Lembaga Peninjauan Kembali Pk Perkara Pidana

DOWNLOAD
AUDIOBOOK
READ ONLINE

Download Lembaga Peninjauan Kembali Pk Perkara Pidana PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Lembaga Peninjauan Kembali Pk Perkara Pidana book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page

Lembaga Peninjauan Kembali Pk Perkara Pidana

DOWNLOAD
AUDIOBOOK
READ ONLINE
Author : Adami Chazawi
language : id
Publisher:
Release Date : 2010

Lembaga Peninjauan Kembali Pk Perkara Pidana written by Adami Chazawi and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010 with Criminal justice, Administration of categories.

Law enforcement for criminal cases in Indonesia.

Peninjauan Kembali Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia

DOWNLOAD
AUDIOBOOK
READ ONLINE
Author : Adam Ilyas, S.H.
language : id
Publisher: PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers
Release Date : 2024-06-12

Peninjauan Kembali Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia written by Adam Ilyas, S.H. and has been published by PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-06-12 with Law categories.

Buku Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia merupakan sebuah karya yang membahas secara komprehensif mengenai peninjauan kembali dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Secara singkat, dalam buku ini, diuraikan dinamika perkembangan peninjauan kembali dalam hukum acara pidana di Indonesia sejak sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Buku ini juga menganalisis perubahan legislasi, kebijakan pengadilan, dan praktik peninjauan kembali yang terjadi selama bertahun-tahun yang di dalamnya membahas berbagai permasalahan dan problematika yang timbul dalam implementasi peninjauan kembali, baik dari segi substansi hukum maupun praktik peradilan. Beberapa contoh problematika yang dibahas, antara lain: 1. peninjauan kembali oleh jaksa; 2. peninjauan kembali oleh pihak ketiga yang berkepentingan; 3. peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan; 4. peninjauan kembali dalam perkara terpidana menjadi buron; 5. batas pengajuan peninjauan kembali; 6. ambiguitas Pasal 263 ayat (3) KUHAP. Atas problematika yang dibahas, buku ini juga berusaha melakukan evaluasi terhadap sistem peninjauan kembali yang ada. evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kepastian hukum, efektivitas, dan efisiensi dari mekanisme peninjauan kembali yang berlaku di Indonesia. Buku ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengajuan peninjauan kembali atau sekadar sebagai suatu pengetahuan bagi akademisi, praktisi, atau bahkan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan hukum.

Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali

DOWNLOAD
AUDIOBOOK
READ ONLINE
Author : Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Kencana
Release Date : 2017-01-12

Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali written by Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H. and has been published by Kencana this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-01-12 with Law categories.

Sebagian besar kalangan teoritisi dan praktisi hukum masih memiliki persepsi bahwa lembaga Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum biasa atau upaya hukum keempat setelah upaya hukum kasasi, konstruksi pola berpikir para hakim agung yang ditunjuk sebagai majelis Peninjauan Kembali oleh sebagian para teoritisi dan praktisi hukum juga dianggap masih sebagai yudex yuris. Padahal lembaga Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa, ditangani dengan acara luar biasa, oleh Majelis Hakim PK yang luar biasa, karena hakim Agung yang selama ini sebagai yudex yuris yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai majelis Hakim Peninjauan Kembali, maka sejak saat itu telah menjelma menjadi Hakim Yudex Facti yang memiliki kewenangan untuk menilai kwalitas dan derajat pembuktian terhadap alat bukti baru yang dihadirkan dalam forum Majelis PK tersebut. Jadi, dalam proses pemeriksaan dan mengadili perkara PK, Hakim Agung Majelis PK harus memposisikan dirinya sebagai hakim yudex facti yang dituntut mampu mengerahkan segala pengetahuan dan kemampuan teknisnya, kemudian melakukan analisis secara induktif terhadap alat bukti, melakukan kwalifikasi dan penilaian terhadap alat bukti, serta mampu berjuang secara sungguhsungguh mempertemukan, mendamaikan, dan mengharmonisasikan kepastian hukum dan keadilan hukum. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti (Inkracht van gewijsde) sebagai data primer yang harus dihargai sebagai data yang memiliki kwalifikasi kepastian hukum. Sementara alat bukti baru Novum harus dipandang sebagai data primer yang memiliki dimensi keadilan hukum dengan sengaja dihadirkan untuk menuntut ditegakkannya keadilan, maka di sinilah Majelis Hakim PK dituntut mampu mengharmonisasikan keduanya dalam putusan PK. *** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)

Hukum Acara Pidana Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan

DOWNLOAD
AUDIOBOOK
READ ONLINE
Author : Adam Ilyas, S.H
language : id
Publisher: PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers
Release Date : 2024-06-12

Hukum Acara Pidana Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan written by Adam Ilyas, S.H and has been published by PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-06-12 with Law categories.

Buku ini merupakan panduan lengkap yang secara menyeluruh menyajikan berbagai aspek hukum acara pidana, baik dalam konteks teoretis maupun praktis, mulai dari tahap awal penyelidikan hingga eksekusi hukuman, sesuai dengan kerangka hukum acara pidana di Indonesia. Dalam ranah hukum, proses atau hukum acara pidana memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga ketertiban sosial. Ini bukan hanya sekelompok peraturan teknis yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum, melainkan merupakan dasar yang kuat bagi sistem peradilan pidana suatu negara. Dengan diperkenalkannya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Indonesia untuk pertama kalinya melakukan kodifikasi dan penyatuan lengkap dalam semua tahap proses hukum pidana, mulai dari tahap investigasi hingga pelaksanaan putusan. Buku ini terdiri dari sembilan bab yang membahas berbagai aspek, termasuk pengenalan hukum acara pidana (Bab 1), sejarahnya (Bab 2), skema perkara pidana (Bab 3), pihak yang terlibat dalam perkara pidana (Bab 4), proses sebelum persidangan (Bab 5), proses persidangan (Bab 6), upaya hukum (Bab 7), pelaksanaan putusan (Bab 8), dan perkembangan KUHAP melalui putusan Mahkamah Konstitusi (Bab 9). Dengan memahami prinsip-prinsip dan prosedur yang terdapat dalam hukum acara pidana, setiap individu dapat berperan dalam memastikan bahwa sistem peradilan pidana beroperasi sesuai dengan standar yang tinggi dalam hal keadilan dan hak asasi manusia.

The Politics Of Court Reform

DOWNLOAD
AUDIOBOOK
READ ONLINE
Author : Melissa Crouch
language : en
Publisher: Cambridge University Press
Release Date : 2019-09-19

The Politics Of Court Reform written by Melissa Crouch and has been published by Cambridge University Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-09-19 with Law categories.

Offers an analysis of the politics of court reform through a focused review of Indonesia's complex court system.

Upaya Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya

DOWNLOAD
AUDIOBOOK
READ ONLINE
Author : Ramiyanto, S.H.I., M.H.
language : id
Publisher: Citra Aditya Bakti
Release Date : 2019-01-29

Upaya Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya written by Ramiyanto, S.H.I., M.H. and has been published by Citra Aditya Bakti this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-01-29 with Law categories.

Dalam praktik peradilan pidana sering kali pihak yang berkepentingan tidak menerima putusan yang dijatuhkan hakim di sidang pengadilan karena dipandang tidak atau kurang adil. Akibatnya, pihak yang berkepentingan berupaya untuk melawan putusan pengadilan tersebut atau yang disebut dengan upaya hukum. Di dalam hukum acara pidana terdapat beberapa jenis upaya hukum yang dapat digunakan untuk melawan putusan pengadilan (termasuk penetapan pengadilan). Buku dengan judul Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di dalam Hukum Positif dan Perkembangannya karangan Ramiyanto, S.H.I., M.H., ini mencoba untuk membahas upaya-upaya hukum perkara pidana secara gamblang dan komprehensif. Harapannya agar para pembaca dapat memahami upaya-upaya hukum yang disediakan hukum acara pidana. Keunggulan dari buku ini adalah pembahasannya tidak hanya merujuk pada ketentuan di dalam KUHAP, tetapi juga merujuk pada undang-undang khusus. Selain itu, pembahasan dalam buku ini pun merujuk pada praktik peradilan (yurisprudensi) dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Buku ini dapat diigunakan sebagai pedoman bagi para akademisi dan praktisi hukum, mahasiswa hukum strata satu (S-1) yang sedang mnengambil mata kuliah Hukum Acara Pidana, serta masyarakat luas yang berminat mempelajari upaya hukum perkara pidana, atau masyarakat yang hendak menggunakan upaya hukum perkara pidana. Akhir kata, selamat membaca dan semoga buku ini dapat memberikan manfaat. Buku persembahan penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI

Peninjauan Kembali Koreksi Kesalahan Dalam Putusan

DOWNLOAD
AUDIOBOOK
READ ONLINE
Author : Binziad Kadafi
language : id
Publisher: Kepustakaan Populer Gramedia
Release Date : 2023-05-16

Peninjauan Kembali Koreksi Kesalahan Dalam Putusan written by Binziad Kadafi and has been published by Kepustakaan Populer Gramedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-05-16 with Law categories.

SETIAP tahun terdapat ribuan perkara peninjauan kembali (PK) yang masuk ke Mahkamah Agung (MA). Karena itu, pemahaman yang lebih utuh tentang PK sangat penting bagi sarjana hukum yang ingin menguasai atau menggeluti sistem peradilan, khususnya sistem peradilan pidana Indonesia. Apakah PK dapat digunakan untuk mengatasi rekayasa kasus yang kadang terjadi selama ini? Benarkah PK menjadi sumber inkonsistensi terbesar dalam sistem peradilan Indonesia? Apakah PK hanya boleh diajukan satu kali atau bisa berkali -kali? Apa kaitan PK dengan pidana mati? Bagaimana mesti menyikapi PK yang merugikan terpidana, seperti PK oleh jaksa? Apakah PK hanya urusan hakim agung di MA, dan apa peran hakim tingkat pertama atau banding dalam PK? Ini hanya sebagian pertanyaan yang dijawab oleh buku cemerlang yang diangkat dari disertasi ini. “Di Indonesia, ini adalah satu-satunya buku yang membahas secara mendalam hubungan antara PK dan ne bis in idem.” —Topo Santoso, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia “Penulis memberikan kontribusi wawasan baru bagi ilmu pengetahuan hukum. Dalam konteks Indonesia, buku ini pasti akan memecah kebuntuan; juga secara internasional, buku ini inovatif.” —Marc A. Loth, Guru Besar Hukum Perdata Tilburg Law School, mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Belanda/Hoge Raad der Nederlanden “Saya yakin buku ini akan menjadi kontribusi besar bagi studi hukum pidana, serta untuk tujuan reformasi kebijakan peradilan di Indonesia.” —Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI “Buku ini adalah hasil penelitian yang solid, yang memberi landasan jelas bagi masalah konseptual yang sangat teknis dan kompleks, juga memberi solusi hukum untuk masalah yang diidentifikasi.” —Maurice Adams, Guru Besar Yurisprudensi Tilburg Law School “Penulis menunjukkan bahwa sekompleks apa pun permasalahan dalam sistem peradilan, asas dan teori selalu bisa digunakan untuk mendekatinya. Rekomendasi yang diajukan pun menantang untuk diadopsi, terutama dalam bentuk kebijakan legislasi.” —Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia “Penulis berhasil mendalami sistem PK pidana di Indonesia beserta problematika - nya. Pengalaman dan interaksi intensif Penulis dengan sistem peradilan Indonesia membuat rekomendasi yang diajukan cukup substansial sehingga perlu menjadi bahan refleksi bersama.” —Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung RI, Guru Besar Tidak Tetap Ilmu Hukum Pidana Universitas Diponegoro

Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

DOWNLOAD
AUDIOBOOK
READ ONLINE
Author : Adami Chazawi
language : id
Publisher: Media Nusa Creative (MNC Publishing)
Release Date : 2021-11-03

Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi written by Adami Chazawi and has been published by Media Nusa Creative (MNC Publishing) this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-11-03 with Law categories.

Hukum pembuktian perkara pidana selalu sekaligus mengatur sistem beban pembuktiannya. Sistem beban pembuktian setidaknya mengatur tentang siapa yang dibebani membuktikan objek tertentu dengan alat bukti-alat bukti tertentu dan dengan cara-cara bagaimana membuktikannya, serta menentukan standar bukti yang harus digunakan untuk menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya objek apa yang dibuktikan. Pada dasarnya hukum pembuktian tindak pidana korupsi adalah hukum pembuktian perkara pidana yang berlaku umum dalam kodifikasi (KUHAP). Kecuali hal-hal tertentu yang diatur khusus, seperti sistem beban pembuktian, objek-objek pembuktian dari sistem pembuktian tersebut. Oleh karena itu untuk memahami hukum pembuktian tindak pidana korupsi, diperlukan pemahaman - menyeluruh tentang hukum pembuktian umum dalam KUHAP. Dalam buku ini dibicarakan lebih dahulu tentang hukum pembuktian umum perkara pidana, sebelum membicarakan hukum pembuktian khusus tindak pidana korupsi. Sistem beban pembuktian terbalik tindak pidana korupsi berlaku pada 2 (dua) objek pembuktian. Pertama, pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Kedua, pada harta benda terdakwa yang belum (lalai) disebut dalam surat dakwaan. Terdapat perbedaan tentang cara membuktikan antara harta yang belum dengan yang telah didakwakan. Kewajiban membuktikan objek tindak pidana, ditujukan untuk membuktikan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi in casu tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Oleh karena objek utama (dalam perkara pokok) sistem pembuktian terbalik berlaku pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, maka mengenai tindak pidana korupsi penyuapan dibahas pula dalam bab tersendiri. Pada penerbitan sebelumnya telah dibicarakan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi (Pasal 12B), berikut sistem beban pembuktian tindak pidana korupsi, termasuk sistem terbalik yang diterapkan pada bentuk korupsi menerima gratifikasi. Pada terbitan edisi revisi ini dibahas secara khusus dengan lebih rinci dan dalam. Buku ini ditulis dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang memprogramkan hukum pidana khusus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, di dalamnya hukum pidana korupsi. Juga dapat digunakan oleh para praktisi hukum menjalankan profesinya, pengamat dan pemerhati korupsi di tanah air. Bagi praktisi hukum (penasihat hukum, penuntut umum dan hakim) menjalankan persidangan pada pokoknya melakukan pekerjaan pembuktian dengan menurut hukum pembuktian.

Teori Dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu Di Indonesia

DOWNLOAD
AUDIOBOOK
READ ONLINE
Author : Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., CLA., CPL., CTL., CRA., CPHR.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2018-01-01

Teori Dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu Di Indonesia written by Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., CLA., CPL., CTL., CRA., CPHR. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-01-01 with Law categories.

Substansi isi buku ini disesuaikan dengan peraturan yang terbaru ada keterkaitannya dengan sistem peradilan tindak pidana korupsi secara terpadu, yang ada keterkaitannya dengan sistem peradilan tindak pidana korupsi secara terpadu yang dimulai dari proses penyidikan hingga upaya hukum terakhir yang bisa dilakukan oleh terdakwa/terpidana. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Mengenal Audit Hukum Legal Audit

DOWNLOAD
AUDIOBOOK
READ ONLINE
Author : Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA.
language : id
Publisher: CV. Cipta Mandiri Solusindo
Release Date : 2021-01-22

Mengenal Audit Hukum Legal Audit written by Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA. and has been published by CV. Cipta Mandiri Solusindo this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-01-22 with Law categories.

Uji kepatuhan hukum, salah satu kompetensi di bidang hukum yang belum banyak dikenal masyarakat, termasuk kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Uji ini dilakukan dalam bentuk audit hukum, yang dalam praktik profesional dilakukan oleh seorang auditor hukum (legal auditor) tersertifikasi, yang tunduk dengan kode etik profesi. Buku ini bertujuan agar masyarakat semakin mengenal bidang kerja dalam keilmuan hukum, khususnya dalam mengenal, mengetahui, dan memahami urgensi dari uji kepatuhan hukum yang dilakukan seorang auditor hukum. Terbagi dalam beberapa bab, diawali dengan pengenalan audit hukum, organisasi profesi, standar kerja dan kompetensi, audit hukum perseroan, audit hukum penyelenggara negara, serta audit medis, yang diharapkan dapat memberikan pencerahan dalam audit hukum guna mencapai peningkatan mutu. Clear and Clean, Clear But Not Clean, Not Clear But Clean, Not Clear Not Clean sebagai kesimpulan hasil audit hukum memberikan gambaran terhadap hasil uji kepatuhan hukum, yang berimplikasi pada perbaikan auditee dalam penerapan hukum, sehingga peningkatan mutu dan pencapaian keberadaban berhukum tidak sekedar impian dan harapan belaka.