[PDF] Hukum Sebagai Panglima Dan Politik Sebagai Raja - eBooks Review

Hukum Sebagai Panglima Dan Politik Sebagai Raja


Hukum Sebagai Panglima Dan Politik Sebagai Raja
DOWNLOAD

Download Hukum Sebagai Panglima Dan Politik Sebagai Raja PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Hukum Sebagai Panglima Dan Politik Sebagai Raja book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page





Hukum Sebagai Panglima Dan Politik Sebagai Raja


Hukum Sebagai Panglima Dan Politik Sebagai Raja
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 2023

Hukum Sebagai Panglima Dan Politik Sebagai Raja written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023 with categories.




Hukum Sebagai Panglima Dan Politik Sebagai Raja


Hukum Sebagai Panglima Dan Politik Sebagai Raja
DOWNLOAD
Author : Dr. (c) Aturkian Laia, S.H., M.H., Abigail A J. Junginger, S.H., Ari Amalina, S.H., Aziz Prasetio, S.H., Zul Firman, S.H.
language : id
Publisher: CV Jejak (Jejak Publisher)
Release Date : 2023-12-29

Hukum Sebagai Panglima Dan Politik Sebagai Raja written by Dr. (c) Aturkian Laia, S.H., M.H., Abigail A J. Junginger, S.H., Ari Amalina, S.H., Aziz Prasetio, S.H., Zul Firman, S.H. and has been published by CV Jejak (Jejak Publisher) this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-12-29 with Antiques & Collectibles categories.


Hukum sebagai panglima itulah yang kita harapkan semuanya namun pada kenyataan yang terjadi hukum hanya tumpul keatas dan tajam kebawah, hukum sebagai panglima hanya indah untuk didengar, menakutkan pada pelaksanaanya. Politik sebagai raja jelas terjadi karena hukum dibawah kekuasaan para penguasa dapat menjadikan hukum sebagai panglima untuk mewujudkan keinginan-keinginan para penguasa maka dalam realitas jelas bahwasanya politik sebagai raja dan hukum sebagai panglima tidak berdaya dibawah kepemimpinan para penguasa.



Proceedings Of The International Conference On Changing Of Law Business Law Local Wisdom And Tourism Industry Icclb 2023


Proceedings Of The International Conference On Changing Of Law Business Law Local Wisdom And Tourism Industry Icclb 2023
DOWNLOAD
Author : Mirsa Umiyati
language : en
Publisher: Springer Nature
Release Date : 2023-12-30

Proceedings Of The International Conference On Changing Of Law Business Law Local Wisdom And Tourism Industry Icclb 2023 written by Mirsa Umiyati and has been published by Springer Nature this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-12-30 with Law categories.


