[PDF] Hak Menguasai Negara - eBooks Review

Hak Menguasai Negara


Hak Menguasai Negara
DOWNLOAD

Download Hak Menguasai Negara PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Hak Menguasai Negara book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page





Hak Menguasai Negara Atas Tanah


Hak Menguasai Negara Atas Tanah
DOWNLOAD

Author : Winahyu Erwiningsih
language : id
Publisher:
Release Date : 2009

Hak Menguasai Negara Atas Tanah written by Winahyu Erwiningsih and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009 with Eminent domain categories.


On land rights controlled by state according to Indonesian 1945 Constitution.



Hak Negara Warga Negara Atas Tanah


Hak Negara Warga Negara Atas Tanah
DOWNLOAD

Author : Dr. Gunanegara, SH, M.Hum
language : id
Publisher: Gunanegara
Release Date : 2020-02-17

Hak Negara Warga Negara Atas Tanah written by Dr. Gunanegara, SH, M.Hum and has been published by Gunanegara this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-02-17 with Business & Economics categories.


Buku hasil penelitian konseptual yang mengkaji bagaimana hak negara atas tanah dan bagaimana hak warga negara atas tanah, dengan membandingkan hukum pertanahan di Indonesia dan hukum pertanahan di negara lain. Buku yang dikhususkan untuk merespon atas gagasan hukum yang berkehendak memperpanjang durasi HGU selama 90 tahun. Dan, gagasan lain yang hendak dilesakan di dalam RUU Pertanahan, Omnibus Law, serta RUU Perkelapasawitan perlu diuji—secara yuridis normatif—dengan titik tumpu pada Pancasila, UUD ’45, Hak Menguasai Negara, Hak Bangsa, dan Sosialisme Indonesia. Bagaimanapun, Negara kita mempunyai doktrin unik yang disebut dengan Hak Menguasai Negara yang berbeda secara substantif-filosofis dengan doktrim Dominium, Imperium, dan Kekalifahan yang dianut negara lain. Doktrin Hak Menguasai Negara tidak memposisikan negara sebagai pemilik tanah, negara hanya berhak untuk menetapkan kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawas penggunaan/pemilikan tanah. Demikian pula HM, HGU, HGB, dan HP tidak bisa begitu saja disamakan dengan freehold, leasehold, covenant dan berbeda dengan yang dianut negara liberal maupun sosialis-komunis. Kebijakan pertanahan Indonesia yang baik dan benar, ketika berkaitan dengan hak negara atas tanah dan hak orang atas tanah, secara falsafah-konstitusional berkesesuaian dengan Pancasila, UUD Republik Indonesia, dan prinsip Hak Menguasai Negara serta Hak Bangsa Indonesia, sejalan dengan kredo UUPA yang berbasis social value dan human value.



Hak Menguasai Tanah Oleh Negara


Hak Menguasai Tanah Oleh Negara
DOWNLOAD

Author : Prof. Dr. Muhammad Bakri, SH., MS.
language : id
Publisher: Universitas Brawijaya Press
Release Date : 2011-04-13

Hak Menguasai Tanah Oleh Negara written by Prof. Dr. Muhammad Bakri, SH., MS. and has been published by Universitas Brawijaya Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011-04-13 with Law categories.


Buku berjudul “Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria) ini, semula adalah disertai penulis yang berjudul “Pembatasan Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Dalam Hubungannya Dengan Hak Ulayat dan Hak PErorangan Atas Tanah” pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya yang dipertahankan dalam ujian terbuka pada tanggal 3 Agustus 2006, dengan perubahan dan pengurangan pada bab-bab tertentu untuk disesuaikan dalam bentuk buku. Sejak diterbitkannya buku ini pada cetakan pertama yaitu pada bulan Maret 2007, tidak banyak yang diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum agraria. Salah satu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan yang terkait dengan hukum agraria adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembahasan peraturan pemerintah tersebut, ditambahkan pada cetakan kedua buku ini. Di samping itu, atas saran, masukkan dan kritik rekan sejawat, diadakan revisi terhadap kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang pertahanan di era otoda. Selain kedua hal tersebut, secara umum isi buku ini tidak ada perubahan.



Eksistensi Dinamika Dan Pelindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia


Eksistensi Dinamika Dan Pelindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia
DOWNLOAD

Author : Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2022-02-08

Eksistensi Dinamika Dan Pelindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia written by Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-02-08 with Law categories.


