Ketentuan Pidana Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

DOWNLOAD

Download Ketentuan Pidana Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Ketentuan Pidana Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page

Ketentuan Pidana Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

DOWNLOAD

Author : M. Irsan Arief
language : id
Publisher: MCL Publisher
Release Date : 2021-12-14

Ketentuan Pidana Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja written by M. Irsan Arief and has been published by MCL Publisher this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-12-14 with Law categories.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) disusun menggunakan konsep Omnibus Law yang baru pertama kali digunakan dalam regulasi yang berlaku di Indonesia.Substansinya mengatur beberapa tema besar, bersifat lintas sektoral, dan berfubgsi sebagai payung hukum (umbrella act). Penulis mengidentifikasi dalam UU Cipta Kerja memuat perubahan sebanyak 80 (delapan puluh) Undang-undang Organik/Sektor. Di antara 80 UU tersebut, terdapat sebanyak 40 (empat puluh) Undang-undang Organik/Sektor yang memiliki pengaturan ketentuan pidana dengan jumlah sekitar 286 (dua ratus delapan puluh enam) pasal perbuatan pidana. Buku ini berisikan dan bertujuan: - Memudahkan pembacaan ketentuan pidana dalam UU Cipta Kerja mengingat banyaknya ketentuan dalam UU Cipta Kerja. - Penyusunan 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) pasal perbuatan pidana dalam UU Cipta Kerja ini dilengkapi rumusan Pasal Undang-undang organik/sektor yang terkait sehingga lebih praktis dalam mempelajari dan menerapkan ketentuan pidananya. -Sistematika dalam UU Cipta Kerja berbeda dengan sistematika Undang-undang pada umumnya , sehingga dalam hal pencantuman/penyebutan kententuan pidana terkait penanganan perkara perlu dilakukan penyesuian agar diterapkan secara benar dan tepat. - Menjelaskan secara singkat prinsip-prinsip penanganan perkara, baik menurut hukum pidana formal maupun hukum pidana material dan memaparkan perkara pidana dalam UU Cipta Kerja yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diberikan tanggapan dan analisis sebagai studi kasus. Semoga buku ini bermanfaat bagi penulis, praktisi hukum (penyidik POLRI/PPNS, jaksa, advokat, dan hakim), kalangan akademisi (dosen dan mahasiswa) serta pemerhati bidang hukum.

Tindak Pidana Di Bidang Cipta Kerja Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023

DOWNLOAD

Author : M. Irsan Arief, S.H., M.H
language : id
Publisher: MCL Publisher
Release Date : 2023-12-15

Tindak Pidana Di Bidang Cipta Kerja Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 written by M. Irsan Arief, S.H., M.H and has been published by MCL Publisher this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-12-15 with Law categories.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (PERPU Cipta Kerja) telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan berlaku efektif sebagai norma hukum positif pada saat diundangkan yakni pada tanggal 31 Maret 2023. PERPU Cipta Kerja disusun dengan menggunakan konsep Omnibus Law yang memuat perubahan sebanyak 80 (delapan puluh) Undang-Undang organik/sektor terkait. Di antara 80 UU tersebut, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) UU organik/sektor yang mengalami perubahan ketentuan pidana dengan jumlah sebanyak 301 (tiga ratus satu) Pasal tindak pidana. Penulis menyusun buku ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yakni: Penerapan tindak pidana di bidang Cipta Kerja dalam penanganan perkara merujuk pada ketentuan pidana yang terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Cipta Kerja Menjadi UU. Untuk memudahkan pembacaan ketentuan pidana di bidang Cipta Kerja, mengingat banyaknya ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 sehingga perlu menyusun buku yang khusus memuat ketentuan pidana di bidang Cipta Kerja. Penyusunan ketentuan pidana di bidang Cipta Kerja ini dilengkapi dengan Pasal-Pasal dari UU organik/sektor yang terkait sehingga memudahkan dalam mempelajari ketentuan pidana tersebut (lebih praktis). Sistematika UU Nomor 6 Tahun 2023 berbeda dengan sistematika UU pada umumnya, oleh karena itu penerapan terkait pencantuman/penyebutan Pasal tindak pidana perlu dilakukan penyesuaian agar dapat diterapkan secara tepat dalam penanganan perkara pidana. Semoga buku ini bermanfaat bagi Penulis, praktisi hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa, Advokat/Penasihat Hukum dan Hakim), kalangan akademisi (Dosen dan Mahasiswa) serta pemerhati di bidang hukum.

Kualifikasi Dan Unsur Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam Kuhp Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dilengkapi Penjelasan

DOWNLOAD

Author : M. Irsan Arief, S.H., M.H
language : id
Publisher: MCL Publisher
Release Date : 2023-07-07

Kualifikasi Dan Unsur Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam Kuhp Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dilengkapi Penjelasan written by M. Irsan Arief, S.H., M.H and has been published by MCL Publisher this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-07-07 with Law categories.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan perwujudan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 sebagai pengganti Wetboek van Strafrecht warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda (ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali mengalami perubahan). Pembaruan hukum pidana materiel dalam KUHP tidak lagi membedakan antara Tindak Pidana berupa kejahatan dan pelanggaran. Untuk keduanya digunakan istilah Tindak Pidana. Undang-Undang ini hanya terdiri atas 2 (dua) Buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Adapun Buku Ketiga tentang Pelanggaran dalam Wetboek van Strafrecht ditiadakan, tetapi substansinya secara selektif telah ditampung di dalam Buku Kedua. Uraian Buku ini fokus mengenai Buku Kedua tentang Tindak Pidana, pada pokoknya berisikan sebagai berikut: Kualifikasi Tindak Pidana, merujuk pada pengelompokan atau pembagian tindak pidana dalam setiap BAB. Unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusan delik sebagaimana bunyi Pasal-Pasal KUHP; Penjelasan setiap Pasal Tindak Pidana; Inti delik (bestanddelen) yang terdapat pada Unsur-Unsur Pasal Tindak Pidana; Penerapan atau penulisan Pasal Tindak Pidana. Dalam unsur-unsur Pasal Tindak Pidana terdapat inti delik, yakni unsur essensial yang bersifat melawan hukum (wederrechtelijk) sebagai penentu kesalahan yang mengarah pada pertanggungjawaban pidana. Setiap rumusan Pasal Tindak Pidana terdapat 1 (satu) atau lebih bestanddelen / tidak semua unsur-unsur Pasal Tindak Pidana merupakan bagian inti delik. Manfaat memahami inti delik, antara lain sebagai penentu waktu dan tempat terjadinya tindak pidana dan untuk “mengantisipasi” agar perkara tidak diputus lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging). Teknik penerapan atau penulisan Pasal Tindak Pidana, khususnya bilamana rumusan deliknya memuat lagi Pasal atau beberapa Pasal di dalamnya, maka digunakan “juncto” atau “junctis” untuk memastikan dan memperjelas keterkaitan atau pertalian Pasal yang dituju terhadap Tindak Pidana tersebut.

Unsur Unsur Tindak Pidana Dan Teknik Penerapan Pasal Kuhp Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023

DOWNLOAD

Author : M. Irsan Arief, S.H., M.H.
language : id
Publisher: MCL Publisher
Release Date : 2024-01-01

Unsur Unsur Tindak Pidana Dan Teknik Penerapan Pasal Kuhp Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 written by M. Irsan Arief, S.H., M.H. and has been published by MCL Publisher this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-01-01 with Law categories.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan perwujudan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 sebagai pengganti Wetboek van Strafrecht warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda (ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali mengalami perubahan). Pembaruan hukum pidana materiel dalam KUHP tidak lagi membedakan antara Tindak Pidana berupa kejahatan dan pelanggaran. Untuk keduanya digunakan istilah Tindak Pidana. Undang-Undang ini hanya terdiri atas 2 (dua) Buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Adapun Buku Ketiga tentang Pelanggaran dalam Wetboek van Strafrecht ditiadakan, tetapi substansinya secara selektif telah ditampung di dalam Buku Kedua. Buku ini pada pokoknya berisikan sebagai berikut: Aturan Umum (waktu dan tempat tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana); Kualifikasi Tindak Pidana, merujuk pada pengelompokan atau pembagian tindak pidana dalam setiap BAB. Unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusan delik dalam Pasal-Pasal KUHP; Penjelasan Pasal-Pasal Tindak Pidana; Inti delik (bestanddelen) yang terdapat pada Unsur-Unsur Pasal Tindak Pidana; Penerapan atau penulisan Pasal Tindak Pidana. Dalam unsur-unsur Pasal Tindak Pidana terdapat inti delik, yakni unsur essensial yang bersifat melawan hukum (wederrechtelijk) sebagai penentu kesalahan yang mengarah pada pertanggungjawaban pidana. Setiap rumusan Pasal Tindak Pidana terdapat 1 (satu) atau lebih bestanddelen. Pada umumnya, tidak semua unsur-unsur Pasal Tindak Pidana merupakan bagian inti delik. Manfaat memahami inti delik, antara lain sebagai penentu waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, mengetahui mens rea dan actus reus dari suatu rumusan delik, dan untuk “mengantisipasi” agar perkara tidak diputus lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging). Teknik penerapan atau penulisan Pasal Tindak Pidana, khususnya bilamana rumusan deliknya memuat lagi Pasal atau beberapa Pasal di dalamnya, maka digunakan “juncto” atau “junctis” untuk memastikan dan memperjelas keterkaitan atau pertalian Pasal yang dituju terhadap Tindak Pidana tersebut.

Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan Dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum

DOWNLOAD

Author : Yagus Suyadi
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2024-01-09

Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan Dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum written by Yagus Suyadi and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-01-09 with Law categories.

Buku yang berjudul Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum ini merupakan salah satu wujud keprihatinan kita dalam melihat banyaknya para pelaksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang harus mempertanggungjawabkan bagian dari pelayanan pertanahan yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan tindak pidana. Buku ini sebagai bahan referensi dalam pemahaman implikasi unsur-unsur pidana dalam kegiatan pelayanan pertanahan dan buku ini juga menguraikan ancaman tindak pidana korupsi dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah yang pada hakikatnya merupakan bagian dari kegiatan administrasi negara. Buku ini terdiri atas empat pembahasan utama, yaitu sebagai berikut. 1. Pengadaan tanah dalam kegiatan pembangunan nasional. 2. Aspek hukum pidana dalam pelayanan pertanahan. 3. Pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 4. Review tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan tanah.

Pengantar Hukum Minyak Dan Gas Bumi

DOWNLOAD

Author : Franky Butar Butar
language : id
Publisher: Airlangga University Press
Release Date : 2023-06-15

Pengantar Hukum Minyak Dan Gas Bumi written by Franky Butar Butar and has been published by Airlangga University Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-06-15 with Law categories.

Buku ini terbagi menjadi delapan Bab. Bab 1 menjelaskan tentang Sejarah Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Bab 2 membahas mengenai Kewenangan Pengelola minyak dan Gas Bumi. Bab 3 menjabarkan tentang Pendapatan Negara Pada Sektor Minyak dan Gas Bumi. Bab 4 membahas tentang Kontrak Minyak dan Gas Bumi. Bab 5 membahas tentang Pengembalian Biaya Operasional (Cost Recovery). Bab 6 membahas tentang Penegakan Hukum Administrasi. Bab 7 membahas tentang Penegakan Hukum Pidana. Terakhir, Bab 8 membahas tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif di Bidang Minyak dan Gas Bumi. Buku ini merupakan salah satu buku yang menjelaskan dengan komprehensif terkait minyak dan gas bumi dari sisi atau pandangan hukum. Buku ini juga merupakan pengantar tentang minyak dan gas bumi yang ditujukan kepada para akademisi, praktisi, dan peminat buku-buku hukum minyak dan gas bumi. Kesulitan mencari referensi kasus-kasus yang berkaitan menjadi salah satu penghambat dalam penulisan buku ini. Penulis akan menjabarkan kasus-kasus terkait hukum minyak dan gas bumi yang lebih spesifi k dalam pembahasan buku selanjutnya.

Dasar Dasar Hukum Pidana

DOWNLOAD

Author : Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.
language : id
Publisher: Merdeka Kreasi Group
Release Date : 2023-04-01

Dasar Dasar Hukum Pidana written by Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S. and has been published by Merdeka Kreasi Group this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-04-01 with Antiques & Collectibles categories.

