[PDF] Konstruksi Politik Hukum Hak Atas Tanah Untuk Melaksanakan Manajemen Status Tanah Hak Pengelolaan Hpl Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Batam - eBooks Review

Konstruksi Politik Hukum Hak Atas Tanah Untuk Melaksanakan Manajemen Status Tanah Hak Pengelolaan Hpl Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Batam


Konstruksi Politik Hukum Hak Atas Tanah Untuk Melaksanakan Manajemen Status Tanah Hak Pengelolaan Hpl Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Batam
DOWNLOAD

Download Konstruksi Politik Hukum Hak Atas Tanah Untuk Melaksanakan Manajemen Status Tanah Hak Pengelolaan Hpl Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Batam PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Konstruksi Politik Hukum Hak Atas Tanah Untuk Melaksanakan Manajemen Status Tanah Hak Pengelolaan Hpl Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Batam book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page





Konstruksi Politik Hukum Hak Atas Tanah Untuk Melaksanakan Manajemen Status Tanah Hak Pengelolaan Hpl Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Batam


Konstruksi Politik Hukum Hak Atas Tanah Untuk Melaksanakan Manajemen Status Tanah Hak Pengelolaan Hpl Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Batam
DOWNLOAD

Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2022-02-09

Konstruksi Politik Hukum Hak Atas Tanah Untuk Melaksanakan Manajemen Status Tanah Hak Pengelolaan Hpl Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Batam written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-02-09 with Law categories.


Seharusnya pelaksanaan manajemen untuk melaksanakan proses pekerjaan perencanaan peruntukan persediaan dan pemeliharaan hak-hak atas tanah dengan status hak pengelolaan itu sudah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tentu dalam pelaksanaannya harus berdasarkan segala produk pengaturan hukum yang telah ada dan telah dijelaskan penulis pada bagian di atas dalam proses penegakan hukum di lapangan seharusnya semua aparat penyelenggara yang terlibat dalam melaksanakan manajemen atas status tanah hak pengelolaan HPL tersebut dalam implementasinya harus mengutamakan kepada perwujudan dan atau peneguhan untuk tetap ditegakkannya prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan ciri bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan mengutamakan penerapan teori utama dalam buku ini yaitu penerapan teori Jeremy bentham yang terkenal dengan teori kebahagiaan an bentham mengatakan bahwa dalam penegakan hukum tujuan akhirnya harus dapat memberikan garansi dan atau jaminan untuk terwujudnya suatu rasa kebahagiaan bagi dan untuk kepentingan seluruh warga masyarakat. Satu tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait guna melaksanakan tindakan manajemen terkait dengan status tanah hak pengelolaan HPL tersebut harus segera diupayakan untuk menambah alokasi anggaran tentu dalam perspektif politik anggaran tentu hal ini harus dilakukan secara fokus dan berkelanjutan Upaya yang harus dilakukan untuk menambah alokasi anggaran ini harus dilakukan sekaligus yaitu oleh pihak badan perusahaan Batam dan demikian pula oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Batam yang kedua keduanya di alokasi penambahan anggaran itu alokasi nya adalah dalam anggaran dan pendapatan dan belanja negara cara APBN bagi pihak badan pengusahaan Batam alokasi penambahan anggaran tersebut proses pengusulan nya disampaikan oleh pihak kementerian negara Badan Usaha Milik Negara BUMN melalui Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan bagi Kementerian Agraria dan tata ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia usulannya disampaikan melalui komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta sedangkan bagi pemerintah kota Batam usulan penambahan anggaran di maksud tentu proses pengusulan nya disampaikan melalui Dewan Perwakilan Daerah DPRD Kota Batam Hal ini bertujuan agar pelaksanaan manajemen status tanah hak pengelolaan itu dapat dilaksanakan secara terencana fokus dan berkelanjutan untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya peningkatan perekonomian bagi seluruh warga masyarakat di kota Batam.



Paradigma Konstruksi Politik Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau


Paradigma Konstruksi Politik Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau
DOWNLOAD

Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date :

Paradigma Konstruksi Politik Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.


Pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yaitu dengan karakter pengaturan hukumnya sudah senapas dan sejalan dengan nilai-nilai filosofi yang bersifat paradigmatik (philosophy of paradigm) Pancasila 1 Juni 1945 sebagai Dasar Negara, pandangan hidup, dan jiwa kepribadian bangsa dan negara, maka disarankan khususnya kepada pemerintah, dan kepada seluruh pemangku kepentingan lain terkait, dan seluruh warga masyarakat perdesaan, untuk menggunakan instrumen dan mekanisme pengaturan hukum Konsolidasi Tanah, dan/atau Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut, yaitu sebagaimana pengaturan hukumnya telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Dalam pendekatan aksiologis saran tersebut dimaksudkan untuk: -mewujudkan penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah secara optimal; -meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang; -meningkatkan kualitas lingkungan; dan -memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan ruang di atas dan/atau di bawah tanah, dan dengan tujuan utama yaitu: -melakukan penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui Konsolidasi Tanah dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai rencana tata ruang; dan -tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan/atau warga masyarakat petani dan pekebun di perdesaan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Saran ini juga dimaksudkan dalam upaya mempercepat terwujudnya penguatan ekonomi kerakyatan di perdesaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mempercepat terwujudnya negara yang adil, makmur dan berkesejahteraan (welfare state) secara berkelanjutan (sustainability). Melalui mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dapat segera mewujudkannya dalam upaya mempercepat terciptanya pertumbuhan ekonomi kerakyatan di perdesaan, khususnya di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.



Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Kawasan Hutan Lindung Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga Masyarakat Kampung Tua Kota Batam


Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Kawasan Hutan Lindung Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga Masyarakat Kampung Tua Kota Batam
DOWNLOAD

Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date :

Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Kawasan Hutan Lindung Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga Masyarakat Kampung Tua Kota Batam written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.


Dalam perspektif politik hukum, sudah seharusnya semua rangkaian kebijakan terutama dalam membentuk, dan merumuskan terhadap semua materi pengaturan hukum di bidang kehutanan, konstruksi dan/atau desain pembentukannya harus dilakukan sedemikian rupa dengan mengedepankan kepada pendekatan sistem (approach system), dan mengutamakan dasar pijakan yang kokoh dan kuat, yaitu berdasarkan Paradigma Nilai-Nilai Pancasila (philosophy of paradigm), dimana Pancasila harus diteguhkan sebagai Dasar Negara, Pandangan Hidup Bangsa, dan Jiwa Kepribadian Bangsa. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud (law making process) harus mengutamakan pendekatan dari bawah (bottom up) dan membumi (grounded system) yang berdasarkan hukum yang hidup di dalam masyarakat (the living law). Penulis menaruh harapan yang besar kepada semua pemangku kepentingan, Kementerian, dan Lembaga terkait serta seluruh lapisan masyarakat (stake holder), kiranya program dan kebijakan konsolidasi tanah di kawasan hutan lindung Kota Batam untuk prioritas pertama dapat dilaksanakan pada wilayah/kawasan permukiman dan perumahan warga masyarakat Kampung Tua, yang bertempat tinggal di pinggiran dan/atau sekitar kawasan hutan lindung yang tersebar di beberapa titik pada wilayah Kota Batam. Apabila kawasan permukiman dan perumahan masyarakat Kampung Tua dimaksud, dilaksanakan melalui pelaksanaan Konsolidasi Tanah, maka akan terwujud pemanfaatan tanah secara optimal, terjadi peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah, dan sekaligus akan terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur. Dari hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah di kawasan permukiman dan perumahan pada warga masyarakat Kampung Tua tersebut, juga akan terwujud peningkatan kualitas lingkungan, karena dilengkapi prasarana dan fasilitas umum seperti prasarana jalan, fasilitas lingkungan dan/atau serta fasilitas penunjang lainnya sehingga akan terwujud kawasan permukiman dan perumahan yang sehat/higienis, tertata dengan baik, rapi, bersih, asri, segar, nyaman dan tentram dan sekaligus mampu memberikan jaminan terhadap perlindungan fungsi kemampuan hidup yang berkelanjutan (sustainability). Asas dan norma yang bersifat paradigmatik secara filosofis dan konstitusional sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut yaitu, disebutkan bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberdayaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka dan profesional serta bertanggung-gugat. Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum Nasional. Menurut hemat penulis, norma hukum yang telah ditancapkan dan ditegaskan dalam konsiderans ini, juga harus merupakan dasar pijakan, jangkar dan pondasi yang permanen bagi pembuat peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dengan mengingat sekarang ini kondisi dan potensi sumber daya kehutanan yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia sudah berada pada posisi yang terancam dan terguncang (shock) kelestariannya, akibat adanya perusakan dari orang-orang dan/atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dimaksudkan penulis bahwa hukum yang hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, seperti hukum adat, harus dijaga dan dilestarikan oleh negara dan pemerintah sebagai lokomotif dan garda terdepan (front line) dalam melaksanakan penegakan hukum (law enforcement) terhadap semua produk hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum positif, dengan tetap mengutamakan dan sekaligus meneguhkan untuk terwujudnya paham negara hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara hukum" (constitutional of paradigm and yuridical of paradigm).



