[PDF] Hak Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan - eBooks Review

Hak Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan


Hak Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan
DOWNLOAD

Download Hak Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Hak Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page



Hak Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan


Hak Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan
DOWNLOAD
Author : Dr. Sudirman Saad, M.Hum.
language : id
Publisher: LKIS PELANGI AKSARA
Release Date : 2009-01-01

Hak Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan written by Dr. Sudirman Saad, M.Hum. and has been published by LKIS PELANGI AKSARA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009-01-01 with Technology & Engineering categories.


Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan (HPPI) merupakan bahan kajian yang menarik untuk menemukan unsur-unsur penting, tidak hanya bagi pengelolaan sumber daya, tetapi juga bagaimana dampaknya bagi keadilan pemanfaatan sumber daya perikanan bagi masyarakat. Karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru untuk membuka wawasan lebih luas mengenai pengaturan hak dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang dapat menjamin keberlanjutan pemanfaatan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan dan para pembudidaya ikan di Tanah Air.



Konstruksi Politik Hukum Hak Atas Tanah Untuk Melaksanakan Manajemen Status Tanah Hak Pengelolaan Hpl Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Batam


Konstruksi Politik Hukum Hak Atas Tanah Untuk Melaksanakan Manajemen Status Tanah Hak Pengelolaan Hpl Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Batam
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2022-02-09

Konstruksi Politik Hukum Hak Atas Tanah Untuk Melaksanakan Manajemen Status Tanah Hak Pengelolaan Hpl Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Batam written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-02-09 with Law categories.


Seharusnya pelaksanaan manajemen untuk melaksanakan proses pekerjaan perencanaan peruntukan persediaan dan pemeliharaan hak-hak atas tanah dengan status hak pengelolaan itu sudah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tentu dalam pelaksanaannya harus berdasarkan segala produk pengaturan hukum yang telah ada dan telah dijelaskan penulis pada bagian di atas dalam proses penegakan hukum di lapangan seharusnya semua aparat penyelenggara yang terlibat dalam melaksanakan manajemen atas status tanah hak pengelolaan HPL tersebut dalam implementasinya harus mengutamakan kepada perwujudan dan atau peneguhan untuk tetap ditegakkannya prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan ciri bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan mengutamakan penerapan teori utama dalam buku ini yaitu penerapan teori Jeremy bentham yang terkenal dengan teori kebahagiaan an bentham mengatakan bahwa dalam penegakan hukum tujuan akhirnya harus dapat memberikan garansi dan atau jaminan untuk terwujudnya suatu rasa kebahagiaan bagi dan untuk kepentingan seluruh warga masyarakat. Satu tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait guna melaksanakan tindakan manajemen terkait dengan status tanah hak pengelolaan HPL tersebut harus segera diupayakan untuk menambah alokasi anggaran tentu dalam perspektif politik anggaran tentu hal ini harus dilakukan secara fokus dan berkelanjutan Upaya yang harus dilakukan untuk menambah alokasi anggaran ini harus dilakukan sekaligus yaitu oleh pihak badan perusahaan Batam dan demikian pula oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Batam yang kedua keduanya di alokasi penambahan anggaran itu alokasi nya adalah dalam anggaran dan pendapatan dan belanja negara cara APBN bagi pihak badan pengusahaan Batam alokasi penambahan anggaran tersebut proses pengusulan nya disampaikan oleh pihak kementerian negara Badan Usaha Milik Negara BUMN melalui Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan bagi Kementerian Agraria dan tata ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia usulannya disampaikan melalui komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta sedangkan bagi pemerintah kota Batam usulan penambahan anggaran di maksud tentu proses pengusulan nya disampaikan melalui Dewan Perwakilan Daerah DPRD Kota Batam Hal ini bertujuan agar pelaksanaan manajemen status tanah hak pengelolaan itu dapat dilaksanakan secara terencana fokus dan berkelanjutan untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya peningkatan perekonomian bagi seluruh warga masyarakat di kota Batam.



Pki Dan Perwakilan


Pki Dan Perwakilan
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 1958

Pki Dan Perwakilan written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1958 with categories.




Pendaftaran Hak Atas Tanah


Pendaftaran Hak Atas Tanah
DOWNLOAD
Author : Rahmitasari
language : id
Publisher: GUEPEDIA
Release Date :

Pendaftaran Hak Atas Tanah written by Rahmitasari and has been published by GUEPEDIA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Antiques & Collectibles categories.


Pendaftaran Hak Atas Tanah Penulis : Rahmitasari Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN : 62-39-1973-9 Terbit : February 2022 www.guepedia.com Sinopsis : Tanah mempunyai kedudukan sangat penting apabila tanah itu untuk kepentingan pertanian, perkebunan, untuk jaminan hutang terutama dewasa ini nilainya sangat tinggi. Karena pesatnya pembangunan dan pertambahan jumlah penduduk. Tanah selain mempunyai nilai ekonomi juga merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa bukan saja penting buat kehidupan manusia tetapi dampai ajal pun manusia membutuhkan tanah untuk mengebumikannya. Bahwa UUPA No. 5 Tahun 1960 bertujuan diantaranya meletakkan dasar-dasar untuk kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Oleh sebab itu pemerintah merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum dalam melaksanakan pendaftaran hak-hak atas tanah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 dan peraturan lain yang terkait seperti PP NO 7 tahun 2019. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys



Analisis Kritis Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Milik Masyarakat Adat Untuk Menguhkan Analisis Kepastian Hukum Dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan


Analisis Kritis Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Milik Masyarakat Adat Untuk Menguhkan Analisis Kepastian Hukum Dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
DOWNLOAD
Author : DR. H. IDHAM,S.H.,M.Kn
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2023-06-14

Analisis Kritis Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Milik Masyarakat Adat Untuk Menguhkan Analisis Kepastian Hukum Dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan written by DR. H. IDHAM,S.H.,M.Kn and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-06-14 with Antiques & Collectibles categories.


Khusus terkait dengan persoalan pengaturan hukum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pendaftaran tanah hak ulayat tersebut, kepada Pemerintah Kota Batam harus segera menindaklanjuti surat keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.105/HK/III/2004, Tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam, yang harus segera diproses bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam (DPRD Kota Batam) yang dibentuk dan diterbitkan dalam status Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam khusus yang menetapkan bahwa semua hamparan wilayah yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Perkampungan Tua dalam Surat Keputusan Walikota Batam tersebut, tentu dalam hal ini juga termasuk Perkampungan Tua Tanjung Uma sekaligus ditetapkan sebagai Perkampungan Tua di Wilayah Kota Batam, guna melindungi tanah hak ulayat yang ada dan terdapat di wilayah Perkampungan Tua tersebut. Tindakan hukum ini penting dilakukan dalam perspektif pelaksanaan sistem hukum positif di Indonesia, karena dengan status Peraturan Daerah tersebut, penanganan penyelesaian untuk pendaftaran tanah hak ulayat di daerah Perkampungan Tua, sudah menjadi keputusan seluruh rakyat Kota Batam dalam konteks meneguhkan prinsip kedaulatan rakyat. Terkait dengan hal ini, bahwa Peraturan Daerah dimaksud secara yuridis formal adalah merupakan sumber hukum positif yang mengikat publik, tentu hal ini sekaligus dalam upaya meneguhkan Indonesia dalam pelaksanaan penegakan hukum mengutamakan kepada pendekatan hukum positif (positivisme). Berkenaan untuk melaksanakan pendaftaran tanah terhadap status tanah hak ulayat Kampung Tua, Kelurahan Tanjung Uma, Kota Batam tersebut, penulis menyimpulkan terutama ditujukan secara khusus kepada pihak penyelenggara, tentu dalam hal ini pihak Kantor Pertanahan Kota Batam, dengan melibatkan pihak lain yang terkait utamanya pihak Kantor Walikota Batam dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), harus secara proaktif, terus-menerus dan berkelanjutan untuk segera melakukan pendataan secara akurat, pengukuran dan sekaligus pembuatan peta bidang tanah secara komprehensif untuk dimasukkan ke dalam program Pendaftaran Tanah Sistematik yaitu Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) yang saat ini sedang gencar-gencarnya dan fokus dilaksanakan oleh Pemerintah. Jika hal ini dapat segera dilaksanakan, tentu dari hasil kegiatan pendaftaran tanah sistematik tersebut sudah sejalan dan sesuai dengan teori utama yang ditetapkan penulis dalam buku ini yaitu berdasarkan teori Jeremy Bentham. Bentham dalam teorinya yang terkenal dengan teori kebahagiaan (utilitarianisme) mengatakan bahwa semua produk hukum itu baru akan mempunyai nilai bagi masyarakat, apabila produk hukum itu ketika dilaksanakan (law enforcement) dapat dan mampu memberikan garansi dan/atau jaminan untuk mewujudkan rasa kebahagiaan (utilitarianisme) kepada masyarakatnya. Demikian juga halnya, jika pendaftaran tanah terhadap status tanah ulayat itu segera dilaksanakan, maka atas hasil pendaftaran tanah yaitu diterbitkannya sertifikat (Tanda Bukti Hak), tentu hal ini akan memberikan rasa kebahagiaan kepada seluruh masyarakat adat di Kampung Tua, Kelurahan Tanjung Uma tersebut, dan hal ini sekaligus akan memberikan kepastian hukum dan dapat mendorong terjadinya peningkatan ekonomi kerakyatan.



Hukum Pertanahan Dalam Tindakan Himpunan Peraturan Agraria Terkait Hak Atas Tanah


Hukum Pertanahan Dalam Tindakan Himpunan Peraturan Agraria Terkait Hak Atas Tanah
DOWNLOAD
Author : Dr. Evy Indriasari, SH, MH
language : id
Publisher: AMERTA MEDIA
Release Date :

Hukum Pertanahan Dalam Tindakan Himpunan Peraturan Agraria Terkait Hak Atas Tanah written by Dr. Evy Indriasari, SH, MH and has been published by AMERTA MEDIA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Antiques & Collectibles categories.


Sinopsis: Peraturan Perundang-undangan beserta Peraturan Pelaksananya merupakan hal yang penting untuk dipelajari bagi para mahasiswa, praktisi di bidang hukum maupun masyarakat. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Peralihan Hak Atas Tanah akan diperoleh gambaran tentang hak atas tanah, bagaimana tata cara pendaftaran hak atas tanahnya dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanahnya. Penulis: Dr. Evy Indriasari, SH, MH Anggota IKAPI No 192JTE/2020 Cetakan Pertama: November 2023 Ukuran Buku: 16 cm x 21 cm Jumlah Halaman: ix + 244 ISBN: 978-623-419-516-3



Undang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria


Undang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher: Galangpress Group
Release Date : 1960

Undang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria written by and has been published by Galangpress Group this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1960 with categories.




Pengantar Ilmu Hukum


Pengantar Ilmu Hukum
DOWNLOAD
Author : Anik Iftitah
language : id
Publisher: Sada Kurnia Pustaka
Release Date : 2023-02-10

Pengantar Ilmu Hukum written by Anik Iftitah and has been published by Sada Kurnia Pustaka this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-02-10 with Law categories.


Buku Pengantar Ilmu Hukum ini, merupakan persembahan dari para akademisi hukum dari berbagai afiliasi perguruan tinggi di Indonesia bagi para mahasiswa dan pemula, para dosen, pemerhati hukum, serta masyarakat luas pada umumnya yang tertarik untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu hukum. Buku ini ditujukan sebagai pengantar bagi kajian hukum sebagai satu cabang ilmu pengetahuan. Materi di dalamnya memuat Bab Teori dan Ruang Lingkup Hukum, Sejarah Perkembangan Hukum, Norma dan Konsep Hukum, Sumber dan Sistem Hukum, Fungsi dan Peran Hukum, Peristiwa Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria, Hukum Acara, Penemuan dan Penafsiran Hukum, dan Putusan Hakim.



Hukum Agraria Indonesia


Hukum Agraria Indonesia
DOWNLOAD
Author : M. Arba
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2021-04-29

Hukum Agraria Indonesia written by M. Arba and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-29 with Law categories.


Semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA, yang bertujuan melakukan perombakan dan pembaruan hukum Agraria lama dengan meletakkan dasar-dasar hukum bagi penyusunan hukum Agraria Nasional, meletakkan dasar-dasar bagi kesatuan dan kesederhanaan hukum Agraria Nasional, dan meletakkan dasar-dasar bagi kepastian hukum dan hak. Dengan lahirnya UUPA, maka aturan hukum tanah warisan Hindia Belanda yang diatur dalam Buku II BW tentang benda (khusus tanah), Agrarische Wet, dan peraturan pelaksanaannya dihapuskan, dan pemerintah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut sumber daya agraria yang bertujuan melindungi kepentingan bangsa Indonesia dalam menguasai, mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya agraria sampai dengan lahirnya Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Buku ini memuat materi bahasan tentang konsepsi, dasar hukum, tujuan hukum Agraria, sejarah penyusunan hukum Agraria, Hukum Agraria Nasional, Hak Penguasaan Atas Tanah dalam Hukum Tanah Nasional, Pendaftaran Tanah, Landreform, dan Hak Tanggungan Atas Tanah. Buku ini berusaha membantu mahasiswa dan para pembaca hukum Agraria untuk memahami hukum Agraria secara menyeluruh. Buku ini sangat baik untuk dipelajari oleh mahasiswa S-1 maupun S-2 dalam mempelajari dan memahai hukum Agraria Indonesia.



Hukum Agraria Di Indonesia


Hukum Agraria Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : I Gede Surata
language : id
Publisher: Media Nusa Creative (MNC Publishing)
Release Date : 2016

Hukum Agraria Di Indonesia written by I Gede Surata and has been published by Media Nusa Creative (MNC Publishing) this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016 with Law categories.