Interkoneksi Proses Bisnis Perbendaharaan Pada Bendahara Umum Negara Dengan Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
DOWNLOAD
Download Interkoneksi Proses Bisnis Perbendaharaan Pada Bendahara Umum Negara Dengan Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Interkoneksi Proses Bisnis Perbendaharaan Pada Bendahara Umum Negara Dengan Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Interkoneksi Proses Bisnis Perbendaharaan Pada Bendahara Umum Negara Dengan Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Interkoneksi Proses Bisnis Perbendaharaan Pada Bendahara Umum Negara Dengan Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Momentum reformasi keuangan negara ditandai dengan lahirnya paket Undang-undang Keuangan Negara. Salah satu yang diatur dalam paket undang-undang ini adalah mengenai pembagian peran yang jelas antara Kementerian/Lembaga sebagai Satuan Kerja (Satker) dan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Satker disebut sebagai Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang teknis tertentu pemerintahan, sementara Menteri Keuangan disebut sebagai Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah RI. Sebagai COO, Satker diberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan negara dibandingkan dengan sebelumnya, khususnya dalam hal kewenangan administratif. Kewenangan administratif tersebut meliputi kegiatan pembuatan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, kegiatan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada Satker sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta pemberian perintah pembayaran atau penagihan penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Di lain pihak, Menteri Keuangan sebagai CFO berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas dan regulator pengelolaan keuangan negara, serta sebagai fund manager pemerintah. Sejalan dengan pembagian tugas antara CFO dan COO, maka konsep “let the manager manage” diselenggarakan, dimana konsep ini memberikan keleluasaan dalam batas-batas peraturan perundangan kepada Satker dalam pengelolaan keuangannya. Satker dalam pengelolaan keuangannya mempunyai kedudukan yang unik dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pengelolaan perbendaharaan negara di Departemen Keuangan (Ditjen Perbendaharaan). Satker dapat dilihat sekaligus sebagai stakeholder, customer, client, user, owner dan/atau counterpart dari Ditjen Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara di Satker harus berjalan seiring dengan pengelolaan keuangan negara di Ditjen Perbendaharaan. Pengelolaan keuangan negara di Satker merupakan salah satu input bagi Ditjen Perbendaharaan dalam fungsinya sebagai Kuasa BUN baik itu dalam hal akuntabilitas maupun dalam hal fund management. Implikasinya, kemampuan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan Satker sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan fungsi treasury di Ditjen Perbendaharaan.
Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
DOWNLOAD
Author : Slamet Mulyono
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara written by Slamet Mulyono and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Penyusunan laporan keuangan merupakan kewajiban dari setiap entitas akuntansi sebagai pengguna anggaran dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran yang dikuasainya. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara pasal 4 telah menegaskan hal tersebut dengan menyatakan bahwa setiap Menteri/Pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan barang wajib menyusun serta menyampaikan laporan keuangan. Sementara itu pasal 8 Undang‐Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Menteri Keuangan mempunyai tugas menyusun laporan keuangan yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Penyusunan laporan keuangan yang baik sangat diperlukan karena akan menentukan kualitas laporan keuangan tersebut dalam menyajikan informasi yang sebenarnya dari transaksi keuangan pada suatu entitas. Penyusunan laporan keuangan dimaksud harus mematuhi aturan‐aturan yang ditetapkan pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku agar setiap informasi yang disajikan memenuhi prinsip-prinsip dan kaidah yang ditetapkan dalam standar. Undang‐undang No.1 tahun 2004 pada pasal 7 menegaskan bahwa Menteri Keuangan berwenang dalam menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara, hal ini bertujuan agar penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh setiap entitas pelaporan berpedoman pada sistem akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah perwujudan dari apa yang telah diamanahkan dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 2004 tersebut. PMK 171 tahun 2007 tersebut mengatur dan menjelaskan tentang proses penyusunan laporan keuangan baik dari sisi Kementerian/Lembaga maupun sisi Bendahara Umum Negara (BUN) yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan gabungan 2 (dua) sub sistem dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Pada kedua sub sistem tersebut masing‐masing dibentuk unit‐unit akuntansi mulai dari tingkat satker sebagai kuasa pengguna anggaran sampai dengan tingkat Kementerian/Lembaga sebagai Pengguna Anggaran.
