Manajemen Kas Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker
DOWNLOAD
Download Manajemen Kas Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Manajemen Kas Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Manajemen Kas Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Kas Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Berkaitan dengan penyempurnaan koneksitas proses bisnis manajemen kas di Satker, maka peran Satker dalam hal perencanaan kas sangatlah penting. Dalam Modernizing Cash Management, disebutkan bahwa manajemen kas yang efektif memerlukan perencanaan arus kas jangka pendek yang akurat dan tepat waktu. Aktifitas perencanaan dan proyeksi kas ini, di antaranya meliputi pertukaran informasi antara Kementerian Keuangan dengan kementrian teknis di tingkat operasional. Institusi treasury idealnya dapat memperoleh informasi dari agency (Satker) selaku entitas yang melakukan transaksi termasuk di dalamnya perikatan/komitmen serta proyeksi kas yang dibutuhkan untuk melunasinya. Peran dan tanggung jawab Satker dalam manajemen kas di antaranya dipengaruhi oleh model sistem perbendaharaan dan mekanisme pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran di suatu negara. Sedangkan mekanisme yang ditempuh institusi perbendaharaan untuk menjamin ketersediaan kas pada saat pembayaran jatuh tempo dipengaruhi pula oleh struktur rekening pemerintah di mana uang negara ditempatkan.
Manajemen Pembayaran Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Pembayaran Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Dalam Treasury Diagnostic Toolkit, terdapat 2 (dua) model terkait dalam Pencairan Anggaran, yaitu: (1) sentralisasi manajemen pembayaran dan (2) desentralisasi manajemen pembayaran. Sentralisasi pembayaran melalui Treasury memungkinkan dilakukannya pengecekan oleh Treasury untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan telah sesuai dengan alokasi anggaran (budget appropriations). Konsolidasi rekening Satker ke dalam TSA di bawah kendali treasury, memungkinkan manajemen kas yang efisien dan menghindarkan suatu situasi di mana di satu sisi terdapat banyak idle cash di rekening Satker dan di sisi lain rekening BUN mengalami deficit. Struktur organisasi yang diperlukan dalam rangka sentralisasi pelaksanaan pencairan anggaran terdiri dari main treasury office di kantor pusat, second tier treasury offices di tingkat propinsi dan (kemungkinan) third tier offices yang berada di setiap kabupaten/district. K/L memproses transaksi pembayaran mereka di central level treasury office, sedangkan Satker memproses transaksi pembayarannya di kantor treasury propinsi/kabupaten terdekat. Satker mengirimkan transaksi pengeluarannya kepada kantor treasury terdekat untuk pemrosesan pembayarannya. Treasury akan mengirimkan transaksi pengeluaran yang telah disetujui kepada kantor cabang Central Bank terdekat di mana TSA berada, untuk melakukan pembayaran kepada vendor.
