Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance
![Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance](https://ardhindie.com/assets/pdf.png)
DOWNLOAD
Download Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance
DOWNLOAD
Author : Sadjijono
language : id
Publisher:
Release Date : 2005
Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance written by Sadjijono and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Indonesia categories.
Role and position of Indonesian police in politics and government regarding implementation of good governance in Indonesia.
Wewenang Kepolisian Republik Indonesia
DOWNLOAD
Author : I MADE KARIYASA
language : id
Publisher: Penerbit P4I
Release Date : 2024-07-30
Wewenang Kepolisian Republik Indonesia written by I MADE KARIYASA and has been published by Penerbit P4I this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-07-30 with Education categories.
Buku ini terdiri dari IX bab pembahasan terkait dengan Wewenang kepolisian, bab pertama, bab kedua membahas tentang konsep negara hukum, bab ketiga membahas tentang teori wewenang, bab keempat membahas hukum kepolisian, bab kelima membahas konsep kepentingan umum, bab keenam membahas tujuan umum tentang wewenang, bab ketujuh membahas tentang wewenang kepolisian dalam penyelenggaaran pemerintahan, bab kedelapan membahas tentang diskresi kepolisan dalam perspektif penegakan hukum, dan terakhir yaitu bab kesembilan penutup.
Buku Ajar Good Governance
DOWNLOAD
Author : A. Junaedi Karso
language : id
Publisher: Samudra Biru
Release Date : 2022-03-07
Buku Ajar Good Governance written by A. Junaedi Karso and has been published by Samudra Biru this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-03-07 with Political Science categories.
Istilah good governance berasal dari bahasa Inggris yang berarti tata kelola pemerintahan yang baik. Penggunaan istilah ini pertama kali digunakan oleh Widrow Wilson sekitar 125 tahun yang lalu. Menurut Presiden Amerika Serikat ke-27 tersebut, pemerintah harus dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik. Gagasan yang disampaikan dalam pidato tersebut mendapat tanggapan baik dari para akademisi. Pada perkembangan berikutnya, good governance berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Meskipun telah disuarakan lama di negara belahan dunia yang lain, tetapi wacana good governance masuk ke Indonesia sekitar tahun 1998. Reformasi telah membuka ketertutupan negara oleh segala informasi dari luar negeri. Hal ini didukung oleh hasil interaksi pemerintah Indonesia dengan negara dan lembaga pemberi bantuan (donor). Wacana good governance pun semakin lantang disuarakan karena tekanan lembaga donor internasional, seperti World Bank, International Monetary Fund, Asian Development Bank, dan United National Development Program. Keniscayaan juga global telah mengubah pasar terbatas menjadi pasar bebas. Konsekuensinya, hal ini menjadikan pemerintah mengubah perannya sebagai regulator dan operator minimalis yang memberikan pengaruh pada politik ekonomi dalam bentuk privatisasi.
Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum
DOWNLOAD
Author : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.
language : id
Publisher: PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers
Release Date : 2021-10-19
Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum written by Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. and has been published by PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-10-19 with Law categories.
Jenderal Pol (P) Prof Dr Chairudin Ismail, Mantan Kapolri Buku berjudul Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum karya Dr Edi Saputra Hasibuan, SH, MH, merupakan salah satu buku yang memperkaya literasi Hukum Kepolisian dan Ilmu Kepolisian Indonesia yang selama ini masih terbilang langka Dengan menyimak buku ini, kita dapat memahami landasan hukum bahwa tugas dan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tidak semata-mata harus menggunakan hukum pidana positif (undang-undang) belaka, melainkan juga menjamin terselenggaranya norma-norma sosial dalam masyarakat lokalitas, sebagai sarana (jaminan) terwujudnya ketenteraman, ketertiban, dan keselarasan dalam pergaulan hidup bermasyarakat Uraian tentang community policing dan restorative justice yang diterapkan oleh petugas kepolisian lapangan memungkinkan hukum pidana yang kaku itu dapat lebih lambat, sehingga bermanfaat bagi pengintegrasian warga masyarakat lokalitas Dr Juniver Girsang, SH, MH, Praktisi Hukum dan Ketua Umum PERADI Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dipersepsikan publik pada umumnya sebagai sosok yang keras dalam menggunakan sarana kepolisian yang dimilikinya untuk penegakan hukum Polisi dipandang sebagai sosok yang ditakuti, sehingga orang cendrung menghindari berhubungan dengan polisi kecuali dalam keadaan terpaksa Penulis berusaha memberikan pencerahan kepada pembacanya bahwa sekarang ini telah terjadi perubahan paradigma baru Kini, sikap dan tindakan polisi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana polisi bukan lagi hanya sebagai penegak hukum, tetapi lebih dari itu, polisi harus berperan menciptakan ketertiban umum di tengah masyarakat, melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana Namun demikian, tugas kepolisian itu harus dilakukan dengan humanis dan jauh dari kesan kaku karena polisi itu adalah pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat Perubahan pradigma tersebut tercermin dari criminal policy-nya dalam penegakan hukum yang terus mengalami pembaruan sampai dengan munculnya pendekatan restorative justice yang kini dicanangkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat ini Dalam buku ini, penulis mengupas tuntas dan lugas criminal policy dalam penegakan hukum yang belum banyak diketahui publik Pada sisi inilah buku ini layak dibaca oleh mereka yang tertarik untuk memahami polisi secara komprehensif Akhir kata kami ucapkan selamat kepada penulis atas karya Anda yang monumental ini Irjen Pol Drs H Yazid Panani, MSi, Kepala STIK, PTIK Buku Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum karya Dr Edi Saputra Hasibuan, SH, MH, adalah buku yang menarik dan perlu dibaca para praktisi hukum, masyarakat, dan mahasiswa Buku ini juga perlu menjadi bacaan para anggota Polri untuk menambah wawasannya dalam menjalankan tugas sebagai menjaga harkamtibmas dan penegak hukum Saya melihat buku ini sangat bagus karena disusun penulis yang sudah malang melintang tugas di lingkungan kepolisian.
