Manajemen Keuangan Anggaran Transfer Ke Daerah Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Download Manajemen Keuangan Anggaran Transfer Ke Daerah Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Manajemen Keuangan Anggaran Transfer Ke Daerah Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Manajemen Keuangan Anggaran Transfer Ke Daerah Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Dody Dharma Hutabarat
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Keuangan Anggaran Transfer Ke Daerah Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Dody Dharma Hutabarat and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Pembangunan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) – yang akan menjadi sistem manajemen keuangan dalam pengelolaan APBN di tahun 2012 – akan membawa implikasi pada perubahan proses bisnis pengelolaan anggaran. Meski desain utama pembangunan SPAN berada pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), perubahan yang diusung akan berpengaruh pada proses bisnis di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah. Hal tersebut adalah suatu yang wajar mengingat bahwa nantinya seluruh mekanisme penganggaran dan penyaluran APBN akan melalui sistem dan prosedur yang terdapat pada SPAN. Di dalam kajian ini, poin-poin penting terkait perubahan proses bisnis pengelolaan Transfer ke Daerah adalah (i) pemberian akses langsung ke dalam SPAN secara real time dan online bagi pejabat/petugas pengelola anggaran Transfer ke Daerah pada DJPK, (ii) penggunaan kode satker dengan kode lokasi provinsi/kabupaten/kota penerima dana sehingga halaman II DIPA sudah terperinci per propinsi/kabupaten/kota, (iii) kode lokasi sebagaimana disebut pada butir (ii) adalah mengacu pada kode daerah yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, (iv) reklasifikasi akun untuk tiap jenis anggaran Transfer ke Daerah dari satu akun menjadi beberapa akun dan (v) penyaluran dana bagi hasil didasarkan atas realisasi penerimaan. Kajian ini dibatasi pada cakupan pengelolaan transfer ke daerah yang saat ini menjadi tugas DJPK. Namun demikian, sebagai bagian dari Bagian Anggaran 999, anggaran Transfer ke Daerah mengambil porsi yang signifikan terhadap anggaran belanja negara. Dengan demikian, integrasi proses bisnis dan informasi pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah ke dalam SPAN diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Keberhasilan pembangunan interkoneksi proses bisnis antara DJPK selaku satker dan SPAN, ke depannya, akan menjadi cikal bakal integrasi pengelolaan keuangan negara secara nasional.
Manajemen Kas Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Windasena Winarno
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Kas Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Windasena Winarno and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Manajemen kas merupakan bagian dari wewenang Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan menunjuk Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di tingkat pusat. Pengelolaan kas di Direktorat PKN sebagai bagian dari fungsi treasury Ditjen Perbendaharaan telah mengalami banyak perubahan. Meski telah mengalami banyak peningkatan, disadari masih terdapat beberapa aspek manajemen kas yang belum mencapai tahap yang diharapkan. Penyusunan modul ini dilaksanakan untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk memetakan secara lengkap proses bisnis terkini yang dijalankan Direktorat PKN dalam menjalankan fungsinya sebagai Kuasa BUN Pusat, dan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan atas proses bisnis yang telah dilaksanakan untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang berbasis Oracle Finance. Disadari terdapat beberapa titik lemah pada manajemen kas yang perlu disempurnakan. Dalam proses perbaikan dan penyempurnaannya, ditetapkan strategi yang sistematis, terencana dan menyentuh berbagai aspek dalam manajemen kas serta memperhatikan skala prioritas yang perlu mendapatkan perhatian.
Kebijakan Sistem Pengeluaran Kas Negara Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Dody Dharma Hutabarat
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Kebijakan Sistem Pengeluaran Kas Negara Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Dody Dharma Hutabarat and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Sejak tahun 2007, penunjukan Bank Operasional I (BO I) dilakukan melalui lelang terbuka di antara bank pemerintah dan bank pembangunan daerah yang berminat menjadi BO I KPPN. Bank pemenang lelang akan menjadi BO I suatu KPPN selama periode tiga tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama. Rekening BO I yang bersaldo nihil merupakan perwujudan konsep Treasury Single Account (TSA) pada sisi pengeluaran negara. Untuk periode kedua, sejak tahun 2010, terpilih delapan bank umum yang menjadi mitra KPPN, yang terdiri atas tiga bank pemerintah dan lima bank pembangunan daerah. Seiring dengan akan berakhirnya periode kedua pada Desember 2011, maka diperlukan langkah-langkah persiapan pengadaan bank yang akan menjadi penyalur pembayaran dari pemerintah untuk tahun 2013. Sementara itu, di tahun yang sama Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) akan diimplementasikan secara penuh. Salah satu konsep yang dikembangkan pada SPAN adalah electronic fund transfer (EFT) di mana transaksi pemerintah, khususnya pembayaran, akan dilakukan melalui sarana elektronik secara tersentralisasi. Kedua hal tersebut menjadi latar belakang perlunya penyusunan kebijakan baru bank operasional untuk periode yang akan dimulai sejak tahun 2013.
Manajemen Supplier Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Supplier Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Dalam rangka memenuhi amanat paket Undang-undang Keuangan Negara di mana di antaranya Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dituntut untuk dapat melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran secara lebih baik maka Kementerian Keuangan berinisiatif untuk melaksanakan program SPAN yang salah satu tujuannya ialah penyempurnaan sistem pengeluaran negara dengan menetapkan sistem pengeluaran Negara yang berlandaskan proses yang terintegrasi, single database dan single entry. Dalam rangka penyempurnaan sistem pengeluaran negara tersebut, pelaksanaan manajemen supplier menjadi salah satu komponen utama yang harus dikembangkan. Keberadaan manajemen supplier menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan proses pencairan anggaran. Tanpa keberadaan data supplier maka proses registrasi komitmen dan proses pencairan anggaran baik di KPPN maupun di Direktorat PKN tidak dapat dilakukan. Manajemen supplier bertugas untuk menyediakan master data berupa data pihak-pihak penerima pembayaran, di mana nantinya digunakan oleh proses pencairan sebagai rujukan arah tujuan pembayaran. Lebih jauh lagi manajemen supplier dikembangkan dalam rangka meningkatkan validitas data supplier yang memiliki perikatan dengan negara, evaluasi kinerja supplier dan memenuhi berbagai kebutuhan untuk pengumpulan informasi dan pelaporan data terkait supplier.
Manajemen Komitmen Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Komitmen Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Momentum reformasi di bidang keuangan negara di Indonesia ditandai terbitnya paket undang-undang bidang Keuangan Negara. Salah satu ketentuan pokok dalam paket undang-undang tersebut yaitu mengenai kedudukan Menteri Keuangan dan Menteri/ Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan keuangan negara. Pada hakikatnya Menteri Keuangan bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) sedangkan setiap Menteri/Pimpinan Lembaga bertindak sebagai Chief Operational Officer (COO). Sejalan dengan pemisahan tersebut, dalam pelaksanaan anggaran terdapat pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan kebendaharaan atau CFO yaitu Menteri Keuangan dan pemegang kewenangan administratif atau COO yaitu Menteri/ Pimpinan Lembaga. Kewenangan administratif yang dijalankan oleh Kementerian/lembaga meliputi kewenangan untuk melakukan perikatan, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang dalam hal kebendaharaan di mana tidak hanya bertindak sebagai kasir namun merupakan pengelola keuangan dalam arti yang seutuhnya. Dalam pasal 7 Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang diantaranya untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Negara dan menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Dalam rangka menjalankan wewenangnya agar dapat berjalan secara optimal, tentunya Menteri Keuangan selaku BUN memerlukan suatu sistem yang memadai, yaitu sistem yang diantaranya mampu menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan untuk mencegah cash miss match, sistem yang mampu memberikan informasi yang memadai mengenai kebutuhan dana dan sistem yang mampu mengontrol realisasi anggaran dengan alokasi dana yang ada. Untuk tercapainya tujuan-tujuan di atas, diperlukan suatu mekanisme kontrol terhadap perikatan-perikatan yang akan mengakibatkan pengeluaran negara. Suatu mekanisme di mana pengeluaran-pengeluaran yang akan terjadi dimasa depan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat diketahui dan dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Manajemen komitmen merupakan salah satu alat yang semestinya digunakan oleh BUN dalam rangka menjalankan fungsi tersebut agar dapat memperoleh hasil yang optimal.
Manajemen Pelaporan Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Slamet Mulyono
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Pelaporan Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Slamet Mulyono and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Sejalan dengan pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia melalui paket Undang‐undang bidang Keuangan Negara, reformasi di bidang perbendaharaan dilakukan melalui pengembangan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Salah satu aspek dalam pengembangan SPAN adalah aspek pengembangan proses bisnis (Business Process Improvement). Pengembangan proses bisnis dalam SPAN meliputi beberapa modul mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan. Pelaporan (Reporting) merupakan salah satu proses bisnis dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan oleh entitas akuntansi dan pelaporan. Penyempurnaan proses bisnis Pelaporan pada dasarnya dilakukan dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah. Penyempurnaan ini juga dimaksudkan untuk mendukung tercapainya salah satu target pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yaitu untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diaudit oleh Bada Pemeriksa Keuangan (BPK). Business Process Improvement dalam Modul Pelaporan meliputi penyempurnaan mekanisme pelaporan melalui penggunaan SPAN single database. Database yang terintegrasi dalam lingkup Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) ini akan menghindarkan adanya information discrepancy yang dihasilkan oleh entitas‐entitas yang berbeda dalam lingkup BUN sebagaimana yang sering terjadi saat ini. Selain itu, konsep ini akan mempercepat alur pelaporan karena entitas yang lebih tinggi tidak lagi harus menunggu dari entitas di bawahnya untuk menerima laporan, melainkan entitas tersebut bisa memenuhi sendiri laporan yang dibutuhkan dengan langsung mengakses ke database. Dampak positif lainnya dari penggunaan single database adalah adanya simplifikasi dalam proses rekonsiliasi laporan keuangan (penyederhanaan level rekoniliasi). Namun demikian, konsekuensinya adalah perlunya penyempurnaan prosedur rekonsiliasi di level terendah (KPPN‐Satker) yakni perlunya dilakukan reformulasi prosedur rekonsiliasi. Pengembangan lainnya dalam Modul Pelaporan adalah penyempurnaan laporan keuangan itu sendiri. Dalam konteks pengembangan SPAN, akan dihasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap. Di samping laporan keuangan berbasis kas yang merupakan statutory report yaitu Laporan Realisasi Anggaran, juga akan dihasilkan laporan keuangan berbasis akrual yang akan memberikan informasi keuangan yang lebih komprehensif sehingga lebih relevan dan lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Disamping itu, Modul Pelaporan juga akan menfasilitasi disusunnya sebuah laporan keuangan pemerintah yang dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics atau GFS). Laporan keuangan berbasis Sistem GFS ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara (cross country studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah. Sebuah terobosan dalam penyusunan laporan internal juga menjadi concern dan pemikiran dalam pengembangan proses bisnis Pelaporan. Laporan internal yang bersifat manajerial (managerial report) yang dihasilkan Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan) begitu banyak jumlahnya. Disamping kajian untuk melakukan penyederhanaan, juga dilakukan kajian terhadap prosedur penyajian dan penyusunannya yang bisa memenuhi prinsip‐prinsip kemudahan, kecepatan dan ketepatan. Konsep “User Defined Reporting” merupakan sebuah gagasan yang layak dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan ini . Konsep ini memungkinkan setiap user (pengguna) dari laporan keuangan untuk bisa mendesain dan mencetak sendiri kebutuhan laporannya dengan cara mengakses database secara langsung. Last but not least, Modul Reporting juga merancang pengintegrasian Laporan Keuangan dengan Laporan Kinerja. Rancangan ini tidak lepas dari konsep “Performance Based Budgeting” yang mengarahkan pengguna anggaran untuk menyusun anggarannya dengan berbasis kinerja. Laporan Kinerja yang selama ini dihasilkan dari sistem yang terpisah akan dipadukan dengan Laporan Keuangan dalam satu sistem SPAN. Modul ini akan menjadi bahan diskusi dan pijakan awal bagi pengkajian dan pengembangan proses bisnis Pelaporan berikutnya, sehingga apa yang menjadi harapan bagi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat terwujud.
Manajemen Pembayaran Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Rahadian Setyo Noegroho
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Pembayaran Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Rahadian Setyo Noegroho and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Salah satu wujud dari proses reformasi pengelolaan keuangan negara adalah implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang, mencakup seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, serta menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai leading institutions, berdasarkan atas international best practices, dengan didukung oleh teknologi informasi yang canggih dan modern. Banyaknya masalah tentang konsistensi dan pemeliharaan data anggaran dan perbendaharaan menjadi alasan utama digulirkannya SPAN, sehingga melalui SPAN diharapkan kualitas pemeliharaan dan konsistensi data akan meningkat, karena data telah terintegrasi dalam satu database. Manajemen Pembayaran atau Payment Management (PM) merupakan salah satu modul yang berperan sebagai gerbang utama pengeluaran pemerintah dalam rangka menunjang program pembangunan nasional. Manajemen Pembayaran akan memproses tagihan (dalam bentuk Resume Tagihan dan Surat Perintah Membayar) yang diajukan oleh Satuan Kerja (Satker) dan melakukan proses pencairan dana dari Rekening Pengeluaran Pemerintah kepada pihak yang berhak melalui proses penerbitan SP2D/SPT. Dalam pelaksanaannya, modul PM tidaklah dapat berdiri sendiri tanpa terintegrasi dengan modul-modul yang lainnya dalam menjamin terlaksananya proses pembayaran yang benar dan aman. Untuk menjamin keamanan dan kebenaran transaksi pembayaran, perlu diciptakan suatu mekanisme kontrol yang dapat mengontrol proses pembayaran tersebut. Mekanisme kontrol tersebut dapat dilaksanakan melalui integrasi antara modul PM dengan modul MoSA dan modul BC. Selain itu, koneksitas modul PM dengan modul CM dan modul GL and Reporting diperlukan dalam rangka pencairan dana dan proses akuntansi dan pelaporan atas transaksi pembayaran yang telah dilakukan. Modul PM akan memberikan input terhadap jumlah dana yang telah dicairkan dari rekening BUN, sehingga CM dapat melihat jumlah dana yang masih tersedia dan mengelola kas negara dengan lebih baik. Dalam hal integrasi dengan modul GL and Reporting, modul PM akan memberikan input pada laporan realisasi pencairan dana sehingga modul GL and Reporting dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat. Modul ini disusun untuk memberikan gambaran umum terkait dengan penyempurnaan proses bisnis Manajemen Pembayaran secara komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai acuan di dalam tahapan proses implementasi SPAN.
