Pengembangan Kesadaran Dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Penataan Ruang
DOWNLOAD
Download Pengembangan Kesadaran Dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Penataan Ruang PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Pengembangan Kesadaran Dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Penataan Ruang book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Pengembangan Kesadaran Dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Penataan Ruang
DOWNLOAD
Author : Wisnubroto Sarosa
language : id
Publisher: Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Release Date :
Pengembangan Kesadaran Dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Penataan Ruang written by Wisnubroto Sarosa and has been published by Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Political Science categories.
Buku ini dibuat dalam rangka merumuskan Grand Strategy Pengembangan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Penataan Ruang dalam lingkup Nasional. Buku ini berisi urgensi, teori, kebijakan, dan strategi pokok (grand design) Pengembangan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Penataan Ruang secara Nasional dalam lima tahun ke depan. Dari strategi pokok tersebut dirumuskan berbagai program dan kegiatan yang dianggap sesuai dalam memastikan strategi pokok tersebut bisa berjalan dan bisa terwujud. Program dan kegiatan ini dikemas dalam bentuk tool box program dan kegiatan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Selanjutnya, Pemerintah Daerah dapat memilih-milih program dan kegiatan yang sesuai dengan karakteristik lokasi wilayahnya dari tool box tersebut, apabila mereka berkeinginan mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat di wilayahnya. Buku ini akan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam membentuk Kelompok Masyarakat Penataan Ruang, sehingga regulasi penataan ruang yang telah dilegalkan di daerah tersebut bisa berjalan dengan baik. Semoga buku ini bermanfaat. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca dibutuhkan untuk perbaikan dari buku ini kedepannya.
Rekayasa Dan Manajemen Banjir Kota
DOWNLOAD
Author : Robert J. Kodoatie
language : id
Publisher: Penerbit Andi
Release Date : 2021-03-04
Rekayasa Dan Manajemen Banjir Kota written by Robert J. Kodoatie and has been published by Penerbit Andi this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-03-04 with Technology & Engineering categories.
Bencana banjir telah menjadi persoalan tiada akhir bagi manusia di seluruh dunia dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Bencana ini diakibatkan oleh peristiwa alam, manusia, atau bahkan bisa oleh keduanya secara bersamaan. Secara umum banjir menyebabkan kerusakan yang lebih pa rah dibandingkan bencana lainnya. Di Indonesia, kerugian dan kerusakan akibat banjir adalah sebesar dua pertiga dari semua bencana lainnya dan saat ini kecenderungan bencana banjir terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan. Pendudukindonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Sampai saat ini jumlahnya mencapai hampir 240 juta dan Indonesia menempati rangking ke empat untuk jumlah penduduk dunia. Peningkatan ini lebih dominan di kota karena kota memberikan kemudahan dan fasilitas yang lebih baik dibandingkan desa. Kata terus berkembang seiring dengan laju urbanisasi. Saat ini penduduk kota telah mencapai 54 % penduduk Indonesia. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan penduduk kota yang signifikan. Dengan demikian persoalan banjir kota menjadi semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk kota ini memunyai konsekuensi peningkatan kebutuhan primer maupun sekunder, yang memberikan dampak perubahan tata guna lahan dari ruang terbuka hijau menjadi ruang terbangun. Oleh karena itu hampir di semua kota bencana banjir terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Indonesia adalah negara kepulauan terluas. Salah satu referensi menyebutkan ada 17.508 pulau besar dan kecil. 5 pulau besar dengan luas area lebih dari 100.000 km2 adalah Kalimantan, Sumatra, Papua, Sulawesi, dan Jawa. Ada 26 pulau dengan luas lebih besar 2.000 km2 tapi kurang dari 100.000 km2. Jumlah pulaupulau kecil dengan luas kurang dari 2.000 km2 adalah 17.477 buah atau 99,82 % dari seluruh pulau yang ada. Data administrasi menyebutkan bahwa ada hampir 7.000 yang berstatus kota baik ibukota provinsi, ibukota kabupaten, ibukota kabupaten administrasi, kota secara administratif setara dengan kabupaten, kota administrasi dan kota kecamatan. Semua kota tersebut merupakan bagian dari seluruh kepulauan yang ada. Perbedaan luas, kondisi, geologi, topografi, dan tata guna lahan tiap-tiap pulau menyebabkan karakter pulau-pulau, terutama terkait dengan sumber daya air dan khususnya substansi banjir, menjadi unik dan tidak bisa diseragamkan secara umum. Demikian pula kondisi kota yang berada di pulau-pulau tersebut juga berbeda-beda terutama dalam persoalan banjir dan solusinya.