The Ideal State
DOWNLOAD
Author : Moh. Asy'ari Muthhar
language : id
Publisher: IRCISOD
Release Date :
The Ideal State written by Moh. Asy'ari Muthhar and has been published by IRCISOD this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Political Science categories.
"Ketika berbicara tentang negara ideal, Al-Farabi menyatakan bahwa persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh seorang penguasa, selain kemampuan berijtihad, ialah kemampuan untuk melakukan jihad. Kedua kemampuan ini dapat menentukan substansi negara dan penguasanya." —Prof. Dr. Azyumardi Azra, Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di antara wacana menarik dan kerap kali diperbincangkan dalam kehidupan sosial-politik ialah adanya keinginan mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang beradab. Sebuah tatanan masyarakat yang egaliter dan berkeadilan. Keinginan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang ideal ini muncul seiring kesadaran manusia untuk hidup berkelompok, sehingga tercipta menjadi negara. Al-Farabi hadir sebagai salah satu yang tidak boleh dilewatkan dalam wacana pembangunan negara yang ideal. Bertolak dari kehidupan ideal di Madinah pada masa Rasulullah Saw., Al-Farabi mengusulkan al-Madinah al-Fadhilah dalam menyunggi kehendak dan cita-cita bersama. Baginya, negara yang baik ialah negara yang dipimpin oleh seorang bijaksana yang terlepas dari ketergantungan pada dunia. Lantas, bagaimanakah penjelasan utuh al-Madinah al-Fadhilah yang dimaksud Al-Farabi? Bisakah bangsa Indonesia merefleksikan semangat alMadinah al-Fadhilah dalam konteks kekinian? Temukan jawabannya dalam buku ini.
Kewenangan Membangun Konektivitas Transportasi
DOWNLOAD
Author : Dr. Agus Wijaya, S.H., M.Hum.
language : id
Publisher: Jakad Media Publishing
Release Date :
Kewenangan Membangun Konektivitas Transportasi written by Dr. Agus Wijaya, S.H., M.Hum. and has been published by Jakad Media Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Business & Economics categories.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
DOWNLOAD
Author : Dr. Hendra Karianga,S.H.,M.H.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2023-08-02
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah written by Dr. Hendra Karianga,S.H.,M.H. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-08-02 with Antiques & Collectibles categories.
Buku ini disusun melalui perenungan dan pemikiran penulis dalam pengalamannya sebagai wakil rakyat dan pemerhati hak asasi manusia, dimana dalam banyak kenyataan rakyat belum memperoleh kedudukan yang selayaknya dalam proses pembangunan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan dan sepatutnya diberikan ruang yang cukup untuk berpartisipasi dalam pembangunan termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengacu pada filosofi "Uang negara adalah uang rakyat". Musrenbangda sebagai satu-satunya wadah partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah ternyata belum bisa menjadi wadah yang mengakomodir usul masyarakat. Hal ini dapat dicermati dari pelaksanaan musrenbangda dimana usul masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbangdes dan Musrenbangcam kerapkali tidak diakomodir dalam Musrenbangkab dan provinsi. Partisipasi masyarakat hanya ada dalam tahap perencanaan. Padahal seharusnya sebagai pemegang kedaulatan, masyarakat berpartisipasi dalam tiap tahap pengelolaan keuangan daerah. Namun, untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan suatu kerangka legal yang memberi jaminan bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan sumbangan pemikiran dalam buku ini dapat menjadi referensi dalam upaya menciptakan suatu proses pengelolaan keuangan daerah yang demokratis dalam kerangka negara hukum.
Hukum Kepolisian
DOWNLOAD
Author : Pudi Rahardi
language : id
Publisher:
Release Date : 2007
Hukum Kepolisian written by Pudi Rahardi and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007 with Police categories.
Profesionalism of Indonesian police according to Indonesian law on police force.
Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
DOWNLOAD
Author : DR. Hendra Karianga, S.H., M.H
language : id
Publisher: Kencana
Release Date : 2015-03-01
Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah written by DR. Hendra Karianga, S.H., M.H and has been published by Kencana this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-03-01 with Political Science categories.
Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi hukum pengelotaan keuangan daerah, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah, dalam realitasnya belum mampu mengakomodasi secara komprehensif kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga masih terdapat celah yang dapat digunakan bagi mereka yang memiliki iktikad dan kesempatan untuk menyalahgunakan uang negara (rakyat). Untuk tingkat lokal, substansi hukum Peraturan Daerah tentang APBD pada umumnya disahkan oleh DPRD tanpa mempertimbangkan komposisi yang proporsional bagi kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa
DOWNLOAD
Author : Y. Gabriel Maniagasi
language : id
Publisher:
Release Date : 2010
Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa written by Y. Gabriel Maniagasi and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010 with Civil service categories.
On creating good governance in Kabupaten Jayapura.