Manajemen Supplier Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
READ
Download Manajemen Supplier Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Manajemen Supplier Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Manajemen Supplier Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
READ
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Supplier Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Dalam rangka memenuhi amanat paket Undang-undang Keuangan Negara di mana di antaranya Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dituntut untuk dapat melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran secara lebih baik maka Kementerian Keuangan berinisiatif untuk melaksanakan program SPAN yang salah satu tujuannya ialah penyempurnaan sistem pengeluaran negara dengan menetapkan sistem pengeluaran Negara yang berlandaskan proses yang terintegrasi, single database dan single entry. Dalam rangka penyempurnaan sistem pengeluaran negara tersebut, pelaksanaan manajemen supplier menjadi salah satu komponen utama yang harus dikembangkan. Keberadaan manajemen supplier menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan proses pencairan anggaran. Tanpa keberadaan data supplier maka proses registrasi komitmen dan proses pencairan anggaran baik di KPPN maupun di Direktorat PKN tidak dapat dilakukan. Manajemen supplier bertugas untuk menyediakan master data berupa data pihak-pihak penerima pembayaran, di mana nantinya digunakan oleh proses pencairan sebagai rujukan arah tujuan pembayaran. Lebih jauh lagi manajemen supplier dikembangkan dalam rangka meningkatkan validitas data supplier yang memiliki perikatan dengan negara, evaluasi kinerja supplier dan memenuhi berbagai kebutuhan untuk pengumpulan informasi dan pelaporan data terkait supplier.
Manajemen Komitmen Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
READ
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Komitmen Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Momentum reformasi di bidang keuangan negara di Indonesia ditandai terbitnya paket undang-undang bidang Keuangan Negara. Salah satu ketentuan pokok dalam paket undang-undang tersebut yaitu mengenai kedudukan Menteri Keuangan dan Menteri/ Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan keuangan negara. Pada hakikatnya Menteri Keuangan bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) sedangkan setiap Menteri/Pimpinan Lembaga bertindak sebagai Chief Operational Officer (COO). Sejalan dengan pemisahan tersebut, dalam pelaksanaan anggaran terdapat pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan kebendaharaan atau CFO yaitu Menteri Keuangan dan pemegang kewenangan administratif atau COO yaitu Menteri/ Pimpinan Lembaga. Kewenangan administratif yang dijalankan oleh Kementerian/lembaga meliputi kewenangan untuk melakukan perikatan, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang dalam hal kebendaharaan di mana tidak hanya bertindak sebagai kasir namun merupakan pengelola keuangan dalam arti yang seutuhnya. Dalam pasal 7 Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang diantaranya untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Negara dan menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Dalam rangka menjalankan wewenangnya agar dapat berjalan secara optimal, tentunya Menteri Keuangan selaku BUN memerlukan suatu sistem yang memadai, yaitu sistem yang diantaranya mampu menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan untuk mencegah cash miss match, sistem yang mampu memberikan informasi yang memadai mengenai kebutuhan dana dan sistem yang mampu mengontrol realisasi anggaran dengan alokasi dana yang ada. Untuk tercapainya tujuan-tujuan di atas, diperlukan suatu mekanisme kontrol terhadap perikatan-perikatan yang akan mengakibatkan pengeluaran negara. Suatu mekanisme di mana pengeluaran-pengeluaran yang akan terjadi dimasa depan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat diketahui dan dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Manajemen komitmen merupakan salah satu alat yang semestinya digunakan oleh BUN dalam rangka menjalankan fungsi tersebut agar dapat memperoleh hasil yang optimal.
Manajemen Pembayaran Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
READ
Author : Rahadian Setyo Noegroho
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Pembayaran Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Rahadian Setyo Noegroho and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Salah satu wujud dari proses reformasi pengelolaan keuangan negara adalah implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang, mencakup seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, serta menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai leading institutions, berdasarkan atas international best practices, dengan didukung oleh teknologi informasi yang canggih dan modern. Banyaknya masalah tentang konsistensi dan pemeliharaan data anggaran dan perbendaharaan menjadi alasan utama digulirkannya SPAN, sehingga melalui SPAN diharapkan kualitas pemeliharaan dan konsistensi data akan meningkat, karena data telah terintegrasi dalam satu database. Manajemen Pembayaran atau Payment Management (PM) merupakan salah satu modul yang berperan sebagai gerbang utama pengeluaran pemerintah dalam rangka menunjang program pembangunan nasional. Manajemen Pembayaran akan memproses tagihan (dalam bentuk Resume Tagihan dan Surat Perintah Membayar) yang diajukan oleh Satuan Kerja (Satker) dan melakukan proses pencairan dana dari Rekening Pengeluaran Pemerintah kepada pihak yang berhak melalui proses penerbitan SP2D/SPT. Dalam pelaksanaannya, modul PM tidaklah dapat berdiri sendiri tanpa terintegrasi dengan modul-modul yang lainnya dalam menjamin terlaksananya proses pembayaran yang benar dan aman. Untuk menjamin keamanan dan kebenaran transaksi pembayaran, perlu diciptakan suatu mekanisme kontrol yang dapat mengontrol proses pembayaran tersebut. Mekanisme kontrol tersebut dapat dilaksanakan melalui integrasi antara modul PM dengan modul MoSA dan modul BC. Selain itu, koneksitas modul PM dengan modul CM dan modul GL and Reporting diperlukan dalam rangka pencairan dana dan proses akuntansi dan pelaporan atas transaksi pembayaran yang telah dilakukan. Modul PM akan memberikan input terhadap jumlah dana yang telah dicairkan dari rekening BUN, sehingga CM dapat melihat jumlah dana yang masih tersedia dan mengelola kas negara dengan lebih baik. Dalam hal integrasi dengan modul GL and Reporting, modul PM akan memberikan input pada laporan realisasi pencairan dana sehingga modul GL and Reporting dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat. Modul ini disusun untuk memberikan gambaran umum terkait dengan penyempurnaan proses bisnis Manajemen Pembayaran secara komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai acuan di dalam tahapan proses implementasi SPAN.
Pencairan Dana Pemerintah Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
READ
Author : Dody Dharma Hutabarat
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Pencairan Dana Pemerintah Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Dody Dharma Hutabarat and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Sistem pembayaran, yang merupakan suatu sistem dari rangkaian panjang pengeluaran negara, adalah sistem yang dimiliki Bendahara Umum Negara (BUN) dalam mengeluarkan uang dari rekening pengeluaran untuk keperluan pembayaran kepada yang berhak. Saat ini sistem pembayaran dilakukan dengan metode tunggal yakni melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berfungsi sebagai bilyet giro yang menjadi dasar bagi bank untuk mendebit sejumlah dana pada rekening milik BUN dan memindahkannya ke rekening pihak ketiga. Dari rangkaian berbagai aktivitas pada sistem pembayaran, settlement SP2D merupakan akhir dari seluruh rangkaian pada sistem pembayaran. Tepat jumlah, tepat orang dan tepat waktu merupakan tiga elemen dasar yang harus dimiliki oleh sebuah sistem pembayaran. Proses penerbitan dan settlement SP2D sendiri telah mengalami banyak penyempurnaan, seperti percepatan penerbitan SP2D dan penyampaian soft copy SP2D kepada Bank Operasional. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa potensi kelemahan yang perlu dicari solusinya. Dua kelemahan yang paling dirasakan adalah tidak dapat dipastikannya kapan aliran dana pencairan SP2D dapat diterima yang berhak serta kemungkinan terjadinya retur transaksi SP2D. Meski penyebab retur telah dapat diidentifikasi, namun sejauh ini belum terdapat upaya yang komprehensif dan tuntas untuk pencegahannya. Selain dua kelemahan tersebut, aktivitas settlement SP2D saat ini masih didominasi dengan proses manual dan terlalu banyak membutuhkan intervensi manusia. Penulisan buku ini ditujukan untuk menghasilkan solusi yang sistematis dan upaya pencegahan atas berbagai permasalahan yang timbul. Penyempurnaan settlement SP2D didasarkan atas penyempurnaan proses bisnis seluruh aktivitas yang terjadi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah berlaku umum di dunia perbankan. Untuk mencegah terjadinya retur – sebuah proses yang sangat memakan waktu dan biaya – diusulkan untuk menerapkan metode validasi atas data dan status rekening tujuan pembayaran dengan menggunakan koneksitas dengan penyedia jaringan data perbankan. Untuk tujuan yang sama, perlu dilakukan penyempurnaan atas aplikasi satker berupa database rekening yang menyimpan data rekening pihak ketiga sehingga mengurangi aktivitas entry dan re-entry nomor rekening pada aplikasi satker termasuk pembangunan model aliran dan keamanan informasi data rekening dari satker kepada KPPN hingga diteruskan kepada pihak perbankan. Sejalan dengan penyempurnaan proses bisnis di atas, turut diusulkan untuk membangun relasi langsung antara rekening pengeluaran yang didebit dengan rekening penerima dana, dengan cara membebankan Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat pada bank yang sama dengan bank pada rekening tujuan. Selain untuk mengurangi jumlah jaringan perbankan yang terlibat, juga untuk penyederhanaan jumlah rekening yang dikelola BUN dan sebagai sentralisasi settlement kas melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Implementasi berbagai usulan pada buku ini dibagi ke dalam dua periode, yakni sebelum Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan pada saat SPAN dijalankan. Periodesasi implementasi perlu dilakukan karena terdapat dua sistem yang berbeda pada dua kurun waktu yang berbeda pula. Selain untuk mendapatkan pengalaman dari setiap aktivitas baru, periodesasi tersebut juga untuk memberikan jaminan bahwa seluruh usulan penyempurnaan dapat diimplementasikan dengan baik.
Manajemen Keuangan Anggaran Transfer Ke Daerah Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
READ
Author : Dody Dharma Hutabarat
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Keuangan Anggaran Transfer Ke Daerah Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Dody Dharma Hutabarat and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Pembangunan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) – yang akan menjadi sistem manajemen keuangan dalam pengelolaan APBN di tahun 2012 – akan membawa implikasi pada perubahan proses bisnis pengelolaan anggaran. Meski desain utama pembangunan SPAN berada pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), perubahan yang diusung akan berpengaruh pada proses bisnis di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah. Hal tersebut adalah suatu yang wajar mengingat bahwa nantinya seluruh mekanisme penganggaran dan penyaluran APBN akan melalui sistem dan prosedur yang terdapat pada SPAN. Di dalam kajian ini, poin-poin penting terkait perubahan proses bisnis pengelolaan Transfer ke Daerah adalah (i) pemberian akses langsung ke dalam SPAN secara real time dan online bagi pejabat/petugas pengelola anggaran Transfer ke Daerah pada DJPK, (ii) penggunaan kode satker dengan kode lokasi provinsi/kabupaten/kota penerima dana sehingga halaman II DIPA sudah terperinci per propinsi/kabupaten/kota, (iii) kode lokasi sebagaimana disebut pada butir (ii) adalah mengacu pada kode daerah yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, (iv) reklasifikasi akun untuk tiap jenis anggaran Transfer ke Daerah dari satu akun menjadi beberapa akun dan (v) penyaluran dana bagi hasil didasarkan atas realisasi penerimaan. Kajian ini dibatasi pada cakupan pengelolaan transfer ke daerah yang saat ini menjadi tugas DJPK. Namun demikian, sebagai bagian dari Bagian Anggaran 999, anggaran Transfer ke Daerah mengambil porsi yang signifikan terhadap anggaran belanja negara. Dengan demikian, integrasi proses bisnis dan informasi pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah ke dalam SPAN diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Keberhasilan pembangunan interkoneksi proses bisnis antara DJPK selaku satker dan SPAN, ke depannya, akan menjadi cikal bakal integrasi pengelolaan keuangan negara secara nasional.