This is an open access book.Changes in law either from the meaning of normative substance, institutional, and legal culture are inevitably in line with the dynamics within various sectors of life society. Therefore, it is necessary to thoroughly discuss and analyze which sectors may have a significant impact on the business world and society today. By discussing comprehensively, comparatively and collaboratively, it is hoped that legal issues can be seen from various perspectives in the legal and social fields by finding fundamental problems in depth related to several topics of discussion, including in the telematics legal sector, natural resource management law, business legal culture, as well as the tourism sector. For this reason, APPTHI held a series of conferences in 3 cities to discuss and make it a meeting place for world law experts with law lecturers throughout Indonesia and invited lecturers from various countries, such as South Korea, India, Malaysia and Europe to take a part in this conference. The 1st APPTHI International Conference on Changing of Law (the series) is the first international conference series held in Indonesia by the Association of Indonesian Law College Leaders (APPTHI), inviting several legal experts from countries such as the USA, the Netherlands, Korea, Malaysia, India, as well as South Korea. This activity has 3 major themes each held in several cities, namely: in Jakarta which will be held at Trisakti University on 22 July 2023 with the theme Changing of Law in the digital era, while in Makassar it will take place at the Indonesian Muslim University/UMI) on July 24 2023 with the theme Changing of Law in the Energy sector and Natural Resources Management, as well as the last series of conferences in Bali on July 26 2023 at Warmadewa University, becoming a series of academic activities that have a broad spectrum and dimension of legal knowledge with various legal perspectives such as business law, corporate law, civil law, criminal law, intellectual property law, telematics law, agrarian law, environmental law, HTN/HAN etc. This event was carried out within the framework of the first round of the APPTHI international program which will continue to be held regularly every year. This program is also a form of implementation of various forms of international cooperation in several countries such as New York University, Utrecht University, National University of Malaysia, Hankuk University, and Jawaharlal Nehru University. In this event APPTHI collaborated with the international program organizer, PASQAPRO. For the activities of The First APPTHI International Conference on Changing Law, The Series, involving campuses as co-hosts in Jakarta (hosted by Trisakti University), including: Jakarta Islamic University, Universitas Suryakancana, cianjur, Lampung Mitra University, Palembang Law School STIHPADA, Islamic University Jakarta, Muhamadiyah University Jakarta, YARSI University, National University, Borobudur University, while co-hosted in Makassar (Host Indonesian Muslim University): Panca Bakti University, West Kalimantan, Sawerigading University, Christian University of Paulus, Makasar, Universitas Juanda, Bogor and Seventeen August University (UNTAG) Semarang, for Bali with the host university Warmadewa, assisted by co-hosts including: Caritas College of Law, Papua. Hopefully this conference will not only be a scientific forum for APPTHI members and various foreign partner universities by providing outputs in the form of indexed proceedings and journals, but also an event that will contribute thoughts in the field of law for the Indonesian government in conducting studies on legal changes positively as well as being a think tank for the formation of state laws and policies.



Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan Pada Penegakan Hukum Di Indonesia


Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan Pada Penegakan Hukum Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : DR. (C) Fetrus, S.H., M.H., Aturkian Laia, S.H., M.H., CFHA., CHA., CEFT.
language : id
Publisher: CV Jejak (Jejak Publisher)
Release Date : 2023-12-29

Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan Pada Penegakan Hukum Di Indonesia written by DR. (C) Fetrus, S.H., M.H., Aturkian Laia, S.H., M.H., CFHA., CHA., CEFT. and has been published by CV Jejak (Jejak Publisher) this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-12-29 with Antiques & Collectibles categories.


Melihat penegakan hukum di negara Indonesia sangat memprihatikan, di mana masih jauh dari yang diharapkan. Banyaknya para pejuang keadilan yang merasa begitu sulit untuk mendapatkan keadilan di negara Indonesia. Dalam buku ini membahas tentang kepastian, kemanfaatan keadilan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum di negara Indonesia. Meskipun menggugah selera untuk menikmati isi daripada buku ini namun mengajak kita semua untuk tidak pesimis dalam memperjuangkan yang menjadi hak kita, karena negara kita adalah negara hukum. Dan buku ini sangat pantas untuk dijadikan acuan tidak hanya bagi akademisi tetapi bisa juga menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum karena bahasa yang ada didalamnya tidaklah begitu rumit, karena disajikan dengan gaya yang sederhana dan bisa dikuasai oleh masyarakat awam.



Hukum Pidana Mengarahkan Behavior Menuju Humanisme


Hukum Pidana Mengarahkan Behavior Menuju Humanisme
DOWNLOAD
Author : Hadiman, S.H., M.H., Aturkian Laia, S.H., M.H., CFHA., CHA., CEFT.
language : id
Publisher: CV Jejak (Jejak Publisher)
Release Date : 2023-10-18

Hukum Pidana Mengarahkan Behavior Menuju Humanisme written by Hadiman, S.H., M.H., Aturkian Laia, S.H., M.H., CFHA., CHA., CEFT. and has been published by CV Jejak (Jejak Publisher) this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-10-18 with Antiques & Collectibles categories.