Manajemen Penerimaan Negara Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Hemidon
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Penerimaan Negara Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Hemidon and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Penatausahaan penerimaan negara perlu dilakukan secara cepat, tepat dan efisien agar dapat dihasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini penatausahan penerimaan negara telah mengalami banyak perubahan. Meski telah mengalami perubahan yang signifikan dengan penyatuan database melalui pengelolaan MPN, namun disadari masih diperlukan penyempurnaan atas beberapa aspek penatausahaan penerimaan negara. Penyusunan naskah akademis ini dilaksanakan untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk memetakan secara lengkap proses bisnis penatausahaan penerimaan Negara baik yang telah ada melalui KPPN, dan Bank Indonesia dan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan atas proses bisnis baik yang masih sebatas konsep dasar penerimaan negara yang tercakup dalam konfigurasi umum dalam rangka pembangunan MPN-G2 melalui sistem billing dan switching maupun yang tidak termasuk dalam sistem tersebut. Disadari terdapat beberapa titik lemah pada penatausahaan penerimaan negara yang perlu disempurnakan. Dalam proses perbaikan dan penyempurnaannya, ditetapkan stategi yang sistematis, terencana dan menyentuh berbagai aspek dalam penatsusahan penerimaan negara serta memperhatikan skala prioritas yang perlu mendapatkan perhatian.
Kerangka Bagan Akun Standar Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Ingelia Puspita
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Kerangka Bagan Akun Standar Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Ingelia Puspita and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Sejalan dengan amanat Reformasi Keuangan Negara yang ditandai dengan lahirnya Paket UU di bidang Keuangan Negara, penerapan akuntansi berbasis akrual di bidang pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja di bidang perencanaan dan penganggaran menjadi hal penting yang mendasari pencapaian pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Dalam siklus pengelolaan keuangan Negara tersebut, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban, diperlukan kodefikasi anggaran dan pelaporan keuangan yang saat ini berupa Bagan Akun Standar sebagai bentuk klasifikasi anggaran dan pelaporan keuangan. Terdapat amanat Undang-undang di bidang Keuangan Negara yang sampai saat ini belum diimplementasikan secara penuh, antara lain adalah penerapan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah pada aspek perencanaan dan penganggaran serta penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada aspek pelaporan. Untuk mencapai beberapa poin penting tersebut telah dilakukan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang mencakup Prioritas Nasional, Restrukturisasi Program dan Kegiatan, Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, serta Format Baru RKA-KL yang akan mulai diterapkan pada tahun 2010. Selain itu, pada bidang pelaporan, pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual ini secara signifikan akan berpengaruh terhadap Manajemen Aset Pemerintah, khususnya dalam desain Register Aset, dan pencantuman nilai aset di dalam neraca.
Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Ingelia Puspita
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Ingelia Puspita and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Reformasi di bidang keuangan Negara yang telah dilaksanakan sejak bergulirnya Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Proses pengelolaan keuangan negara selanjutnya dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari pelaksanaan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam rangka mendukung perwujudan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan semangat reformasi di bidang pengelolaan keuangan Negara, maka business process improvement adalah hal utama yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan Negara yang profesional, transparan dan akuntabel. Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah dengan pelaksanaan akuntansi atas transaksi keuangan Negara dan penyampaian laporan keuangan pemerintah yang andal dan tepat waktu. Hal ini dapat dicapai dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan akuntansi sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah.