Hukum Perbandingan Konstitusi
DOWNLOAD
Download Hukum Perbandingan Konstitusi PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Hukum Perbandingan Konstitusi book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Hukum Perbandingan Konstitusi
DOWNLOAD
Author : Lia Marlintan, Febri Rahmanto, Tika Amanda, Siti Zamala
language : id
Publisher: CV. Ruang Tentor
Release Date : 2023-07-01
Hukum Perbandingan Konstitusi written by Lia Marlintan, Febri Rahmanto, Tika Amanda, Siti Zamala and has been published by CV. Ruang Tentor this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-07-01 with Law categories.
Hukum Perbandingan Konstitusi ini merupakan salah satu buku referensi yang dapat digunakan dalam mata kuliah Konstitusi negara hukum. Buku ini membahas tentang pentingnya sebuah konstitusi di suatu negara. Konstitusi yang diperbandingkan dalam buku ini adalah konstitusi negara Indonesia, Konstitusi negara Swiss dan Konstitusi negara Amerika Serikat. Konstitusi Negara Indonesia, negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, sistem konstitusional, serta kekuasaan tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Konstitusi negara Amerika Serikat merupakan negara Presidensil, dan menggunakan beberapa prinsip pemerntahan oleh rakyat, sistem perwakilan, pemerintahan terbatas, dan pemisahan kekuasaan.
Hukum Perbandingan Konstitusi
DOWNLOAD
Author : Jazim Hamidi
language : id
Publisher:
Release Date : 2009
Hukum Perbandingan Konstitusi written by Jazim Hamidi and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009 with Comparative law categories.
Comparative study on history and development of constitutional law in Indonesia and other countries.
Hukum Perbandingan Konstitusi
DOWNLOAD
Author : Ellydar Chaidir
language : id
Publisher:
Release Date : 2010
Hukum Perbandingan Konstitusi written by Ellydar Chaidir and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010 with Constitutional amendments categories.
Perbandingan Hukum Tata Negara
DOWNLOAD
Author : Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2024-01-05
Perbandingan Hukum Tata Negara written by Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-01-05 with Law categories.
Perbandingan Hukum Tata Negara (Comparative Constitutional Law), merupakan pendekatan kajian hukum yang sangat penting bagi pemerhati dan calon Sarjana Hukum karena mampu mencandra aspek ius constituendum (hukum yang seharusnya) yang tentunya sangat berguna dalam ikhtiar reformasi hukum di Indonesia. Namun, sayangnya literatur hukum tata negara dalam bahasa Indonesia kurang mengelaborasi isu perbandingan hukum. Buku ini menjawab kekurangan referensi dalam ranah perbandingan hukum secara umum dan perbandingan hukum tata negara pada khususnya. Buku ini setidaknya memiliki 2 (dua) keistimewaan. Pertama, buku ini memberi perspektif filosofis yang sangat kuat karena sejatinya, salah satu ‘jalan metodologis’ filsafat hukum adalah lewat perbandingan hukum dan vice versa, sebagaimana telah dilakukan oleh filsuf Yunani Aristoteles, ahli hukum Prancis Baron Montesquieu, dan Alexis de Tocqueville. Kedua, buku ini berperspektif inter-disipliner atau socio-legal yang menginsyafi bahwa kajian-kajian teks hukum yang bersifat normatif-doktrinal juga memerlukan tambahan perspektif dari ilmu-ilmu di luar ilmu hukum, semisal politik ketatanegaraan yang kental dalam buku ini. Dengan kata lain, buku ini berargumen bahwa kajian hukum (legal research) dan kajian-kajian nonhukum dapat saling melengkapi (complementary).
Syarat Kepala Negara Dan Kepala Kepemerintahan
DOWNLOAD
Author : Susi Dwi Harijanti
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2024-01-09
Syarat Kepala Negara Dan Kepala Kepemerintahan written by Susi Dwi Harijanti and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-01-09 with Law categories.
Kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan suatu jabatan penting di setiap negara. Pengisian jabatan kenegaraan merupakan salah satu kajian penting dalam Hukum Tata Negara dengan pembahasan mengenai peng- angkatan melalui pemilihan (elected), pengangkatan (appointment), dan keturunan pada sistem monarki. Ulasan mengenai syarat untuk menduduki jabatan penting seperti kepala negara dan kepala pemerintahan sering kali terlewatkan. Buku Syarat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan: Perbandingan Konstitusi 195 Negara ini hadir untuk mengulas lebih rinci mengenai syarat menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan di setiap negara berdasarkan pada konsitusinya. Buku ini akan membahas mengenai peran penting kepala negara dan kepala pemerintahan, model yang memengaruhi syarat kepala negara dan kepala pemerintahan, serta syarat-syarat bagi kepala negara dan kepala pemerintahan di 195 negara, termasuk Indonesia.
General Theory Of Law And State
DOWNLOAD
Author : Hans Kelsen
language : en
Publisher: Routledge
Release Date : 2017-07-05
General Theory Of Law And State written by Hans Kelsen and has been published by Routledge this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-07-05 with Social Science categories.
Widely regarded as the most important legal theorist of the twentieth century, Hans Kelsen is best known for his formulation of the "pure theory of law", - within which the study of international law was his special field of work. The present volume, "General Theory of Law and State", first published in 1945, allowed Kelsen to adjust his pure theory of law to American circumstances after World War II. It also afforded him the opportunity to present to English-speaking readers his latest ideas on the supremacy of international law. The volume is divided into two parts: the first devoted to law, the second to the state. Together these topics constitute the most systematic and comprehensive exposition of Kelsen's jurisprudence. The volume is not only a compendium of Kelsen's lifework up to that time; it is also an extension of his theories, "to embrace the problems and institutions of English and American law as well as those of the Civil Law countries". Indeed, references to Continental European law are minimal compared with examples, scattered throughout the text, taken from the U.S. Constitution and several American court cases. This is more than a concession to American readers; it signifies that Kelsen's legal theory is truly general in that it accounts for the Common Law as well as the Civil Law. A systematic treatise on jurisprudence, "General Theory of Law and State" is a substantial reformulation of Kelsen's ideas articulated in several of his previous books, written in German. The juridical principles put forth by the most important legal theorist of the twentieth century remain of great value. This volume will be read by legal scholars, political scientists, and intellectual historians.
Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Tata Negara
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Abustan, S.H., M.H.
language : id
Publisher: EDU PUBLISHER
Release Date : 2023-03-09
Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Tata Negara written by Dr. H. Abustan, S.H., M.H. and has been published by EDU PUBLISHER this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-03-09 with Law categories.
Buku ajar ini saya susun sebagai bahan kajian bagi para mahasiswa dan pemula, pemerhati hukum, serta peminat pada umumnya yang tertarik untukmempelajari seluk-beluk mengenai perbandingan hukum tata negara sebagai ilmu pengetahuan hukum. Sebetulnya sudah banyak buku ajar bahkan buku yang sudah ditulis oleh para ahli mengenai hal ini sebelumnya. Akan tetapi, pada umumnya buku-buku ajar tersebut materi muatannya tidak menggambarkan perkembangan realitas atau kondisi kekinian (kontekstual) pada dinamika tahapan sejarah yang ada. ulasan pada tiap bab penulis menggunakan bahasa yang sederhana sehingga materi-materi yang disajikan kontennya (isinya) dengan mudah ditansfer kedalam pikiran mahasiswa
Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama
DOWNLOAD
Author : Adam Muhshi
language : id
Publisher: LKIS PELANGI AKSARA
Release Date : 2015
Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama written by Adam Muhshi and has been published by LKIS PELANGI AKSARA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015 with Law categories.
