Penggunaan Klausula Baku Yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen

DOWNLOAD

Download Penggunaan Klausula Baku Yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Penggunaan Klausula Baku Yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page

Penggunaan Klausula Baku Yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen

DOWNLOAD

Author : Fajar Nugroho Handayani
language : id
Publisher: Uwais inspirasi Indonesia
Release Date : 2020-02-10

Penggunaan Klausula Baku Yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen written by Fajar Nugroho Handayani and has been published by Uwais inspirasi Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-02-10 with Technology & Engineering categories.

Buku ini membahas bagaimana penggunaan klausula baku yang dilarang menurut hukum perlindungan konsumen

Klausula Baku Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen

DOWNLOAD

Author : David M.L. Tobing
language : id
Publisher: Gramedia Pustaka Utama
Release Date : 2019-05-06

Klausula Baku Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen written by David M.L. Tobing and has been published by Gramedia Pustaka Utama this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-05-06 with Law categories.

Saya sungguh mengapresiasi terbitnya buku karya Dr. David Tobing yang mengupas tuntas masalah klausula baku. Buku ini sangat fungsional karena amat terkait dengan perlindungan konsumen dari klausula baku yang kerap kali menjebak konsumen dalam bertransaksi, khususnya di sektor jasa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya melakukan pengujian secara menyeluruh terhadap keberadaan klausula baku yang masih bertebaran di sektor industri finansial. Bravo, Pak David! —Tulus Abadi Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Buku ini memberikan pencerahan, bermanfaat luas, dan menyumbang secara nyata dalam pembangunan integritas perlindungan konsumen di Indonesia. Selamat kepada Pak David atas dedikasinya dalam perlindungan konsumen Indonesia. —Ardiansyah Parman Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN RI) Tahun 2013–2020 Buku ini merupakan wujud konkret kepekaan Penulis sebagai pengacara pembela konsumen dan kajian ilmiah Penulis terhadap pencantuman klausula baku dalam berbagai perjanjian yang melahirkan ketidakadilan bagi konsumen. Bahasan dalam buku ini akan membuka tabir tentang eksistensi klausula baku dan dampaknya sehingga akan bermanfaat bagi konsumen, pelaku usaha, dan lembaga-lembaga yang terkait. —Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A. Mantan Hakim Agung RI dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Buku ini mengupas secara dalam teori, aturan hukum, dan praktik pengawasan serta penyelesaian sengketa pencantuman klausula baku di Indonesia. Buku ini layak dibaca oleh setiap kalangan, tidak hanya konsumen atau akademisi, tetapi juga pelaku usaha, agar terhindar dari sengketa klausula baku. Bagi pemerintah, buku ini menjadi masukan dalam proses pengawasan dan pembangunan aturan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. —Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia

DOWNLOAD

Author : Dr. Norma Sari, S.H., M.Hum.
language : id
Publisher: UAD PRESS
Release Date : 2021-12-31

Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia written by Dr. Norma Sari, S.H., M.Hum. and has been published by UAD PRESS this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-12-31 with Law categories.

