Pemekaran Dan Otonomi Khusus Wilayah Papua
DOWNLOAD
Download Pemekaran Dan Otonomi Khusus Wilayah Papua PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Pemekaran Dan Otonomi Khusus Wilayah Papua book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Pemekaran Dan Otonomi Khusus Wilayah Papua
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 2005
Pemekaran Dan Otonomi Khusus Wilayah Papua written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Administrative law categories.
Collection of laws and presidential instruction regarding local government autonomy in Papua, Indonesia.
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
DOWNLOAD
Author : Yan Pieter Rumbiak
language : id
Publisher:
Release Date : 2005
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua written by Yan Pieter Rumbiak and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Autonomy categories.
On the relation between the Indonesian central government and Papua local government, an intervention of central government with economics and natural resources of Papua.
Papua Dalam Bayang Bayang Pemekaran Vs Otsus
DOWNLOAD
Author : Sefnat Momao
language : id
Publisher:
Release Date : 2004
Papua Dalam Bayang Bayang Pemekaran Vs Otsus written by Sefnat Momao and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004 with Economic development categories.
Pro and contra on the division of Papua Province.
Profil Otonomi Khusus Papua
DOWNLOAD
Author : Frits Bernard Ramandey
language : id
Publisher:
Release Date : 2005
Profil Otonomi Khusus Papua written by Frits Bernard Ramandey and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Autonomy categories.
Political and historical background of the special autonomy status awarded to Papua Province.
Nasionalisme Dalam Kerangka Otonomi Daerah
DOWNLOAD
Author : Soewarsono
language : id
Publisher:
Release Date : 2008
Nasionalisme Dalam Kerangka Otonomi Daerah written by Soewarsono and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with Aceh (Indonesia) categories.
Nationalism in the context of local autonomy in Aceh and Papua Province.
Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua
DOWNLOAD
Author : Riris Katharina
language : id
Publisher: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Release Date : 2019-04-15
Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua written by Riris Katharina and has been published by Yayasan Pustaka Obor Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-04-15 with Young Adult Nonfiction categories.
Tulisan ini bermaksud memberikan rangsangan ide kepada para pengambil keputusan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam menyusun kebijakan baru terhadap Papua. Menjelang berakhirnya pengucuran dana Otsus pda tahun 2021, dapat dijadikan momentum untuk memberikan Papua sebuah kebijakan baru yang berasal dari kehendak dan partisipasi masyarakat Papua dengan melihat capaian Otsus selama ini. Proses ini jangan dianggap sebagai pintu referendum bagi lepasnya Papua, melainkan pintu untuk menciptakan relasi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua dan Papua Barat, serta dengan orang asli Papua. Penulis berharap apa yang menjadi cita-cita orang asli Papua untuk mendapatkan keadilan, penegakan hukum dan HAM, serta kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat Papua, dapat segera tercapai.
Jurnal Penelitian Politik
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher: Yayasan Obor Indonesia
Release Date : 2006
Jurnal Penelitian Politik written by and has been published by Yayasan Obor Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006 with Political science categories.
On political studies in Indonesia.
Problematika Otonomi Khusus Di Papua
DOWNLOAD
Author : Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum
language : id
Publisher: Nusamedia
Release Date : 2021-05-01
Problematika Otonomi Khusus Di Papua written by Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum and has been published by Nusamedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-05-01 with Law categories.
Buku digital ini berjudul "Problematika Otonomi Khusus di Papua", merupakan buku yang berisi tentang "Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus mengenai Desentralisasi Asimetris" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan hukum tata negara yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Transformasi Kualitas Sumber Daya Manusia Di Provinsi Papua
DOWNLOAD
Author : Dr. Hendricus Lembang, S.Sos., DEA
language : id
Publisher: Jakad Media Publishing
Release Date : 2024-03-07
Transformasi Kualitas Sumber Daya Manusia Di Provinsi Papua written by Dr. Hendricus Lembang, S.Sos., DEA and has been published by Jakad Media Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-03-07 with Business & Economics categories.
Buku "Transformasi Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Papua: Dampak Pengeluaran Pemerintah dan Kredit Perbankan" menguraikan peran belanja modal dan penyaluran kredit perbankan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua. Buku ini mengeksplorasi dampak dari belanja modal dan kredit perbankan terhadap aspek penting seperti investasi swasta, tingkat pendidikan, dan penyerapan tenaga kerja. Melalui analisis yang cermat, buku ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman tentang ekonomi keuangan daerah dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, buku ini juga memberikan kontribusi praktis dengan menyajikan informasi yang relevan bagi pengambil keputusan dalam merencanakan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang berharga dalam memperbaiki arah kebijakan yang dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.
Manajemen Pemerintahan Daerah Otonom Baru
DOWNLOAD
Author : Bambang Purwoko
language : id
Publisher: UGM PRESS
Release Date : 2018-08-01
Manajemen Pemerintahan Daerah Otonom Baru written by Bambang Purwoko and has been published by UGM PRESS this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-08-01 with Business & Economics categories.
Buku ini memaparkan tentang pemerintahan daerah Kabupaten Puncak di bawah kepemimpinan Bupati Willem Wandik dan Wakil Bupati Repinus Telenggen dalam implementasi program percepatan pembangunan daerah tahun 2013-2017. Buku ini memuat tujuh bab, yaitu tentang konsolidasi pemerintahan daerah baru, pelembagaan pemerintahan daerah, kebijakan percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak, kinerja pemerintahan daerah 2013-2017, serta tantangan dan harapan agar proses pelembagaan pemerintahan, percepatan pembangunan, dan pemberian pelayanan publik selama ini dapat meningkat secara berkelanjutan. Bab I menjelaskan tentang konsolidasi pemerintahan daerah baru setelah pemekaran Kabupaten Puncak (periode 2008-2013). Konsolidasi pemerintahan ini penting karena sejak pemekaran tahun 2008, pemerintahan daerah berjalan secara tidak lancar. Tekad para pemangku kepentingan dalam membentuk kabupaten baru memang sudah kuat, tetapi pemerintahan baru tidak segera dapat melembaga dengan baik. Pejabat bupati berganti sampai empat kali. Pemilukada tertunda-tunda beberapa kali akibat terjadinya perang suku pada tahun 2011-2012. Pembangunan daerah belum menunjukkan kemajuan yang berarti dan banyak masyarakat belum dapat mencapai kesejahteraan. Hal ini akibat beratnya kendala struktural pembangunan di Kabupaten Puncak, yaitu keterisolasian wilayah, rendahnya kualitas pelayanan publik dasar, dan rendahnya kualitas SDM. Walau mulai ada pembangunan sarana prasarana perkantoran, rumah dinas pejabat, gedung DPRD, penambahan fasilitas bandara, penambahan frekuensi penerbangan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan migrasi masyarakat dari daerah atau distrik lain ke Ilaga, peningkatan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat belum merata. Melihat lambatnya pembangunan, pasangan Willem Wandik-Repinus Telenggen melakukan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan lokal, sehingga mereka akhirnya mengusung keduanya menjadi kandidat Bupati dan Wakil Bupati. Setelah menang di dalam Pemilukada demokratis pertama pada tanggal 14 Februari 2013, tugas pertama Bupati dan Wakil Bupati definitif adalah menciptakan perdamaian di antara kelompok yang bertikai akibat perang suku seputar Pemilukada tahun 2011-2012. Ada beberapa harapan baru terhadap pemimpin baru, terutama yang berkaitan dengan perlunya konsolidasi sosial-politik paska konflik, perbaikan roda pemerintahan, pembukaan keterisolasian wilayah, peningkatan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Bab II menjelaskan tentang pelembagaan pemerintahan daerah Kabupaten Puncak. Setelah terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif, Willem Wandik dan Repinus Telenggen memulai pelembagaan pemerintahan dengan melakukan konsolidasi birokrasi maupun rekonsiliasi politik. Konsolidasi birokrasi dilakukan di kalangan internal birokrasi dengan membentuk perangkat daerah dan lambang daerah serta penyusunan APBD 2013. Sementara itu, rekonsiliasi politik dilakukan dengan DPRD. Tujuannya supaya Lembaga Eksekutif dan Legislatif dapat bersama-sama mengambil langkah terbaik untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Puncak, terutama dengan segera diselesaikannya beberapa peraturan daerah yang sangat penting bagi proses pembangunan daerah di Kabupaten Puncak, khususnya Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Lambang Daerah, serta Struktur Organisasi dan Tata-kelola Pemerintahan. Konsolidasi birokrasi dan konsolidasi ini penting karena keterpaduan langkah di antara elemen pemerintahan dan masyarakat bisa berdampak serius terhadap kelancaran tugas pemerintahan daerah. Selanjutnya, tugas Bupati dan Wakil Bupati definitif adalah melakukan aktivasi pemerintahan melalui penataan kelembagaan dan aparatur pemerintah, membangun kerjasama intensif dengan berbagai lembaga pemerintah pusat dan perguruan tinggi, serta meningkatkan kapasitas dan menegakkan komitmen aparatur pemerintah. Bab III menjelaskan tentang kebijakan percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak. Buku ini memaparkan garis kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak berdasarkan Master Plan Pembangunan Puncak bidang politik, pemerintahan, dan sosial-ekonomi. Rencana induk ini awalnya disusun pada tahun 2009 melalui kerjasama dengan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM dengan rekomendasi arah dan strategi berikut: memperkuat tatanan sosial-politik, membangun struktur kelembagaan dan aparatur birokrasi pemerintahan, mengembangkan pelayanan publik, serta memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan kondisi permasalahan objektif sebagai wilayah yang terisolir dan tertinggal, Visi dan Misi Pembangunan ditetapkan, khususnya untuk percepatan pembangunan daerah. Visi pembangunan ini dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Puncak 2013-2018: “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Dasar Menuju Masyarakat Kabupaten Puncak yang Damai, Sehat, Terdidik, dan Sejahtera”. Visi pembangunan tersebut dijabarkan dalam lima misi, yaitu: (1) meningkatkan ketersediaan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, air bersih, dan permukiman; (2) meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat di daerah berlandaskan pada keunggulan dan potensi strategis daerah; (3) meningkatkan ketersediaan, akses maupun kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) meningkatkan kualitas SDM dan komitmen aparatur pemerintah; dan (5) membangun kesadaran kewarganegaraan dan kerukunan hidup antar masyarakat. Berdasarkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Puncak menetapkan kebijakan percepatan pembangunan daerah, yaitu pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan infrastruktur pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Bab IV menjelaskan tentang kinerja pemerintahan daerah 2013-2017. Buku ini memaparkan beberapa capaian kinerja, khususnya dalam program penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan sarana penunjang aparatur pemerintah, pengembangan ekonomi masyarakat, dan pengembangan harmoni sosial masyarakat. Pertama, penyediaan infrastruktur dasar dilakukan dengan membangun sarana transportasi udara dan darat, sarana air bersih, BBM dan pembangkit listrik, sarana penunjang aparatur pemerintah, dan sarana permukiman. Kedua, peningkatan pelayanan bidang pendidikan telah dilakukan dengan membuat dokumen Rencana Induk Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Puncak Tahun 2014-2025 melalui kerjasama dengan PPKK Fisipol UGM; pembangunan sekolah terpadu untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Distrik Ilaga; bekerjasama dengan Gugus Tugas Papua UGM melakukan rekrutmen dan penempatan para Guru Perintis - GP (kemudian istilah GP diganti menjadi GPDT - Guru Penggerak daaerah terpencil) baik untuk tingkat PAUD, SD, SMP maupun SMA/SMK; dan pelatihan PNS dan kontrak kerja di lingkungan Dinas Pendidikan. Sementara itu, dalam bidang kesehatan, Bupati dan Wakil Bupati Puncak periode 2013-2018 memberikan prioritas pada program pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D, Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun fasilitas sosial seperti Posyandu. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan tersebut juga didukung dengan penyediaan tenaga paramedis dan tenaga kesehatan, walau masih belum optimal. Ketiga, peningkatan sarana dan prasarana penunjang aparatur pemerintah, antara lain penyediaan kantor dinas, pengadaan sarana dan prasarana kantor, dan penyediaan rumah dinas. Keempat, pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Puncak. Beberapa hasil yang dicapai hingga tahun 2017 adalah: penyusunan dokumen Rencana Induk Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Publik; Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian; pembangunan Pasar Ilaga; pembangunan Pusat Grosir Ilaga; pemberian subsidi hasil bumi; Gerakan Masyarakat Sejahterakan Kampung (GEMAS); pengembangan perekonomian berbasis pariwisata, khususnya ekowisata pegunungan; dan pengembangan semangat wirausaha putra daerah.