Manajemen Supplier Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Supplier Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Dalam rangka memenuhi amanat paket Undang-undang Keuangan Negara di mana di antaranya Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dituntut untuk dapat melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran secara lebih baik maka Kementerian Keuangan berinisiatif untuk melaksanakan program SPAN yang salah satu tujuannya ialah penyempurnaan sistem pengeluaran negara dengan menetapkan sistem pengeluaran Negara yang berlandaskan proses yang terintegrasi, single database dan single entry. Dalam rangka penyempurnaan sistem pengeluaran negara tersebut, pelaksanaan manajemen supplier menjadi salah satu komponen utama yang harus dikembangkan. Keberadaan manajemen supplier menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan proses pencairan anggaran. Tanpa keberadaan data supplier maka proses registrasi komitmen dan proses pencairan anggaran baik di KPPN maupun di Direktorat PKN tidak dapat dilakukan. Manajemen supplier bertugas untuk menyediakan master data berupa data pihak-pihak penerima pembayaran, di mana nantinya digunakan oleh proses pencairan sebagai rujukan arah tujuan pembayaran. Lebih jauh lagi manajemen supplier dikembangkan dalam rangka meningkatkan validitas data supplier yang memiliki perikatan dengan negara, evaluasi kinerja supplier dan memenuhi berbagai kebutuhan untuk pengumpulan informasi dan pelaporan data terkait supplier.
Manajemen Kas Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Windasena Winarno
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Kas Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Windasena Winarno and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Manajemen kas merupakan bagian dari wewenang Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan menunjuk Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di tingkat pusat. Pengelolaan kas di Direktorat PKN sebagai bagian dari fungsi treasury Ditjen Perbendaharaan telah mengalami banyak perubahan. Meski telah mengalami banyak peningkatan, disadari masih terdapat beberapa aspek manajemen kas yang belum mencapai tahap yang diharapkan. Penyusunan modul ini dilaksanakan untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk memetakan secara lengkap proses bisnis terkini yang dijalankan Direktorat PKN dalam menjalankan fungsinya sebagai Kuasa BUN Pusat, dan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan atas proses bisnis yang telah dilaksanakan untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang berbasis Oracle Finance. Disadari terdapat beberapa titik lemah pada manajemen kas yang perlu disempurnakan. Dalam proses perbaikan dan penyempurnaannya, ditetapkan strategi yang sistematis, terencana dan menyentuh berbagai aspek dalam manajemen kas serta memperhatikan skala prioritas yang perlu mendapatkan perhatian.
Pencairan Dana Pemerintah Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Dody Dharma Hutabarat
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Pencairan Dana Pemerintah Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Dody Dharma Hutabarat and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Sistem pembayaran, yang merupakan suatu sistem dari rangkaian panjang pengeluaran negara, adalah sistem yang dimiliki Bendahara Umum Negara (BUN) dalam mengeluarkan uang dari rekening pengeluaran untuk keperluan pembayaran kepada yang berhak. Saat ini sistem pembayaran dilakukan dengan metode tunggal yakni melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berfungsi sebagai bilyet giro yang menjadi dasar bagi bank untuk mendebit sejumlah dana pada rekening milik BUN dan memindahkannya ke rekening pihak ketiga. Dari rangkaian berbagai aktivitas pada sistem pembayaran, settlement SP2D merupakan akhir dari seluruh rangkaian pada sistem pembayaran. Tepat jumlah, tepat orang dan tepat waktu merupakan tiga elemen dasar yang harus dimiliki oleh sebuah sistem pembayaran. Proses penerbitan dan settlement SP2D sendiri telah mengalami banyak penyempurnaan, seperti percepatan penerbitan SP2D dan penyampaian soft copy SP2D kepada Bank Operasional. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa potensi kelemahan yang perlu dicari solusinya. Dua kelemahan yang paling dirasakan adalah tidak dapat dipastikannya kapan aliran dana pencairan SP2D dapat diterima yang berhak serta kemungkinan terjadinya retur transaksi SP2D. Meski penyebab retur telah dapat diidentifikasi, namun sejauh ini belum terdapat upaya yang komprehensif dan tuntas untuk pencegahannya. Selain dua kelemahan tersebut, aktivitas settlement SP2D saat ini masih didominasi dengan proses manual dan terlalu banyak membutuhkan intervensi manusia. Penulisan buku ini ditujukan untuk menghasilkan solusi yang sistematis dan upaya pencegahan atas berbagai permasalahan yang timbul. Penyempurnaan settlement SP2D didasarkan atas penyempurnaan proses bisnis seluruh aktivitas yang terjadi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah berlaku umum di dunia perbankan. Untuk mencegah terjadinya retur – sebuah proses yang sangat memakan waktu dan biaya – diusulkan untuk menerapkan metode validasi atas data dan status rekening tujuan pembayaran dengan menggunakan koneksitas dengan penyedia jaringan data perbankan. Untuk tujuan yang sama, perlu dilakukan penyempurnaan atas aplikasi satker berupa database rekening yang menyimpan data rekening pihak ketiga sehingga mengurangi aktivitas entry dan re-entry nomor rekening pada aplikasi satker termasuk pembangunan model aliran dan keamanan informasi data rekening dari satker kepada KPPN hingga diteruskan kepada pihak perbankan. Sejalan dengan penyempurnaan proses bisnis di atas, turut diusulkan untuk membangun relasi langsung antara rekening pengeluaran yang didebit dengan rekening penerima dana, dengan cara membebankan Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat pada bank yang sama dengan bank pada rekening tujuan. Selain untuk mengurangi jumlah jaringan perbankan yang terlibat, juga untuk penyederhanaan jumlah rekening yang dikelola BUN dan sebagai sentralisasi settlement kas melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Implementasi berbagai usulan pada buku ini dibagi ke dalam dua periode, yakni sebelum Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan pada saat SPAN dijalankan. Periodesasi implementasi perlu dilakukan karena terdapat dua sistem yang berbeda pada dua kurun waktu yang berbeda pula. Selain untuk mendapatkan pengalaman dari setiap aktivitas baru, periodesasi tersebut juga untuk memberikan jaminan bahwa seluruh usulan penyempurnaan dapat diimplementasikan dengan baik.
Kerangka Bagan Akun Standar Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Ingelia Puspita
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Kerangka Bagan Akun Standar Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Ingelia Puspita and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Sejalan dengan amanat Reformasi Keuangan Negara yang ditandai dengan lahirnya Paket UU di bidang Keuangan Negara, penerapan akuntansi berbasis akrual di bidang pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja di bidang perencanaan dan penganggaran menjadi hal penting yang mendasari pencapaian pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Dalam siklus pengelolaan keuangan Negara tersebut, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban, diperlukan kodefikasi anggaran dan pelaporan keuangan yang saat ini berupa Bagan Akun Standar sebagai bentuk klasifikasi anggaran dan pelaporan keuangan. Terdapat amanat Undang-undang di bidang Keuangan Negara yang sampai saat ini belum diimplementasikan secara penuh, antara lain adalah penerapan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah pada aspek perencanaan dan penganggaran serta penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada aspek pelaporan. Untuk mencapai beberapa poin penting tersebut telah dilakukan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang mencakup Prioritas Nasional, Restrukturisasi Program dan Kegiatan, Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, serta Format Baru RKA-KL yang akan mulai diterapkan pada tahun 2010. Selain itu, pada bidang pelaporan, pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual ini secara signifikan akan berpengaruh terhadap Manajemen Aset Pemerintah, khususnya dalam desain Register Aset, dan pencantuman nilai aset di dalam neraca.
Buku Besar Dan Bagan Akun Standar Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Ingelia Puspita
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Buku Besar Dan Bagan Akun Standar Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Ingelia Puspita and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Reformasi di bidang keuangan Negara, yang antara lain diwujudkan dalam bentuk reformasi penganggaran dan perbendaharaan, mengagendakan sejumlah penyempurnaan terutama di bidang proses bisnis, teknologi informasi dan manajemen perubahan. Dalam penyempurnaan ini, pengintegrasian fungsi-fungsi sistem penganggaran dan perbendaharaan menjadi dasar bagi upaya pencapaian akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan Pemerintah yang dapat diandalkan. Sistem pengelolaan keuangan negara yang modern, transparan dan akuntabel menjadi tujuan yang akan dicapai dalam reformasi penganggaran dan perbendaharaan, yang diwujudkan dalam bentuk sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN). Sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan reformasi, maka penyempurnaan proses bisnis adalah hal utama yang dilaksanakan untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang profesional, transparan dan akuntabel. Salah satu langkah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tersebut adalah dengan pelaksanaan akuntansi atas transaksi keuangan pemerintah dan penyampaian laporan keuangan pemerintah yang andal dan tepat waktu. Hal ini dapat dicapai dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan akuntansi sesuai dengan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah. Selain penyempurnaan proses bisnis, untuk mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara yang diwujudkan dalam bentuk penyampaian laporan keuangan yang andal dan tepat waktu, penerapan teknologi informasi akan sangat diperlukan. Dengan adanya kejelasan tujuan, sasaran, dan manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara melalui SPAN ini, diharapkan SPAN dapat menghasilkan suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang andal demi terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penyempurnaan proses bisnis akuntansi dilatarbelakangi oleh amanat UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara untuk menggunakan akuntansi berbasis akrual. Dengan adanya keweangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara, maka SPAN akan memfasilitasi proses bisnis akuntansi yang menggunakan basis akrual sebagai dasar pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Basis akrual ini akan dipergunakan untuk pelaporan keuangan, namun penyusunan anggaran tetap menggunakan basis kas. Perubahan basis akuntansi dari semula cash towards accrual (kas menuju akrual) menjadi basis akrual membawa dampak terhadap perubahan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan basis kas untuk pengganggaran dan basis akrual untuk akuntansi dan pelaporan, maka akan dihasilkan laporan keuangan pemerintah berbasis kas dan berbasis akrual. Laporan berbasis kas berupa laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, sedangkan laporan keuangan yang berbasis akrual akan meliputi Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Modul General Ledger dan Chart of Accounts atau yang disebut juga modul akuntansi dalam SPAN, disusun dengan mengacu pada RPP Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan fitur-fitur General Ledger pada Oracle, karena belum adanya kebijakan akuntansi akrual hingga saat ini. Penyempurnaan proses bisnis akuntansi dalam modul ini diiringi dengan penyusunan sistem akuntansi, framework Bagan Akun Standar dan framework akuntansi akrual. Perubahan yang difasilitasi oleh modul ini antara lain perubahan sistem akuntansi di KPPN, berupa penyatuan sistem akuntansi umum (SAU) dan sistem akuntansi kas umum negara (SAKUN) menjadi satu sistem akuntansi yang terintegrasi. Dengan sistem yang terintegrasi ini, akan diakomodir pencatatan secara basis kas dan akrual sehingga dapat dihasilkan laporan berbasis kas berupa laporan realisasi anggaran dan laporan berbasis akrual seperti neraca dan laporan operasional. Sejalan dengan perubahan basis akuntansi dari kas menuju akrual menjadi akrual, maka selain sistem akuntansi, perubahan Bagan Akun Standar menjadi agenda penting dalam penyempurnaan sistem akuntansi pemerintah. Perubahan Bagan Akun Standar terutama pada struktur dan akun-akunnya ini dikarenakan adanya penerapan basis akrual, manajemen komitmen, dan penganggaran berbasis kinerja, sehingga terdapat penambahan akun-akun akrual seperti beban persediaan, akun komitmen, dan informasi mengenai output. Selain perubahan sistem akuntansi dan bagan akun standar, perubahan juga terjadi pada modul akuntansi yang ada pada proses bisnis di modul GL. Proses bisnis akuntansi yang ada pada modul General Ledger, dimulai dari proses bisnis yang ada pada modul lain, yang disebut juga subledger. Subledger tersebut terdiri dari Budget Preparation (BP), Management of Spending Authority (SA), Commitment Management (BC), Payment Management (PM), Government Receipt (GR), dan Cash Management (CM). Transaksi-transaksi yang dicatat pada masing-masing subledger tersebut akan dikirim ke GL sehingga jurnal entries akan terposting di GL. Proses bisnis tersebut terdiri dari proses pemutakhiran BAS, penyiapan opening balance, proses penyiapan kurs atas transaksi berbasis valas, koreksi, rekonsiliasi internal, dan konsolidasi. Dengan penyempurnaan proses bisnis akuntansi, diharapkan SPAN dapat memfasilitasi perubahan proses bisnis di bidang penganggaran dan perbendaharaan sehingga dapat mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang andal.
