Manajemen Pelaksanaan Anggaran
DOWNLOAD
Download Manajemen Pelaksanaan Anggaran PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Manajemen Pelaksanaan Anggaran book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Manajemen Pelaksanaan Anggaran
DOWNLOAD
Author : Bungkus Sasongko Purnomo
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Pelaksanaan Anggaran written by Bungkus Sasongko Purnomo and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Selama beberapa dekade sebelum disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penganggaran dan keuangan negara, Indonesia menggunakan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Dengan perkembangan pelaksanaan keuangan pemerintah di berbagai negara dan tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara dengan penyusunan landasan hukum pengelolaan keuangan negara. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan komitmen bersama dalam memperbaiki sistem penganggaran negara. Pelaksanaan peraturan keuangan negara perlu didukung oleh sistem manajemen penganggaran dan perbendaharaan yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan negara (presiden) baik kepada chief financial officer (CFO) sebagai Bendahara Umum Negara maupun chief operating officer (COO) sebagai pengguna anggaran. Sebagai tindak lanjut penerapan sistem manajemen penganggaran maka diluncurkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai wadah dalam menerapkan sistem manajemen penganggaran dan perbendaharaan negara. Modernisasi pengelolaan keuangan pemerintah memerlukan dukungan sistem informasi yang handal dan terintegrasi, mulai dari perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan utang, maupun pelaporan dan pengawasan. Sebagai bagian dari reformasi di bidang keuangan sejak tahun 2004 Departemen Keuangan telah merencanakan untuk melakukan reformasi sistem informasi, khususnya di bidang perbendaharaan dan penganggaran. Rencana tersebut dibiayai dengan pinjaman dari Bank Dunia dalam payung Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP) di Departemen Keuangan. Salah satu unsur utama dalam GFMRAP tersebut adalah proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN adalah proyek jangka panjang yang menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai leading institutions, meliputi pembangunan sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang sesuai dengan best practices yang diharapkan, dengan didukung oleh sistem informasi yang modern, baik yang terkait dengan software maupun hardware, melibatkan dan menghubungkan sistem informasi perbendaharaan dan anggaran di beberapa Eselon I di Departemen Keuangan, lima kementrian/lembaga negara di pusat, DPR, seluruh KPPN dan institusi pemerintah lainnya yang ditetapkan. Sistem pelaksanaan anggaran harus memenuhi sasaran dari Public Expenditure Management (PEM) yaitu pengawasan pengeluaran secara menyeluruh, alokasi strategis dan efisiensi pelaksanaan. Dalam sistem pelaksanaan anggaran sebelumnya mengacu pada: fokus pada kepatuhan dan meyakinkan penerapan disiplin fiskal.
Manajemen Komitmen Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Komitmen Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Momentum reformasi di bidang keuangan negara di Indonesia ditandai terbitnya paket undang-undang bidang Keuangan Negara. Salah satu ketentuan pokok dalam paket undang-undang tersebut yaitu mengenai kedudukan Menteri Keuangan dan Menteri/ Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan keuangan negara. Pada hakikatnya Menteri Keuangan bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) sedangkan setiap Menteri/Pimpinan Lembaga bertindak sebagai Chief Operational Officer (COO). Sejalan dengan pemisahan tersebut, dalam pelaksanaan anggaran terdapat pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan kebendaharaan atau CFO yaitu Menteri Keuangan dan pemegang kewenangan administratif atau COO yaitu Menteri/ Pimpinan Lembaga. Kewenangan administratif yang dijalankan oleh Kementerian/lembaga meliputi kewenangan untuk melakukan perikatan, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang dalam hal kebendaharaan di mana tidak hanya bertindak sebagai kasir namun merupakan pengelola keuangan dalam arti yang seutuhnya. Dalam pasal 7 Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang diantaranya untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Negara dan menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Dalam rangka menjalankan wewenangnya agar dapat berjalan secara optimal, tentunya Menteri Keuangan selaku BUN memerlukan suatu sistem yang memadai, yaitu sistem yang diantaranya mampu menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan untuk mencegah cash miss match, sistem yang mampu memberikan informasi yang memadai mengenai kebutuhan dana dan sistem yang mampu mengontrol realisasi anggaran dengan alokasi dana yang ada. Untuk tercapainya tujuan-tujuan di atas, diperlukan suatu mekanisme kontrol terhadap perikatan-perikatan yang akan mengakibatkan pengeluaran negara. Suatu mekanisme di mana pengeluaran-pengeluaran yang akan terjadi dimasa depan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat diketahui dan dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Manajemen komitmen merupakan salah satu alat yang semestinya digunakan oleh BUN dalam rangka menjalankan fungsi tersebut agar dapat memperoleh hasil yang optimal.
Manajemen Belanja Daerah
DOWNLOAD
Author : Herry Yulistiyono
language : id
Publisher: Media Nusa Creative (MNC Publishing)
Release Date :
Manajemen Belanja Daerah written by Herry Yulistiyono and has been published by Media Nusa Creative (MNC Publishing) this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Political Science categories.
Manajemen belanja daerah adalah proses pengelolaan dan pengendalian penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan. Konsep dasar manajemen belanja daerah meliputi beberapa aspek penting yaitu sebagai berikut: Penganggaran, Pelaksanaan belanja, pengawasan serta transparansi dan akuntabilitas
Manajemen Penganggaran
DOWNLOAD
Author : DR.E Ari Dwi Astono.,S.Pd.,M.M.,CPMP
language : id
Publisher: QAHAR PUBLISHER
Release Date :
Manajemen Penganggaran written by DR.E Ari Dwi Astono.,S.Pd.,M.M.,CPMP and has been published by QAHAR PUBLISHER this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Business & Economics categories.
Tujuan buku manajemen penganggaran ini untuk membantu mahasiswa mendalami mata kuliah manajemen pengangaran, suatu kenyataan mahasiswa enggan dan kurang berminat untuk membaca buku teks dalam proses pembelajaran, oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat buku ini, dalam proses penyusunan buku, dengan merangkum beberapa konsep, pengertian dari literatur literatur buku teks yang dibaca, buku ini dititik beratkan pada pengumpulan dari beberapa konsep pada tiap tiap sub bab materi bahasan manajemen pengangaran, sehingga dimaksudkan para mahasiswa dapat membandingkan, mengevaluasi dan akhirnya dapat mengumpulkan secara instrinsik sesuai dengan kemampuannya, sehingga apabila ada keraguan akan berusaha membaca kembali pada sumber aslinya yang dirujuk. Secara realitas banyak penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kegiatan pengajar akan diikuti menurunnya kreatifitas mahasiswa, harapan penulis mahasiswa mampu memahami proses belajar mengajar ini. Persoalannya adalah menggeser kegiatan yang berpusat pada mahasiswa maksudnya mahasiswa sendiri harus berperan aktif.
Manajemen Supplier Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Supplier Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Dalam rangka memenuhi amanat paket Undang-undang Keuangan Negara di mana di antaranya Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dituntut untuk dapat melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran secara lebih baik maka Kementerian Keuangan berinisiatif untuk melaksanakan program SPAN yang salah satu tujuannya ialah penyempurnaan sistem pengeluaran negara dengan menetapkan sistem pengeluaran Negara yang berlandaskan proses yang terintegrasi, single database dan single entry. Dalam rangka penyempurnaan sistem pengeluaran negara tersebut, pelaksanaan manajemen supplier menjadi salah satu komponen utama yang harus dikembangkan. Keberadaan manajemen supplier menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan proses pencairan anggaran. Tanpa keberadaan data supplier maka proses registrasi komitmen dan proses pencairan anggaran baik di KPPN maupun di Direktorat PKN tidak dapat dilakukan. Manajemen supplier bertugas untuk menyediakan master data berupa data pihak-pihak penerima pembayaran, di mana nantinya digunakan oleh proses pencairan sebagai rujukan arah tujuan pembayaran. Lebih jauh lagi manajemen supplier dikembangkan dalam rangka meningkatkan validitas data supplier yang memiliki perikatan dengan negara, evaluasi kinerja supplier dan memenuhi berbagai kebutuhan untuk pengumpulan informasi dan pelaporan data terkait supplier.
Manajemen Keuangan Desa Bagian 3 Pelaksanaan Keuangan Desa
DOWNLOAD
Author : Riant Nugroho, Firre An Suprapto, SAP., M. Pd
language : id
Publisher: Elex Media Komputindo
Release Date : 2021-04-22
Manajemen Keuangan Desa Bagian 3 Pelaksanaan Keuangan Desa written by Riant Nugroho, Firre An Suprapto, SAP., M. Pd and has been published by Elex Media Komputindo this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-22 with Social Science categories.
Manajemen keuangan desa atau pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan keuangan desa. Hal-hal yang dibahas meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan yang diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dinilai dengan uang dengan periodisasi satu tahun anggaran. Buku ini adalah bagian terakhir dari Seri Buku Manajemen Keuangan Desa yang disusun untuk memberikan pengetahuan dasar terkait menajemen/pengelolaan keuangan desa. Pada bagian ini, bab yang dibahas adalah pelaksanaan keuangan desa, laporan keuangan desa, dan pengawasan keuangan desa. Bagian lain dari seri buku ini dapat ditemukan pada seri buku bagian pertama dan kedua.
Manajemen Uang Persediaan Integrasi Aktivitas Pembukuan Dan Pelaporan Di Satuan
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-11-18
Manajemen Uang Persediaan Integrasi Aktivitas Pembukuan Dan Pelaporan Di Satuan written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-11-18 with Business & Economics categories.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, manajemen keuangan negara/pemerintah meliputi pola pemisahan kewenangan di antara kementerian/lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) yang memiliki kewenangan selaku Chief Operational Officer (COO) dengan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang memiliki kewenangan selaku Chief Financial Officer (CFO). Ruang lingkup pengembangan SPAN sebagai penyempurnaan proses bisnis yang terintegrasi dalam konteks formal lebih terkait dengan proses bisnis di Kementerian Keuangan selaku CFO. Sebagaimana diketahui penyempurnaan proses bisnis yang didukung dengan Comercial of the Shelf (COTS), Software yang bersifat modular lebih berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen keuangan negara di Kementerian Keuangan. Namun demikian, dalam konteks implementasi SPAN, penyempurnaan proses bisnis meliputi pula para pemangku kepentingan, khususnya kementerian/lembaga atau Satuan Kerja (Satker). Urgensi dari penyempurnaan proses bisnis yang melibatkan Satker selaku pihak eksternal tersebut setidaknya dapat dianggap sebagai kebutuhan lintas entitas. Terlebih lagi, UU Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan kewenangan Kementerian Keuangan selaku BUN untuk menetapkan standar dan prosedur dalam rangka pelaksanaan anggaran. Salah satu proses bisnis yang sangat vital dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara di Satker adalah yang berkaitan dengan penggunaan Uang Persediaan. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Praktek atau mekanisme UP adalah suatu yang sangat umum digunakan, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Sebagaimana halnya di organisasi swasta (dikenal dengan system petty cash), beberapa aspek utama yang melatarbelakangi penggunaan mekanisme UP di organisasi pemerintah diantaranya adalah untuk kemudahan (comfortability) dan kebutuhan (necessity). Penggunaan mekanisme UP secara umum memiliki kemanfaatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan transaksi dalam jumlah tertentu yang relatif tidak material jumlahnya dan menuntut kepraktisan.
Konsep Dasar Penganggaran Perusahaan
DOWNLOAD
Author : Edi Yanto
language : id
Publisher: Penerbit Widina
Release Date : 2022-09-30
Konsep Dasar Penganggaran Perusahaan written by Edi Yanto and has been published by Penerbit Widina this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-09-30 with Business & Economics categories.
