Manajemen Dipa Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker
DOWNLOAD
Download Manajemen Dipa Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Manajemen Dipa Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Manajemen Dipa Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Dipa Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Integrasi dan Koneksitas proses bisnis terbentuk oleh elemen-elemen proses bisnis, terutama yang dijalankan oleh institusi/unit yang berbeda. Konsep integrasi dan koneksitas ini setidaknya meliputi: 1. mekanisme input-output (transfer) yang digunakan dan dihasilkan sebuah proses bisnis, termasuk di dalamnya bentuk/media dan interface. 2. keandalan dan kesesuaian aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian intern (internal control) di masing-masing unit proses bisnis. Penentuan model koneksitas dengan proses bisnis di Satker dan koneksitasnya dilakukan dengan memperhatikan permasalahan dari praktek pada saat ini, mengkaji internasional best practice dan kesesuaiannya dengan landasan hukum yang ada (Undang-Undang). Future proses bisnis yang dihasilkan dari methodology tersebut di atas terutama diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Oleh karena itu, rekomendasi untuk penyempurnaan proses bisnis pada saat ini juga memperhatikan blue print rencana pengembangan SPAN, terutama terkait dengan modernisasi sistem informasi dan IT. Rekomendasi dari rancangan model integrasi dan koneksitas ini juga memuat detail design proses bisnis baik yang dibahas sebagai bagian dari tulisan maupun dicantumkan secara terpisah dalam Appendix.
Manajemen Pembayaran Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Pembayaran Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Dalam Treasury Diagnostic Toolkit, terdapat 2 (dua) model terkait dalam Pencairan Anggaran, yaitu: (1) sentralisasi manajemen pembayaran dan (2) desentralisasi manajemen pembayaran. Sentralisasi pembayaran melalui Treasury memungkinkan dilakukannya pengecekan oleh Treasury untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan telah sesuai dengan alokasi anggaran (budget appropriations). Konsolidasi rekening Satker ke dalam TSA di bawah kendali treasury, memungkinkan manajemen kas yang efisien dan menghindarkan suatu situasi di mana di satu sisi terdapat banyak idle cash di rekening Satker dan di sisi lain rekening BUN mengalami deficit. Struktur organisasi yang diperlukan dalam rangka sentralisasi pelaksanaan pencairan anggaran terdiri dari main treasury office di kantor pusat, second tier treasury offices di tingkat propinsi dan (kemungkinan) third tier offices yang berada di setiap kabupaten/district. K/L memproses transaksi pembayaran mereka di central level treasury office, sedangkan Satker memproses transaksi pembayarannya di kantor treasury propinsi/kabupaten terdekat. Satker mengirimkan transaksi pengeluarannya kepada kantor treasury terdekat untuk pemrosesan pembayarannya. Treasury akan mengirimkan transaksi pengeluaran yang telah disetujui kepada kantor cabang Central Bank terdekat di mana TSA berada, untuk melakukan pembayaran kepada vendor.
Akuntansi Dan Pelaporan Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Akuntansi Dan Pelaporan Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Laporan keuangan dalam rangka pemenuhan akuntabilitas sangat diperlukan untuk mewujudkan aspek transparansi dalam good governance. Terkait dengan pelaksanaan anggaran di Satker, akuntansi dan pelaporan idealnya harus dapat mencatat appropriasi dan penggunaannya pada tiap stages dalam pelaksanaan anggaran (komitmen, verification dan payment), dan terutama sekali pada tahap pembuatan komitmen. Konsep tersebut identik dengan istilah budgetary accounting. Sejalan dengan rencana penyempurnaan proses bisnis dalam rangka SPAN perlu dilakukan kajian atas koneksitas dengan proses bisnis pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Satuan Kerja. Kerangka koneksitas tersebut idealnya memperhatikan hal-hal prinsip di antaranya meliputi basis akuntansi, entitas akuntansi dan terutama organisasi sistem akuntansi. Dari literatur yang ada, organisasi sistem akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan, identik dengan mekanisme rekonsiliasi dan konsolidasi dari catatan atas transaksi di tingkat agency (Satker). Konsolidasi adalah proses untuk menyajikan laporan keuangan dari semua entitas yang termasuk dalam entitas pelaporan sehingga mencerminkan laporan keuangan dari satu kesatuan entitas pelaporan (financial statement of single entity)
Manajemen Komitmen Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Komitmen Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Komitmen merupakan kewajiban yang akan menimbulkan pembayaran di masa yang akan datang berdasarkan pemenuhan kondisi atau kriteria tertentu. Dalam SPAN Bid Document, disebutkan bahwa komitmen anggaran terjadi pada saat kontrak ditandatangani antara Satker dan rekanan untuk pengadaan barang dan jasa di masa yang akan datang atau pada saat rekanan menerima dan menyanggupi purchase order dari satker. Secara umum terdapat dua jenis komitmen. Komitmen khusus (spesific commitment) adalah komitmen yang menimbulkan kewajiban pembayaran atau serangkaian pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Termasuk dalam komitmen khusus adalah penerbitan purchase order dan persetujuan kontrak pengadaan barang dan jasa. Sedangkan komitmen yang berkelanjutan (continuing commitment) merupakan komitmen yang pembayarannya bersifat berkelanjutan, tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak didasarkan pada adanya kontrak tersendiri. Pembayaran untuk gaji, tunjangan dan sejenisnya termasuk dalam continuing commitment.