”Eksistensi, Dinamika dan Pelindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia” merupakan suatu buku hasil penelitian yang dilakukan secara purposive sampling pada wilayah-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Pengadilan Tinggi Papua. Hakikat penelitian bersifat hukum normatif. Untuk memperkuat hasil penelitian kemudian dilakukan serangkaian wawancara dengan sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat hukum adat. Fiksasi hasil penelitian dituliskan dalam beberapa bab, yaitu: * KAJIAN PUSTAKA TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KONTEKS HAK ATAS TANAH ULAYAT; * RATIO LEGIS KEWENANGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MENGUASAI HAK ATAS TANAH ULAYAT; * PRAKTIK PENERAPAN HAK ATAS TANAH ULAYAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN DAN PERSPEKTIF MASYARAKAT HUKUM ADAT; * EKSISTENSI, DINAMIKA DAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA.



Proceedings Of The International Conference On Law Economic Good Governance Ic Law 2023


Proceedings Of The International Conference On Law Economic Good Governance Ic Law 2023
DOWNLOAD

Author : Abdul Kadir Jaelani
language : en
Publisher: Springer Nature
Release Date : 2024

Proceedings Of The International Conference On Law Economic Good Governance Ic Law 2023 written by Abdul Kadir Jaelani and has been published by Springer Nature this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024 with categories.


Zusammenfassung: This is an open access book. The position of Indonesia and most countries in IMF calculations, facing the same challenges. Each country requires the legal instruments of a good and reliable system of Government to guards against the worst possible economic turmoil. Good governance is an insistence of the constitution in the economic Article 33 paragraph (5), subsequently published Constitution Number: 30 Year of 2014 on Government Administration, contains 17 principles of a good governance. One of the important points of the principle is a government without corruption and manipulation of policy concepts in order to provide access to consolidation in politics and economy. The latest Transparency International report for 2023 shows that Indonesia's corruption perception index was recorded at 34 points on a scale of 0-100 in 2022. This is a 4-point decrease from the previous year. This decline in the CPI also brought down the ranking of Indonesia's CPI globally. It was noted that Indonesia's CPI in 2022 ranked 110th. In the previous year, Indonesia's CPI was ranked 96th globally. Good Governance is all aspects related to the control and supervision of the power of the Government in carrying out its functions through formal and informal institutions. To implement the principles of Good Governance and Clean Government, the Government must implement the principles of accountability and efficient resource management. Good and clean governance will contribute to economic growth and economic growth will have an impact on human development. During the last decades of 20th century, the needs for a good governance has given some impacts and became a recurring theme in literature related to human development. The intervention of government or the quality of government become crucially important in relation to the high achievement of human development. Whereas an effort in improving society's welfare is through economic development. One of dominant aspects in economic development is through legal development. Good law or policy in such country will have some impacts to the existence of good economic growth because supremacy of law is one aspect of a good governance. Law supremacy is an important institution which is related to economic growth because rule of law ensures personal safety, property rights, unbiased contract enforcement, stability of politics, freedom of speech and control of corruption. According to those various issues and debates on economic, legal development and good governance, then the Doctoral Program of the Faculty of Law Sebelas Maret University needs to hold an international conference as a place in exchanging some academic ideas in order to contributes to those legal issues with a theme, "INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW, ECONOMICS, AND GOOD GOVERNANCE"



Hak Atas Tanah Hak Pengelolaan Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah


Hak Atas Tanah Hak Pengelolaan Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah
DOWNLOAD

Author : Dr. Urip Santoso, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Kencana
Release Date :

Hak Atas Tanah Hak Pengelolaan Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah written by Dr. Urip Santoso, S.H., M.H. and has been published by Kencana this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with categories.


Buku ini berisi tiga pokok bahasan besar, yaitu: Hak Atas Tanah, hak pengelolaan, dan hak milik atas satuan rumah susun. Ketiga pokok bahasan besar tersebut diatur dalam Hukum Tanah Nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau lebih dikenal dengan sebutan Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA).ÊHak Atas Tanah, hak pengelolaan, dan hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak atas penguasaan atas tanah yang bersifat perseorangan yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh orang per orang warganegara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum privat, atau badan hukum publik. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)



Rekonstruksi Politik Hukum Pangan


Rekonstruksi Politik Hukum Pangan
DOWNLOAD

Author : Rachmat Safa’at
language : id
Publisher: Universitas Brawijaya Press
Release Date : 2013-05-31

Rekonstruksi Politik Hukum Pangan written by Rachmat Safa’at and has been published by Universitas Brawijaya Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-05-31 with Political Science categories.


