[PDF] Hukum Acara Peradilan Militer - eBooks Review

Hukum Acara Peradilan Militer


Hukum Acara Peradilan Militer
DOWNLOAD

Download Hukum Acara Peradilan Militer PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Hukum Acara Peradilan Militer book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page





Hukum Acara Peradilan Militer


Hukum Acara Peradilan Militer
DOWNLOAD
Author : A. Mulya Sumaperwata
language : id
Publisher:
Release Date : 2007

Hukum Acara Peradilan Militer written by A. Mulya Sumaperwata and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007 with Courts-martial and courts of inquiry categories.


On the procedure of military courts in Indonesia.



Peradilan Militer Indonesia


Peradilan Militer Indonesia
DOWNLOAD
Author : Dr. Budi Pramono, DRS., SH., MH
language : id
Publisher: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA
Release Date : 2020-08-17

Peradilan Militer Indonesia written by Dr. Budi Pramono, DRS., SH., MH and has been published by SCOPINDO MEDIA PUSTAKA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-08-17 with Law categories.


Buku ini menjelajah dan mendeskripsikan pemikiran hukum yang berlaku di lingkungan militer. Fokus kajiannya lebih berorientasi pada peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Kajiannya meliputi Kedudukan Pengadilan Militer di Indonesia. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia, Mekanisme Penyelesaian Perkara terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana, dan Kompetensi Peradilan Militer dalam Sistem Hukum di Indonesi, serta Kedudukan Peradilan Militer sebagai Salah Satu Komponen Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Buku ini juga mengupas Wewenang Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum. Asas dan Norma Hukum Pengalihan Wewenang Peradilan Militer dalam Sistem Hukum di Indonesia, Landasan Hukum Pengalihan Wewenang Peradilan Militer, dan Hambatan Hukum Peradilan Bagi Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum untuk Diperiksa dan Diadili pada Peradilan Umum, serta Konsep Menuju Sistem Peradilan Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Sesuai dengan Arah Reformasi.



30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia


30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 1976

30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1976 with Courts-martial and courts of inquiry categories.




Sistem Hukum Peradilan Di Indonesia Teori Dan Praktik


Sistem Hukum Peradilan Di Indonesia Teori Dan Praktik
DOWNLOAD
Author : Wisnu Agung Nugroho
language : id
Publisher: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
Release Date : 2024-01-12

Sistem Hukum Peradilan Di Indonesia Teori Dan Praktik written by Wisnu Agung Nugroho and has been published by PT. Sonpedia Publishing Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-01-12 with Law categories.


Buku "Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia : Teori dan Praktik" merinci dengan teliti esensi sistem hukum Indonesia melalui poin-poin krusial. Buku ini mengawali perjalanan pembaca dengan pemahaman Rule of Law, mengeksplorasi pengertian dan konsep hukum sebagai fondasi utama. Selanjutnya, buku ini membahas Sistem dan Sumber Hukum, menggambarkan secara rinci struktur dan asal muasal hukum di Indonesia. Etika dalam Hukum ditempatkan sebagai landasan moralitas, sementara Subjek dan Objek Hukum diurai untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hubungan hukum dengan individu dan objeknya. Fokus buku beralih ke Peradilan di Indonesia, membahas Tujuan, Asas, dan Susunan Badan Peradilan dengan jelas. Pembahasan tentang Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mekanisme Berperkara di Pengadilan Agama memberikan pandangan holistik terhadap sistem peradilan. Tak ketinggalan, buku ini mengulas Arbitrase dan Sengketa Ekonomi, menghadirkan alternatif penyelesaian sengketa di luar ranah peradilan konvensional. Buku ini menjadi panduan esensial bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan peminat hukum yang ingin menggali pemahaman mendalam tentang kerangka hukum Indonesia.



Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Putusan Pengadilan Militer Dalam Perkara Koneksitas


Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Putusan Pengadilan Militer Dalam Perkara Koneksitas
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 1996

Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Putusan Pengadilan Militer Dalam Perkara Koneksitas written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1996 with Criminal law categories.


Review of court decisions of criminal cases involving military and non-military defendants, Indonesia.



Hukum Militer Di Indonesia


Hukum Militer Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Elmarianti Saalino, S.H
language : id
Publisher: uwais inspirasi indonesia
Release Date :

Hukum Militer Di Indonesia written by Elmarianti Saalino, S.H and has been published by uwais inspirasi indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Antiques & Collectibles categories.