Hukum pidana merupakan hukum yang tidak mengenal sedikit salah dan sedikit benar, namun hukum pidana mengenal salah dan benar. Dalam hukum pidana memiliki beberapa hukuman yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana merupakan hukum yang banyak ditakuti oleh para penjahat karena akibat dari perbuatan mereka yang merugikan orang lain, akan diberikan hukuman pidana. Hukum pidana merupakan hukum yang kejam tapi hukum pidana sangat efektif untuk mengatasi manusia untuk tidak berbuat jahat dan sekaligus hukum pidana merupakan tameng dan senjata terhadap penegak hukum untuk menentukan hukuman kepada yang berperkara di Pengadilan. Secara tidak langsung hukum pidana berperan sebagai alat kontrol perilaku manusia yang di dalam diri manusia memiliki jiwa homo homini lupus. Tidak hanya itu saja peran dari pada hukum pidana, dengan adanya hukum pidana dapat membawa keamanan dan ketertiban di masyarakat karena orang takut untuk melakukan kejahatan Bagi Anda yang sedang belajar di Fakultas Hukum atau sebagai praktisi maka buku ini merupakan pendukung yang penting dalam menambah pengetahuan tentang hukum pidana.



Kesengsaraan Menanti Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Pidana Mati


Kesengsaraan Menanti Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Pidana Mati
DOWNLOAD
Author : Aturkian Laia, S.H., M.H, CFHA, CHA, CEFT Purwanto, S.H., M.H
language : id
Publisher: CV Jejak (Jejak Publisher)
Release Date : 2023-03-01

Kesengsaraan Menanti Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Pidana Mati written by Aturkian Laia, S.H., M.H, CFHA, CHA, CEFT Purwanto, S.H., M.H and has been published by CV Jejak (Jejak Publisher) this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-03-01 with Antiques & Collectibles categories.


Hukuman pidana mati yang ada pada peraturan perundang-undangan menjadikan pembahasan yang tidak ada hentinya antara yang pro dan kontra. Terlepas dari perdebatan dengan adanya pidana mati dari berbagai kalangan mengkritisi tentang tidak adanya aturan yang mengatur tentang lamanya masa eksekusi pidana mati. Ketidakpastian hukum yang mengatur tentang masa eksekusi pidana mati maka menghasilkan ketidakadilan terhadap terpidana mati. Terpidana yang akan berada di dalam Lapas menjadi gelisah dan depresi dikarenakan dipisahkan dengan tahanan yang lain dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan di dalam Lapas. Terpidana mati merasakan dua kali pemberian hukuman dari Negara yang mana terpidana menjalani hukuman badan di penjara dan eksekusi pidana mati, betapa kejamnya Negara terhadap terpidana mati. Buku ini membantu mengetahui kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum yang berlaku kepada terpidana mati.



Eguality Before The Law Dalam Penyelesaian Kejahatan Narkotika Di Masyarakat


Eguality Before The Law Dalam Penyelesaian Kejahatan Narkotika Di Masyarakat
DOWNLOAD
Author : DR. (C) Fetrus, S.H., M.H., Aturkian Laia, S.H., M.H., CFHA., CHA., CEFT.
language : id
Publisher: CV Jejak (Jejak Publisher)
Release Date : 2023-12-29

Eguality Before The Law Dalam Penyelesaian Kejahatan Narkotika Di Masyarakat written by DR. (C) Fetrus, S.H., M.H., Aturkian Laia, S.H., M.H., CFHA., CHA., CEFT. and has been published by CV Jejak (Jejak Publisher) this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-12-29 with Antiques & Collectibles categories.


Kasus narkotika di Indonesia semakin lama semakin bertambah baik itu pengguna dan pengedar dan hingga sampai sekarang begitu sulit untuk pemberantasan narkotika sampai ke akar-akarnya. Karena itu buku ini bukan saja bacaan wajib para mahasiswa hukum, teoritis dan praktisi hukum, tetapi juga penting untuk diketahui masyarakat umum yang cinta akan keadilan dan kebenaran.



Karya Agung Dan Politik Kenegaraan Melayu Penerbit Usm


Karya Agung Dan Politik Kenegaraan Melayu Penerbit Usm
DOWNLOAD
Author : Jelani Harun
language : en
Publisher: Penerbit USM
Release Date :

Karya Agung Dan Politik Kenegaraan Melayu Penerbit Usm written by Jelani Harun and has been published by Penerbit USM this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with categories.


Politik kenegaraan Melayu memerikan kepandaian ilmu pentadbiran negara yang asli lahir dalam sejarah institusi kesultanan Melayu, suatu bentuk ilmu pengetahuan tentang cara mentadbir dan melaksanakan pemerintahan negara yang berpaksikan prinsip kedaulatan dan ketuanan Melayu. Dalam sistem tradisi ini, raja selaku ketua negara, agama dan adat istiadat menjadi pusat kekuasaan dengan dibantu oleh sekumpulan pembesar yang menjalankan pelbagai tugas pentadbiran kerajaan yang berhubungan terus dengan rakyat jelata. Teras kepada politik kenegaraan Melayu ialah raja yang bertakhta dan memiliki kuasa melaksanakan pemerintahan negara. Takhta dan kuasa menjadi inti pati atau nukleus kepada politik kenegaraan Melayu dan mengisi sebahagian besar ruang persuratan istana Melayu. Pewarisan takhta berasal usul daripada wa’ad raja dengan rakyat seperti yang tersurat dalam Sulalatus Salatin yang membentuk arketaip politik kenegaraan Melayu sehingga ke hari ini. Sementara kuasa dan kekuasaan pula amat berhubungan dengan kelahiran undang-undang dan amalan adat istiadat yang mengukuhkan atau mengawal keutuhan takhta. Sejarah penulisan buku yang khusus tentang panduan politik kenegaraan Melayu boleh disusuri semula melalui karya ketatanegaraan yang lahir di istana Aceh Darussalam pada abad ke-17, seperti Nasihat al-Muluk, Taj al-Salatin dan Bustan al-Salatin. Karya yang menerima pengaruh daripada tradisi politik kenegaraan Islam tersebut mengandungi pelbagai panduan bertulis tentang pembentukan keperibadian raja dan pembesar dan berperanan sebagai cermin adab kepimpinan mapan kepada mereka dalam melaksanakan pemerintahan negara. Hakikatnya hampir semua karya yang memerikan sejarah politik kesultanan Melayu lahir pada zaman penjajahan Barat di Alam Melayu dan hal ini menimbulkan persoalan tentang tujuan tersurat dan tersirat penulisan karya-karya tersebut sebagai benteng ketahanan politik kenegaraan Melayu. Karya-karya besar yang terhasil pada satu-satu zaman mengandungi kepelbagaian maklumat tentang konsep negara, tokoh pemimpin, suara rakyat dan pengajaran moral yang berhubungan dengan politik yang berlaku pada masa lalu. Karya-karya ini sewajarnya terus menjadi sumber rujukan sehingga ke hari ini, sama ada daripada sudut pendekatan sejarah persuratan yang diakronik atau sinkronik. Gagasan ini memerlukan penelitian filologi yang berterusan terhadap karya Melayu yang masih wujud dalam bentuk manuskrip Jawi yang berada di dalam dan di luar negara. Kini, semua hasil persuratan yang lahir pada abad ke-15 sehingga awal abad ke-20 yang memperlihatkan kekuatan isi dan kehalusan seni kepengarangan Melayu telah disanjung oleh masyarakat sebagai Karya Agung Melayu, sekali gus meninggikan teras politik kenegaraan Melayu dalam menghadapi cabaran kehidupan pada abad ke-21 ini.



Mb Ng Kolom Analisis Harian Aceh


Mb Ng Kolom Analisis Harian Aceh
DOWNLOAD
Author : Sulaiman Tripa
language : id
Publisher: Bandar Publishing
Release Date : 2019-07-01

Mb Ng Kolom Analisis Harian Aceh written by Sulaiman Tripa and has been published by Bandar Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-07-01 with Social Science categories.


Buku ini merupakan kumpulan kolom analisis yang diisi oleh Sulaiman Tripa secara rutin di Harian Aceh. Tulisan tersebut, bisa jadi sebagian sudah agak kehilangan konteks. Namun tetap bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Judul buku ini sendiri berasal dari tulisan kolom cang panah tersebut. Sedari awal, tulisan Mbong agak terkesan kurang serius, mengirimkan untuk kolom analisis, namun redaksi mungkin merasa ia cocok di kolom lainnya. Begitulah, tentu masing-masing ada pertimbangannya. Harapannya, kepingan dalam tulisan ini, walau bukan sesuatu yang sempurna, akan bermanfaat bagi kita semua. Ia lahir dari proses pertarungan kehidupan tiada henti. Dengan demikian, butuh masukan dan nasihat lebih banyak.



Hukum Dalam Pusaran Politik


Hukum Dalam Pusaran Politik
DOWNLOAD
Author : Saifuddin Al Mughniy, H. Sulthani
language : id
Publisher: Orbit Indonesia
Release Date : 2024-06-12

Hukum Dalam Pusaran Politik written by Saifuddin Al Mughniy, H. Sulthani and has been published by Orbit Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-06-12 with Juvenile Nonfiction categories.


Dalam kerangka ilmu pengetahuan beberpa disiplin ilmu memang terpisah secara leksikal, tetapi sesungguhnya secara transendental ia tidak terpisah secara utuh. Disiplin ilmu itu memiliki keterkaitan satu sama lain, seperti ekonomi politik dan politik ekonomi, politik hukum dengan hukum politik begitu seterusnya dengan disiplin ilmu dengan yang lainnya. Dan pada perspketif ini apakah politik yang mempengaruhi hukum, atau hukum yang mempengaruhi politik sebagai dasar meletakkan sains sebagai dimensi terkuat pada basis untuk emahami sesuatu, termasuk untuk memahami dimensi politik hukum atau hukum politik. Persoalan hubungan antara hukum dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menarik untuk diperbincangkan karena kedua hal tersebut merupakan dua variabel yang selalu mempengaruhi. Seperti dikatakan Moh. Mahfud MD bahwa jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik atau pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum, maka paling tidak ada tiga macam jawaban dapat menjelaskannya. Pertama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaingan. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Adanya perbedaan jawaban dari apa yang diutarakan oleh Moh. Mahfud MD tentang mana yang lebih determinan diantara politik atau hukum, terutama perbedaan jawaban antara yang pertama dan kedua, disebabkan oleh cara pandang ahli dalam memandang sub system kemasyarakatan tersebut. Para ahli hukum idealis yang hanya memandang hukum dari sudut das sollen (keharusan), mengatakan bahwa hukum harus menjadi pedoman dan penentu arah dalam segala kegiatan politik. Hukum harus dapat merekayasa perkembangan politik yang hidup dalam masyarakat dan negara. Sedangkan mereka ahli hukum yang memandang hukum dari sudut das sein (pendekatan empirik/kenyataan), maka produk hukum selalu dipengaruhi oleh politik mulai dari pembuatannya sampai pada tataran pelaksanaannya dilapangan. Jika kita bicara kedua subsistem diatas yaitu politik dan hukum dalam konteks dewasa ini maka selalu kita menemukan bahwasanya politik itu selalu determinan dibandingkan hukum. Politik selalu memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan hukum itu sendiri. Bahkan jika kita mengingat kembali perkataan Moh. Mahfud MD bahwa hukum adalah produk politik. Artinya bahwa produk hukum yang dibentuk oleh legislator tak steril dari kepentingan politik para pembuatnya. Hukum yang dibentuk oleh suatu negara melalui proses legislasi yang dibuat oleh legislator (DPR) tak lepas dari kepentingan atau politik. Mungkin inilah adalah jawaban terhadap pernyataan sebagian kita bahwa demokrasi itu