Perda Tata Ruang Dalam Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Agraria Dan Sumber Daya Alam
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2022-04-06
Perda Tata Ruang Dalam Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Agraria Dan Sumber Daya Alam written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-04-06 with Law categories.
Karya tulis dalam buku ini membahas pelbagai konten penting dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan dalam era otonomi daerah dan kegalauan penulis atas keberlangsungan upaya menjaga dan melindungi potensi sumber daya agraria dan sumber daya alam di daerah-daerah NKRI. Pembahasannya dilakukan dalam 6 (enam) Bab, yaitu: BAB I : Pendahuluan; BAB II : Konstruksi Pengaturan Hukum Perda Tata Ruang Dalam Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Agraria Dan Sumber Daya Alam; BAB III : Implementasi Perda Tata Ruang Dalam Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Agraria Dan Sumber Daya Alam; BAB IV : Faktor Kendala Dan Format Solusi Implementasi Perda Tata Ruang Dalam Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Agraria Dan Pengelolan Sumber Daya Alam; BAB V : Penutup. Dimuat dalam buku ini 3 (tiga) lampiran: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara 1960-104 Dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007-68, Dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725; 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), TAP Nomor IX/MPR/2001, Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Kontruksi Pengaturan Hukum Pelaksanaan Landreform Dan Penataan Ruang Dalam Konteks Pelaksanaan Free Trade Zone Ftz Di Kabupaten Bintan
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2022-02-09
Kontruksi Pengaturan Hukum Pelaksanaan Landreform Dan Penataan Ruang Dalam Konteks Pelaksanaan Free Trade Zone Ftz Di Kabupaten Bintan written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-02-09 with Law categories.
Secara inspiratif dan aktual, Penulis buku ini membahas tentang pengaturan hukum positif mengenai pelaksanaan landreform di Kabupaten Bintan, dan pelaksanaannya yang merujuk kepada peraturan dasar mengenai landreform yaitu Undang-undang/Prp. Nomor 56 Tahun 1960, peraturan pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan beberapa peraturan teknis lainnya yang bersifat praktis operasional hanya saja dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah pemerintah pengaturan hukum tentang landreform sebagaimana dimaksud sudah banyak substansinya tidak sesuai lagi dengan keadaan secara empiris di lapangan dan pengaturan tentang landreform saat ini banyak diganjal atau dipasung oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Buku ini lebih lanjut menyajikan saran untuk menemukan solusi yang konstruktif terhadap berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan landreform di Kabupaten Bintan dimaksud yaitu : Disarankan kepada pemerintah dalam hal ini presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau (DPR-RI) untuk segera melakukan inventarisasi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang selama ini menghalangi Bakat mendiskreditkan dan atau memandulkan pelaksanaan landreform di lapangan
Analisis Kritis Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Milik Masyarakat Adat Untuk Menguhkan Analisis Kepastian Hukum Dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
DOWNLOAD
Author : DR. H. IDHAM,S.H.,M.Kn
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2023-06-14
Analisis Kritis Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Milik Masyarakat Adat Untuk Menguhkan Analisis Kepastian Hukum Dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan written by DR. H. IDHAM,S.H.,M.Kn and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-06-14 with Antiques & Collectibles categories.