Melalui buku ini kita dapat mengetahui bahwasanya terkait dengan lingkup militer memiliki hukum pidananya tersendiri yang diatur secara khusus yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Meskipun memiliki KUHPM tersendiri, apabila anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana yang diatur diluar KUHP maka tetap diberlakukan undang-undang yang dilanggarnya. Hal ini dikarenakan KUHPM sendiri hanya mengatur tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana militer.



Hukum Tata Usaha Negara Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia


Hukum Tata Usaha Negara Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia
DOWNLOAD
Author : Dr. Titik Triwulan T., S.H.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2016-01-01

Hukum Tata Usaha Negara Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia written by Dr. Titik Triwulan T., S.H. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-01-01 with Law categories.


Supremasi hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dimaksudkan agar penyelenggara (administrasi) negara dan para penegak hukum tidak mengabaikan ide dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebab, salah satu faktor utama keterpurukan proses hukum dan peradilan di Indonesia disebabkan oleh pelaksanaan hukum dan penegakan hukum yang acap kali mengabaikan rasa keadilan masyarakat, dan hanya terpaku pada formalitas dan , prosedur hukum semata. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup



Buku Ajar Hukum Acara Pidana


Buku Ajar Hukum Acara Pidana
DOWNLOAD
Author : Rifqi Devi Lawra
language : id
Publisher: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
Release Date : 2024-06-29

Buku Ajar Hukum Acara Pidana written by Rifqi Devi Lawra and has been published by PT. Sonpedia Publishing Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-06-29 with Law categories.


Buku Ajar Hukum Acara Pidana ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang menjelajahi kompleksitas dan mendalamnya tentang ilmu hukum terkhususnya hukum acara pidana. Buku ini dapat digunakan oleh pendidik dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di bidang ilmu hukum acara pidana dan diberbagai bidang Ilmu terkait lainnya. Buku ini juga dapat digunakan sebagai panduan dan referensi mengajar mata kuliah hukum acara pidana dan menyesuaikan dengan rencana pembelajaran semester tingkat perguruan tinggi masing-masing. Secara garis besar, buku ajar ini pembahasannya mulai dari pengantar hukum acara pidana, hak tugas dan kewenangan para pihak dalam hukum acara pidana, penyelidikan dan penyidikan, bentuk-bentuk upaya paksa, penuntutan, surat dakwaan, praperadilan, sistem pembuktian, putusan pengadilan. Selain itu, materi mengenai upaya hukum juga dibahas secara mendalam. Buku ini disusun secara sistematis dengan penjelasan yang jelas, contoh soal, dan latihan untuk memperkuat pemahaman. Buku ini merupakan pegangan yang ideal bagi mahasiswa dan pendidik untuk menguasai ilmu teori pembejalaran dengan baik.



H K M Acara Peradilan Pajak


H K M Acara Peradilan Pajak
DOWNLOAD
Author : M. Farouq S., A.Md., S.E., S.H., S.H.I., Bkp.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2022-11-01

H K M Acara Peradilan Pajak written by M. Farouq S., A.Md., S.E., S.H., S.H.I., Bkp. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-11-01 with Law categories.


