Home eBooks Download › penggunaan kode lokasi bps pada sistem perbendaharaan dan anggaran negara

Penggunaan Kode Lokasi Bps Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

Download Penggunaan Kode Lokasi Bps Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Penggunaan Kode Lokasi Bps Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page

Penggunaan Kode Lokasi Bps Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

DOWNLOAD
READ
Author : Hemidon
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21

Penggunaan Kode Lokasi Bps Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Hemidon and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.

Dalam pengembangan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) kebutuhan akan data dan informasi yang mudah dipertukarkan menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan SPAN merupakan upaya penyederhanaan Sistem Informasi Manajemen yang selama ini dikembangkan secara terpisah oleh masing-masing Direktorat Jenderal yang terlibat dalam SPAN. Selain itu, SPAN juga akan berinteraksi dengan Sistem Informasi lain baik sebagai penyedia data maupun sebagai pengguna data, sehingga kebutuhan untuk pertukaran data yang mudah dan aman menjadi sangat penting. Sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government serta sejalan dengan upaya standarisasi format data dan informasi yang saling dipertukarkan antara instansi pemerintah melalui IGASIS, maka penggunaan kode-kode yang hanya dimengerti oleh satu instansi sedapat mungkin dihindari. Hal ini dikarenakan, penggunaan kode-kode yang berbeda antar sistem aplikasi akan menyebabkan permasalahan keakuratan data yang dihasilkan (Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:2008). Salah satu kode yang sering ada dalam sistem informasi di lingkungan pemerintah adalah kode lokasi. Kode lokasi sering kali merujuk pada pembagian wilayah secara administratif yakni mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dengan Kelurahan/Desa. Untuk beberapa sistem informasi, kode lokasi juga menunjukkan lokasi yang berada di luar negeri misalnya kode lokasi dalam Aplikasi DIPA. Kode Lokasi saat ini secara formal belum masuk dalam salah satu komponen Bagan Akun Standar (BAS) yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, akan tetapi secara faktual, kode lokasi ini di pakai oleh beberapa aplikasi yang dikembangkan Ditjen Perbendaharaan dalam rangka Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN. Dalam Rancangan Bagan Akun Standar yang akan digunakan dalam SPAN, kode lokasi merupakan salah satu elemen yang harus ada dalam kombinasi akun (chart of account, atau disingkat CoA) dalam setiap transaksi dalam SPAN nantinya. Dengan demikian, nantinya kode lokasi harus dinyatakan secara formal menjadi bagian dari Bagan Akun Standar yang digunakan oleh SPAN. Untuk memudahkan pertukaran data yang melibatkan kode lokasi antara SPAN dan sistem informasi selain SPAN ada baiknya digunakan kode lokasi yang lebih banyak digunakan dan telah diakui oleh pihak lain. Hal ini karena, kode lokasi yang digunakan dalam aplikasi yang dikembangkan oleh Ditjen Perbendaharaan memiliki perbedaan dengan pengkodean yang sudah banyak digunakan oleh sistem informasi di luar Ditjen Perbendaharaan. Kode Lokasi yang dimaksud adalah kode lokasi yang dikembangkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Alasan penggunaan kode lokasi BPS sebagai salah satu segmen BAS adalah kode ini sudah banyak dipakai oleh Sistem informasi lain yang ada di lingkungan Pemerintah Pusat RI, termasuk menjadi salah satu bagian dari Nomor Objek Pajak (NOP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Manajemen Kas Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker

DOWNLOAD
READ
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21

Manajemen Kas Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.

Berkaitan dengan penyempurnaan koneksitas proses bisnis manajemen kas di Satker, maka peran Satker dalam hal perencanaan kas sangatlah penting. Dalam Modernizing Cash Management, disebutkan bahwa manajemen kas yang efektif memerlukan perencanaan arus kas jangka pendek yang akurat dan tepat waktu. Aktifitas perencanaan dan proyeksi kas ini, di antaranya meliputi pertukaran informasi antara Kementerian Keuangan dengan kementrian teknis di tingkat operasional. Institusi treasury idealnya dapat memperoleh informasi dari agency (Satker) selaku entitas yang melakukan transaksi termasuk di dalamnya perikatan/komitmen serta proyeksi kas yang dibutuhkan untuk melunasinya. Peran dan tanggung jawab Satker dalam manajemen kas di antaranya dipengaruhi oleh model sistem perbendaharaan dan mekanisme pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran di suatu negara. Sedangkan mekanisme yang ditempuh institusi perbendaharaan untuk menjamin ketersediaan kas pada saat pembayaran jatuh tempo dipengaruhi pula oleh struktur rekening pemerintah di mana uang negara ditempatkan.

Manajemen Komitmen Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker

DOWNLOAD
READ
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21

Manajemen Komitmen Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.

Komitmen merupakan kewajiban yang akan menimbulkan pembayaran di masa yang akan datang berdasarkan pemenuhan kondisi atau kriteria tertentu. Dalam SPAN Bid Document, disebutkan bahwa komitmen anggaran terjadi pada saat kontrak ditandatangani antara Satker dan rekanan untuk pengadaan barang dan jasa di masa yang akan datang atau pada saat rekanan menerima dan menyanggupi purchase order dari satker. Secara umum terdapat dua jenis komitmen. Komitmen khusus (spesific commitment) adalah komitmen yang menimbulkan kewajiban pembayaran atau serangkaian pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Termasuk dalam komitmen khusus adalah penerbitan purchase order dan persetujuan kontrak pengadaan barang dan jasa. Sedangkan komitmen yang berkelanjutan (continuing commitment) merupakan komitmen yang pembayarannya bersifat berkelanjutan, tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak didasarkan pada adanya kontrak tersendiri. Pembayaran untuk gaji, tunjangan dan sejenisnya termasuk dalam continuing commitment.

Restrukturisasi Rekening Bendahara Pemerintah

DOWNLOAD
READ
Author : Dody Dharma Hutabarat
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21

Restrukturisasi Rekening Bendahara Pemerintah written by Dody Dharma Hutabarat and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.

Restrukturisasi rekening bendahara pengeluaran memiliki dua peran strategis yaitu mengembalikan kontrol atas uang negara di bendahara pengeluaran pada Bendahara Umum Negara (BUN) serta inisiatif menuju pemanfaatan transaksi elektronik perbankan secara optimal. Dua hal tersebut merupakan bagian dari tata kelola manajemen kas yang baik (best practice). Pengendalian yang optimal memiliki dua elemen kunci, yaitu struktur dan relasi rekening yang saling berhubungan serta penyempurnaan proses bisnis yang mendukung struktur dan relasi tersebut. Kajian ini memperkenalkan pemanfaatan teknologi perbankan – seperti kartu kredit, internet banking dan kartu debit – di lingkungan pemerintahan. Langkah-langkah yang tertuang pada kajian ini merupakan prasyarat dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi manajemen kas yang lebih baik. Inisiatif menuju transaksi elektronik meliputi perubahan mindset dan perilaku para pengguna dan dukungan para stakeholder atas kebijakan dan operasional inisiatif tersebut. Dukungan dari pimpinan lingkup Ditjen Perbendaharaan merupakan syarat mutlak dari pelaksanaan restrukturisasi rekening bendahara pengeluaran ini.

Harmonisasi Pelaporan Berbasis Government Finance Statistics

DOWNLOAD
READ
Author : Slamet Mulyono
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-11-24

Harmonisasi Pelaporan Berbasis Government Finance Statistics written by Slamet Mulyono and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-11-24 with Business & Economics categories.

Salah satu fungsi laporan sebagai alat manajerial yaitu bahwa laporan keuangan mampu digunakan sebagai alat analisis kebijakan fiskal dan kebijakan makro, di mana laporan tersebut harus memenuhi standar internasional dan bisa diperbandingkan (comparable) dengan laporan keuangan negara lain. Sebagai contoh dari bentuk laporan keuangan yang bisa memenuhi fungsi tersebut adalah laporan keuangan yang berbasis sistem GFS (Government Finance Statistics). Laporan keuangan berbasis Sistem GFS dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF) yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 1986. GFS berisi uraian atas sistem makro ekonomi yang dirancang untuk mendukung analisis fiskal suatu negara. Tujuan utama sistem GFS adalah memberikan suatu kerangka kerja konseptual dan kerangka akuntansi yang komprehensif sehingga dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan fiskal suatu negara baik disektor pemerintah maupun di sektor publik yang lebih luas. Lebih lanjut dinyatakan bahwa sistem GFS dirancang untuk menyediakan data statistik yang memungkinkan para pengambil keputusan dan para analisis untuk mempelajari perkembangan/progress dalam operasi keuangan, posisi keuangan, dan kondisi likuiditas dari sektor pemerintah dan sektor publik secara konsisten dan sistematik. Data yang dihasilkan dari sistem GFS yang lengkap dapat digunakan untuk menguji/ menginvestigasi area khusus dari kegiatan operasi pemerintah. Harmonisasi antara sistem GFS dengan sistem statistik ekonomi makro lainnya menunjukkan bahwa data dari sistem GFS dapat dikombinasikan dengan data dari sistem lain untuk mengukur perkembangan sektor pemerintah atau sektor publik dalam hubungannya dengan sektor ekonomi lainnya.

Tanda Tangan Elektronik Untuk Transaksi Keuangan Negara

Tanda Tangan Elektronik Untuk Transaksi Keuangan Negara written by Dody Dharma Hutabarat and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.

Penggunaan transaksi keuangan secara elektronik saat ini tidak hanya banyak dilaksanakan pada sektor swasta, namun juga mulai berkembang pada sektor pemerintahan. Bila mengacu pada APBN 2011 yang sudah di atas Rp.1.000 triliun, maka sejumlah itu pula nominal transaksi keuangan negara yang akan terjadi selama periode satu tahun anggaran. Melihat besarnya nominal transaksi keuangan negara yang dilaksanakan selama periode tahun anggaran tersebut, aspek keamanan dalam pelaksanaan pencairan dana pemerintah perlu mendapat perhatian yang optimal. Buku ini disusun sebagai bahan masukan kepada segenap jajaran pimpinan pada Ditjen Perbendaharaan sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penyaluran dana APBN tentang pentingnya peningkatan keamanan dalam transaksi keuangan negara. Dalam rangka menuju penerapan transaksi keuangan negara secara elektronik. penggunaan tanda tangan elektronik sangat diperlukan untuk meningkatkan authenticity dan security dari dokumen perintah membayar yang diajukan oleh kementerian negara/lembaga/satuan Kerja. Mengingat bahwa implementasi transaksi keuangan negara secara elektronik (termasuk penerapan tanda tangan elektronik) ini merupakan suatu proses bisnis baru di lingkungan pemerintahan dan akan mengubah mind set dan kebiasaan para pihak yang terlibat di dalamnya, maka dibutuhkan dukungan secara penuh dari unsur pimpinan, termasuk dari stakeholder terkait.

Integrasi Pelaporan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

DOWNLOAD
READ
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21

Integrasi Pelaporan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.

Sejalan dengan rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, idealnya dapat didukung dengan penyempurnaan proses bisnis pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di Satker. Pembahasan selanjutnya terkait kajian atas ketentuan pelaksanaan dan kemungkinan penyempurnaan kerangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat perbendaharaan di Satker, terutama yang berkaitan dengan aktivitas penyusunan laporan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana diketahui pada saat ini di Satker terdapat dua mekanisme pelaporan, yaitu pelaporan dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran yang dihasilkan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggara (UAKPA) sebagaimana diatur dalam PMK 171/PMK.05/2007 dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan uang oleh Bendahara sebagaimana diatur dalam PMK 73/PMK.05/2008.

Kartu Kredit Pemerintah

Kartu Kredit Pemerintah written by Dody Dharma Hutabarat and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.

