[PDF] Memenangkan Konflik Pertanahan - eBooks Review

Memenangkan Konflik Pertanahan


Memenangkan Konflik Pertanahan
DOWNLOAD

Download Memenangkan Konflik Pertanahan PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Memenangkan Konflik Pertanahan book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page





Memenangkan Konflik Pertanahan


Memenangkan Konflik Pertanahan
DOWNLOAD
Author : Santy Kouwagam
language : id
Publisher: Kepustakaan Populer Gramedia
Release Date : 2023-09-19

Memenangkan Konflik Pertanahan written by Santy Kouwagam and has been published by Kepustakaan Populer Gramedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-09-19 with Law categories.


Kegagalan fungsi sistem peradilan di Indonesia sering dikaitkan dengan korupsi. Korupsi bahkan sudah menjadi alasan di segala penjuru Indonesia ketika pencari keadilan tidak bisa mendapatkannya, bahkan melalui hukum dan pengadilan. Ia menjadi alasan yang dibisikkan pejabat pemerintahan, pengusaha, dan para pengacara mereka di ruang-ruang meeting dan kantor di gedung-gedung tinggi Jakarta Selatan, bar dan restoran berbintang lima, juga di lapangan-lapangan parkiran mobil, warung-warung kopi emperan, kantor pertanahan, bahkan di segala jenis media publik. Namun, hingga saat ini belum pernah ada buku yang diterbitkan dari penelitian ilmiah mengenai bagaimana ÒkorupsiÓ tersebut dilakukan. Korupsi adalah sebuah tuduhan moral. Sebelum menilai seseorang sebagai pelaku, perlu diketahui apa yang memotivasinya dan bagaimana hukum dan struktur sosial yang berlaku di masyarakat memberi ruang untuk dilakukannya. Buku ini akan memperluas perspektif pembaca dengan mengambil pengetahuan dari salah satu profesi yang prakteknya paling rahasia; para pengacara di Indonesia. Mereka termasuk di dalam golongan yang kaya dan berkuasa, dan dapat memenangkan lahan untuk perusahaan-perusahaan besar. Buku ini menggambarkan dengan detil praktek-praktek keseharian mereka, sejarah perjuangan mereka sebagai profesi, dilema-dilema yang mereka hadapi, dan motivasi mereka dalam melakukan tindakan-tindakan yang berada di perbatasan antara keabsahan hukum dan etika, dan bahkan kadang melampaui batas-batas tersebut. Dari buku ini, para pembaca dapat menilai kinerja sistem hukum Indonesia dan membantu untuk berpartisipasi dalam reformasi hukum yang berkelanjutan dan dapat diakui oleh seluruh lapisan masyarakat.



Memenangkan Konflik Pertanahan


Memenangkan Konflik Pertanahan
DOWNLOAD
Author : Santy Kouwagam
language : id
Publisher:
Release Date : 2023

Memenangkan Konflik Pertanahan written by Santy Kouwagam and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023 with categories.




Gerbang


Gerbang
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 2001

Gerbang written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2001 with Democracy categories.




Kehampaan Hak Masyarakat Vs Perusahaan Sawit Di Indonesia


Kehampaan Hak Masyarakat Vs Perusahaan Sawit Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Ward Berenschot
language : id
Publisher: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Release Date : 2023-06-01

Kehampaan Hak Masyarakat Vs Perusahaan Sawit Di Indonesia written by Ward Berenschot and has been published by Yayasan Pustaka Obor Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-06-01 with Social Science categories.


Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang sangat pesat di Indonesia telah menimbulkan konflik yang meluas antara masyarakat perdesaan dan perusahaan sawit. Masyarakat di berbagai daerah di Indonesia telah kehilangan lahan yang luas karena ekspansi perusahaan sawit, dan seringkali tidak mendapatkan kompensasi yang memadai. Sebagai reaksi, masyarakat perdesaan melakukan aksi-aksi demonstrasi, lobi-lobi, litigasi di pengadilan serta blokade jalan, pendudukan tanah dan, kadang-kadang, tindak kekerasan. Buku Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia membahas tentang penyebab, karakter, dan akibat dari konflik-konflik antara perusahaan sawit dan masyarakat perdesaan di Indonesia. Berdasarkan dokumentasi skala besar pertama kali atas 150 kasus konflik kelapa sawit, penulis mendiskusikan bagaimana masyarakat melakukan protes terhadap perusahaan-perusahaan sawit, mengapa mereka melakukan protes, dan sejauh mana mereka berhasil mendapatkan solusi atas keluhan-keluhan mereka. Melalui kajian tersebut, buku yang terdiri dari 4 bagian ini memberi perspektif baru tentang karakter kewarganegaraan dan hak-hak warga negara di Indonesia. Penulis menunjukkan bahwa perusahaan kelapa sawit seringkali berhasil mengambil alih lahan warga perdesaan di Indonesia karena aturan formal dan hubungan-hubungan informal bersekongkol untuk membuat penduduk perdesaan di Indonesia nyaris ‘hampa hak’ (rightless). Kolusi antara bisnis dan politik yang meluas telah merongrong hak-hak warga negara Indonesia. Sebagai akibatnya, masyarakat terlibat dalam perlawanan ‘hampa hak’ (rightless resistance) tertentu: alih-alih mengandalkan hukum dan hak-hak formal warga negara, masyarakat perdesaan berfokus pada meningkatkan posisi tawar mereka terhadap perusahaan, sambil melegitimasi klaim mereka yang pada umumnya berdasarkan pada norma-norma sosial dan adat. Upaya-upaya ini sebagian besar tidak efektif karena masyarakat seringkali gagal mendapatkan hasil yang nyata di lebih dari dua pertiga konflik yang dikaji. Perlawanan hampa hak ini juga belum menghasilkan perlawanan kolektif yang meluas terhadap kehampaan hak. Mengingat besarnya dampak konflik ini pada kesejahteraan ratusan ribu orang Indonesia serta menyangkut profitabilitas dan reputasi salah satu sektor industri terpenting di Indonesia, diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi kasus-kasus konflik di berbagai daerah serta penyebab struktural yang mendasarinya. Dengan menyodorkan sebuah agenda perubahan, buku ini bertujuan untuk memotivasi dan memfasilitasi keterlibatan yang lebih efektif dan lebih aktif dalam penyelesaian konflik-konflik kelapa sawit di Indonesia.



Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan


Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
DOWNLOAD
Author : Adrian Sutedi
language : id
Publisher: Sinar Grafika (Bumi Aksara)
Release Date : 2020-02-01

Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan written by Adrian Sutedi and has been published by Sinar Grafika (Bumi Aksara) this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-02-01 with Law categories.


Pembangunan yang tengah giat dilaksanakan pemerintah kerap berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah semestinya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepentingan (public interest) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak sedikit pengambilalihan tanah dari masyarakat untuk kepentingan umum berujung di Pengadilan baik Pengadilan Pidana, Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun Pengadilan Perdata. Ini menandakan masih buruknya penyelenggaraan pengadaan tanah oleh aparat pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Buku ini mengkaji secara detail penerapan prinsip kepentingan umum, mulai dari zaman pendudukan Jepang, berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Presiden hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Semua materi yang diangkat diharapkan mampu menjawab permasalahan yang acap kali timbul dalam proses pengadaan tanah oleh pemerintah sehingga pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum menjadi pembangunan yang berkelanjutan, dengan menganut prinsip keterbukaan dan transparansi dengan memperhatikan hak-hak individu, masalah sosial, masalah ekonomi, dan masalah budaya. Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus dapat menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia sebagai wujud penerapan Pancasila sebagai dasar negara.



1996 Tahun Kekerasan


1996 Tahun Kekerasan
DOWNLOAD
Author : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
language : id
Publisher:
Release Date : 1997

1996 Tahun Kekerasan written by Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1997 with Civil rights categories.


Human and civil rights abuse in Indonesia, 1996; report.



Mafia Tanah Primum Remedium


Mafia Tanah Primum Remedium
DOWNLOAD
Author : Dr. Gunanegara, SH, M.Hum
language : id
Publisher: GOOGLE PLAY BOOK
Release Date :

Mafia Tanah Primum Remedium written by Dr. Gunanegara, SH, M.Hum and has been published by GOOGLE PLAY BOOK this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.


