Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah Dan Konsolidasi Tanah Dalam Perspektif Free Trade Zone Ftz Di Kota Batam
DOWNLOAD
Download Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah Dan Konsolidasi Tanah Dalam Perspektif Free Trade Zone Ftz Di Kota Batam PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah Dan Konsolidasi Tanah Dalam Perspektif Free Trade Zone Ftz Di Kota Batam book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah Dan Konsolidasi Tanah Dalam Perspektif Free Trade Zone Ftz Di Kota Batam
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2022-02-14
Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah Dan Konsolidasi Tanah Dalam Perspektif Free Trade Zone Ftz Di Kota Batam written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-02-14 with Law categories.
Tema central buku ini yang terdiri dari beberapa variabel menguraikan dalam pembahasannya beberapa data-data emperil yang terdapat di lapangan tentang Pendaftaran Tanah, Konsolidasi Tanah Dan Perspektif Free Trade Zone Di Kota Batam, pembahasan variabel-variabel ini terdiri dari: BAB I: Pendahuluan; BAB II: Pengaturan Hukum Pendaftaran Tanah Dan Konsolidasi Tanah Dalam Perspektif Free Trade Zone (FTZ) Di Kota Batam; BAB III: Implementasi Pendaftaran Tanah Secara Khusus Di Kota Batam Dalam Perspektif Free Trade Zone (FTZ); BAB IV: Faktor Kendala Dan Solusi Pendaftaran Tanah Dan Konsolidasi Tanah Dalam Perspektif Free Trade Zone (FTZ) Di Kota Batam; BAB V: Penutup.
Paradigma Konstruksi Politik Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date :
Paradigma Konstruksi Politik Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.
Pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yaitu dengan karakter pengaturan hukumnya sudah senapas dan sejalan dengan nilai-nilai filosofi yang bersifat paradigmatik (philosophy of paradigm) Pancasila 1 Juni 1945 sebagai Dasar Negara, pandangan hidup, dan jiwa kepribadian bangsa dan negara, maka disarankan khususnya kepada pemerintah, dan kepada seluruh pemangku kepentingan lain terkait, dan seluruh warga masyarakat perdesaan, untuk menggunakan instrumen dan mekanisme pengaturan hukum Konsolidasi Tanah, dan/atau Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut, yaitu sebagaimana pengaturan hukumnya telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Dalam pendekatan aksiologis saran tersebut dimaksudkan untuk: -mewujudkan penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah secara optimal; -meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang; -meningkatkan kualitas lingkungan; dan -memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan ruang di atas dan/atau di bawah tanah, dan dengan tujuan utama yaitu: -melakukan penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui Konsolidasi Tanah dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai rencana tata ruang; dan -tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan/atau warga masyarakat petani dan pekebun di perdesaan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Saran ini juga dimaksudkan dalam upaya mempercepat terwujudnya penguatan ekonomi kerakyatan di perdesaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mempercepat terwujudnya negara yang adil, makmur dan berkesejahteraan (welfare state) secara berkelanjutan (sustainability). Melalui mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dapat segera mewujudkannya dalam upaya mempercepat terciptanya pertumbuhan ekonomi kerakyatan di perdesaan, khususnya di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Kawasan Hutan Lindung Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga Masyarakat Kampung Tua Kota Batam
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date :
Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Kawasan Hutan Lindung Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga Masyarakat Kampung Tua Kota Batam written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.