Teologi Konstitusi merupakan konsep baru yang penulis coba perkenalkan ke tengah-tengah belantara ilmu hukum, khususnya hukum tata negara. Ia berarti sebagai sebuah kesepakatan dan hukum tertinggi bangsa yang religius, bangsa Indonesia. Teologi Konstitusi yang dimaksud di sini adalah UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang telah dirumuskan dan dibentuk berdasarkan kesadaran kolektif bangsa Indonesia atas kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Buku ini tidak hanya membahas hak atas kebebasan beragama secara khusus, akan tetapi juga membahas hak asasi manusia secara umum, karena hak atas kebebasan beragama itu sendiri merupakan bagian atau salah satu jenis dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi pemenuhannya. Konsekuensinya, ketika membahas perlindungan hukum terhadap hak atas kebebasan beragama maka pembahasannya mesti dimulai dan berakar pada perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia secara umum. Untuk itulah, secara khusus buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi mata kuliah hukum hak asasi manusia pada fakultas hukum di Indonesia dan secara umum menjadi referensi bacaan bagi pejabat negara, akademisi, pemerhati, aktivis, serta mahasiswa dan masyarakat umum.
Iclssee 2022
DOWNLOAD
Author : Eko Eddya Supriyanto
language : en
Publisher: European Alliance for Innovation
Release Date : 2022-08-08
Iclssee 2022 written by Eko Eddya Supriyanto and has been published by European Alliance for Innovation this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-08-08 with Social Science categories.
This book contains the proceedings of the International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education (ICLSSEE 2022) on 16 April 2022 in Indonesia. This conference was held in collaboration between Nusantara Training and Research (NTR) with Borobudur University Jakarta, 17 Agustus 1945 University (UNTAG), and the Research and Development Agency of the Ministry of Home Affairs. The papers from the conference were collected in a proceedings book entitled: Proceedings of The International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education (ICLSSEE 2022). The presentation of such a conference covering multi-disciplines will contribute a lot of inspiring inputs and new knowledge on current trending in Law, Social Science, Economics, and Education. Thus, this will contribute to the next young generation's researchers to produce innovative research findings. Hopefully, the scientific attitude and skills through research will promote the development of knowledge generated through research from various scholars in various regions. Finally, we would like to express our greatest gratitude to all the steering committee colleagues for their cooperation in administering and arranging the conference. Hopefully, this seminar and conference will be continued in the coming years with many more insightful articles from inspiring research. We would also like to thank the invited speakers for their invaluable contribution and for sharing their vision in their talks. We hope to meet you again at the next conference of ICLSSEE.
Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik
DOWNLOAD
Author : Muhammad Akbal dan Abdul Rauf
language : id
Publisher: MEDIA SAHABAT CENDEKIA
Release Date : 2019-10-18
Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik written by Muhammad Akbal dan Abdul Rauf and has been published by MEDIA SAHABAT CENDEKIA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-10-18 with categories.
Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Hal ini dlakukan sebagai bentuk implementasi dari salah satu tuntutan Reformasi tahun 1998. Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Dalam melakukan perubahan tersebut, maka MPR menetapkan lima kesepakatan dasar, yaitu tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mempertegas sistem pemerintahan presidensial; Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh); dan melakukan perubahan dengan cara addendum. Salah satu konsekuensi dari perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah dibentuknya lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Ide untuk pembentukan Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Berdirinya Lembaga Mahkamah Konstitusi berawal dari diadopsinya ide Constitutional Court dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001. Gagasan tentang Constitutional Court tersebut kemudian dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada tanggal 9 Nopember 2001. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, ditetapkan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD Negara RI tahun 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR untuk sementara ini menetapkan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 hasil Perubahan Keempat. Pada tahap selanjutnya, DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, DPR dan Pemerintah kemudian menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu, yang selanjutnya dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden menetapkan hakim konstitusi untuk pertama kalinya, yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Tahapan perjalanan Mahkamah Konstitusi ini selanjutnya merupakan pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD Negara RI 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya menurut UUD NRI Tahun 1945, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) macam kewenangan dan juga 1 (satu) kewajiban. Pembahasan tentang Mahkamah Konstitusi dalam buku ini akan diurai dalam bab-bab tersendiri, yang fokusnya pada kewenangan mahkamah konstitusi dalam pembubaran partai politik. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang berguna untuk memahami berbagai hal terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi tergolong masih baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, oleh karena itu penerbitan buku-buku seperti ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pembaca atau siapa saja yang telah bermaksud menambah pengetahuan dan wawasan tentang Mahkamah Konstitusi beserta segala kewenangannya, termasuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Lembaga tersebut.