Hukum acara Peradilan Pajak merupakan bentuk jaminan hak bagi WP dan Fiskus untuk menyelesaikan sengketa pajak yang dihadapinya, di samping menjadi rujukan bagi Hakim Pengadilan Pajak (PP) selaku judex factie selama dalam proses mengadili sengketa yang mencakup bagaimana; (i) memeriksa perkara berdasarkan fakta atau peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya sengketa beserta alat-alat bukti yang diungkap di persidangan, mendistribusikan beban dan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktian (uji bukti yuridis & administratif via matriks sengketa) dari para pihak; (ii) memutus perkara dengan meng-konstatir dalil-dalil hukum ke dalam peristiwanya yang konkret, menerapkan (mengkonstituir) hukumnya berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang relevan disertai alat bukti yang cukup serta berdasarkan keyakinan hakim; dan (iii) memenuhi syarat sah dan wajibnya sebagai putusan yang berkuatan hukum tetap (inkracht van gewjisde), yakni mempunyai kekuatan hukum mengikat (binderide kracht), kekuatan pembuktian (bewijszende kracht) dan bersifat eksekutorial (eksecutoriale kracht), sehingga dapat dilaksanakan oleh para pihak. Secara prinsip maupun teknis, terdapat serangkaian syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi dalam beracara (menyelesaikan sengketa) di PP, yang dalam hal ini menjadi panduan teknis litigasi bagi para pihak (WP dan Fiskus) bagaimana cara mengajukan dan merancang berkas sengketa Banding dan Gugatan, Surat Uraian Banding (SUB) dan Bantahan, Surat Tanggapan, matriks sengketa, dan Menyusun Kesimpulannya (conclusion) dengan baik. Dengan memadukan asas hukum acara yang berlaku di PTUN yang merupakan induk hukum administrasi secara umum (ordinative law) dan menerapkan asas lex spesialis yang berlaku di PP sebagai turunan hukum administrasi secara khusus di bidang perpajakan (sub-ordinative law), akan menambah kompilasi keahlian kita menjadi integratif yang mencakup bagaimana sebenarnya “mode” teknis litigasi yang yang akomodasi dalam hukum acara Peradilan Pajak. Di samping itu, mengingat PP sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan PTUN, maka dalam buku ini diberikan pula studi komparatif bagaimana mekanisme yudisial yang berlaku PTUN dan di semua Lingkungan Peradilan di bawah Mahkmah Agung (MA), termasuk dalam penerapan asas-asas hukum acaranya yang relevan, agar diperoleh gambaran bagaimana seharusnya putusan Hakim PP itu dapat memberikan kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan secara lebih substantif di bidang perpajakan, bukan demi politik anggaran pendapatan negara semata. Semoga buku ini dapat melengkapi literasi ilmu hukum acara Peradilan Pajak yang telah ada dan bermanfaat bagi segenap stakeholder–nya meliputi para Akademisi (Dosen, Mahasiswa, dan Pemerhati Kebijakan Publik), Masyarakat WP (Pengusaha, Karyawan bidang keuangan, akuntansi, administrasi fiskal, dan corporate legal, Fiskus pada Pemerintah Pusat dan Daerah, Para Hakim dan Panitera di PP dan MA, serta bagi segenap para praktisi hukum (konsultan hukum bisnis dan advokat), khususnya bagi para Konsultan Pajak, Kuasa Hukum Pajak dan Bea Cukai, serta para Akuntan, meskipun mereka tidak berlatar belakang pendidikan tinggi ilmu hukum. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia



Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara


Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
DOWNLOAD
Author : Enrico Simanjuntak
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2021-04-29

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara written by Enrico Simanjuntak and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-29 with Law categories.


Hukum Acara Peratun mengalami pasang surut yang sangat dinamis dalam kurun waktu dasawarsa terakhir (2008-2018). Dinamika tersebut ditandai dengan adanya perluasan dan penegasan kompetensi absolut Peratun dengan disahkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) dan hadirnya berbagai undang-undang sektoral yang mempengaruhi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh Peratun. Berbagai undang-undang sektoral tersebut: (1) UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008); (2) UU Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009); (3) UU Pengelolaan & Perlindungan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009); (4) UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (UU No. 2 Tahun 2012); (5) UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017); (6) UU Konservasi Tanah & Air (UU No. 37 Tahun 2014); (7) UU Pilkada (UU No. 10 Tahun 2016). Derasnya arus perubahan dalam hukum administrasi tersebut, menuntut penelahaan dan pengkajian secara mendalam dan sistematis, untuk menyesuaikan, mengisi dan mengembangkan ruang-ruang kosong yang masih terhampar luas di antara hubungan norma-norma hukum baru dengan norma-norma hokum terdahulu. Buku ini secara konseptual-ideal berusaha menjawab kebutuhan tersebut dan secara teknis-praktikal dapat digunakan para mahasiswa fakultas hukum, praktisi hukum, akademisi, pemerhati peradilan dan siapa saja yang berminat dalam kajian bagaimana intensnya perkembangan hukum administrasi, khususnya dikaitkan dengan tugas dan fungsi Peratun, selama kurang lebih satu dasawarsa terakhir. Dalam beberapa hal buku ini dapat menjadi semacam panduan atau seperti yang penulis ungkapan dalam Blue Book 2016 EU-Indonesia Development Cooperation in 2015: “This kind of technical guidance is critical to equip us to meet the demands of our times. New laws and regulations require careful consideration of the prevailing realities, and this support provides important space that allows us to shape our interpretation.