Dalam perspektif politik hukum, sudah seharusnya semua rangkaian kebijakan terutama dalam membentuk, dan merumuskan terhadap semua materi pengaturan hukum di bidang kehutanan, konstruksi dan/atau desain pembentukannya harus dilakukan sedemikian rupa dengan mengedepankan kepada pendekatan sistem (approach system), dan mengutamakan dasar pijakan yang kokoh dan kuat, yaitu berdasarkan Paradigma Nilai-Nilai Pancasila (philosophy of paradigm), dimana Pancasila harus diteguhkan sebagai Dasar Negara, Pandangan Hidup Bangsa, dan Jiwa Kepribadian Bangsa. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud (law making process) harus mengutamakan pendekatan dari bawah (bottom up) dan membumi (grounded system) yang berdasarkan hukum yang hidup di dalam masyarakat (the living law). Penulis menaruh harapan yang besar kepada semua pemangku kepentingan, Kementerian, dan Lembaga terkait serta seluruh lapisan masyarakat (stake holder), kiranya program dan kebijakan konsolidasi tanah di kawasan hutan lindung Kota Batam untuk prioritas pertama dapat dilaksanakan pada wilayah/kawasan permukiman dan perumahan warga masyarakat Kampung Tua, yang bertempat tinggal di pinggiran dan/atau sekitar kawasan hutan lindung yang tersebar di beberapa titik pada wilayah Kota Batam. Apabila kawasan permukiman dan perumahan masyarakat Kampung Tua dimaksud, dilaksanakan melalui pelaksanaan Konsolidasi Tanah, maka akan terwujud pemanfaatan tanah secara optimal, terjadi peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah, dan sekaligus akan terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur. Dari hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah di kawasan permukiman dan perumahan pada warga masyarakat Kampung Tua tersebut, juga akan terwujud peningkatan kualitas lingkungan, karena dilengkapi prasarana dan fasilitas umum seperti prasarana jalan, fasilitas lingkungan dan/atau serta fasilitas penunjang lainnya sehingga akan terwujud kawasan permukiman dan perumahan yang sehat/higienis, tertata dengan baik, rapi, bersih, asri, segar, nyaman dan tentram dan sekaligus mampu memberikan jaminan terhadap perlindungan fungsi kemampuan hidup yang berkelanjutan (sustainability). Asas dan norma yang bersifat paradigmatik secara filosofis dan konstitusional sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut yaitu, disebutkan bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberdayaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka dan profesional serta bertanggung-gugat. Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum Nasional. Menurut hemat penulis, norma hukum yang telah ditancapkan dan ditegaskan dalam konsiderans ini, juga harus merupakan dasar pijakan, jangkar dan pondasi yang permanen bagi pembuat peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dengan mengingat sekarang ini kondisi dan potensi sumber daya kehutanan yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia sudah berada pada posisi yang terancam dan terguncang (shock) kelestariannya, akibat adanya perusakan dari orang-orang dan/atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dimaksudkan penulis bahwa hukum yang hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, seperti hukum adat, harus dijaga dan dilestarikan oleh negara dan pemerintah sebagai lokomotif dan garda terdepan (front line) dalam melaksanakan penegakan hukum (law enforcement) terhadap semua produk hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum positif, dengan tetap mengutamakan dan sekaligus meneguhkan untuk terwujudnya paham negara hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara hukum" (constitutional of paradigm and yuridical of paradigm).
Konstitusionalisme Tanah Hak Milik Di Atas Tanah Hak Pengelolaan
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2021-11-29
Konstitusionalisme Tanah Hak Milik Di Atas Tanah Hak Pengelolaan written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-11-29 with Law categories.
Konstruksi format penyelesaian untuk mengatasi berbagai kendala sebagaimana yang dibentangkan dalam judul buku ini: "Konstitusionalisme Tanah Hak Milik di Atas Tanah Hak Pengelolaan", sudah seharusnya Negara dan/atau Pemerintah dan semua pihak lain yang terkait untuk melaksanakan secara ikhlas lahir batin dengan "sepuluh tindakan konkrit Konstitusionalisme" ("ten conrete acts of constitutionalism"), yaitu dengan mengejawantahkan: -Empat pilar konstruksi konstitusionalisme: -Tiga modal dasar; -Dua, strategi, dan -Satu tujuan utama yang prioritas. Empat pilar sebagai konstruksi konstitusionalisme itu adalah pondasi yang bersifat paradigmatik, yang terdiri dari: -pertanggungjawaban terhadap makna kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia 17 Agustus 1945; -pertanggungjawaban nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 yaitu sebagai Dasar Negara, pandan gan hidup bangsa, dan jiwa kepribadian bangsa dan Negara Indonesia; - pertanggungjawaban atas amanat Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk meneguhkan paham kedaulatan rakyat; dan -pertanggung jawaban atas amanat untuk meneguhkan paham Negara hukum vide Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Tiga pilar modal dasar tersebut terdiri dari: -Amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia TAP-MPR RI, Nomor: IX/MPR/2001, tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; -Meneguhkan Paham kedaulatan rakyat yang demokratis; dan -Meneguhkan Paham Demokratisasi Perekonomian Nasional. Dua strategi, yaitu: -Menerapkan grand theory (teori kebahagiaan-utilitarianisme oleh Jeremy Bentham), middle theory (teori hukum positp oleh John Austin dan didukung teori hukum John Locke), dan applied theory (teori hukum Phillippe Nonet-Philip Selznick-teori hukum responsif); dan -Menerapkan amanat politik Hukum Agraria/Pertanahan Nasional. Sedangkan satu, adalah merupakan "satu tujuan utama yang prioritas (the one main priority goal)", yaitu untuk "mewujudkan bangsa dan Negara Indonesia yang adil, makmur, berkeadilan sosial, bersatu, berdaulat, bermatabat sebagai Negara yang berkesejahteraan rakyat (welfare state) baik itu secara lahir maupun batin" sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam aline keempat Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
World Development Report 2020
DOWNLOAD
Author : World Bank
language : en
Publisher: World Bank Publications
Release Date : 2019-11-19
World Development Report 2020 written by World Bank and has been published by World Bank Publications this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-11-19 with Business & Economics categories.
Global value chains (GVCs) powered the surge of international trade after 1990 and now account for almost half of all trade. This shift enabled an unprecedented economic convergence: poor countries grew rapidly and began to catch up with richer countries. Since the 2008 global financial crisis, however, the growth of trade has been sluggish and the expansion of GVCs has stalled. Meanwhile, serious threats have emerged to the model of trade-led growth. New technologies could draw production closer to the consumer and reduce the demand for labor. And trade conflicts among large countries could lead to a retrenchment or a segmentation of GVCs. World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains examines whether there is still a path to development through GVCs and trade. It concludes that technological change is, at this stage, more a boon than a curse. GVCs can continue to boost growth, create better jobs, and reduce poverty provided that developing countries implement deeper reforms to promote GVC participation; industrial countries pursue open, predictable policies; and all countries revive multilateral cooperation.
World Development Report 1978
DOWNLOAD
Author :
language : en
Publisher: World Bank Publications
Release Date : 1978
World Development Report 1978 written by and has been published by World Bank Publications this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1978 with Adaptation (Biology) categories.
This first report deals with some of the major development issues confronting the developing countries and explores the relationship of the major trends in the international economy to them. It is designed to help clarify some of the linkages between the international economy and domestic strategies in the developing countries against the background of growing interdependence and increasing complexity in the world economy. It assesses the prospects for progress in accelerating growth and alleviating poverty, and identifies some of the major policy issues which will affect these prospects.
Policy In Action
DOWNLOAD
Author : John Wanna
language : en
Publisher: UNSW Press
Release Date : 2010
Policy In Action written by John Wanna and has been published by UNSW Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010 with Political Science categories.
Addressing the question of how public-policy formulation changed and affected the design and delivery of government programs and services in Australia, this analysis offers descriptive accounts of how public services programs are designed and implemented and how they might be better managed. Modern governments have undergone significant change during the past 30 years and such change has impacted the way governments structure their organizations, deliver services, and relate to their citizenry. Revealing the affects on Australian government, this study also compares both government and nongovernment services overseas.
Islam In Indonesian Foreign Policy
DOWNLOAD
Author : Rizal Sukma
language : en
Publisher: Routledge
Release Date : 2004-03
Islam In Indonesian Foreign Policy written by Rizal Sukma and has been published by Routledge this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004-03 with Business & Economics categories.
This companion volume to the highly successful Islam in Malaysian Foreign Policy explores the extent to which foreign policy in the world's largest Muslim nation has been influenced by Islamic considerations.
Indonesia S Foreign Policy Routledge Revivals
DOWNLOAD
Author : Michael Leifer
language : en
Publisher:
Release Date : 2014-12-03
Indonesia S Foreign Policy Routledge Revivals written by Michael Leifer and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-12-03 with Indonesia categories.
First published in 1983, this was the first book to provide a systematic and comprehensive account of the nature and course of Indonesia's foreign policy since independence in 1949. Michael Leifer's comprehensive title will of great value to students concerned with the study of foreign policy in Asia, as well as for more general readers with an interest in Indonesia and South-East Asia.
The Straits Of Malacca
DOWNLOAD
Author : Solvay Gerke
language : en
Publisher: Lit Verlag
Release Date : 2008
The Straits Of Malacca written by Solvay Gerke and has been published by Lit Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with Cultural pluralism categories.
The Center for Development Research (ZEF) is an international and interdisciplinary research institute of the University of Bonn, Germany. The Straits of Malacca are one of the world's most important shipping lanes connecting Europe, the Middle East and East und Southeast Asia. This volume throws new light on the Straits of Malacca region by highlighting its cultural and bio-diversity, knowledge-based development and economic hazards and opportunities.