Pemanfaatan kartu kredit di lingkungan pemerintahan merupakan sebuah inovasi yang diusung oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai upaya untuk memperbanyak payment channel (saluran pembayaran) atas beban APBN, meminimalisir penggunaan uang tunai serta mendukung perencanaan kas yang lebih baik. Berbagai manfaat dari penggunaan kartu kredit yang akan dirasakan langsung oleh berbagai pihak yang terlibat dan pada akhirnya akan membantu menggerakkan perekonomian nasional. Upaya mitigasi terhadap risiko penggunaan kartu perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi fraud baik dengan penyempurnaan proses bisnis, penguatan teknologi informasi dan pembinaan sumber daya manusia yang terlibat. Dasar hukum penggunaan kartu kredit juga perlu disusun untuk memperkuat posisi penggunaan kartu kredit sebagai subsistem pembayaran pemerintah. Untuk mendapatkan pengalaman dan sebagai langkah awal untuk memperluas penggunaan kartu kredit pemerintah maka perlu dilakukan uji coba penggunaannya pada lingkup organisasi dan jenis belanja yang terbatas. Ditjen Perbendaharaan sebagai unit pertama yang melakukan uji coba penggunaan kartu kredit untuk membiayai perjalanan dinas akan berperan menjadi role model penggunaan kartu kredit di lingkungan pemerintah. Penyempurnaan uji coba tersebut selanjutnya akan menjadi dasar untuk perluasan penggunaan kartu kredit pada jenis belanja dan instansi pemerintahan yang lebih luas.

Marketplace Pemerintah

Marketplace Pemerintah written by Dody Dharma Hutabarat and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.

Apa itu marketplace pemerintah? Apakah marketplace pemerintah sama dengan marketplace populer yang sudah ada? Apa teori yang mendasari pemanfaatan marketplace pemerintah? Apakah transaksi pada marketplace pemerintah dipungut pajak? Siapa saja yang akan menjadi pengguna marketplace pemerintah? Apakah marketplace pemerintah akan merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah? Bagaimana cara mengembangkan marketplace pemerintah? Buku ini disusun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Beranjak dari riset berbasis studi kasus pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, buku ini meletakkan landasan teori dan operasional pengembangan dan implementasi marketplace pemerintah di Indonesia. Pembahasan pada buku bersifat holistis yang meliputi aspek hukum, model bisnis, dan teknologi. Memperkaya literatur manajemen keuangan publik, kebijakan fiskal, dan teknologi informasi, buku ini penting dibaca oleh banyak pihak: akademisi, pejabat keuangan di satuan kerja, kepala badan pengelola keuangan daerah, mahasiswa, pembuat kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaku bisnis, pemeriksa pajak, auditor, peneliti, dan praktisi teknologi keuangan.

Kerangka Bagan Akun Standar Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

DOWNLOAD
READ
Author : Ingelia Puspita
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21

Kerangka Bagan Akun Standar Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Ingelia Puspita and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.

Sejalan dengan amanat Reformasi Keuangan Negara yang ditandai dengan lahirnya Paket UU di bidang Keuangan Negara, penerapan akuntansi berbasis akrual di bidang pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja di bidang perencanaan dan penganggaran menjadi hal penting yang mendasari pencapaian pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Dalam siklus pengelolaan keuangan Negara tersebut, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban, diperlukan kodefikasi anggaran dan pelaporan keuangan yang saat ini berupa Bagan Akun Standar sebagai bentuk klasifikasi anggaran dan pelaporan keuangan. Terdapat amanat Undang-undang di bidang Keuangan Negara yang sampai saat ini belum diimplementasikan secara penuh, antara lain adalah penerapan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah pada aspek perencanaan dan penganggaran serta penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada aspek pelaporan. Untuk mencapai beberapa poin penting tersebut telah dilakukan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang mencakup Prioritas Nasional, Restrukturisasi Program dan Kegiatan, Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, serta Format Baru RKA-KL yang akan mulai diterapkan pada tahun 2010. Selain itu, pada bidang pelaporan, pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual ini secara signifikan akan berpengaruh terhadap Manajemen Aset Pemerintah, khususnya dalam desain Register Aset, dan pencantuman nilai aset di dalam neraca.

Penggunaan Kode Lokasi Bps Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

Recent Posts