Pegangan Memahami Desentralisasi
DOWNLOAD
Download Pegangan Memahami Desentralisasi PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Pegangan Memahami Desentralisasi book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Pegangan Memahami Desentralisasi
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 2004
Pegangan Memahami Desentralisasi written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004 with Decentralization in government categories.
Pegangan Memahami Importasi Hewan Dan Produknya
DOWNLOAD
Author : Muchtar Abdullah Baraniah
language : id
Publisher: Penebar Swadaya Grup
Release Date :
Pegangan Memahami Importasi Hewan Dan Produknya written by Muchtar Abdullah Baraniah and has been published by Penebar Swadaya Grup this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with categories.
Hewan ternak dan produknya menjadi suatu komoditas perdagangan yang senantiasa diangkut dan dilalulintaskan antarnegara. Oleh karena melibatkan dua negara atau lebih, perdagangan komoditas veteriner tersebut memerlukan persyaratan dan pengawasan yang disepakati oleh negara-negara bersangkutan. Kesepakatan tersebut setidaknya berisikan hal-hal antara lain syarat bebas penyakit, syarat pemberian vaksin tertentu, pemenuhan syarat pemotongan, hasil uji terhadap penyakit, pemenuhan syarat pengolahan, dan pengawasan karantina yang ditujukan untuk kepentingan masing-masing negara yang bersangkutan. Buku pegangan untuk masyarakat pelaku usaha (importir), pedagang hewan ternak dan produk-produknya, distributor, pengusaha rumah pemotongan hewan/unggas, masyarakat industri produk asal hewan (industri daging olahan, industri perkulitan, industri pakaian), para pengawas bidang veteriner guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsinya di lapangan, serta pegangan penting bagi mahasiswa yang mempunyai minat mendalami pelaksanaan sistem importasi hewan dan produknya SALAM PENEBAR SWADAYA
Pengantar Ilmu Pemerintahan
DOWNLOAD
Author : Muhtar Haboddin
language : id
Publisher: Universitas Brawijaya Press
Release Date : 2015-09-01
Pengantar Ilmu Pemerintahan written by Muhtar Haboddin and has been published by Universitas Brawijaya Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-09-01 with Political Science categories.
Sebuah buku yang paling fundamental dalam membahas ilmu pemerintahan. Dikatakan demikian karena buku ini secara sistematis memetakan perdebatan makna ilmu pemerintahan, sistem pemerintahan, azas pemerintahan, dan dinamika politik pemerintahan dalam satu tarikan napa keilmuwan. Empat poin ini adalah konsep yang sangat mendasar untuk memahami, memperdebatkan, dan perkembangan ilmu pemerintahan sebagai sebuah disiplin keilmuwan. Karena itu, perkembangan ilmu pemerintahan bisa ditelisik melalui pergeseran objek kajiannya. Dimasa lalu, objek kajian ilmu pemerintahan berpusat pada lembaga-lembaga formal pemerintahan sekarang objek kajiannya bergeser yakni pemimpin politik, demokrasi, desentralisasi, dan lembaga pemerintah. Selain itu, buku ini juga merekam perubahan paradigma pemerintahan dari government menjadi governance. Dalam konsep government, pemerintahan diposisikan menjadi aktor yang memliki kuas penuh dalam tata-kelola pemerintahan. Tidak hanya itu, dalam konsepsi government relasi kuasanya digambarkan sangat hirarkis dan berjenjang. Konsepsi pemerintahan seperti ini berubah menjadi governance. Governance memuat tiga pilar penyelenggara negara: pemerintah masyarakat, dan swasta. Karena itu dalam governance, pemerintah diharuskan berbagi kuasa dengan masyarakat sipil dan swasta. Semangat yang terkandung dalam governance adalah pengurangan kuasa pemerintah. Ideologi politiknya sangat liberal, yakni berusaha membangun pemerintah minimalis atau bisa disebut ‘less government’ Perubahan objek kajian dan pergeseran paradigma pemerintahan ditulis secara kritis dan argumentatif dengan menmpilkan sebuah fakta. Menariknya lagi adalah dalam kerangka memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai perkembangan ilmu pemerintahan, maka ditelaah pula sejumlah pemikir klasik misalnya Plato, Aristoteles, Polybios, Machiavelli, Locke, Montesquieu hingga pemikir konteporer seperti Dahl dan Ryass. Pilihan menghadirkan pemikir klasik dan konteporer ini karena memiliki kontribusi dalam khazanah perkembangan ilmu pemerintahan modern.
Hukum Pemekaran Wilayah Dalam Kajian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemekaran Kabupaten Musirawas Utara
DOWNLOAD
Author : M. Eza Helyatha Begouvic, S.H., M.H., Adv. Ns. Andre Utama Saputra, S.Kep., M.Kep Rizki Ramadhani, S.H., M.H. Sopian, S.E., M.M Rian Saputra, Penerbit Adab
language : id
Publisher: Penerbit Adab
Release Date :
Hukum Pemekaran Wilayah Dalam Kajian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemekaran Kabupaten Musirawas Utara written by M. Eza Helyatha Begouvic, S.H., M.H., Adv. Ns. Andre Utama Saputra, S.Kep., M.Kep Rizki Ramadhani, S.H., M.H. Sopian, S.E., M.M Rian Saputra, Penerbit Adab and has been published by Penerbit Adab this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.
Judul : HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA) Penulis : M. Eza Helyatha Begouvic, S.H., M.H., Adv. Ns. Andre Utama Saputra, S.Kep., M.Kep Rizki Ramadhani, S.H., M.H. Sopian, S.E., M.M Rian Saputra Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 145 Halaman ISBN : 978-623-497-518-5 Sinopsis Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
Makna Otonomi Daerah Di Wilayah Laut Bagi Masyarakat Pesisir
DOWNLOAD
Author : Kushandajani
language : id
Publisher: FISIP Universitas Diponegoro
Release Date : 2018-02-08
Makna Otonomi Daerah Di Wilayah Laut Bagi Masyarakat Pesisir written by Kushandajani and has been published by FISIP Universitas Diponegoro this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-02-08 with Law categories.
Buku ini membahas tentang makna otonomi daerah di wilayah laut, yang sudah diatur sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang hal yang sama. Buku ini tidak saja membahas desentralisasi dari tataran konseptual, namun juga sampai dengan kontekstual penyelenggaraan desentralisasi di wilayah laut di Kota Semarang.
Reformasi Pelayanan Publik Di Negara Berkembang
DOWNLOAD
Author : Said Saggaf
language : id
Publisher: SAH MEDIA
Release Date : 2018-01-31
Reformasi Pelayanan Publik Di Negara Berkembang written by Said Saggaf and has been published by SAH MEDIA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-01-31 with categories.
Praktik pelayanan publik tidak terlepas dari praktik administrasi publik yang diaplikasi di banyak negara. Pelayanan publik merupakan salah satu isu atau tujuan penting dari administrasi publik yang meliputi penyelenggaraan public services, public affairs (public interests and public needs), and distribution of public service equally. Konsepsi pelayanan publik berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan, dan dalam hal ini setidaknya ada 3 perspektif administrasi publik yang bisa kita gunakan untuk mengkaji pelayanan publik yakni perspektif Old Public Administration, New Public Management, and New Public Service. Sesungguhnya pelayanan publik sebagai bagian dari upaya-upaya mewujudkan good governance, dapat dilihat melalui tiga langkah strategis: Pertama, interaksi antara Negara (yang diwakili pemerintah) dengan warganya, termasuk berbagai kelompok atau lembaga di luar pemerintah dalam pelayanan publik. Kedua, pelayanan publik merupakan ranah dimana prinsip-prinsip good governance dapat diartikulasikan dengan lebih baik. Ketiga, pelayanan publik melibatkan semua kepentingan yang berada di dalam negara. Pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar memiliki kepentingan terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu konsep Birokrasi di kebanyakan negara berkembang cenderung bersifat patrimonialistik: tidak efesien, tidak efektif (over consuming and under producing), tidak obyektif, anti terhadap kontrol karena orientasi dan kritik, tidak mengabdi kepada kepentingan umum lebih pada melayani pemerintah, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen politis dengan sifat sangat otoritatif dan represif, ciri dari birokrasi negara berkembang yaitu: Pertama, administrasi publiknya bersifat elitis, otoriter, menjauh atau jauh dari masyarakat dan lingkungannya serta paternalistik. Kedua, birokrasinya kekurangan sumber daya manusia (dalam hal kualitas) untuk menyelenggarakan pembangunan dan over dalam segi kuantitas. Ketiga, birokrasi di negara berkembang lebih berorientasi kepada kemanfaatan pribadi ketimbang kepentingan masyarakat. Keempat, ditandai adanya formalisme. Yakni, gejala yang lebih berpegang kepada wujud-wujud dan ekspresi-ekspresi formal dibanding yang sesungguhnya terjadi. Kelima, birokrasi di negara berkembang acapkali bersifat otonom. Artinya lepas dari proses politik dan pengawasan publik. Administrasi publik di negara berkembang umumnya belum terbiasa bekerja dalam lingkungan publik yang demokratis. Dari sifat inilah, lahir nepotisme, penyalahgunaan wewenang, korupsi dan berbagai penyakit birokrasi yang menyebabkan aparat birokrasi di negara berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang perlu dibenahi melalui suatu reformasi secara mikro maupun makro.
Legislative Drafting
DOWNLOAD
Author : W. Riawan Tjandra
language : id
Publisher:
Release Date : 2009
Legislative Drafting written by W. Riawan Tjandra and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009 with Bill drafting categories.
Legislative drafting of Indonesian regional governance law.
Politik Desentralisasi Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Sadu Wasistiono
language : id
Publisher:
Release Date : 2017
Politik Desentralisasi Di Indonesia written by Sadu Wasistiono and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017 with Decentralization in government categories.
On politics of decentralization in Indonesia.
Politik Kebudayaan Dan Identitas Etnik
DOWNLOAD
Author : Universitas Udayana. Fakultas Sastra. Seminar Seri Sastra, Sosial, Budaya
language : id
Publisher:
Release Date : 2004
Politik Kebudayaan Dan Identitas Etnik written by Universitas Udayana. Fakultas Sastra. Seminar Seri Sastra, Sosial, Budaya and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004 with Bali Island (Indonesia) categories.
On political culture and ethnical identities in Bali; volume commemorating the 46th anniversary of the Faculty of Letters, Udayana University.
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
DOWNLOAD
Author : Yan Pieter Rumbiak
language : id
Publisher:
Release Date : 2005
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua written by Yan Pieter Rumbiak and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Autonomy categories.
On the relation between the Indonesian central government and Papua local government, an intervention of central government with economics and natural resources of Papua.