Penganggaran perusahaan (budgeting) merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam satuan kegiatan dan satuan uang, yang bertujuan untuk memproyeksikan operasi perusahaan tersebut dalam proyeksi laporan keuangan (laporan laba-rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas). Penganggaran perusahaan (perencanaan dan pengendalian laba) tersebut mencakup pengembangan dan aplikasi dari tujuan perusahaan, spesifikasi tujuan perusahaan, pengembangan strategi perencanaan laba jangka panjang, spesifikasi strategi perencanaan laba jangka pendek, pembuatan suatu pelaporan kinerja periodik dan pengembangan prosedur tindak lanjut. Dalam upaya untuk mencapai tujuan didirikannya perusahaan, organisasi perusahaan memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut. Di dalam proses penyusunan anggaran terdapat berbagai pertimbangan yang perlu di perhatikan. Mengabaikan berbagai faktor eksternal dan internal di dalam proses penyusunan anggaran merupakan jaminan kegagalan realisasi anggaran di dalam perusahaan. Oleh karena itu, faktor-faktor eksternal dan internal yang terkait tersebut harus diperhatikan di dalam proses penyusunan anggaran. Sebuah perusahaan yang baik tentunya akan membuat anggaran yang dapat membantu merencanakan dana serta mengendalikan aktivitas bisnis. Anggaran perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis. Sebab, membuat anggaran akan membantu kita memahami berapa banyak uang yang kita miliki, berapa banyak yang telah kita belanjakan, dan berapa banyak uang yang kita perlukan di masa depan. Anggaran dapat mendorong keputusan bisnis penting seperti mengurangi pengeluaran yang tidak diinginkan, menambah staf, atau membeli peralatan baru. Jika bisnis Kita sedang mengalami defisit kas, anggaran dapat memandu kita dalam mengubah rencana bisnis Kita atau memprioritaskan pengeluaran kita agar bisnis bisa terus bertahan. Dengan rencana penganggaran yang tepat, kita dapat menjauhkan bisnis kita dari hutang atau mencari cara untuk mengurangi hutang yang sedang dihadapinya saat ini. Anggaran yang komprehensif bahkan dapat digunakan untuk memperoleh pinjaman usaha dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
Pengenalan Anggaran
DOWNLOAD
Author : Andi Hidayatul Fadlilah, SE., M.Si., Ak.
language : id
Publisher: Cendikia Mulia Mandiri
Release Date :
Pengenalan Anggaran written by Andi Hidayatul Fadlilah, SE., M.Si., Ak. and has been published by Cendikia Mulia Mandiri this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Business & Economics categories.
Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Perencanaan dan penyusunan anggaran (budgeting) merupakan suatu aktivitas krusial dan rutin yang selalu dilakukan perusahaan dalam setiap awal tahun anggaran atau sebelum suatu proyek dilaksanakan. Aktivitas tersebut bukan hanya merupakan suatu tugas teknis yang menyangkut aspek-aspek keuangan, angka-angka akuntansi dan estimasi terhadap pengeluaran-penerimaan dan laba rugi (profit-loss) perusahaan untuk satu periode tahun anggaran ke depan atau dalam satu proyek yang diselesaikan seperti yang dipahami oleh kebanyakan perusahaan selama ini. Tapi, aktivitas tersebut juga menyangkut pertimbangan terhadap aspek-aspek keperilakukan manusia yang merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja anggaran tersebut. Selama ini, pertimbangan terhadap aspek-aspek keperilakuan manusia sering dilupakan atau tidak menjadi pertimbangan utama oleh komite penyusun anggaran perusahaan sehingga hasil akhirnya adalah sering terjadi kesenjangan (slack) yang signifikan antara yang direncanakan dengan realisasi. Apabila terjadi slack positif, maka hasil tersebut dianggap sebagai prestasi manajemen dan hasil efisien, efektivitas dan produktivitas dari pelaksanaan anggaran. Sebaliknya, jika terjadi slack negatif maka hasil itu dianggap sebagai hasil inefisiensi dari pelaksana anggaran.
Manajemen Pelaporan Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Slamet Mulyono
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Pelaporan Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Slamet Mulyono and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Sejalan dengan pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia melalui paket Undang‐undang bidang Keuangan Negara, reformasi di bidang perbendaharaan dilakukan melalui pengembangan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Salah satu aspek dalam pengembangan SPAN adalah aspek pengembangan proses bisnis (Business Process Improvement). Pengembangan proses bisnis dalam SPAN meliputi beberapa modul mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan. Pelaporan (Reporting) merupakan salah satu proses bisnis dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan oleh entitas akuntansi dan pelaporan. Penyempurnaan proses bisnis Pelaporan pada dasarnya dilakukan dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah. Penyempurnaan ini juga dimaksudkan untuk mendukung tercapainya salah satu target pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yaitu untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diaudit oleh Bada Pemeriksa Keuangan (BPK). Business Process Improvement dalam Modul Pelaporan meliputi penyempurnaan mekanisme pelaporan melalui penggunaan SPAN single database. Database yang terintegrasi dalam lingkup Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) ini akan menghindarkan adanya information discrepancy yang dihasilkan oleh entitas‐entitas yang berbeda dalam lingkup BUN sebagaimana yang sering terjadi saat ini. Selain itu, konsep ini akan mempercepat alur pelaporan karena entitas yang lebih tinggi tidak lagi harus menunggu dari entitas di bawahnya untuk menerima laporan, melainkan entitas tersebut bisa memenuhi sendiri laporan yang dibutuhkan dengan langsung mengakses ke database. Dampak positif lainnya dari penggunaan single database adalah adanya simplifikasi dalam proses rekonsiliasi laporan keuangan (penyederhanaan level rekoniliasi). Namun demikian, konsekuensinya adalah perlunya penyempurnaan prosedur rekonsiliasi di level terendah (KPPN‐Satker) yakni perlunya dilakukan reformulasi prosedur rekonsiliasi. Pengembangan lainnya dalam Modul Pelaporan adalah penyempurnaan laporan keuangan itu sendiri. Dalam konteks pengembangan SPAN, akan dihasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap. Di samping laporan keuangan berbasis kas yang merupakan statutory report yaitu Laporan Realisasi Anggaran, juga akan dihasilkan laporan keuangan berbasis akrual yang akan memberikan informasi keuangan yang lebih komprehensif sehingga lebih relevan dan lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Disamping itu, Modul Pelaporan juga akan menfasilitasi disusunnya sebuah laporan keuangan pemerintah yang dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics atau GFS). Laporan keuangan berbasis Sistem GFS ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara (cross country studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah. Sebuah terobosan dalam penyusunan laporan internal juga menjadi concern dan pemikiran dalam pengembangan proses bisnis Pelaporan. Laporan internal yang bersifat manajerial (managerial report) yang dihasilkan Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan) begitu banyak jumlahnya. Disamping kajian untuk melakukan penyederhanaan, juga dilakukan kajian terhadap prosedur penyajian dan penyusunannya yang bisa memenuhi prinsip‐prinsip kemudahan, kecepatan dan ketepatan. Konsep “User Defined Reporting” merupakan sebuah gagasan yang layak dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan ini . Konsep ini memungkinkan setiap user (pengguna) dari laporan keuangan untuk bisa mendesain dan mencetak sendiri kebutuhan laporannya dengan cara mengakses database secara langsung. Last but not least, Modul Reporting juga merancang pengintegrasian Laporan Keuangan dengan Laporan Kinerja. Rancangan ini tidak lepas dari konsep “Performance Based Budgeting” yang mengarahkan pengguna anggaran untuk menyusun anggarannya dengan berbasis kinerja. Laporan Kinerja yang selama ini dihasilkan dari sistem yang terpisah akan dipadukan dengan Laporan Keuangan dalam satu sistem SPAN. Modul ini akan menjadi bahan diskusi dan pijakan awal bagi pengkajian dan pengembangan proses bisnis Pelaporan berikutnya, sehingga apa yang menjadi harapan bagi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat terwujud.