Machinery And Economic Development


Machinery And Economic Development
DOWNLOAD

Author : Martin Fransman
language : en
Publisher: Springer
Release Date : 1986-10-24

Machinery And Economic Development written by Martin Fransman and has been published by Springer this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1986-10-24 with Business & Economics categories.




Management


Management
DOWNLOAD

Author : Pamela S. Lewis
language : en
Publisher: Cengage Learning
Release Date : 2004

Management written by Pamela S. Lewis and has been published by Cengage Learning this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004 with Management categories.


[This] text addresses the basic concepts of management, the roles of the manager, and the changing nature of both the contemporary organization and the contemporary manager. [The text] explores the managerial function of planning. [It] focuses on the organizing function of management. [It] explores the managerial function of leadership. [It also] examines the management function of control. The foundational principles of control are addressed, and specific attention is given to productivity, quality control, and information systems control. Control is principal tool for achieving quality in the products, services, and processes of the organization, as well as a tool for developing a competitive advantage based on enhanced productivity, increased efficiency, and superior quality.-Pref.



Machine Drafting And Related Technology


Machine Drafting And Related Technology
DOWNLOAD

Author : Herbert W. Yankee
language : en
Publisher:
Release Date : 1981

Machine Drafting And Related Technology written by Herbert W. Yankee and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1981 with Technology & Engineering categories.




Machine Design Calculations Reference Guide


Machine Design Calculations Reference Guide
DOWNLOAD

Author : Tyler Gregory Hicks
language : en
Publisher: McGraw-Hill Companies
Release Date : 1987

Machine Design Calculations Reference Guide written by Tyler Gregory Hicks and has been published by McGraw-Hill Companies this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1987 with Technology & Engineering categories.




Macroeconomics


Macroeconomics
DOWNLOAD

Author : David C. Colander
language : en
Publisher: Addison-Wesley Longman
Release Date : 1986

Macroeconomics written by David C. Colander and has been published by Addison-Wesley Longman this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1986 with Business & Economics categories.




Managerial Economics


Managerial Economics
DOWNLOAD

Author : James R. McGuigan
language : en
Publisher: South Western Educational Publishing
Release Date : 2005

Managerial Economics written by James R. McGuigan and has been published by South Western Educational Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Manaerial economics categories.


With its emphasis on real world, manager-oriented applications, this text shows students how managers apply theories and techniques to analyse and solve real-world business problems.



Macroeconomics


Macroeconomics
DOWNLOAD

Author : Howard J. Sherman
language : en
Publisher: HarperCollins Publishers
Release Date : 1984

Macroeconomics written by Howard J. Sherman and has been published by HarperCollins Publishers this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1984 with Business & Economics categories.