Eskalasi kegelisahan akademik penulis sebagai dosen dan aktivis atas perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia semakin meningkat akhir-akhir ini. Ruang-ruang dialektika dengan para kolega dan mahasiswa saat penelitian, pengabdian masyarakat, menulis jurnal, menjadi pembicara karya ilmiah, serta membimbing skripsi telah menginspirasi penulis untuk merespon kegalauan tersebut dengan merangkai gagasan yang ada dan menampilkan dalam sebuah karya untuk dikaji bersama. Setidaknya ada 7 tema yang penulis angkat dalam buku ini. Pertama, perlindungan konsumen perumahan. Rumah sebagai salah satu kebutuhan primer menjadi pintu masuk diskusi karena dengan beban biaya investasi yang sangat tinggi, potret perilaku pelaku usaha menjadi gambaran untuk menangkap persoalan lainnya. Literasi transaksi konsumen menjadi isu pokok selain tanggung jawab pelaku bisnis. Kedua, perlindungan konsumen kesehatan. Kebutuhan primer yang kedua yang penulis angkat adalah kesehatan. Perkembangan teknologi kesehatan yang sangat cepat pada satu sisi menggembirakan namun juga harus selalu dijaga aspek keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Alih-alih konsumen mengalami kenaikan kualitas kesehatan, berbagai ekses negatif harus dihindarkan. Ketiga perlindungan konsumen jasa keuangan. Inovasi teknologi yang terus berkembang untuk memfasilitasi transaksi bisnis konsumen dan pelaku usaha dalam prakteknya menunjukkan skala masalah yang melebar. Bukan hanya konsumen yang menjadi korban namun para pihak di sekeliling konsumen harus ikut menanggung resiko, minimal ketidaknyamanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Literasi konsumen yang lemah menjadi peluang untuk dimanfaatkan dengan pendekatan iklan berlebihan. Keempat, perlindungan konsumen media. Kehidupan masa kini yang tidak lepas dari genggaman gawai mempermudah untuk akses terhadap media. Penetrasi media yang semakin cepat dan massif pada akhirnya berdampak pada konsumsi yang tidak sehat dan kurang layak. Isu ini penting diangkat karena rekaman memori atas apa yang dibaca, didengar, dan dilihat terutama anak-anak akan sangat berpengaruh pada proses tumbuh kembangnya. Kelima, mitigasi perlindungan konsumen di masa bencana. Pandemi global COVID-19 berdampak sangat meluas tidak terkecuali relasi konsumen dan pelaku usaha. Konsumen mengalami kerawanan yang lebih tinggi dan perlu advokasi. Upaya mitigasi untuk merespon kondisi terkini sekaligus mengantisipasi masa depan menjadi urgen untuk dilakukan. Keenam, jeratan klausula baku bagi konsumen. Sejak pertama kali diundangkan pada tahun 1999 dan berlaku pada tahun 2000, Undang-undang Perlindungan Konsumen memberi kesempatan para pelaku usaha untuk menyesuikan klausula baku. Namun 2s1 tahun berlaku, kondisi yang terjadi masih jauh dari harapan dan menggembirakan. Klausula baku yang menjerat bahkan masih terpampang dalam ruang promosi publik. Ketujuh, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen: Bagai Bunga Kembang Tak Jadi. Tulisan ini adalah bagian akhir untuk memberikan narasi dan refleksi jalan panjang akses keadilan konsumen saat mengalami sengketa. Lembaga yang tujuan pembentukannya menjadi babak baru perlindungan konsumen yang bersengketa justru semakin mengalami pelemahan secara sistemik.

The Consumer And His Dollars

DOWNLOAD

Author : David Schoenfeld
language : en
Publisher:
Release Date : 1966

The Consumer And His Dollars written by David Schoenfeld and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1966 with Consumer education categories.

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa

DOWNLOAD

Author : Dr. Agoes Parera, B.Sc., SE., SH., MM., MH., AAIJ., CTL., CBL., CFP®
language : id
Publisher: Penerbit Andi
Release Date : 2022-04-13

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa written by Dr. Agoes Parera, B.Sc., SE., SH., MM., MH., AAIJ., CTL., CBL., CFP® and has been published by Penerbit Andi this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-04-13 with Law categories.

Menjadi referensi bagi pembaca, pakar dan penulis serta praktisi advokat /pengacara adalah wajib, akan tetapi saya tidak menemukan satu pun referensi yang menyatakan bahwa Wanprestasi itu adalah Kreditur, melainkan Debitur yang Wanprestasi. Sepertinya logis, masuk akal akan tetapi tidak demikian dengan pemegang polis, hal ini telah disangkal: Kecuali dalam keadaan terpaksa, boleh lakukan Exeptio Non Adimpleti Comtractus, sambil berkilah: "Saya tidak pernah berhutang/berjanji pada saudara, namun sebaliknya saudaralah berutang /berjanji pada saya". Mari kita buktikan melalui fakta-fakta serta azas dan sifat dari perjanjian asuransi itu sendiri serta UU yang mengaturnya, akan kita kupas bersama-sama untuk mencari posísi dominan dengan gap-gap diantara kedua posisi tersebut untuk diselaraskannya antara lain: 1) Debitur vs Kreditur 2) Pembeli vs Penjual 3) Importir vs Eksportir 4) Produksen vs Konsumen 5) Perusahaan Asuransi vs Pemegang Polis (Focus) Kita akan lebih lex spesialis Perusahaan Asuransi vs Pemegang polis dengan mencari gap-gap antara dassein dan dassolen dalam dunia praktik serta teoritis. Kadang demi nama baik dan reputasi, Perusahaan tidak segan-segan melakukan Ex Gratia Payment, namun tidak bagi pemegang polis dia tetap berjuang mati-matian untuk sebuah keadilan (iustum).

Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Siber

DOWNLOAD

Author : Dr. Iman Sjahputra, S.H., Sp.N., LL.M.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2021-11-29

Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Siber written by Dr. Iman Sjahputra, S.H., Sp.N., LL.M. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-11-29 with Law categories.

Buku ini merupakan hasil karya tulis disertasi penulis dengan judul: Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik ditinjau dari Perspektip Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Siber. Dalam buku ini penulis menggam-barkan berbagai permasalahan yang timbul dalam transaksi di dunia maya atau dunia siber dan sekalian memberikan solusi bagaimana sebaiknya memberikan perlindungan konsumen dalam transaksi perniagaan elektronik. Kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya para penegak hukum, pemerhati hukum, para konsumen dan mahasiswa.

Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia

DOWNLOAD

Author : Yusuf Shofie, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Citra Aditya Bakti
Release Date : 2008-10-15

Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia written by Yusuf Shofie, S.H., M.H. and has been published by Citra Aditya Bakti this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008-10-15 with Law categories.

Terdapat beberapa alasan penulis menghimpun makalah dan tulisan penulis sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara berurut sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan dan penyajian ke dalam satu buku yang berjudul Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Pertama, menambah daftar bacaan bidang studi Hukum Perlindungan Konsumen (HPK) di Indonesia. Bidang studi hukum ini sudah terlebih dahulu ada serta diajarkan dan dikaji di Fakultas Hukum Universitas Pancasila (Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Yarsi (Jakarta), dan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Bandung) lebih dari lima tahun sebelum UUPK diberlakukan. Kini bidang studi ini sudah diajarkan di berbagai fakultas hukum di Indonesia. Sebanyak empat buku penulis terdahulu —dengan berbagai kekurangan yang terdapat di dalamnya— mudah-mudahan telah mengisi keterbatasan bahan rujukan bidang studi hukum tersebut. Sejak buku pertama penulis terbit (2000) dan diterbitkan kembali dalam edisi revisi (2003) hingga kini, penulis belum mampu menyelesaikan naskah buku pengantar bidang studi hukum tersebut. Buku persembahan penerbit SingaBangsaGroup

Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen

DOWNLOAD

Author : Esther Masri, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Jakad Media Publishing
Release Date :

Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen written by Esther Masri, S.H., M.Kn. and has been published by Jakad Media Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Business & Economics categories.

Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana Edisi 2023

DOWNLOAD

Author : Idik Saeful Bahri
language : id
Publisher: Bahasa Rakyat
Release Date : 2023-09-20

Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana Edisi 2023 written by Idik Saeful Bahri and has been published by Bahasa Rakyat this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-09-20 with True Crime categories.

Buku ini merupakan seri persembahan yang penulis tawarkan kepada pembaca dalam melihat dan menganalisis fenomena cyber crime (kejahatan siber) di internet yang sekarang sangat marak terjadi, khususnya dilihat dari sudut pandang hukum. Di dunia yang sudah serba online, kebutuhan dalam penggunaan internet terus bertambah setiap tahunnya. Mulai dari hanya sebatas interaksi pertemanan, hiburan, informasi dan update berita, bahkan dalam hal hubungan bisnis. Lebih dari itu, dunia perbankan saat ini tidak bisa berlepas diri dari yang namanya sistem online. Dengan banyaknya kebutuhan tersebut maka muncul pula lah pencurian-pencurian jenis siber, perampokan jenis siber, pemalakan jenis siber, dan jenis tindak pidana lain yang sudah di modifikasi menjadi bentuk siber. Kejahatan-kejahatan semacam ini jika dilihat dari dampak dan implikasinya, bisa jauh lebih fatal ketimbang kejahatan offline. Kerugian yang ditimbulkan oleh perampokan jenis siber bisa menimbulkan kerugiaan hingga ratusan milyar rupiah, jauh lebih besar ketimbang perampokan offline yang menggunakan senjata api. Dari dasar itulah, maka konsep cyber crime harus dijelaskan secara akademis untuk mengurai permasalahan apa yang seharusnya disadari oleh semua pihak. Hukum kita sudah mengenal KUHP, UU ITE, UU Perbankan, dan jenis peraturan perundang-undangan lain yang bisa dihubungkan dalam setiap kasus kejahatan siber. Namun lebih dari itu, perlu dibahas secara detail tentang kedudukan kejahatan siber dalam sistem hukum pidana kita. Bagaimana menarik suatu kesimpulan dari suatu fenomena hukum dalam ranah siber, ditarik menjadi kasus pidana. Apakah konsumen yang mengeluh kepada suatu perusahaan tertentu di jejaring pribadi miliknya dan dibaca oleh banyak orang kemudian disebarkan dan menjadi viral, lantas bisa ditarik menjadi kasus pencemaran nama baik yang sering kita lihat beritanya di televisi? Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang seharusnya di munculkan untuk mengatasi kejahatan siber yang kini sangat marak terjadi. Dari dasar pemikiran tersebut lah, penulis mencoba menguraikan secara teoretis tentang kejahatan siber dan bentuk-bentuk di dalamnya. Tentu saja dimulai dari pembahasan sejarah teknologi, dari mulai munculnya komputer hingga sejarah perkembangan internet untuk mengurai tujuan dari lahirnya teknologi-teknologi tersebut. Sehingga penulis membuat buku ini yang penulis beri judul: Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana.

Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet

DOWNLOAD

Author : Iswi Hariyani, S.h., M.h
language : id
Publisher: Elex Media Komputindo
Release Date : 2013-02-12

Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet written by Iswi Hariyani, S.h., M.h and has been published by Elex Media Komputindo this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-02-12 with Business & Economics categories.

Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet telah lazim dilakukan di dunia perbankan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada diskriminasi karena fasilitas semacam ini lebih banyak diberikan kepada debitur besar. Debitur mikro dan debitur kecil yang kebanyakan nilai agunannya jauh lebih besar dibandingkan nilai kreditnya justru sering kali tidak diberi fasilitas tersebut. Mereka lebih sering dipaksa melunasi kredit yang macet secara tunai atau melalui pelelangan agunan yang dipaksakan. Hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi. Dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (2) huruf e UU 10/ 1998 tentang Perbankan, secara jelas diatur tentang larangan diskriminasi dalam pemberian kredit perbankan. Restrukturisasi kredit-sesuai PBI 7/ 2005 Pasal 1 angka 25-merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: (a) penurunan suku bunga kredit, (b) perpanjangan jangka waktu kredit, (c) pengurangan tunggakan bunga kredit, (d) pengurangan tunggakan pokok kredit, (e) penambahan fasilitas kredit, dan (f) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Restrukturisasi kredit umumnya diarahkan untuk menyelamatkan kredit bermasalah (kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet). Kebanyakan nasabah debitur, khususnya debitur mikro dan debitur kecil, tidak tahu tentang seluk-beluk pemberian fasilitas restrukturisasi dan penghapusan kredit macet di perbankan. Akibatnya mereka memiliki kedudukan yang lebih lemah dan sering kali kesulitan mengakses fasilitas tersebut. Padahal, kedua fasilitas tersebut telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI 7/ 2005. Di samping itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan PP 14/ 2005 dan PP 33/ 2006 yang antara lain mengatur program penghapusan kredit macet di bank BUMN. Melalui PP 14/ 2005 dan PMK 31/ 2005, debitur UMKM di bank BUMN mendapatkan fasilitas hapus tagih disertai pemberian potongan pokok utang hingga 50%% (jika masih punya jaminan kebendaan) dan 15%% (jika sudah tidak punya jaminan kebendaan). Pimpinan bank BUMN juga menjanjikan potongan pokok hutang 25%% bagi debitor kredit macet yang harus diselesaikan melalui PP 33/ 2006. Penyelesaian kredit macet di bank BUMN melalui PP 14/ 2005 menggunakan ?mekanisme negara? sehingga masih melibatkan PUPN. Di lain pihak, PP 33/ 2006 sudah menggunakan ?mekanisme korporasi? sehingga bank BUMN dapat menyelesaikan kredit macet secara mandiri tanpa melibatkan PUPN. Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet merupakan tindakan yang sudah lazim dilakukan di kalangan perbankan untuk menurunkan rasio kredit bermasalah (non- performing loan) agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga dengan baik. Meskipun demikian, program restrukturisasi dan penghapusan kredit macet harus dilaksanakan secara benar sesuai aturan hukum yang berlaku agar tidak sampai menimbulkan moral hazard yang dapat merugikan pihak bank, debitor, dan masyarakat. Di masa kini, restrukturisasi dan penghapusan kredit macet secara umum telah diatur secara jelas dalam UU Perbankan (UU 10/1998), Peraturan Bank Indonesia (PBI 7/2005), dan dalam pedoman perkreditan di masing-masing bank. Penghapusan (write-off) terhadap kredit macet adalah bagian tak terpisahkan dari manajemen risiko penyaluran kredit perbankan. Penghapusan kredit macet terdiri atas dua tahap, yaitu : (a) Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau conditional write-off, dan (b) Hapus tagih atau penghapusan secara mutlak atau absolute write-off. Dalam program hapus buku, portofolio kredit macet dikeluarkan dari pembukuan bank, namun pihak bank masih tetap melakukan penagihan atas kredit macet tersebut. Jika program hapus buku tidak berhasil dan proses penagihan sulit dilakukan, maka manajemen bank dapat membuat program hapus tagih sehingga portofolio kredit macet tersebut tidak perlu ditagih lagi. Hapus buku dan hapus tagih terhadap kredit macet baru boleh dilaksanakan jika pihak bank telah berupaya keras