Menimbang Otonomi Vs Federal
DOWNLOAD
Download Menimbang Otonomi Vs Federal PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Menimbang Otonomi Vs Federal book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Menimbang Otonomi Vs Federal
DOWNLOAD
Author : Syahda Guruh Langkah Samudra
language : id
Publisher:
Release Date : 2000
Menimbang Otonomi Vs Federal written by Syahda Guruh Langkah Samudra and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2000 with Autonomy categories.
Autonomy vs. federal toward strengthening national integrity of Indonesia.
Promised Land
DOWNLOAD
Author : Marcus Colchester
language : en
Publisher:
Release Date : 2006
Promised Land written by Marcus Colchester and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006 with Agriculture and state categories.
Pendidikan Kewarganegaraan
DOWNLOAD
Author : Tim ICCE UIN
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2016-03-01
Pendidikan Kewarganegaraan written by Tim ICCE UIN and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-03-01 with Education categories.
Buku ini hadir dengan menawarkan gagasan revitalisasi atas Pancasila di era demokrasi sekarang ini. Sebagai simpul bersama bangsa Indonesia Pancasila harus disegarkan kembali makna dan tafsirnya, dan yang lebih penting lagi ia tidak dibenturkan dengan nilai-nilai demokrasi yang telah menjadi pilihan Indonesia di era Reformasi. Demokrasi sejatinya dapat berjalan secara sinergis dengan nilai dan pandangan Pancasila, sepanjang demokrasi dipraktikkan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Lebih dari itu, demokrasi Indonesia tidak terbatas memuaskan secara prosedural, namun harus diorientasikan untuk menjaga empat konsensus kebangsaan Indonesia: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggak Ika. Karya yang layak dibaca siapa saja yang peduli dengan masa depan demokrasi dan karakter diri Indonesia. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia -Kencana-
Handbook Pemerintahan Daerah
DOWNLOAD
Author : IRFAN SETIAWAN
language : id
Publisher: Wahana Resolusi
Release Date : 2018-06-29
Handbook Pemerintahan Daerah written by IRFAN SETIAWAN and has been published by Wahana Resolusi this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-06-29 with categories.
Kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang berjalan sejak kemerdekaan Indonesia, banyak mengalami perubahan paradigma. Paradigma pelimpahan urusan pemerintahan yang tepat diterapkan di Indonesia, masih belum menemukan posisi yang tepat. Tarik menarik urusan pemerintahan antara pusat dan daerah banyak ditentukan oleh kepentingan politik. Belum nyamannya posisi “bandul otonomi daerah” menandakan bahwa belum sepakatnya para ahli mengenai kebijakan desentralisasi di Indonesia. Belum terbentuknya paradigma yang dianggap tepat, tentunya dapat menganggu perkembangan daerah-daerah di Indonesia, dan hal ini juga dapat berpengaruh pada perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara menyeluruh. Dapat dipahami bahwa memang tidak ada sesuatu yang sempurna dari kebijakan yang dibuat suatu rezim pemerintahan, namun setidaknya diperlukan pemikiran bersama dari para cendikia untuk perkembangan daerah-darah di Indonesia, sehingga diperlukan kebijakan otonomi daerah yang dapat dilengkapi dengan kebijakan turunannya dengan cepat sehingga pemerintah daerah dapat menerapkannya dengan baik. Tentunya pula diperlukan dukungan dari para cendikia untuk memberikan solusi permasalahan dalam penerapan otonomi daerah. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai paradigma kebijakan otonomi daerah tersebut, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai penerapan hasil kesepakatan kepentingan politik di masa kini, maka dari itu buku dengan judul Handbook Pemerintahan Daerah ini memperjelas kebijakan otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, berserta sejarah pemerintahan daerah. Buku ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para pelajar, mahasiswa, aparat pemerintahan, tenaga pengajar dan pemerhati pemerintahan daerah. Diharapkan pula buku ini dapat membuka wawasan mengenai ilmu pemerintahan, utamanya pemerintahan daerah serta memberikan pandangan berbeda yang dapat diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Potret Pajak Daerah Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Tjip Ismail
language : id
Publisher: Kencana
Release Date : 2018-01-01
Potret Pajak Daerah Di Indonesia written by Tjip Ismail and has been published by Kencana this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-01-01 with Business & Economics categories.