Kebijakan Sistem Pengeluaran Kas Negara Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
READ
Author : Dody Dharma Hutabarat
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Kebijakan Sistem Pengeluaran Kas Negara Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Dody Dharma Hutabarat and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Sejak tahun 2007, penunjukan Bank Operasional I (BO I) dilakukan melalui lelang terbuka di antara bank pemerintah dan bank pembangunan daerah yang berminat menjadi BO I KPPN. Bank pemenang lelang akan menjadi BO I suatu KPPN selama periode tiga tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama. Rekening BO I yang bersaldo nihil merupakan perwujudan konsep Treasury Single Account (TSA) pada sisi pengeluaran negara. Untuk periode kedua, sejak tahun 2010, terpilih delapan bank umum yang menjadi mitra KPPN, yang terdiri atas tiga bank pemerintah dan lima bank pembangunan daerah. Seiring dengan akan berakhirnya periode kedua pada Desember 2011, maka diperlukan langkah-langkah persiapan pengadaan bank yang akan menjadi penyalur pembayaran dari pemerintah untuk tahun 2013. Sementara itu, di tahun yang sama Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) akan diimplementasikan secara penuh. Salah satu konsep yang dikembangkan pada SPAN adalah electronic fund transfer (EFT) di mana transaksi pemerintah, khususnya pembayaran, akan dilakukan melalui sarana elektronik secara tersentralisasi. Kedua hal tersebut menjadi latar belakang perlunya penyusunan kebijakan baru bank operasional untuk periode yang akan dimulai sejak tahun 2013.
Manajemen Penerimaan Negara Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
READ
Author : Hemidon
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Penerimaan Negara Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Hemidon and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Penatausahaan penerimaan negara perlu dilakukan secara cepat, tepat dan efisien agar dapat dihasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini penatausahan penerimaan negara telah mengalami banyak perubahan. Meski telah mengalami perubahan yang signifikan dengan penyatuan database melalui pengelolaan MPN, namun disadari masih diperlukan penyempurnaan atas beberapa aspek penatausahaan penerimaan negara. Penyusunan naskah akademis ini dilaksanakan untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk memetakan secara lengkap proses bisnis penatausahaan penerimaan Negara baik yang telah ada melalui KPPN, dan Bank Indonesia dan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan atas proses bisnis baik yang masih sebatas konsep dasar penerimaan negara yang tercakup dalam konfigurasi umum dalam rangka pembangunan MPN-G2 melalui sistem billing dan switching maupun yang tidak termasuk dalam sistem tersebut. Disadari terdapat beberapa titik lemah pada penatausahaan penerimaan negara yang perlu disempurnakan. Dalam proses perbaikan dan penyempurnaannya, ditetapkan stategi yang sistematis, terencana dan menyentuh berbagai aspek dalam penatsusahan penerimaan negara serta memperhatikan skala prioritas yang perlu mendapatkan perhatian.
Manajemen Pelaksanaan Anggaran
DOWNLOAD
READ
Author : Bungkus Sasongko Purnomo
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Pelaksanaan Anggaran written by Bungkus Sasongko Purnomo and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Selama beberapa dekade sebelum disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penganggaran dan keuangan negara, Indonesia menggunakan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Dengan perkembangan pelaksanaan keuangan pemerintah di berbagai negara dan tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara dengan penyusunan landasan hukum pengelolaan keuangan negara. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan komitmen bersama dalam memperbaiki sistem penganggaran negara. Pelaksanaan peraturan keuangan negara perlu didukung oleh sistem manajemen penganggaran dan perbendaharaan yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan negara (presiden) baik kepada chief financial officer (CFO) sebagai Bendahara Umum Negara maupun chief operating officer (COO) sebagai pengguna anggaran. Sebagai tindak lanjut penerapan sistem manajemen penganggaran maka diluncurkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai wadah dalam menerapkan sistem manajemen penganggaran dan perbendaharaan negara. Modernisasi pengelolaan keuangan pemerintah memerlukan dukungan sistem informasi yang handal dan terintegrasi, mulai dari perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan utang, maupun pelaporan dan pengawasan. Sebagai bagian dari reformasi di bidang keuangan sejak tahun 2004 Departemen Keuangan telah merencanakan untuk melakukan reformasi sistem informasi, khususnya di bidang perbendaharaan dan penganggaran. Rencana tersebut dibiayai dengan pinjaman dari Bank Dunia dalam payung Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP) di Departemen Keuangan. Salah satu unsur utama dalam GFMRAP tersebut adalah proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN adalah proyek jangka panjang yang menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai leading institutions, meliputi pembangunan sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang sesuai dengan best practices yang diharapkan, dengan didukung oleh sistem informasi yang modern, baik yang terkait dengan software maupun hardware, melibatkan dan menghubungkan sistem informasi perbendaharaan dan anggaran di beberapa Eselon I di Departemen Keuangan, lima kementrian/lembaga negara di pusat, DPR, seluruh KPPN dan institusi pemerintah lainnya yang ditetapkan. Sistem pelaksanaan anggaran harus memenuhi sasaran dari Public Expenditure Management (PEM) yaitu pengawasan pengeluaran secara menyeluruh, alokasi strategis dan efisiensi pelaksanaan. Dalam sistem pelaksanaan anggaran sebelumnya mengacu pada: fokus pada kepatuhan dan meyakinkan penerapan disiplin fiskal.