Manajemen Kas Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Kas Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Berkaitan dengan penyempurnaan koneksitas proses bisnis manajemen kas di Satker, maka peran Satker dalam hal perencanaan kas sangatlah penting. Dalam Modernizing Cash Management, disebutkan bahwa manajemen kas yang efektif memerlukan perencanaan arus kas jangka pendek yang akurat dan tepat waktu. Aktifitas perencanaan dan proyeksi kas ini, di antaranya meliputi pertukaran informasi antara Kementerian Keuangan dengan kementrian teknis di tingkat operasional. Institusi treasury idealnya dapat memperoleh informasi dari agency (Satker) selaku entitas yang melakukan transaksi termasuk di dalamnya perikatan/komitmen serta proyeksi kas yang dibutuhkan untuk melunasinya. Peran dan tanggung jawab Satker dalam manajemen kas di antaranya dipengaruhi oleh model sistem perbendaharaan dan mekanisme pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran di suatu negara. Sedangkan mekanisme yang ditempuh institusi perbendaharaan untuk menjamin ketersediaan kas pada saat pembayaran jatuh tempo dipengaruhi pula oleh struktur rekening pemerintah di mana uang negara ditempatkan.
Manajemen Supplier Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Supplier Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Dalam rangka memenuhi amanat paket Undang-undang Keuangan Negara di mana di antaranya Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dituntut untuk dapat melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran secara lebih baik maka Kementerian Keuangan berinisiatif untuk melaksanakan program SPAN yang salah satu tujuannya ialah penyempurnaan sistem pengeluaran negara dengan menetapkan sistem pengeluaran Negara yang berlandaskan proses yang terintegrasi, single database dan single entry. Dalam rangka penyempurnaan sistem pengeluaran negara tersebut, pelaksanaan manajemen supplier menjadi salah satu komponen utama yang harus dikembangkan. Keberadaan manajemen supplier menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan proses pencairan anggaran. Tanpa keberadaan data supplier maka proses registrasi komitmen dan proses pencairan anggaran baik di KPPN maupun di Direktorat PKN tidak dapat dilakukan. Manajemen supplier bertugas untuk menyediakan master data berupa data pihak-pihak penerima pembayaran, di mana nantinya digunakan oleh proses pencairan sebagai rujukan arah tujuan pembayaran. Lebih jauh lagi manajemen supplier dikembangkan dalam rangka meningkatkan validitas data supplier yang memiliki perikatan dengan negara, evaluasi kinerja supplier dan memenuhi berbagai kebutuhan untuk pengumpulan informasi dan pelaporan data terkait supplier.
Manajemen Kas Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Windasena Winarno
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Kas Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Windasena Winarno and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Manajemen kas merupakan bagian dari wewenang Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan menunjuk Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di tingkat pusat. Pengelolaan kas di Direktorat PKN sebagai bagian dari fungsi treasury Ditjen Perbendaharaan telah mengalami banyak perubahan. Meski telah mengalami banyak peningkatan, disadari masih terdapat beberapa aspek manajemen kas yang belum mencapai tahap yang diharapkan. Penyusunan modul ini dilaksanakan untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk memetakan secara lengkap proses bisnis terkini yang dijalankan Direktorat PKN dalam menjalankan fungsinya sebagai Kuasa BUN Pusat, dan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan atas proses bisnis yang telah dilaksanakan untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang berbasis Oracle Finance. Disadari terdapat beberapa titik lemah pada manajemen kas yang perlu disempurnakan. Dalam proses perbaikan dan penyempurnaannya, ditetapkan strategi yang sistematis, terencana dan menyentuh berbagai aspek dalam manajemen kas serta memperhatikan skala prioritas yang perlu mendapatkan perhatian.