Khusus terkait dengan persoalan pengaturan hukum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pendaftaran tanah hak ulayat tersebut, kepada Pemerintah Kota Batam harus segera menindaklanjuti surat keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.105/HK/III/2004, Tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam, yang harus segera diproses bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam (DPRD Kota Batam) yang dibentuk dan diterbitkan dalam status Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam khusus yang menetapkan bahwa semua hamparan wilayah yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Perkampungan Tua dalam Surat Keputusan Walikota Batam tersebut, tentu dalam hal ini juga termasuk Perkampungan Tua Tanjung Uma sekaligus ditetapkan sebagai Perkampungan Tua di Wilayah Kota Batam, guna melindungi tanah hak ulayat yang ada dan terdapat di wilayah Perkampungan Tua tersebut. Tindakan hukum ini penting dilakukan dalam perspektif pelaksanaan sistem hukum positif di Indonesia, karena dengan status Peraturan Daerah tersebut, penanganan penyelesaian untuk pendaftaran tanah hak ulayat di daerah Perkampungan Tua, sudah menjadi keputusan seluruh rakyat Kota Batam dalam konteks meneguhkan prinsip kedaulatan rakyat. Terkait dengan hal ini, bahwa Peraturan Daerah dimaksud secara yuridis formal adalah merupakan sumber hukum positif yang mengikat publik, tentu hal ini sekaligus dalam upaya meneguhkan Indonesia dalam pelaksanaan penegakan hukum mengutamakan kepada pendekatan hukum positif (positivisme). Berkenaan untuk melaksanakan pendaftaran tanah terhadap status tanah hak ulayat Kampung Tua, Kelurahan Tanjung Uma, Kota Batam tersebut, penulis menyimpulkan terutama ditujukan secara khusus kepada pihak penyelenggara, tentu dalam hal ini pihak Kantor Pertanahan Kota Batam, dengan melibatkan pihak lain yang terkait utamanya pihak Kantor Walikota Batam dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), harus secara proaktif, terus-menerus dan berkelanjutan untuk segera melakukan pendataan secara akurat, pengukuran dan sekaligus pembuatan peta bidang tanah secara komprehensif untuk dimasukkan ke dalam program Pendaftaran Tanah Sistematik yaitu Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) yang saat ini sedang gencar-gencarnya dan fokus dilaksanakan oleh Pemerintah. Jika hal ini dapat segera dilaksanakan, tentu dari hasil kegiatan pendaftaran tanah sistematik tersebut sudah sejalan dan sesuai dengan teori utama yang ditetapkan penulis dalam buku ini yaitu berdasarkan teori Jeremy Bentham. Bentham dalam teorinya yang terkenal dengan teori kebahagiaan (utilitarianisme) mengatakan bahwa semua produk hukum itu baru akan mempunyai nilai bagi masyarakat, apabila produk hukum itu ketika dilaksanakan (law enforcement) dapat dan mampu memberikan garansi dan/atau jaminan untuk mewujudkan rasa kebahagiaan (utilitarianisme) kepada masyarakatnya. Demikian juga halnya, jika pendaftaran tanah terhadap status tanah ulayat itu segera dilaksanakan, maka atas hasil pendaftaran tanah yaitu diterbitkannya sertifikat (Tanda Bukti Hak), tentu hal ini akan memberikan rasa kebahagiaan kepada seluruh masyarakat adat di Kampung Tua, Kelurahan Tanjung Uma tersebut, dan hal ini sekaligus akan memberikan kepastian hukum dan dapat mendorong terjadinya peningkatan ekonomi kerakyatan.
Postulat Dan Konstruksi Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2021-03-25
Postulat Dan Konstruksi Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-03-25 with Law categories.
Terkait dengan implementasi atas pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap khususnya di Kota Batam dapat disimpulkan khususnya ditujukan kepada aparat pelaksana penyelenggara pendaftaran tanah dimaksud, tentu dalam hal ini pihak Kantor Pertanahan Kota Batam sebagai penyelenggara tunggal, dalam pelaksanaannya harus mengimplementasikan empat elemen penting secara empiris di lapangan yaitu: -melaksanakan sesuai dengan postulat dan konstruksi politik hukum berdasarkan nilai-nilai kelima sila Pancasila sebagai Dasar Negara (philosophy of paradigm); -melaksanakan pendaftaran tanah dimaksud secara konsisten, bertanggungjawab, berkesinambungan, terus menerus dan berkelanjutan; -melaksanakan koordinasi yang terintegratif dengan seluruh pihak dan instansi terkait; dan -mengupayakan keterjaminan adanya dukungan politik hukum anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
Konstruksi Politik Hukum Hak Atas Tanah Untuk Melaksanakan Manajemen Status Tanah Hak Pengelolaan Hpl Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Batam
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2022-02-09
Konstruksi Politik Hukum Hak Atas Tanah Untuk Melaksanakan Manajemen Status Tanah Hak Pengelolaan Hpl Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Batam written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-02-09 with Law categories.