mahal. Kenapa ? sebab dalam setiap event politik baik dilevel lokal maupun nasional gejala perusakan demokrasi kian massif dan nampak. Korupsi, proses penjaringan dalam kontekstasi politik cendrung diwarnai tawar-menawar politik yang berujung pada “mahar politik” yang demikian besar. Tak mengherankan kalau kemudian sebagian partai politik tak lagi mampu menjaga etika dalam mengemban amanah kepartaian. Pragmatisme kian muncul diera demokrasi yang serba terbuka ini, apakah ini kemudian menjadi asumsi bahwa tidak ada makan siang yang gratis? Fenomena mahar politik misalnya ataupun sejenisnya seperti money politic bukan hal baru dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap kandidat atau calon kepala daerah baik kader internal parpol maupun non kader yang potensial harus membayar sejumlah uang atau mahar untuk mendapatkan tumpangan "kendaraan" dalam tahapan pemilu. Sehingga tidak heran kalau kemudian, tidak sedikit kader partai terpental jauh karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli partai politik. Dan disatu sisi partai politik pun kian tak percaya diri sehingga dengan alasan demokrasi dan elektabilitas, maka sebagian partai politik terjebak pada “pelacuran” dengan melamar non kader dengan mahar yang cukup besar. Realitas ini bukan saja dalam hal pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, pada pemilihan legislatif pun hal serupa sering terjadi. Tak sedikit calon legislatif kita harus menjual harta benda dan merogoh kocek demi nomor urut teratas. Yah inilah wajah politik kita. Politik busuk. Politik yang diwarnai dengan uang. Budaya politik transaksional telah merobek demokrasi baik itu secara struktural maupun kultural. Sebab masyarakat pemilih pun di giring kearah untuk merusak tatanan demokrasi. Undang-Undang Parpol yang memberikan kewenangan kepada parpol untuk merekrut calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta calon anggota legislatif seakan melegitimasi "politik uang" atau "mahar politik" itu. Kalimat merekrut bukan berarti bahwa partai ; politik melegalkan praktek “mahar politik”, tetapi dengan mekanisme partai yang ada tentu perkara merekrut harus disesuaikan dengan etika dan undang-undang yang ada. Etika politik, tentu bicara soal wajar atau tidak wajarnya seseorang kandidat kepala daerah untuk di promosikan sebagai calon kepala daerah atau tidak, jangan karena lantaran banyak uang lalu partai politik “tergiur” untuk melamarnya dengan alasan mumpung punya duit banyak. Pragmatisme sulit terhindarkan kalau kondisi parpol masih terjebak pada budaya politik transakisonal. Karena itu kualitas calon pemimpin kita pun hanya bisa ditakar secara materi. Karena itu "mahar politik" ini telah menjadi penyakit akut yang merusak marwah dan perjalanan tatanan demokrasi bangsa. Artinya bahwa hanya orang berduit yang memiliki peluang dalam memimpin negeri ini. Kendatipun ada peluang pencalonan non partai tetapi persyarakatan tak sedikit. Akhirnya kita abaikan aspek-aspek keutamaan yang harus dimiliki seorang pemimpin atau pun calon pemimpin dalam bursa pencalonan. Demokrasi dalam sejarahnya tak pernah dibangun dari “materi” seperti “uang” dalam politik demokrasi liberal sekarang ini. Ketidak-percayaan partai politik yang punya tradisi mengicar pengusaha atau pemilik modal untuk menjadi caleg, justru menciptakan keretakan di internal partai politik. Dalam artian kader partai yang sudah berproses panjang harus menrima kenyataan pahit harus mangkir di nomor urut buncit, karena terjadi transaksi jual beli nomor urut di partai. Efek ini kemudian menciptakan sentimen di internal partai politik. Sebab, filosofi yang dibangun adalah yang penting menang. Tetapi mengabaikan aspek-aspek keutamaan dalam berpolitik seperti trust, emapaty, kecerdasan serta modal sosial lainnya. Dalam tradisi Yunani kuno menyebut keutamaan sebagai arete. Artinya kualitas kecenderungan positif di dalam diri seseorang untuk berkehendak dan berbuat baik sesuai dengan keutamaan itu. Dalam tradisi Barat selanjutnya membedakan empat keutamaan pokok, yakni kearifan, pengendalian diri, keadilan, dan keberanian. Keutamaan-keutamaan inilah yang memampukan seseorang melaksanakan tugasnya dengan baik atau berkompetensi maupun beramanah atau berintegritas. Kompetensi tanpa integritas itu berujung korupsi. Integritas tanpa kompetensi membuat pemimpin mudah diakali bawahan. Kekuasaan diembannya sebagai jalan melipat-gandakan kebajikan publik. Tadisi Yunani cendrung terkesampingkan sebab kita hanya melihat politik dan demokrasi sebagai “materi” bukan yang bersifat transendental dan substantive. Oleh sebab, situasi ini kemudian menjadi ancaman bagi tatanan demokrasi di bangsa ini. Politik saling menyandera dengan cara “mahar politik” adalah jelas mengindikasikan bagaimana perjalanan demokrasi ini bisa menemui substansinya, sementara partai politik sebagai “agency” kekuasaan justru masuk dalam lingkaran setan. Tentunya, proses politik haruslah melahirkan situasi demokrasi yang baik, bukan lalu menciptakan “politik brutal” yang menggerus esensi demokrasi dengan melegitimasi mahar dalam praktek politik dengan berbagai pelanggaran etik dan moral. 2024 mungkinkah masih kuat pengaruh mahar politik, tentu ini akan menjadi ancaman yang berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Dan pargmatisme dari si pemberi (politisi) dan penerima (rakyat) akan menjerumuskan demokrasi di lembah kehinaan dan pada akhirnya kehilangan kewibawaan. Sehingga sangat mungkin menyelamatkan demokrasi dengan cara melakukan edukasi politik ke rakyat, dan membiarkan para aktor politik bertarung dengan tiga unsur yakni (1) ide dan gagasan, (2) program, dan (3) pencitraan elektoral di berbagai sektor termasuk di medsos. Ini sangat penting dilakukan untuk disaat demokrasi dikepung oleh kepentingan oligharkis. Diferensiasi demokrasi dengan kekuatan partai politik sebagai instrumen—seakan menemui titik kulminasinya, disaat etiak dan moral di berangus dengan cara melanggar tata nilai dan hukum sebagai patron dalam bernegara. Kenapa demokrasi begitu mahal? sebab untuk kalah pun harus mengeluarkan biaya yang besar. Obligator vote sulit di hindari dari sebuah praktek politik uang. Dan mungkin ini jalan (kita) membunuh demokrasi. Pemilu adalah bagian dari sebuah proses politik untuk memilih pemimpin. Menjadi bangsa yang demokratis tentu tidak mudah, sebab Amerika Serikat baru mulai membangun demokrasinya setelah memasuki 100 tahun kemerdekaannya. Tetapi itu sejarah Amerika, sementara dunia ketiga termasuk Indonesia lebih dari 76 tahun setelah merdeka bukan tidak mungkin akan melahirkan kesadaran kolektivitas untuk menemukan jalan demokrasi. Kesadaran kolektivitas bukan hanya menjadi tugas para akademisi, LSM /NGO termasuk partai politik—tetapi ini akan menjadi tugas semesta, bahwa demokrasi itu adalah humanistik dan rasa keadilan bagi semua. Sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam sistem demokrasi. Dan setiap kontekstasi pasti ada serpihan dan “luka-luka” dalam politik, tetapi menganyam kembali adalah cara terbaik untuk sembuh—lalu tetap menjadi Indonesia. Bahwa hukum dengan berbagai macam dialektikanya telah dirusak oleh kepentingan politik, semua atas nama demokrasi sekalipun itu adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Dalam istilah hukum kita kenal kalimat “Dormiunt aliquando leges, nunquan moriuntur “hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati. “Beranilah benar sekalipun sendiri”--Baharuddin Lopa