Integrasi Pelaporan Keuangan Dengan Pelaporan Kinerja Pada Pemerintah Pusat
DOWNLOAD
Author : Slamet Mulyono
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Integrasi Pelaporan Keuangan Dengan Pelaporan Kinerja Pada Pemerintah Pusat written by Slamet Mulyono and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Perubahan paradigma penganggaran dari line item budgeting yang menekankan pada input menjadi performance budgeting yang fokus pada pencapaian kinerja (output) dari pelaksanaan suatu kegiatan, menghendaki adanya suatu mekanisme pelaporan yang tidak hanya menyajikan posisi keuangan tetapi juga bisa menampilkan pencapaian kinerja berupa output suatu kegiatan yang didanai dari anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Perubahan paradigma ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Negara, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 2 yaitu setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Berdasarkan hal tersebut, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara /Lembaga, dan Bendahara Umum Negara selaku entitas pelaporan tidak selesai dengan hanya menyajikan Laporan Keuangan, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan atas kinerja yang telah dilakukan yaitu capaian output dari setiap kegiatan yang telah dijalankan. Pelaporan kinerja dalam proses penganggaran tidak terlepas dari penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Interkoneksi Proses Bisnis Perbendaharaan Pada Bendahara Umum Negara Dengan Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Interkoneksi Proses Bisnis Perbendaharaan Pada Bendahara Umum Negara Dengan Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Momentum reformasi keuangan negara ditandai dengan lahirnya paket Undang-undang Keuangan Negara. Salah satu yang diatur dalam paket undang-undang ini adalah mengenai pembagian peran yang jelas antara Kementerian/Lembaga sebagai Satuan Kerja (Satker) dan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Satker disebut sebagai Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang teknis tertentu pemerintahan, sementara Menteri Keuangan disebut sebagai Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah RI. Sebagai COO, Satker diberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan negara dibandingkan dengan sebelumnya, khususnya dalam hal kewenangan administratif. Kewenangan administratif tersebut meliputi kegiatan pembuatan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, kegiatan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada Satker sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta pemberian perintah pembayaran atau penagihan penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Di lain pihak, Menteri Keuangan sebagai CFO berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas dan regulator pengelolaan keuangan negara, serta sebagai fund manager pemerintah. Sejalan dengan pembagian tugas antara CFO dan COO, maka konsep “let the manager manage” diselenggarakan, dimana konsep ini memberikan keleluasaan dalam batas-batas peraturan perundangan kepada Satker dalam pengelolaan keuangannya. Satker dalam pengelolaan keuangannya mempunyai kedudukan yang unik dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pengelolaan perbendaharaan negara di Departemen Keuangan (Ditjen Perbendaharaan). Satker dapat dilihat sekaligus sebagai stakeholder, customer, client, user, owner dan/atau counterpart dari Ditjen Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara di Satker harus berjalan seiring dengan pengelolaan keuangan negara di Ditjen Perbendaharaan. Pengelolaan keuangan negara di Satker merupakan salah satu input bagi Ditjen Perbendaharaan dalam fungsinya sebagai Kuasa BUN baik itu dalam hal akuntabilitas maupun dalam hal fund management. Implikasinya, kemampuan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan Satker sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan fungsi treasury di Ditjen Perbendaharaan.
Reformulasi Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
DOWNLOAD
Author : Slamet Mulyono
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Reformulasi Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat written by Slamet Mulyono and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran‐ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah andal (reliable). Laporan keuangan dapat dikatakan andal jika memenuhi salah satu karakteristiknya, yaitu “dapat diverifikasi” (verifiability). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan tentang pengertian “dapat diverifikasi” sebagai berikut, “informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh“. Demikian pula halnya dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang merupakan konsolidasi/gabungan antara laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK‐KL) dengan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN). LKPP harus memenuhi karakteristik andal sehingga memenuhi kualitas yang dikehendaki, tidak menyesatkan dan berguna bagi para penggunanya (users). Untuk memperoleh laporan keuangan yang dapat diandalkan perlu dilakukan prosedur dan mekanisme untuk meneliti keakuratan pencatatan data akuntansinya. Salah satu cara atau mekanismenya adalah dengan melakukan proses rekonsiliasi sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006. PP tersebut mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan harus diselenggarakan sistem pengendalian intern yaitu dengan menciptakan prosedur rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Sementara itu, Perdirjen No. 36/Pb/2009 menjelaskan tentang pengertian rekonsiliasi sebagai: “proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama”. Mekanisme rekonsiliasi ini menjadi relevan ketika suatu laporan dihasilkan dari dokumen sumber yang sama namun diproses melalui dua sistem yang berbeda (serta disimpan dalam dua database yang berbeda pula). Hal inilah yang terjadi dalam proses bisnis saat ini (existing business process). Saat ini, laporan keuangan dihasilkan dengan menggunakan dua sistem akuntansi yang berbeda, Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Kementerian Negara/Lembaga dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA BUN) di Kementerian Keuangan. Dalam konteks pengembangan SPAN, penerapan sistem akuntansi dan penggunaan database akan mengalami perubahan. Database yang selama ini terpisah‐pisah akan digantikan dengan satu database yang terintegrasi (SPAN Integrated Database). Sementara itu, sistem akuntansi, khususnya SiAP (Sistem Akuntansi Pusat) yang terdiri dari dua sub sistem, SAU (Sistem Akuntansi Umum) dan SAKUN (Sistem Akuntansi Kas Umum Negara) akan direposisi menjadi satu sistem akuntansi yang terpadu tanpa mengurangi fungsi dari sistem lama dalam menghasilkan laporan keuangan. Berangkat dari reformasi dan perubahan tersebut, maka akan menjadi lebih relevan untuk meninjau kembali perlunya proses rekonsiliasi laporan keuangan saat ini yang dilakukan dalam empat level/tingkat.