Akuntansi Dan Pelaporan Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Akuntansi Dan Pelaporan Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Laporan keuangan dalam rangka pemenuhan akuntabilitas sangat diperlukan untuk mewujudkan aspek transparansi dalam good governance. Terkait dengan pelaksanaan anggaran di Satker, akuntansi dan pelaporan idealnya harus dapat mencatat appropriasi dan penggunaannya pada tiap stages dalam pelaksanaan anggaran (komitmen, verification dan payment), dan terutama sekali pada tahap pembuatan komitmen. Konsep tersebut identik dengan istilah budgetary accounting. Sejalan dengan rencana penyempurnaan proses bisnis dalam rangka SPAN perlu dilakukan kajian atas koneksitas dengan proses bisnis pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Satuan Kerja. Kerangka koneksitas tersebut idealnya memperhatikan hal-hal prinsip di antaranya meliputi basis akuntansi, entitas akuntansi dan terutama organisasi sistem akuntansi. Dari literatur yang ada, organisasi sistem akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan, identik dengan mekanisme rekonsiliasi dan konsolidasi dari catatan atas transaksi di tingkat agency (Satker). Konsolidasi adalah proses untuk menyajikan laporan keuangan dari semua entitas yang termasuk dalam entitas pelaporan sehingga mencerminkan laporan keuangan dari satu kesatuan entitas pelaporan (financial statement of single entity)
Manajemen Dipa Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Dipa Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Integrasi dan Koneksitas proses bisnis terbentuk oleh elemen-elemen proses bisnis, terutama yang dijalankan oleh institusi/unit yang berbeda. Konsep integrasi dan koneksitas ini setidaknya meliputi: 1. mekanisme input-output (transfer) yang digunakan dan dihasilkan sebuah proses bisnis, termasuk di dalamnya bentuk/media dan interface. 2. keandalan dan kesesuaian aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian intern (internal control) di masing-masing unit proses bisnis. Penentuan model koneksitas dengan proses bisnis di Satker dan koneksitasnya dilakukan dengan memperhatikan permasalahan dari praktek pada saat ini, mengkaji internasional best practice dan kesesuaiannya dengan landasan hukum yang ada (Undang-Undang). Future proses bisnis yang dihasilkan dari methodology tersebut di atas terutama diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Oleh karena itu, rekomendasi untuk penyempurnaan proses bisnis pada saat ini juga memperhatikan blue print rencana pengembangan SPAN, terutama terkait dengan modernisasi sistem informasi dan IT. Rekomendasi dari rancangan model integrasi dan koneksitas ini juga memuat detail design proses bisnis baik yang dibahas sebagai bagian dari tulisan maupun dicantumkan secara terpisah dalam Appendix.
Manajemen Komitmen Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Komitmen Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Komitmen merupakan kewajiban yang akan menimbulkan pembayaran di masa yang akan datang berdasarkan pemenuhan kondisi atau kriteria tertentu. Dalam SPAN Bid Document, disebutkan bahwa komitmen anggaran terjadi pada saat kontrak ditandatangani antara Satker dan rekanan untuk pengadaan barang dan jasa di masa yang akan datang atau pada saat rekanan menerima dan menyanggupi purchase order dari satker. Secara umum terdapat dua jenis komitmen. Komitmen khusus (spesific commitment) adalah komitmen yang menimbulkan kewajiban pembayaran atau serangkaian pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Termasuk dalam komitmen khusus adalah penerbitan purchase order dan persetujuan kontrak pengadaan barang dan jasa. Sedangkan komitmen yang berkelanjutan (continuing commitment) merupakan komitmen yang pembayarannya bersifat berkelanjutan, tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak didasarkan pada adanya kontrak tersendiri. Pembayaran untuk gaji, tunjangan dan sejenisnya termasuk dalam continuing commitment.
Manajemen Keuangan Satuan Kerja Luar Negeri
DOWNLOAD
Author : Dody Dharma Hutabarat
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Keuangan Satuan Kerja Luar Negeri written by Dody Dharma Hutabarat and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Buku ini disusun sebagai bahan masukan kepada unsur pimpinan pada Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran tentang pentingnya restrukturisasi manajemen keuangan pada satker luar negeri. Risiko kurs merupakan situasi nyata yang membayangi satker luar negeri. Ketidaksetaraan informasi (asymmetric information) dan perbedaan mata uang (currency mismatch) adalah dua faktor penyebab risiko kurs pada pengelolaan keuangan satker luar negeri. Penyempurnaan proses bisnis merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut. Integrasi dan konsistensi arus informasi selama siklus anggaran dan optimalisasi RKUN valas yang dimiliki BUN merupakan pendekatan yang digunakan dalam restrukturisasi ini. Implementasi dari usulan pada buku ini akan membawa manfaat bagi banyak pihak yang terkait. Secara khusus, restrukturisasi ini akan memperkuat fungsi treasury pada Ditjen Perbendaharaan. Mengingat perubahan yang diusung akan mengubah mind set dan kebiasaan, dibutuhkan dukungan penuh dari unsur pimpinan termasuk dari stakeholder yang terkait.
Interkoneksi Proses Bisnis Perbendaharaan Pada Bendahara Umum Negara Dengan Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Interkoneksi Proses Bisnis Perbendaharaan Pada Bendahara Umum Negara Dengan Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Momentum reformasi keuangan negara ditandai dengan lahirnya paket Undang-undang Keuangan Negara. Salah satu yang diatur dalam paket undang-undang ini adalah mengenai pembagian peran yang jelas antara Kementerian/Lembaga sebagai Satuan Kerja (Satker) dan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Satker disebut sebagai Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang teknis tertentu pemerintahan, sementara Menteri Keuangan disebut sebagai Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah RI. Sebagai COO, Satker diberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan negara dibandingkan dengan sebelumnya, khususnya dalam hal kewenangan administratif. Kewenangan administratif tersebut meliputi kegiatan pembuatan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, kegiatan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada Satker sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta pemberian perintah pembayaran atau penagihan penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Di lain pihak, Menteri Keuangan sebagai CFO berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas dan regulator pengelolaan keuangan negara, serta sebagai fund manager pemerintah. Sejalan dengan pembagian tugas antara CFO dan COO, maka konsep “let the manager manage” diselenggarakan, dimana konsep ini memberikan keleluasaan dalam batas-batas peraturan perundangan kepada Satker dalam pengelolaan keuangannya. Satker dalam pengelolaan keuangannya mempunyai kedudukan yang unik dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pengelolaan perbendaharaan negara di Departemen Keuangan (Ditjen Perbendaharaan). Satker dapat dilihat sekaligus sebagai stakeholder, customer, client, user, owner dan/atau counterpart dari Ditjen Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara di Satker harus berjalan seiring dengan pengelolaan keuangan negara di Ditjen Perbendaharaan. Pengelolaan keuangan negara di Satker merupakan salah satu input bagi Ditjen Perbendaharaan dalam fungsinya sebagai Kuasa BUN baik itu dalam hal akuntabilitas maupun dalam hal fund management. Implikasinya, kemampuan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan Satker sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan fungsi treasury di Ditjen Perbendaharaan.
Manajemen Uang Persediaan Integrasi Aktivitas Pembukuan Dan Pelaporan Di Satuan
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-11-18
Manajemen Uang Persediaan Integrasi Aktivitas Pembukuan Dan Pelaporan Di Satuan written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-11-18 with Business & Economics categories.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, manajemen keuangan negara/pemerintah meliputi pola pemisahan kewenangan di antara kementerian/lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) yang memiliki kewenangan selaku Chief Operational Officer (COO) dengan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang memiliki kewenangan selaku Chief Financial Officer (CFO). Ruang lingkup pengembangan SPAN sebagai penyempurnaan proses bisnis yang terintegrasi dalam konteks formal lebih terkait dengan proses bisnis di Kementerian Keuangan selaku CFO. Sebagaimana diketahui penyempurnaan proses bisnis yang didukung dengan Comercial of the Shelf (COTS), Software yang bersifat modular lebih berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen keuangan negara di Kementerian Keuangan. Namun demikian, dalam konteks implementasi SPAN, penyempurnaan proses bisnis meliputi pula para pemangku kepentingan, khususnya kementerian/lembaga atau Satuan Kerja (Satker). Urgensi dari penyempurnaan proses bisnis yang melibatkan Satker selaku pihak eksternal tersebut setidaknya dapat dianggap sebagai kebutuhan lintas entitas. Terlebih lagi, UU Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan kewenangan Kementerian Keuangan selaku BUN untuk menetapkan standar dan prosedur dalam rangka pelaksanaan anggaran. Salah satu proses bisnis yang sangat vital dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara di Satker adalah yang berkaitan dengan penggunaan Uang Persediaan. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Praktek atau mekanisme UP adalah suatu yang sangat umum digunakan, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Sebagaimana halnya di organisasi swasta (dikenal dengan system petty cash), beberapa aspek utama yang melatarbelakangi penggunaan mekanisme UP di organisasi pemerintah diantaranya adalah untuk kemudahan (comfortability) dan kebutuhan (necessity). Penggunaan mekanisme UP secara umum memiliki kemanfaatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan transaksi dalam jumlah tertentu yang relatif tidak material jumlahnya dan menuntut kepraktisan.
Integrasi Pelaporan Keuangan Dengan Pelaporan Kinerja Pada Pemerintah Pusat
DOWNLOAD
Author : Slamet Mulyono
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Integrasi Pelaporan Keuangan Dengan Pelaporan Kinerja Pada Pemerintah Pusat written by Slamet Mulyono and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Perubahan paradigma penganggaran dari line item budgeting yang menekankan pada input menjadi performance budgeting yang fokus pada pencapaian kinerja (output) dari pelaksanaan suatu kegiatan, menghendaki adanya suatu mekanisme pelaporan yang tidak hanya menyajikan posisi keuangan tetapi juga bisa menampilkan pencapaian kinerja berupa output suatu kegiatan yang didanai dari anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Perubahan paradigma ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Negara, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 2 yaitu setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Berdasarkan hal tersebut, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara /Lembaga, dan Bendahara Umum Negara selaku entitas pelaporan tidak selesai dengan hanya menyajikan Laporan Keuangan, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan atas kinerja yang telah dilakukan yaitu capaian output dari setiap kegiatan yang telah dijalankan. Pelaporan kinerja dalam proses penganggaran tidak terlepas dari penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Reformulasi Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
DOWNLOAD
Author : Slamet Mulyono
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Reformulasi Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat written by Slamet Mulyono and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran‐ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah andal (reliable). Laporan keuangan dapat dikatakan andal jika memenuhi salah satu karakteristiknya, yaitu “dapat diverifikasi” (verifiability). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan tentang pengertian “dapat diverifikasi” sebagai berikut, “informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh“. Demikian pula halnya dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang merupakan konsolidasi/gabungan antara laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK‐KL) dengan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN). LKPP harus memenuhi karakteristik andal sehingga memenuhi kualitas yang dikehendaki, tidak menyesatkan dan berguna bagi para penggunanya (users). Untuk memperoleh laporan keuangan yang dapat diandalkan perlu dilakukan prosedur dan mekanisme untuk meneliti keakuratan pencatatan data akuntansinya. Salah satu cara atau mekanismenya adalah dengan melakukan proses rekonsiliasi sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006. PP tersebut mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan harus diselenggarakan sistem pengendalian intern yaitu dengan menciptakan prosedur rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Sementara itu, Perdirjen No. 36/Pb/2009 menjelaskan tentang pengertian rekonsiliasi sebagai: “proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama”. Mekanisme rekonsiliasi ini menjadi relevan ketika suatu laporan dihasilkan dari dokumen sumber yang sama namun diproses melalui dua sistem yang berbeda (serta disimpan dalam dua database yang berbeda pula). Hal inilah yang terjadi dalam proses bisnis saat ini (existing business process). Saat ini, laporan keuangan dihasilkan dengan menggunakan dua sistem akuntansi yang berbeda, Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Kementerian Negara/Lembaga dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA BUN) di Kementerian Keuangan. Dalam konteks pengembangan SPAN, penerapan sistem akuntansi dan penggunaan database akan mengalami perubahan. Database yang selama ini terpisah‐pisah akan digantikan dengan satu database yang terintegrasi (SPAN Integrated Database). Sementara itu, sistem akuntansi, khususnya SiAP (Sistem Akuntansi Pusat) yang terdiri dari dua sub sistem, SAU (Sistem Akuntansi Umum) dan SAKUN (Sistem Akuntansi Kas Umum Negara) akan direposisi menjadi satu sistem akuntansi yang terpadu tanpa mengurangi fungsi dari sistem lama dalam menghasilkan laporan keuangan. Berangkat dari reformasi dan perubahan tersebut, maka akan menjadi lebih relevan untuk meninjau kembali perlunya proses rekonsiliasi laporan keuangan saat ini yang dilakukan dalam empat level/tingkat.