Permohonan dan pemberian sertipikat hak atas tanah adalah perbuatan administratif yang menurut UU No. 30/2014 harus dilakukan sesuai peraturan-perundang-undangan. Jika bertitik tolak dari ketentuan undang-undang tersebut, maka semua pegawai dan pejabat ATR/BPN termasuk didalamnya pemohon sertipikat hak atas tanah jika melakukannya sesuai peraturan perundang-undangan maka tidak akan ada pihak yang ditangkap, disidik, dituntut dan dipidana. Namun sebaliknya, orang yang melakukan proses pensertipikatan hak atas tanah walaupun sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, namun diketahui kemudian ada perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, maka perbuatan tersebut seketika menjadi ranah hukum pidana dan bukan soal administrasi lagi. Walaupun UU No. 30/2014 sudah memberikan panduan jelas soal tata kelola administrasi sejak tahun 2014, namun di tahun 2020-2022 muncul kejahatan mafia tanah pada pensertipikatan tanah sampai munculnya peristiwa penangkapan (oknum) pejabat ATR/BPN, termasuk pejabat pemerintahan lain dan pelaku usaha di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia. Fenomena dan masalah mafia tanah di masa itu, mengundang perhatian Kepala Negara, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, Komisi II dan Komisi III DPR-RI dan muncul pernyataan keras dari Presiden Joko Widodo; “jika ada mafia tanah agar di gebuk” artinya dipukul sampai pingsan/mati. Selain daripada itu, di tahun itu, ada fenomena lain yang ambivalen antara jargon ATR/BPN dengan fakta di lapangan. Jargon yang membanggakan sebagai wilayah bebas korupsi (WBK) dengan aparatur yang beraklak, profesional dan pelayanan pertanahan berkelas dunia berbeda dengan realitas di lapangan, tepat di bulan Oktober 2022—pejabatnya—eks Kepala Kantor Pertanahan Lebak-Banten dan calo tanah ditangkap Kejaksaan Tinggi Banten akibat peragaan mafia tanah. Realitas sebelumnya, Kepala Kantor Pertanahan Palembang yang dikenal di kantornya sebagai orang baik Juli 2022 ditangkap Polda Metro Jaya karena mafia tanah. Kemudian awal Desember 2022, Kepala Kantor Wilayah BPN Riau ditangkap dan ditahan KPK akibat suap perpanjangan Hak Guna Usaha. Gap antara idealisme dengan realisme dalam pengelolaan pertanahan menjadi fakta hukum, yang selama ini, sangat jarang terjadi ada pejabat ATR/BPN terlibat mafia tanah (dapat) ditangkap aparat hukum. Fakta dan realitas mafia tanah dan gap idealisme versus realisme pengelolaan pertanahan adalah alasan ditulisnya buku ini, senyampang melakukan kajian apa dan bagaimana kejahatan mafia tanah jika dilihat dalam perspektif hukum, intelijen, kriminologi, dan psiko-analisis. Muncul kemudian menggagas penggunaan azas primum remedium guna mengatasi mafia tanah dan tidak lagi menggunakan ultimum remedium guna menangani kejahatan mafia. Buku ini, adalah kelanjutan dari buku series sebelumnya, yang berjudul Hukum Pidana Agraria (2017), Intelijen Pertanahan (2018), dan Pendapat Hukum: Bangunan Fungsi dan Penerapan & Contoh Pendapat Hakim Pada Tindak Pidana Agraria (2019) yang sengaja ditulis untuk sharing note sesama kolega, komunitas, dan aparat serta penegak hukum.



Konflik Pertanahan Di Era Reformasi


Konflik Pertanahan Di Era Reformasi
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 2004

Konflik Pertanahan Di Era Reformasi written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004 with Land tenure categories.


Land disputes in tourist districts with references to national law and adat law; cases in Bali, Nusa Tenggara Barat, and Jawa Timur.



Sumber Daya Alam Dan Jaminan Sosial


Sumber Daya Alam Dan Jaminan Sosial
DOWNLOAD
Author : Franz von Benda-Beckmann
language : id
Publisher:
Release Date : 2001

Sumber Daya Alam Dan Jaminan Sosial written by Franz von Benda-Beckmann and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2001 with Indonesia categories.


On socioeconomic conditions, natural resources management, and social security in Indonesia; collection of articles.



Berebut Tanah


Berebut Tanah
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 2002

Berebut Tanah written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2002 with Anthropology categories.


Land rights and ownership in Indonesia.