Permasalahan yang dikaji dalam buku ini terinspirasi oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis dengan teman sejawat peneliti yang lain yang memfokuskan kajiannya pada permasalahan yang dihadapi masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam sejak tahun 1996 sampai 2008. Penelitian Pertama, dengan judul “Dampak Undang-Undang Pemerintahan Desa Terhadap Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat di Irian Jaya, Kalimatan, Pulau Tual, Pulau Haruku, dan Nusa Tenggara Timur)”, yang didanai oleh Lembaga Studi dan Hak Asasi Manusia (ELSAM) dan USAID, (1996). Kedua, penelitian dengan judul “Penguatan Kelembagaan dan Hukum Masyarakat Adat Tengger Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan” didanai oleh LIPI dan MENRISTEK melalui program penelitian Riset Unggulan Terpadu, (1999-2001). Ketiga, penelitian berjudul Perlindungan Hukum Sistem Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Mencapai Kedaulatan Pangan (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) yang didanai oleh Program Research Grant I-MHERE Universitas Brawijaya (2008). Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem hukum nasional yang sentralistik, hegemonik, ambivalen, dan sangat represif terhadap masyarakat adat telah menempatkan mereka pada posisi yang kalah, tersisih bahkan teralienasi dalam pergulatan memperebutkan kuasa hak atas pengelolaan sumberdaya alam. Melalui rangkaian penelitian yang panjang tersebut (1999-2009), peneliti kemudian ingin mengeksplorasi dan menganalisis lebih lanjut keberadaan politik hukum ketahanan pangan nasional, keberadaan sistem kearifan lokal masyarakat adat, khususnya masyarakat Adat Tengger Ngadas dalam pengelolaan sumber daya alam serta hambatan dan tantangan yang dihadapinya, khususnya dalam mewujudkan keadaulatan pangan dalam sebuah disertasi. Akumulasi hasil penelitian tersebut, digunakan sebagai dasar pijakan untuk merekonstruksi poltik hukum ketahanan pangan nasional agar memilki basis yang kuat pada sistem kearifan lokal masyarakat adat.



Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah


Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah
DOWNLOAD

Author : Dr. Urip Santoso, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2019-02-03

Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah written by Dr. Urip Santoso, S.H., M.H. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-02-03 with Law categories.


Buku ini menjelaskan segala segi yang perlu diketahui khalayak, terutama para Magister Kenotariatan dan Mahasiswa Fakultas Hukum, tentang ketentuan umum pendaftaran tanah, objek yang menjadi subjek pendaftaran, sertifikat sebagai tanda bukti hak, dan yang tak kalah pentingnya adalah tentang Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup



Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing


Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing
DOWNLOAD

Author : Agus Sekarmadji
language : id
Publisher: Airlangga University Press
Release Date : 2022-06-12

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing written by Agus Sekarmadji and has been published by Airlangga University Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-06-12 with Law categories.


Buku ini ditulis berdasarkan hasil kajian, riset, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sejak tahun 2013. Buku ini disusun sesuai dengan standar kualitas akademik yang akan mempermudah pembaca untuk mendapatkan pengetahuan yang komprehensif dan komparatif dalam mempelajari ketentuan tentang penguasaan hak atas tanah. Buku ini juga penting untuk pembaca pada umumnya, untuk mengenal ketentuan umum, prinsip hukum serta pengetahuan tentang pemberian hak atas tanah untuk orang asing di Indonesia.



Penguasaan Atas Tanah Timbul Aanslibbing


Penguasaan Atas Tanah Timbul Aanslibbing
DOWNLOAD

Author : Dr. Drs. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2024-02-01

Penguasaan Atas Tanah Timbul Aanslibbing written by Dr. Drs. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-02-01 with Law categories.


Seiring dengan perkembangan zaman atau dinamika sosial yang terjadi di negara ini, bukan tidak mungkin suatu ketika ada beberapa perbaikan atau pembaruan hukum di bidang pertanahan khususnya terjadinya hak milik menurut hukum adat yang semula terjadi karena pembukaan tanah hutan oleh masyarakt juga terjadi dengan cara pembukaan atas tanah timbul oleh masyarakat yang perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan pertanahan di Indonesia. Salah satu masalah pertanahan yang perlu dikaji dalam konteks ini adalah munculnya daratan di pesisir pantai yang tumbuh secara alami sebagai proses sedimentasi (tanah timbul) yang sampai saat ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan pertanahan di Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai payung Undang-Undang Pertanahan di Indonesia belum memenuhi harapan masyarakat untuk memberikan kepastian hukum, khususnya penguasaan tanah timbul oleh masyarakat di pesisir pantai. Dalam kenyataannya, sampai saat ini masih terdapat pluralisme hukum di bidang pertanahan yang berkaitan dengan penguasaan tanah timbul. Buku ini disusun agar dapat memberikan manfaat sebagai rujukan baik itu dalam rangka membuat atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan pertanahan yang dirasa perlu dibuat atau disempurnakan, termasuk hukum/peraturan dalam persoalan yang menjadi tema pembahasan buku ini. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana