Pengadilan Ham Ad Hoc
DOWNLOAD
Download Pengadilan Ham Ad Hoc PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Pengadilan Ham Ad Hoc book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : R. Wiyono, S.H
language : id
Publisher: Kencana
Release Date : 2015-02-01
Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia written by R. Wiyono, S.H and has been published by Kencana this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-02-01 with categories.
Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pengadilan di lingkungan peradilan umum merupakan proses peradilan di Indonesia yang paling banyak mendapat sorotan publik, baik di dalam negeri maupun masyarakat internasional. Perhatian piblik yang intens terhadap proses peradilan HAM di Indonesia itu terutama hal-hal yang bersifat positif dan negatif. Referensi penting ini menguraikan secara perinci perihal lingkup kewenangan, hukum acara, Peradilan HAM Ad Hoc, perlindungan korban dan saksi; kompensasi, restitusi, dan rehabilitas; ketentuan pidana terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. --- Penerbit Kencana Prenadamedia Group
Pengadilan Ham Ad Hoc
DOWNLOAD
Author : RB Sularto
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-02-18
Pengadilan Ham Ad Hoc written by RB Sularto and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-02-18 with Law categories.
Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk berdasarkan kebijakan legislatif yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ad Hoc Ketentuan dalam undang-undang ini yang mengamanatkan pembentukannya terdapat dalam Pasal 43 dan Pasal 44. Pasal 43 menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM Ad Hoc (ayat (1)). Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden (ayat (2)). Selanjutnya dinyatakan bahwa Pengadilan HAM yang dibentuk berada di lingkungan Peradilan Umum (ayat (3)). Adapun dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa pemeriksaan di Pengadilan HAM Ad Hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini (UU No. 26 Tahun 2000). Buku ini menuangkan pemikiran penulis tentang aspek kelembagaan dan kebijakan hukum dari Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kebijakan yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia telah mengakomodasikan keberlakuan hukum pidana yang bersifat retroaktif. Suatu asas yang dalam dunia hukum pidana menimbulkan banyak perdebatan. Tulisan ini mencoba untuk mengupas persoalan-persoalan kelembagaan dan kebijakan pada pengadilan hak asasi manusia tersebut.
Pengadilan Ham Ad Hoc Tanjung Priok
DOWNLOAD
Author : Andi Mappetahang Fatwa
language : id
Publisher:
Release Date : 2005
Pengadilan Ham Ad Hoc Tanjung Priok written by Andi Mappetahang Fatwa and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Demonstrations categories.
Author's account as a victim of Tanjung Priok riots, a clash between Muslims and the Indonesian Armed Forces in 1984, and his thoughts on human rights court used in disclosing human rights violation during the riots.
Pelanggaran Ham Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Binsar Gultom
language : id
Publisher: Gramedia Pustaka Utama
Release Date : 2013-05-08
Pelanggaran Ham Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia written by Binsar Gultom and has been published by Gramedia Pustaka Utama this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-05-08 with Political Science categories.
"Dalam buku ini, Penulis mengungkapkan bagaimana pengaturan HAM dalam hukum keadaan darurat dan praktiknya di lapangan, yakni pelanggaran HAM seperti apa yang dibenarkan dalam hukum keadaan darurat dan bagaimana Pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM dalam keadaan darurat tersebut, serta hal-hal baru yang ditemukan dalam penulisan buku ini. Hal-hal baru dimaksud seperti: ""kompensasi"" terhadap korban pelanggaran HAM akibat pemberlakuan status hukum keadaan darurat sebaiknya dipisahkan dengan proses hukum, tetapi cukup dibuktikan oleh tim medis/dokter dari Rumah Sakit yang ditunjuk Pemerintah. Kemudian, bagaimana seharusnya Pemerintah menerapkan pemberlakuan status hukum keadaan darurat yang efektif dan bagaimana seharusnya Hakim HAM mempertimbangkan penerapan pemberlakuan status keadaan darurat itu, semuanya dibahas dalam buku ini. Dalam buku ini, Penulis juga memberanikan diri menganalisis putusan bebas Peninjauan Kembali Mahkamah Agung atas pelanggaran HAM berat Timor-Timur pascajajak pendapat 1999 dan putusan bebas Kasasi Mahkamah Agung atas pelanggaran HAM berat Tanjung Priok 1984. Hal ini dilakukan, mengingat kedua kasus tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in cracht van gewijsde). Akhirnya, dari kajian ilmiah penulisan buku ini, Penulis menganjurkan setiap penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam keadaan darurat, khususnya darurat militer dan perang, lebih baik ditangani secara khusus melalui Pengadilan Militer dengan komposisi hakimnya terdiri atas tiga orang hakim dari peradilan umum dan dua orang dari peradilan militer, ketimbang melalui UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memiliki prinsip-prinsip retroaktif, tidak mengenal kadaluwarsa, dan memerlukan rekomendasi DPR. Adanya prinsip-prinsip yang dianut oleh UU No. 26 Tahun 2000 tersebut menjadikan proses penyelesaian kasus pelangaran HAM menjadi panjang dan penuh ketidakpastian. Akibatnya hampir dapat diprediksikan semua kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di-""bebaskan"" oleh Pengadilan HAM Ad Hoc karena barang bukti dan saksi korban/kunci yang diajukan ke persidangan telah rusak/hilang atau meningal dunia."
Eksistensi Pengadilan Ham Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : DR. Kurniawan Tri Wibowo SH., MH., CPL, CCD
language : id
Publisher: Pustaka Aksara
Release Date :
Eksistensi Pengadilan Ham Di Indonesia written by DR. Kurniawan Tri Wibowo SH., MH., CPL, CCD and has been published by Pustaka Aksara this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Juvenile Nonfiction categories.
Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Bambang Santoso
language : id
Publisher: Pascal Books
Release Date : 2022-12-01
Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia written by Bambang Santoso and has been published by Pascal Books this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-12-01 with Law categories.
Buku ini menjelaskan tentang berbagai persoalan penegakan hukum khususnya pengagaran HAM berat di Indonesia, serta bagaimana peran Kejaksaan Agung dalam kasus tersebut. Untuk mengungkap hal tersebut, buku ini memberikan landasan berbagai teori tentang konsep negara hukum, pegegakkan hukum dan teori tentang Hak Asasi Manusia. Secara singkat, buku ini menunjukkan bahwa Implementasi kewenangan Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum belum menunjukkan usaha dan hasil yang signifikan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat karena sarat nuansa politis. Jaksa Agung menunjukkan sikap tidak mau (unwilling) dan terus menolak hasil penyelidikan Komnas HAM dengan alasan tidak cukup bukti dan menunggu pembentukan Pengadilan HAM Ad-hoc, sikap unwilling Jaksa Agung menunjukkan pertentangan terhadap prinsip perlindungan HAM sebagai ciri utama negara hukum Rechstaat dan The Rule of Law yang dianut oleh Indonesia.
Teori Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat
DOWNLOAD
Author : Aturkian Laia, S.H., M.H
language : id
Publisher: CV Jejak (Jejak Publisher)
Release Date : 2022-12-28
Teori Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat written by Aturkian Laia, S.H., M.H and has been published by CV Jejak (Jejak Publisher) this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-12-28 with Antiques & Collectibles categories.
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan suatu kejahatan yang pernah terjadi di masa lalu yang mana kejahatan tersebut harus ditangani agar keluarga korban bisa mendapatkan keadilan dengan adanya Pengadilan HAM ad hoc. Dan ini pentingnya adanya perlindungan hak asasi manusia agar tidak sewenang-wenang setiap orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia Pengadilan hak asasi manusia yang telah dibuat serta aturan mengenai UU Pengadilan HAM di Negara Indonesia harus bisa menjadi pembawa keadilan dengan mekanisme-mekanisme yang dilakukan dalam hal penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat supaya tidak terulang lagi adanya pelanggaran-pelanggaran HAM seperti di masa lalu Buku ini bermanfaat bagi semua kalangan komunitas (Dosen, Mahasiswa dan Praktisi) yang ingin memahami tentang Teori Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat.
Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher: Yayasan Obor Indonesia
Release Date : 2009
Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia written by and has been published by Yayasan Obor Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009 with Justice, Administration of categories.
On Indonesian laws, regulations, and legal system.
Hak Asasi Manusia Dalam Perspeltih Hukum Nasional
DOWNLOAD
Author : Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2021-08-01
Hak Asasi Manusia Dalam Perspeltih Hukum Nasional written by Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-08-01 with Law categories.
Pada awalnya, buku ini adalah disertasi penulis yang berawal dari keinginan untuk membahas berbagai permasalahan dalam pembiayaan murabahah. Salah satunya yakni, pelaksanaan yang kurang transparan. Padahal murabahah merupakan salah satu produk utama bank syariah di Indonesia yang amat kental dengan konsep transparansi, baik di sisi pelaksanaan maupun dari segi prinsip syariah yang melandasinya. Selain itu, praktik perbankan syariah yang ketentuannya berbeda dengan praktik perbankan konvensional, menyebabkan pembiayaan murabahah kurang memberikan perlindungan bagi kepentingan bank syariah dan nasabah. Permasalahan yang berkaitan dengan transparansi dan prinsip syariah dalam pelaksanaan murabahah inilah yang kemudian membawa penulis untuk menghadirkan konsep Transparency Existence Concept (TEC). Konsep ini pada akhirnya akan mendorong peningkatan perlindungan bagi bank syariah dan nasabah dalam murabahah. Selain gagasan menarik di atas, penulis juga menjabarkan secara komprehensif implikasi hukum pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah, serta faktor pendorong yang diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan bank syariah dan nasabah dalam pembiayaan murabahah. Buku ini layak dijadikan buku rujukan penting bagi banyak pihak, khususnya para mahasiswa yang berkecimpung mempelajari hukum perbankan syariah, para dosen pengajar, dan tentunya sangat layak dibaca oleh para praktisi dan pemangku kebijakan perbankan syariah, agar dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi bank syariah maupun nasabah. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Manual Pelatihan Dasar Ham
DOWNLOAD
Author : Komnas HAM
language : id
Publisher: Komnas HAM
Release Date : 2015-11-01
Manual Pelatihan Dasar Ham written by Komnas HAM and has been published by Komnas HAM this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-11-01 with Political Science categories.
Pendidikan HAM merupakan upaya penyadaran masyarakat akan hak-hak mereka. Pendidikan HAM berupaya untuk membangun dan membentuk pengetahuan, keterampilan , sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan prinsip-prinsip HAM. Dimulai dari pemberdayaan individu – memampukan individu – hingga akhirnya mengubah masyarakat. Oleh karena itu pendidikan HAM kerap disebut sebagai pendidikan transformatif yang mengubah masyarakat sehingga terjadi perubahan sosial.