun yang hendak dicapai oleh pemerintah (commongood). Berbagai kepentingan bermain di dalamnya, sehingga tak pelak lagi hukum harus mengintervensi. Soal ini sangat pelit bagi politik dan demokrasi.



Perencanaan Pembangunan Daerah


Perencanaan Pembangunan Daerah
DOWNLOAD

Author : DR. Muhammad Idris Patarai, M.Si.
language : id
Publisher: A. EMIL MATTOTORANG
Release Date :

Perencanaan Pembangunan Daerah written by DR. Muhammad Idris Patarai, M.Si. and has been published by A. EMIL MATTOTORANG this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Business & Economics categories.




Bahaya Suudzdzoon Di Tahun Politik 2019


Bahaya Suudzdzoon Di Tahun Politik 2019
DOWNLOAD

Author : Dr. H. Muhammad Idris Patarai
language : id
Publisher: A. EMIL MATTOTORANG
Release Date :

Bahaya Suudzdzoon Di Tahun Politik 2019 written by Dr. H. Muhammad Idris Patarai and has been published by A. EMIL MATTOTORANG this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Antiques & Collectibles categories.


Alhamdulillah, saya dapat mengumpulkan materi ceramah saya dan menjadikannya satu buku untuk memudahkan membacanya kembali, juga untuk berbagi, termasuk dengan anda yang sedang membaca buku ini. Satu hal yang harus saya jelaskan, bahwa mengkonversi tulisan tulisan dari bahasa lisan ke literer,membutuhkan waktu tersendiri. Demikian halnya ketika dia dalam bentuk tertulis terkesan panjang untuk satu pembahasan, sekalipun sesungguhnya pada saat penyampaian hanya bersifat pointers dan memperhitungkan waktu, secara khusus kalau hari jum‘at yang waktunya harus disesuaikan, dibatasi. Demikian halnya ada beberapa materi yang tercecer, termasuk ada yang terlupa jadwal pastinya, namun dimasukkan apa adanya sekalipun tanpa keterangan waktu dan tempat. Untuk hal ini, saya ingin menjelaskan bahwa semua yang ada dalam buku ini materinya telah saya ke tengahkan pada kuliah kuliah subuh, qutbah jumat bahkan ketika diundang memberi tausiah untuk ta‘siah dan untuk walimah pengantin. Kalau kita perhatikan, ada beberapa materi disampaikan berulang di berbagai tempat atau mesjid. Terus terang beberapa materi menyenangkan untuk diceramahkan sehingga terjadilah yang demikian tanpa mengurangi subtansi. Demikian pula, kondisi kemasyarakatan, pembangunan dan politik pemerintahan menjadi pertimbangan menetapkan materi yang akan disampaikan, termasuk kondisi jama‘ah. Saya sendiri sesungguhnya tidak terdaftar defenitif di Immim, saya berfungsi sebagai naïf, pengganti, dan tidak berupaya menjadi terdaftar, karena tanpa terdaftar hampir tiap jumat, saya diberdayakan. Untuk itu melalui kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada pimpinan Immim, secara khusus kepada udstaz Syaiful yang telaten menghubungi saya. Banyak hikmah saya peroleh menulis buku ini (kumpulan tulisan). Melalui buku yang sedang anda baca ini, saya menyadari bahwa ternyata bacaan saya atau pengetahuan ayat ayat saya tidak berkembang. Terdapat beberapa thema ceramah juga menggunakan refrence ayat yang sama pada topik yang beda. Ada ayat, dua sampai tiga kali berulang, paling tidak sepintas lalu seperti itu. Namun kesadaran saya berikutnya ialah bahwa ayat-ayat Al-Qur‘an-lah yang prototipenya demikian, memancar, seperti nur, masuk keselah selah berbagai pembahasan, nyambung, kontekstual, begitu luasnya makna Al Qur‘an. Membacanya berulang ulang, ada kenikmatantersendiri, luput mengetahui artinya secara persis–menyeluruh, namun bisa membuat pembacanya meneteskan air mata, termasuk ketika menulis pengantar ini, saya sedikit emosional, dan ada air mata.



Kebijakan Publik Daerah


Kebijakan Publik Daerah
DOWNLOAD

Author : Muhammad Idris Patarai
language : id
Publisher: De La Macca
Release Date : 2020-05-01

Kebijakan Publik Daerah written by Muhammad Idris Patarai and has been published by De La Macca this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-05-01 with Antiques & Collectibles categories.


