Hak Menguasai Tanah Oleh Negara
DOWNLOAD
Download Hak Menguasai Tanah Oleh Negara PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Hak Menguasai Tanah Oleh Negara book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Hak Menguasai Tanah Oleh Negara
DOWNLOAD
Author : Prof. Dr. Muhammad Bakri, SH., MS.
language : id
Publisher: Universitas Brawijaya Press
Release Date : 2011-04-13
Hak Menguasai Tanah Oleh Negara written by Prof. Dr. Muhammad Bakri, SH., MS. and has been published by Universitas Brawijaya Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011-04-13 with Law categories.
Buku berjudul “Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria) ini, semula adalah disertai penulis yang berjudul “Pembatasan Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Dalam Hubungannya Dengan Hak Ulayat dan Hak PErorangan Atas Tanah” pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya yang dipertahankan dalam ujian terbuka pada tanggal 3 Agustus 2006, dengan perubahan dan pengurangan pada bab-bab tertentu untuk disesuaikan dalam bentuk buku. Sejak diterbitkannya buku ini pada cetakan pertama yaitu pada bulan Maret 2007, tidak banyak yang diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum agraria. Salah satu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan yang terkait dengan hukum agraria adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembahasan peraturan pemerintah tersebut, ditambahkan pada cetakan kedua buku ini. Di samping itu, atas saran, masukkan dan kritik rekan sejawat, diadakan revisi terhadap kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang pertahanan di era otoda. Selain kedua hal tersebut, secara umum isi buku ini tidak ada perubahan.
Hak Negara Warga Negara Atas Tanah
DOWNLOAD
Author : Dr. Gunanegara, SH, M.Hum
language : id
Publisher: Gunanegara
Release Date : 2020-02-17
Hak Negara Warga Negara Atas Tanah written by Dr. Gunanegara, SH, M.Hum and has been published by Gunanegara this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-02-17 with Business & Economics categories.
Buku hasil penelitian konseptual yang mengkaji bagaimana hak negara atas tanah dan bagaimana hak warga negara atas tanah, dengan membandingkan hukum pertanahan di Indonesia dan hukum pertanahan di negara lain. Buku yang dikhususkan untuk merespon atas gagasan hukum yang berkehendak memperpanjang durasi HGU selama 90 tahun. Dan, gagasan lain yang hendak dilesakan di dalam RUU Pertanahan, Omnibus Law, serta RUU Perkelapasawitan perlu diuji—secara yuridis normatif—dengan titik tumpu pada Pancasila, UUD ’45, Hak Menguasai Negara, Hak Bangsa, dan Sosialisme Indonesia. Bagaimanapun, Negara kita mempunyai doktrin unik yang disebut dengan Hak Menguasai Negara yang berbeda secara substantif-filosofis dengan doktrim Dominium, Imperium, dan Kekalifahan yang dianut negara lain. Doktrin Hak Menguasai Negara tidak memposisikan negara sebagai pemilik tanah, negara hanya berhak untuk menetapkan kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawas penggunaan/pemilikan tanah. Demikian pula HM, HGU, HGB, dan HP tidak bisa begitu saja disamakan dengan freehold, leasehold, covenant dan berbeda dengan yang dianut negara liberal maupun sosialis-komunis. Kebijakan pertanahan Indonesia yang baik dan benar, ketika berkaitan dengan hak negara atas tanah dan hak orang atas tanah, secara falsafah-konstitusional berkesesuaian dengan Pancasila, UUD Republik Indonesia, dan prinsip Hak Menguasai Negara serta Hak Bangsa Indonesia, sejalan dengan kredo UUPA yang berbasis social value dan human value.
Rekonstruksi Politik Hukum Pangan
DOWNLOAD
Author : Rachmat Safa’at
language : id
Publisher: Universitas Brawijaya Press
Release Date : 2013-05-31
Rekonstruksi Politik Hukum Pangan written by Rachmat Safa’at and has been published by Universitas Brawijaya Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-05-31 with Political Science categories.
Permasalahan yang dikaji dalam buku ini terinspirasi oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis dengan teman sejawat peneliti yang lain yang memfokuskan kajiannya pada permasalahan yang dihadapi masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam sejak tahun 1996 sampai 2008. Penelitian Pertama, dengan judul “Dampak Undang-Undang Pemerintahan Desa Terhadap Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat di Irian Jaya, Kalimatan, Pulau Tual, Pulau Haruku, dan Nusa Tenggara Timur)”, yang didanai oleh Lembaga Studi dan Hak Asasi Manusia (ELSAM) dan USAID, (1996). Kedua, penelitian dengan judul “Penguatan Kelembagaan dan Hukum Masyarakat Adat Tengger Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan” didanai oleh LIPI dan MENRISTEK melalui program penelitian Riset Unggulan Terpadu, (1999-2001). Ketiga, penelitian berjudul Perlindungan Hukum Sistem Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Mencapai Kedaulatan Pangan (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) yang didanai oleh Program Research Grant I-MHERE Universitas Brawijaya (2008). Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem hukum nasional yang sentralistik, hegemonik, ambivalen, dan sangat represif terhadap masyarakat adat telah menempatkan mereka pada posisi yang kalah, tersisih bahkan teralienasi dalam pergulatan memperebutkan kuasa hak atas pengelolaan sumberdaya alam. Melalui rangkaian penelitian yang panjang tersebut (1999-2009), peneliti kemudian ingin mengeksplorasi dan menganalisis lebih lanjut keberadaan politik hukum ketahanan pangan nasional, keberadaan sistem kearifan lokal masyarakat adat, khususnya masyarakat Adat Tengger Ngadas dalam pengelolaan sumber daya alam serta hambatan dan tantangan yang dihadapinya, khususnya dalam mewujudkan keadaulatan pangan dalam sebuah disertasi. Akumulasi hasil penelitian tersebut, digunakan sebagai dasar pijakan untuk merekonstruksi poltik hukum ketahanan pangan nasional agar memilki basis yang kuat pada sistem kearifan lokal masyarakat adat.
Eksistensi Dinamika Dan Pelindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2022-02-08
Eksistensi Dinamika Dan Pelindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia written by Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-02-08 with Law categories.
”Eksistensi, Dinamika dan Pelindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia” merupakan suatu buku hasil penelitian yang dilakukan secara purposive sampling pada wilayah-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Pengadilan Tinggi Papua. Hakikat penelitian bersifat hukum normatif. Untuk memperkuat hasil penelitian kemudian dilakukan serangkaian wawancara dengan sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat hukum adat. Fiksasi hasil penelitian dituliskan dalam beberapa bab, yaitu: * KAJIAN PUSTAKA TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KONTEKS HAK ATAS TANAH ULAYAT; * RATIO LEGIS KEWENANGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MENGUASAI HAK ATAS TANAH ULAYAT; * PRAKTIK PENERAPAN HAK ATAS TANAH ULAYAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN DAN PERSPEKTIF MASYARAKAT HUKUM ADAT; * EKSISTENSI, DINAMIKA DAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA.
Penguasaan Atas Tanah Timbul Aanslibbing
DOWNLOAD
Author : Dr. Drs. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2024-02-01
Penguasaan Atas Tanah Timbul Aanslibbing written by Dr. Drs. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-02-01 with Law categories.
Seiring dengan perkembangan zaman atau dinamika sosial yang terjadi di negara ini, bukan tidak mungkin suatu ketika ada beberapa perbaikan atau pembaruan hukum di bidang pertanahan khususnya terjadinya hak milik menurut hukum adat yang semula terjadi karena pembukaan tanah hutan oleh masyarakt juga terjadi dengan cara pembukaan atas tanah timbul oleh masyarakat yang perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan pertanahan di Indonesia. Salah satu masalah pertanahan yang perlu dikaji dalam konteks ini adalah munculnya daratan di pesisir pantai yang tumbuh secara alami sebagai proses sedimentasi (tanah timbul) yang sampai saat ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan pertanahan di Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai payung Undang-Undang Pertanahan di Indonesia belum memenuhi harapan masyarakat untuk memberikan kepastian hukum, khususnya penguasaan tanah timbul oleh masyarakat di pesisir pantai. Dalam kenyataannya, sampai saat ini masih terdapat pluralisme hukum di bidang pertanahan yang berkaitan dengan penguasaan tanah timbul. Buku ini disusun agar dapat memberikan manfaat sebagai rujukan baik itu dalam rangka membuat atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan pertanahan yang dirasa perlu dibuat atau disempurnakan, termasuk hukum/peraturan dalam persoalan yang menjadi tema pembahasan buku ini. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana
Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan Dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum
DOWNLOAD
Author : Yagus Suyadi
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2024-01-09
Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan Dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum written by Yagus Suyadi and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-01-09 with Law categories.
Buku yang berjudul Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum ini merupakan salah satu wujud keprihatinan kita dalam melihat banyaknya para pelaksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang harus mempertanggungjawabkan bagian dari pelayanan pertanahan yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan tindak pidana. Buku ini sebagai bahan referensi dalam pemahaman implikasi unsur-unsur pidana dalam kegiatan pelayanan pertanahan dan buku ini juga menguraikan ancaman tindak pidana korupsi dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah yang pada hakikatnya merupakan bagian dari kegiatan administrasi negara. Buku ini terdiri atas empat pembahasan utama, yaitu sebagai berikut. 1. Pengadaan tanah dalam kegiatan pembangunan nasional. 2. Aspek hukum pidana dalam pelayanan pertanahan. 3. Pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 4. Review tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan tanah.
Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2021-04-14
Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia written by Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H., M.H. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-14 with Law categories.
Banyaknya terjadi penyelundupan hukum dalam kepemilikan tanah hak milik oleh warga negara asing dan badan hukum, sehingga mendorong penulis untuk menerbitan buku ini dari hasil disertasi penulis guna memberikan pengetahuan dan mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab guna meluluskan keinginannya yang melanggar aturan hukum yang ada. Sehingga perlu diketahui oleh pembaca agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum atas kepemilikan tanah yang dikehendakinya. Sistem pertanahan nasional yang dapat memberikan sarana dalam mengatur sumber daya alam tersebut untuk mencapai pembangunan yang diharapkan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang meliputi objek hak atas tanah, subjek hak atas tanah dan status objek hak atas tanah.
Islam Media And Education In The Digital Era
DOWNLOAD
Author : Atie Rachmiatie
language : en
Publisher: Routledge
Release Date : 2022-03-17
Islam Media And Education In The Digital Era written by Atie Rachmiatie and has been published by Routledge this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-03-17 with Business & Economics categories.
The proceedings of the Social and Humanities Research Symposium (SoRes) shares ideas, either research results or literature review, on islam, media and education in the digital era. Some recent issues consists of innovative education in the digital era, new media and journalsm, islamic education, human wellbeing, marketing and fintech in terms of islamic perspective, economic welfare, law and ethics. It is expected that the proceedings will give new insights to the knowledge and practice of social and humanities research. Therefore, such parties involved in social and humanities research as academics, practitioners, business leaders, and others will acquire benefits from the contents of the proceedings.
Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pertanahan
DOWNLOAD
Author : Flora Pricilla Kalalo
language : id
Publisher: PT. RajaGrafindo Persada
Release Date : 2021-02-09
Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pertanahan written by Flora Pricilla Kalalo and has been published by PT. RajaGrafindo Persada this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-02-09 with Foreign Language Study categories.
Keterbatasan lahan untuk pembangunan khususnya di kawasan pesisir tak jarang membawa pada proyek reklamasi. Secara lingkungan, proyek reklamasi ini dapat menyebabkan kehancuran ekosistem seperti hilangnya keanekaragaman hayati sementara secara sosial dapat menyebabkan tergusurnya nelayan tradisional dari sumber-sumber kehidupannya. Mengingat potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh proyek reklamasi tersebut, maka sangat penting untuk memerhatikan hukum lingkungan dan kebijakan pertanahan di wilayah pesisir. Buku ini membicarakan terkait hukum lingkungan dan kebijakan pertanahan di wilayah pesisir. Ada tiga materi utama yang disampaikan. Pertama, terkait kebijakan pertanahan dalam pembangunan di wilayah pesisir. Kedua, terkait penataan pertanahan di wilayah pesisir. Ketiga, terkait perlindungan hak masyarakat pesisir atas lingkungannya. Dengan membaca keseluruhan isi buku ini, pembaca akan memperoleh gambaran dan pemahaman bagaimana kebijakan pertanahan di wilayah pesisir semestinya dilakukan; sehingga dalam pembangunan di wilayah pesisir—seperti melalui proyek reklamasi—aspek lingkungan dan sosial juga tidak lupa diperhatikan di samping aspek-aspek lain. Buku ini dapat dibaca oleh para pengajar dan mahasiswa yang berasal dari Fakultas Hukum. Selain itu, dapat pula dibaca oleh mereka yang bergiat di bidang advokasi lingkungan dan para pembuat kebijakan.
Politik Hukum Pertanahan
DOWNLOAD
Author : Prof. Dr. H. Abd. Rahman, SH., MH.
language : id
Publisher: CELEBES MEDIA PERKASA
Release Date : 2017-09-12
Politik Hukum Pertanahan written by Prof. Dr. H. Abd. Rahman, SH., MH. and has been published by CELEBES MEDIA PERKASA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-09-12 with categories.
A. Sejarah Politik Hukum Politik Hukum Lama, dijalankan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, diawali sejak kedatangan atau zaman pemerintahan Hindia Belanda yang menerapkan asas Konkordansi yaitu: menerapakn hubungan yang berlaku di Belanda berlaku juga di Hindia Belanda. Di Hindia Belanda selain berlaku hukum adat juga berlaku Hukum Islam. Sejak pendudukan penjajahan Belanda sampai dengan Indonesia merdeka tidak ada yunifikasi hukum. Memang Belanda berupaya untuk melakukan yunifikasi (memberlakukan satu hukum untuk seluruh Rakyat di seluruh wilayah negara) tetapi tidak berhasil juga.