Sistem pemerintahan NKRI menurut UUD 45 memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Namun dalam pelaksanaannya sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia pada awalnya bersifat sentralistik, semua tata kelola pemerintahan ditangani oleh pemerintah pusat. Perubahan baru terjadi setelah reformasi pemerintahan, yaitu: sejak di tetapkannya UU no 21 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengelola pemerintahan kecuali enam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, moneter fiskal, pertanahan, keamanan, yustisi dan agama. Untuk melaksanakan tata kelola pemerintaha didaerah idealnya bersumber pada pendapatan asli daerah, dimana pajak daerah menjadi tumpuan dalam penerimaan APBD, sementara sumber PAD lainnya seperti retribusi daerah dan laba BUMD hanya merupakan penunjang semata. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, landasan pungutan pajak harus ditetapkan dengan undang-undang yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan tata kelola pemerintahan. Untuk itu, UU no 19 th 1997 sebagai dasar pungutan pajak daerah di Indonesia setelah otonomi daeerah diubah dengan UU no 34 tahun 2000 dan kemudian diganti dengan UU no 28 th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perkembangan dan analisis pungutan pajak daerah diuraikan dalam buku ini sesuai dengan filosofi pungutan, perkembangan tata kelola pemerintahan dan dasar pungutan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
Hukum Pemerintahan Daerah
DOWNLOAD
Author : Ni'matul Huda
language : id
Publisher: Nusa Media
Release Date : 2019-02-01
Hukum Pemerintahan Daerah written by Ni'matul Huda and has been published by Nusa Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-02-01 with Law categories.
Fokus utama buku ini mengkaji hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, khususnya dalam hal pengawasan produk hukum daerah. Sejak otonomi daerah digulirkan melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah seolah berlomba untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan pendapatan daerah dengan cara membuat Peraturan Daerah (Perda) yang berisi tentang pungutan berupa pajak daerah dan retribusi daerah.
Hukum Tata Negara
DOWNLOAD
Author : EKA N.A.M. SIHOMBING
language : id
Publisher: Penerbit EnamMedia
Release Date : 2020-05-27
Hukum Tata Negara written by EKA N.A.M. SIHOMBING and has been published by Penerbit EnamMedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-05-27 with Law categories.
Pendidikan Kewarganegaraan
DOWNLOAD
Author : TGS. Prof. Dr. K.H. Saidurrahman, M.Ag
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2018-01-01
Pendidikan Kewarganegaraan written by TGS. Prof. Dr. K.H. Saidurrahman, M.Ag and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-01-01 with Political Science categories.
Buku ini mencoba mengkaji fenomena komunikasi secara ilmiah dan menghubungkannya dengan komunikasi sebagai praktik. Dengan demikian, materinya dapat dipakai untuk melandasi kajian komunikasi yang dilakukan di perguruan tinggi, seperti mahasiswa dan dosen pada program studi Ilmu Komunikasi, Hubungan Masyarakat, Komunikasi Bisnis, Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), Dakwah, Komunikasi Visual, dan juga untuk mereka yang sedang menulis tesis maupun disertasi di bidang Ilmu Komunikasi. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Ilmu Negara
DOWNLOAD
Author : MIRZA NASUTION
language : id
Publisher: Penerbit EnamMedia
Release Date : 2020-05-27
Ilmu Negara written by MIRZA NASUTION and has been published by Penerbit EnamMedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-05-27 with Law categories.
Pemilu Legislastif Daerah Pemerintahan Daerah Dan Dinamikanya
DOWNLOAD
Author : M. Fadhillah Harnawansyah
language : id
Publisher: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA
Release Date : 2020-10-21
Pemilu Legislastif Daerah Pemerintahan Daerah Dan Dinamikanya written by M. Fadhillah Harnawansyah and has been published by SCOPINDO MEDIA PUSTAKA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-10-21 with Antiques & Collectibles categories.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Urusan pemerin- tahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Di sini DPRD dalam proses pemilihan keanggotaannya dipilih secara periodik setiap lima tahun sekali. Dalam rangka pemilihan anggota DPRD tersebut, diselenggarakan melalui pemilihan umum legislatif daerah (Pilegda), di mana Pilegda tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum legislatif secara keseluruhan karena diselenggarakan secara bersamaan dan serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.