Seharusnya pelaksanaan manajemen untuk melaksanakan proses pekerjaan perencanaan peruntukan persediaan dan pemeliharaan hak-hak atas tanah dengan status hak pengelolaan itu sudah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tentu dalam pelaksanaannya harus berdasarkan segala produk pengaturan hukum yang telah ada dan telah dijelaskan penulis pada bagian di atas dalam proses penegakan hukum di lapangan seharusnya semua aparat penyelenggara yang terlibat dalam melaksanakan manajemen atas status tanah hak pengelolaan HPL tersebut dalam implementasinya harus mengutamakan kepada perwujudan dan atau peneguhan untuk tetap ditegakkannya prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan ciri bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan mengutamakan penerapan teori utama dalam buku ini yaitu penerapan teori Jeremy bentham yang terkenal dengan teori kebahagiaan an bentham mengatakan bahwa dalam penegakan hukum tujuan akhirnya harus dapat memberikan garansi dan atau jaminan untuk terwujudnya suatu rasa kebahagiaan bagi dan untuk kepentingan seluruh warga masyarakat. Satu tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait guna melaksanakan tindakan manajemen terkait dengan status tanah hak pengelolaan HPL tersebut harus segera diupayakan untuk menambah alokasi anggaran tentu dalam perspektif politik anggaran tentu hal ini harus dilakukan secara fokus dan berkelanjutan Upaya yang harus dilakukan untuk menambah alokasi anggaran ini harus dilakukan sekaligus yaitu oleh pihak badan perusahaan Batam dan demikian pula oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Batam yang kedua keduanya di alokasi penambahan anggaran itu alokasi nya adalah dalam anggaran dan pendapatan dan belanja negara cara APBN bagi pihak badan pengusahaan Batam alokasi penambahan anggaran tersebut proses pengusulan nya disampaikan oleh pihak kementerian negara Badan Usaha Milik Negara BUMN melalui Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan bagi Kementerian Agraria dan tata ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia usulannya disampaikan melalui komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta sedangkan bagi pemerintah kota Batam usulan penambahan anggaran di maksud tentu proses pengusulan nya disampaikan melalui Dewan Perwakilan Daerah DPRD Kota Batam Hal ini bertujuan agar pelaksanaan manajemen status tanah hak pengelolaan itu dapat dilaksanakan secara terencana fokus dan berkelanjutan untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya peningkatan perekonomian bagi seluruh warga masyarakat di kota Batam.
Evaluasi Dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Tata Ruang
DOWNLOAD
Author : Dr. Ir. Firmansyah, M.T.
language : id
Publisher: Indonesia Emas Group
Release Date : 2023-05-11
Evaluasi Dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Tata Ruang written by Dr. Ir. Firmansyah, M.T. and has been published by Indonesia Emas Group this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-05-11 with Education categories.
Penataan ruang bertujuan agar dapat terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan. Buku ini membahas fase-fase pembuatan kebijakan meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Dalam siklus kebijakan atau proses pembuatan kebijakan (policy making process), impelementasi kebijakan (policy implementation) merupakan tahapan yang sangat penting. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan tata ruang kabupaten dan kota di Indonesia mengindikasikan adanya permasalahan dalam keefektifannya. Permasalahan yang sering terjadi adalah tidak sesuainya pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Dengan kata lain terdapat penyimpangan (deviasi) pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Hal ini menunjukkan terjadinya permasalahan dalam implementasi kebijakan tata ruang.
Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan
DOWNLOAD
Author : Nommy Horas Thombang Siahaan
language : id
Publisher: Erlangga
Release Date : 2004
Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan written by Nommy Horas Thombang Siahaan and has been published by Erlangga this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004 with Ecology categories.
On environmental law in Indonesia.
Pengantar Hukum Lingkungan Ed 2
DOWNLOAD
Author : Prof. Dr. A.M. Yunus Wahid, S.H., M.Si.
language : id
Publisher: Kencana
Release Date : 2018-04-11
Pengantar Hukum Lingkungan Ed 2 written by Prof. Dr. A.M. Yunus Wahid, S.H., M.Si. and has been published by Kencana this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-04-11 with Law categories.
Eksistensi dan perkembangan hukum lingkungan di Indonesia telah memperoleh kedudukan yang semakin kuat dan mendasar. Hal ini sejalan dengan amendemen UUD 1945 yang antara lain dengan tegas menuangkan masalah lingkungan hidup dalam Pasal 28H sebagai bagian dari HAM. Demikian pula telah 3 (tiga) kali diundangkan undang-undang tentang lingkungan hidup, yakni UU No. 4 Tahun 1982 (UULH) kemudian diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997 (UUPLH) dan terakhir diganti lagi dengan UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH) yang menganut asas “peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup”. Dengan demikian Indonesia telah menganut prinsip “konstitusi hijau” atau “green constitution” dan prinsip “green legislation”. Namun demikian, sampai dewasa ini buku-buku/referensi tentang hukum lingkungan yang mengikuti perkembangan tersebut, terasa masih sangat terbatas. Buku persembahan Prenada Media Group.