Interkoneksi Proses Bisnis Perbendaharaan Pada Bendahara Umum Negara Dengan Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
DOWNLOAD
READ
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Interkoneksi Proses Bisnis Perbendaharaan Pada Bendahara Umum Negara Dengan Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Momentum reformasi keuangan negara ditandai dengan lahirnya paket Undang-undang Keuangan Negara. Salah satu yang diatur dalam paket undang-undang ini adalah mengenai pembagian peran yang jelas antara Kementerian/Lembaga sebagai Satuan Kerja (Satker) dan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Satker disebut sebagai Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang teknis tertentu pemerintahan, sementara Menteri Keuangan disebut sebagai Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah RI. Sebagai COO, Satker diberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan negara dibandingkan dengan sebelumnya, khususnya dalam hal kewenangan administratif. Kewenangan administratif tersebut meliputi kegiatan pembuatan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, kegiatan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada Satker sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta pemberian perintah pembayaran atau penagihan penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Di lain pihak, Menteri Keuangan sebagai CFO berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas dan regulator pengelolaan keuangan negara, serta sebagai fund manager pemerintah. Sejalan dengan pembagian tugas antara CFO dan COO, maka konsep “let the manager manage” diselenggarakan, dimana konsep ini memberikan keleluasaan dalam batas-batas peraturan perundangan kepada Satker dalam pengelolaan keuangannya. Satker dalam pengelolaan keuangannya mempunyai kedudukan yang unik dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pengelolaan perbendaharaan negara di Departemen Keuangan (Ditjen Perbendaharaan). Satker dapat dilihat sekaligus sebagai stakeholder, customer, client, user, owner dan/atau counterpart dari Ditjen Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara di Satker harus berjalan seiring dengan pengelolaan keuangan negara di Ditjen Perbendaharaan. Pengelolaan keuangan negara di Satker merupakan salah satu input bagi Ditjen Perbendaharaan dalam fungsinya sebagai Kuasa BUN baik itu dalam hal akuntabilitas maupun dalam hal fund management. Implikasinya, kemampuan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan Satker sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan fungsi treasury di Ditjen Perbendaharaan.
Manajemen Kas Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
READ
Author : Windasena Winarno
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Kas Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Windasena Winarno and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Manajemen kas merupakan bagian dari wewenang Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan menunjuk Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di tingkat pusat. Pengelolaan kas di Direktorat PKN sebagai bagian dari fungsi treasury Ditjen Perbendaharaan telah mengalami banyak perubahan. Meski telah mengalami banyak peningkatan, disadari masih terdapat beberapa aspek manajemen kas yang belum mencapai tahap yang diharapkan. Penyusunan modul ini dilaksanakan untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk memetakan secara lengkap proses bisnis terkini yang dijalankan Direktorat PKN dalam menjalankan fungsinya sebagai Kuasa BUN Pusat, dan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan atas proses bisnis yang telah dilaksanakan untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang berbasis Oracle Finance. Disadari terdapat beberapa titik lemah pada manajemen kas yang perlu disempurnakan. Dalam proses perbaikan dan penyempurnaannya, ditetapkan strategi yang sistematis, terencana dan menyentuh berbagai aspek dalam manajemen kas serta memperhatikan skala prioritas yang perlu mendapatkan perhatian.