Studi kebijakan publik melihat proses pembentukan kebijakan sebagai suatu proses siklus di mana terdapat berbagai tahapan yang pasti dan berulang kembali. Tahapan-tahapan pembentukan kebijakan publik menunjukkan bahwa suatu tahapan proses kebijakan publik terkait dengan tahapan yang sebelumnya dan mempengaruhi tahapan yang selanjutnya. Kenyataan ini tidak simetris dengan siklus lima tahunan aktor kebijakan publik daerah. Secara normatif pembangunan menganut asas kesinambungan, pembangunan juga dilakukan secara bertahap berorientasi jangka panjang sebagai patron. Dilema ini menghadapkan dua pilihan menganut sistim kebijakan yang never ending atau kebijakan menuruti siklus politik lima tahunan.Ada beberapa kebijakan hebat hanya pada masa pencetus dan aktor kebijakannya masih berkuasa. Setelah itu tidak lagi, dia redup dan kemudian mati. Hal ini secara teori diterima bahwa yangmengambil kebijakan, yang memutuskan adalah yang berwenang. Kewenangan menjadi nafas bagi siklus kebijakan. Kewenangan di satu sisi ada batasnya kebijakan pada sisi yang lain tak terbatas. Satu kebijakan perlu evaluasi, dan ini dapat menjadi celah modifikasi sebagaimana skema kebijakan David Easton yang mengikuti pola sistem politik. Namun sifat khas kebijakan “selalu ada alasan untuk bertindak atau tidak”, dalam hal ini sentimen politik sensitif menjadi pengungkit.



Pengaruh Media Sosial Dan Gerakan Massa Terhadap Hakim


Pengaruh Media Sosial Dan Gerakan Massa Terhadap Hakim
DOWNLOAD

Author : NANDI ABDALLAH PAHLEVI, S.H.
language : id
Publisher: ciptapublishing
Release Date :

Pengaruh Media Sosial Dan Gerakan Massa Terhadap Hakim written by NANDI ABDALLAH PAHLEVI, S.H. and has been published by ciptapublishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Antiques & Collectibles categories.


Di era digital saat ini, penggunaan media sosial berkembang begitu pesat dan cepat, bahkan hingga ke pelosok pedesaan. Hampir semua orang (yang memiliki Hp Android) bisa mengakses yang namanya media sosial. Fakta ini memberikan satu pesan kepada kita, bahwa sebuah informasi yang diupload di dunia maya (media sosial) akan langsung di konsumsi oleh publik dalam hitungan detik. Tidak hanya digunakan sebagai sumber informasi/berita, media sosial (seperti facebook, twitter, instagram, dan lainnya) juga digunakan untuk mengemukakan pendapat. Artinya, ketika membaca sebuah “isu” atau informasi yang tersebar di media sosial, masyarakat bisa langsung memberikan tanggapan atau pendapatnya. Nah, tanggapan atau pendapat masyarakat di medsos (singkatan media sosial) inilah yang kemudian memberikan pengaruh signifikan terhadap sebuah peristiwa. Secara spesifik, karena kita berbicara tentang hakim, tanggapan tersebut berpengaruh signifikan terhadap hakim dalam mengambil keputusan atau memutuskan sebuah perkara.



Berpikir Berbeda Tentang Ahok


Berpikir Berbeda Tentang Ahok
DOWNLOAD

Author : Dr. H. Muhammad Idris Patarai
language : id
Publisher: A. EMIL MATTOTORANG
Release Date :

Berpikir Berbeda Tentang Ahok written by Dr. H. Muhammad Idris Patarai and has been published by A. EMIL MATTOTORANG this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Juvenile Nonfiction categories.


Alhamdulillah, saya dapat mengumpulkan materi ceramah saya dan menjadikannya satu buku untuk memudahkan membacanya kembali, juga untuk berbagi, termasuk dengan anda yang sedang membaca buku ini. Satu hal yang harus saya jelaskan, bahwa mengkonversi tulisan tulisan dari bahasa lisan ke literer,membutuhkan waktu tersendiri. Demikian halnya ketika dia dalam bentuk tertulis terkesan panjang untuk satu pembahasan, sekalipun sesungguhnya pada saat penyampaian hanya bersifat pointers dan memperhitungkan waktu, secara khusus kalau hari jum’at yang waktunya harus disesuaikan, dibatasi.



Going Local


Going Local
DOWNLOAD

Author : Merilee S. Grindle
language : en
Publisher: Princeton University Press
Release Date : 2009-03-09

Going Local written by Merilee S. Grindle and has been published by Princeton University Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009-03-09 with Political Science categories.


Many developing countries have a history of highly centralized governments. Since the late 1980s, a large number of these governments have introduced decentralization to increase democracy and improve services, especially in small communities far from capital cities. In Going Local, an unprecedented study of the effects of decentralization on thirty Mexican municipalities, Merilee Grindle describes how local governments respond when they are assigned new responsibilities and resources under decentralization policies. She explains why decentralization leads to better local governments in some cases--and why it fails to in others. Combining quantitative and qualitative methods, Grindle examines data based on a random sample of Mexican municipalities--and ventures into town halls to follow public officials as they seek to manage a variety of tasks amid conflicting pressures and new expectations. Decentralization, she discovers, is a double-edged sword. While it allows public leaders to make significant reforms quickly, institutional weaknesses undermine the durability of change, and legacies of the past continue to affect how public problems are addressed. Citizens participate, but they are more successful at extracting resources from government than in holding local officials and agencies accountable for their actions. The benefits of decentralization regularly predicted by economists, political scientists, and management specialists are not inevitable, she argues. Rather, they are strongly influenced by the quality of local leadership and politics.