Politik Hukum Pertanahan
DOWNLOAD
Download Politik Hukum Pertanahan PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Politik Hukum Pertanahan book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Politik Hukum Pertanahan
DOWNLOAD
Author : Prof. Dr. H. Abd. Rahman, SH., MH.
language : id
Publisher: CELEBES MEDIA PERKASA
Release Date : 2017-09-12
Politik Hukum Pertanahan written by Prof. Dr. H. Abd. Rahman, SH., MH. and has been published by CELEBES MEDIA PERKASA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-09-12 with categories.
A. Sejarah Politik Hukum Politik Hukum Lama, dijalankan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, diawali sejak kedatangan atau zaman pemerintahan Hindia Belanda yang menerapkan asas Konkordansi yaitu: menerapakn hubungan yang berlaku di Belanda berlaku juga di Hindia Belanda. Di Hindia Belanda selain berlaku hukum adat juga berlaku Hukum Islam. Sejak pendudukan penjajahan Belanda sampai dengan Indonesia merdeka tidak ada yunifikasi hukum. Memang Belanda berupaya untuk melakukan yunifikasi (memberlakukan satu hukum untuk seluruh Rakyat di seluruh wilayah negara) tetapi tidak berhasil juga.
Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan
DOWNLOAD
Author : Sri Hajati
language : id
Publisher: Airlangga University Press
Release Date : 2020-01-09
Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan written by Sri Hajati and has been published by Airlangga University Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-01-09 with Law categories.
Buku Politik Hukum Pertanahan ini diperuntukkan bagi mahasiswa S2 Program Magister Kenotariatan sehingga uraian di dalamnya juga disampaikan contoh soal yang berguna untuk menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi kasus-kasus pertanahan di masyarakat. Buku ini juga dapat dibaca juga oleh mahasiswa S1 yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Agraria dan Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah (PPHAT) dan juga dapat dibaca oleh kalangan praktisi.
Politik Hukum Agraria
DOWNLOAD
Author : Achmad Sodiki
language : id
Publisher:
Release Date : 2013
Politik Hukum Agraria written by Achmad Sodiki and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013 with Indonesia categories.
Political aspects of agrarian laws in Indonesia.
Politik Hukum Sumber Daya Alam Bidang Pertanahan Berbasis Kesejahteraan Perspektif Maqashid Al Syari Ah
DOWNLOAD
Author : Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.
language : id
Publisher: Muhammadiyah University Press
Release Date :
Politik Hukum Sumber Daya Alam Bidang Pertanahan Berbasis Kesejahteraan Perspektif Maqashid Al Syari Ah written by Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum. and has been published by Muhammadiyah University Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Literary Criticism categories.
Politik Hukum Pertanahan
DOWNLOAD
Author : H. S. Muhammad Ikhsan Saleh
language : id
Publisher:
Release Date : 2009
Politik Hukum Pertanahan written by H. S. Muhammad Ikhsan Saleh and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009 with Land tenure categories.
Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Kawasan Hutan Lindung Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga Masyarakat Kampung Tua Kota Batam
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date :
Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Kawasan Hutan Lindung Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga Masyarakat Kampung Tua Kota Batam written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.
Dalam perspektif politik hukum, sudah seharusnya semua rangkaian kebijakan terutama dalam membentuk, dan merumuskan terhadap semua materi pengaturan hukum di bidang kehutanan, konstruksi dan/atau desain pembentukannya harus dilakukan sedemikian rupa dengan mengedepankan kepada pendekatan sistem (approach system), dan mengutamakan dasar pijakan yang kokoh dan kuat, yaitu berdasarkan Paradigma Nilai-Nilai Pancasila (philosophy of paradigm), dimana Pancasila harus diteguhkan sebagai Dasar Negara, Pandangan Hidup Bangsa, dan Jiwa Kepribadian Bangsa. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud (law making process) harus mengutamakan pendekatan dari bawah (bottom up) dan membumi (grounded system) yang berdasarkan hukum yang hidup di dalam masyarakat (the living law). Penulis menaruh harapan yang besar kepada semua pemangku kepentingan, Kementerian, dan Lembaga terkait serta seluruh lapisan masyarakat (stake holder), kiranya program dan kebijakan konsolidasi tanah di kawasan hutan lindung Kota Batam untuk prioritas pertama dapat dilaksanakan pada wilayah/kawasan permukiman dan perumahan warga masyarakat Kampung Tua, yang bertempat tinggal di pinggiran dan/atau sekitar kawasan hutan lindung yang tersebar di beberapa titik pada wilayah Kota Batam. Apabila kawasan permukiman dan perumahan masyarakat Kampung Tua dimaksud, dilaksanakan melalui pelaksanaan Konsolidasi Tanah, maka akan terwujud pemanfaatan tanah secara optimal, terjadi peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah, dan sekaligus akan terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur. Dari hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah di kawasan permukiman dan perumahan pada warga masyarakat Kampung Tua tersebut, juga akan terwujud peningkatan kualitas lingkungan, karena dilengkapi prasarana dan fasilitas umum seperti prasarana jalan, fasilitas lingkungan dan/atau serta fasilitas penunjang lainnya sehingga akan terwujud kawasan permukiman dan perumahan yang sehat/higienis, tertata dengan baik, rapi, bersih, asri, segar, nyaman dan tentram dan sekaligus mampu memberikan jaminan terhadap perlindungan fungsi kemampuan hidup yang berkelanjutan (sustainability). Asas dan norma yang bersifat paradigmatik secara filosofis dan konstitusional sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut yaitu, disebutkan bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberdayaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka dan profesional serta bertanggung-gugat. Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum Nasional. Menurut hemat penulis, norma hukum yang telah ditancapkan dan ditegaskan dalam konsiderans ini, juga harus merupakan dasar pijakan, jangkar dan pondasi yang permanen bagi pembuat peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dengan mengingat sekarang ini kondisi dan potensi sumber daya kehutanan yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia sudah berada pada posisi yang terancam dan terguncang (shock) kelestariannya, akibat adanya perusakan dari orang-orang dan/atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dimaksudkan penulis bahwa hukum yang hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, seperti hukum adat, harus dijaga dan dilestarikan oleh negara dan pemerintah sebagai lokomotif dan garda terdepan (front line) dalam melaksanakan penegakan hukum (law enforcement) terhadap semua produk hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum positif, dengan tetap mengutamakan dan sekaligus meneguhkan untuk terwujudnya paham negara hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara hukum" (constitutional of paradigm and yuridical of paradigm).
Politik Hukum Pertanahan Indonesia
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 2021
Politik Hukum Pertanahan Indonesia written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021 with categories.
Hukum Agraria Dan Perkembangannya
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 2020
Hukum Agraria Dan Perkembangannya written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020 with categories.
Politik Dan Kebijakan Hukum Pertanahan Serta Berbagai Permasalahannya
DOWNLOAD
Author : Adrian Sutedi
language : id
Publisher:
Release Date : 2006
Politik Dan Kebijakan Hukum Pertanahan Serta Berbagai Permasalahannya written by Adrian Sutedi and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006 with Land reform categories.
Issues on government policy regarding land and their implementation in Indonesia.
Perkembangan Hukum Pertanahan
DOWNLOAD
Author : Nurhasan Ismail
language : id
Publisher:
Release Date : 2007
Perkembangan Hukum Pertanahan written by Nurhasan Ismail and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007 with Land reform categories.
Development of agrarian law in Indonesia.