Seiring perkembangan masyarakat dalam pergaulan yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta diikuti pula dengan perkembangan kejahatan, maka diperlukan upaya pembaharuan hukum pidana yang dapat menciptakan penegakan hukum yang adil. pembaharuan hukum pidana dan RUU-KUHP yang saat ini telah menjadi Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHP-2023) telah memfokuskan kepada 3 (Tiga) Masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu: tindak pidana, Pertanggungjawaban pidana, dan pidan dan pemidanaan. Masing-masing merupakan sub-sistem sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan.

Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia

DOWNLOAD

Author : Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H. dkk
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2022-08-01

Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia written by Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H. dkk and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-08-01 with Law categories.

Buku Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia yang ada di tangan pembaca sekarang ini ditulis guna untuk menambah referensi dan pengetahuan semua lapisan masyarakat terutama bagi mahasiswa yang mempelajari Kapita Selekta Hukum Pidana. Oleh karena itu, buku ini ditulis terdiri dari XIV bab yang terdiri dari: BAB I Kapita Selekta Hukum Pidana; Bab II Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking); Bab III Kriminalisasi dan Deskriminalisasi dalam Hukum Pidana; Bab IV Pertanggungjawaban Pidana; Bab V Tujuan Hukum Pidana dan Dasar Hukum Pemidanaan; Bab VI Restorative Justice: Dalam R-KUHP dan Sistem Peradilan Pidana; Bab VII Distributive Justice dalam Hukum Pidana; Bab VIII Tindak Pidana Hak Asasi Manusia (HAM); Bab IX Tindak Pidana Korupsi; Bab X Tindak Pidana Narkotika; Bab XI Tindak Pidana Cyber (Cyber Crime); Bab XII Tindak Pidana Pencucian Uang; Bab XIII Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); dan Bab XIV Tindak Pidana Perbankan. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia #PrenadaMedia

Peraturan Pelaksana Undang Undang Cipta Kerja Di Bidang Kehutanan Dan Pertanian

DOWNLOAD

Author : Redaksi Sinar Grafika
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-01-05

Peraturan Pelaksana Undang Undang Cipta Kerja Di Bidang Kehutanan Dan Pertanian written by Redaksi Sinar Grafika and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-01-05 with Law categories.

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya Hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu Hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan Masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Di samping itu, perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang di sektor Pertanian tersebut, memberikan konsekuensi untuk mengatur kembali dalam satu Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja pada sektor pertanian. Semoga bermanfaat.

Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan Dan Diskresi Antara Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Korupsi

DOWNLOAD

Author : M. Irsan Arief
language : id
Publisher: MCL Publisher
Release Date : 2022-05-30

Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan Dan Diskresi Antara Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Korupsi written by M. Irsan Arief and has been published by MCL Publisher this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-05-30 with Political Science categories.

Kriteria penyalahgunaan kewenangan dan diskresi yang dilakukan Pejabat Publik menurut perspektif hukum administrasi dan perspektif hukum pidana (tindak pidana korupsi) menjadi penting untuk dipahami agar tidak menimbulkan kekhawatiran terjadinya kriminalisasi (pertanggungjawaban pidana) atas perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau diskresi yang dilakukan oleh Pejabat Publik. Kekhawatiran ini, di antaranya akan berdampak pada melambatnya proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintahan yang tidak mencapai target. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah mengubah pendiriannya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang sebelumnya menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah termasuk delik formil (potential loss) telah bergeser menjadi delik materiil (actual loss) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). UU AP mengatur antara lain bahwa hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat berupa adanya kesalahan administrasi (penyalahgunaan wewenang dan diskresi) yang menimbulkan kerugian keuangan negara (Pasal 20 ayat (2) huruf c UU AP) mekanisme pertanggungjawabannya dilakukan dengan prosedur administrasi dan sanksi administrasi. Aturan ini, memperjelas “green area” (wilayah abu-abu) antara domain hukum administrasi dan domain hukum pidana/korupsi. Jika konsep maupun praktiknya tidak dipahami dengan baik dan benar, maka keberadaan UU AP akan melemahkan dan tidak sejalan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Buku ini memberikan penjelasan mengenai benang merah penyalahgunaan kewenangan dan diskresi antara hukum administrasi dan hukum pidana/korupsi sehingga dapat dibedakan dengan jelas dan tepat karakteristik ranah hukum dari masing-masing bidang hukum tersebut.