Akuntansi Dan Pelaporan Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Akuntansi Dan Pelaporan Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Laporan keuangan dalam rangka pemenuhan akuntabilitas sangat diperlukan untuk mewujudkan aspek transparansi dalam good governance. Terkait dengan pelaksanaan anggaran di Satker, akuntansi dan pelaporan idealnya harus dapat mencatat appropriasi dan penggunaannya pada tiap stages dalam pelaksanaan anggaran (komitmen, verification dan payment), dan terutama sekali pada tahap pembuatan komitmen. Konsep tersebut identik dengan istilah budgetary accounting. Sejalan dengan rencana penyempurnaan proses bisnis dalam rangka SPAN perlu dilakukan kajian atas koneksitas dengan proses bisnis pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Satuan Kerja. Kerangka koneksitas tersebut idealnya memperhatikan hal-hal prinsip di antaranya meliputi basis akuntansi, entitas akuntansi dan terutama organisasi sistem akuntansi. Dari literatur yang ada, organisasi sistem akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan, identik dengan mekanisme rekonsiliasi dan konsolidasi dari catatan atas transaksi di tingkat agency (Satker). Konsolidasi adalah proses untuk menyajikan laporan keuangan dari semua entitas yang termasuk dalam entitas pelaporan sehingga mencerminkan laporan keuangan dari satu kesatuan entitas pelaporan (financial statement of single entity)
Manajemen Pembayaran Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Pembayaran Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Dalam Treasury Diagnostic Toolkit, terdapat 2 (dua) model terkait dalam Pencairan Anggaran, yaitu: (1) sentralisasi manajemen pembayaran dan (2) desentralisasi manajemen pembayaran. Sentralisasi pembayaran melalui Treasury memungkinkan dilakukannya pengecekan oleh Treasury untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan telah sesuai dengan alokasi anggaran (budget appropriations). Konsolidasi rekening Satker ke dalam TSA di bawah kendali treasury, memungkinkan manajemen kas yang efisien dan menghindarkan suatu situasi di mana di satu sisi terdapat banyak idle cash di rekening Satker dan di sisi lain rekening BUN mengalami deficit. Struktur organisasi yang diperlukan dalam rangka sentralisasi pelaksanaan pencairan anggaran terdiri dari main treasury office di kantor pusat, second tier treasury offices di tingkat propinsi dan (kemungkinan) third tier offices yang berada di setiap kabupaten/district. K/L memproses transaksi pembayaran mereka di central level treasury office, sedangkan Satker memproses transaksi pembayarannya di kantor treasury propinsi/kabupaten terdekat. Satker mengirimkan transaksi pengeluarannya kepada kantor treasury terdekat untuk pemrosesan pembayarannya. Treasury akan mengirimkan transaksi pengeluaran yang telah disetujui kepada kantor cabang Central Bank terdekat di mana TSA berada, untuk melakukan pembayaran kepada vendor.
Manajemen Komitmen Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Komitmen Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Komitmen merupakan kewajiban yang akan menimbulkan pembayaran di masa yang akan datang berdasarkan pemenuhan kondisi atau kriteria tertentu. Dalam SPAN Bid Document, disebutkan bahwa komitmen anggaran terjadi pada saat kontrak ditandatangani antara Satker dan rekanan untuk pengadaan barang dan jasa di masa yang akan datang atau pada saat rekanan menerima dan menyanggupi purchase order dari satker. Secara umum terdapat dua jenis komitmen. Komitmen khusus (spesific commitment) adalah komitmen yang menimbulkan kewajiban pembayaran atau serangkaian pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Termasuk dalam komitmen khusus adalah penerbitan purchase order dan persetujuan kontrak pengadaan barang dan jasa. Sedangkan komitmen yang berkelanjutan (continuing commitment) merupakan komitmen yang pembayarannya bersifat berkelanjutan, tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak didasarkan pada adanya kontrak tersendiri. Pembayaran untuk gaji, tunjangan dan sejenisnya termasuk dalam continuing commitment.