Pengujian Peraturan Perundang Undangan Satu Atap Di Mahkamah Konstitusi


Pengujian Peraturan Perundang Undangan Satu Atap Di Mahkamah Konstitusi
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Download Pengujian Peraturan Perundang Undangan Satu Atap Di Mahkamah Konstitusi PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Pengujian Peraturan Perundang Undangan Satu Atap Di Mahkamah Konstitusi book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page





Pengujian Peraturan Perundang Undangan Satu Atap Di Mahkamah Konstitusi


Pengujian Peraturan Perundang Undangan Satu Atap Di Mahkamah Konstitusi
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 2017

Pengujian Peraturan Perundang Undangan Satu Atap Di Mahkamah Konstitusi written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017 with Constitutional courts categories.


Judicial review in the Indonesian Constitutional Court.



Pengujian Konstitusionalitas Perda


Pengujian Konstitusionalitas Perda
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Author : Ismail Hasani
language : id
Publisher: Kepustakaan Populer Gramedia
Release Date : 2020-10-20

Pengujian Konstitusionalitas Perda written by Ismail Hasani and has been published by Kepustakaan Populer Gramedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-10-20 with Political Science categories.


Pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia membuat prinsip checks and balances, supremasi konstitusi, dan kepatuhan pada prinsip hierarki norma tidak bekerja secara ideal. Desain konstitusional baru tersebutÑyang meletakkan pengujian perda sebagai lingkup kewenangan Mahkamah AgungÑtelah mengikis kesempatan norma-norma yang dikandung suatu perda untuk bisa diuji konstitusionalitasnya berlandaskan UUD 1945. Buku ini, yang diangkat dari disertasi Ismail Hasani, menawarkan pemodelan baru mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan sebagai respons terhadap keberadaan perda-perda intoleran-diskriminatif. Perda-perda tersebut hingga kini belum memperoleh penyikapan ketatanegaraan dan masih menjadi instrumen pelembagaan diskriminasi. Pembaca diajak memahami betapa mendesak perubahan yang harus dilakukan demi menegakkan integritas hukum Indonesia. ÒIsmail Hasani telah menyampaikan satu hal yang mesti disampaikan seorang peneliti dan akademisi hukum tata negara. Tebaran pemikiran dalam buku ini akan menjadi catatan penting dalam ranah pemikiran hukum tata negara di negeri ini.Ó ÑSaldi Isra, Hakim Konstitusi RI dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas ÒPenyatuatapan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Mahkamah Konstitusi selalu dijadikan solusi meski sulit karena mensyaratkan amendemen UUD. Pemikiran alternatif penulis menarik disimak dan menjadi referensi.Ó ÑEnny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada ÒBagi Anda yang mau mendalami isu pembelahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan, buku ini layak untuk direkomendasikan.Ó ÑZainal Arifin Mochtar, SH, LLM, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada ÒBuku ini menyajikan jalan keluar atas kebuntuan merespons perda intolerandiskriminatif dalam perspektif ketatanegaraan. Ditulis oleh akademisi-aktivis, buku ini layak untuk dibaca, didiskusikan, dan dikembangkan. ÑHendardi, Ketua Badan Pengurus Setara Institute



Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dan Putusannya


Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dan Putusannya
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Author : Ali Marwan Hsb
language : id
Publisher: Penerbit EnamMedia
Release Date : 2020-05-27

Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dan Putusannya written by Ali Marwan Hsb and has been published by Penerbit EnamMedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-05-27 with Law categories.


Buku ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Di mana pada Bagian 1 terdiri dari 7 (tujuh) tulisan yang membahas tentang keberadaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sedangkan pada bgain 2 yang juga terdiri dari 7 (tujuh) tulisan membahas tentang beberapa putusan Mahkamah Konstitusi



Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang Undangan


Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang Undangan
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Author : Dr. Ni’matul Huda, SH., M.Hum, R. Nazriyah, SH., MH.
language : id
Publisher: Nusamedia
Release Date : 2019-12-01

Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang Undangan written by Dr. Ni’matul Huda, SH., M.Hum, R. Nazriyah, SH., MH. and has been published by Nusamedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-12-01 with Law categories.


Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, yang merupakan terjemahan dari Gesetzgebungswissenschaft, adalah suatu cabang ilmu baru, yang mula-mula berkembang di Eropa Barat, terutama di negara-negara yang berbahasa Jerman. Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang ilmu ini, antara lain adalah Peter Noll (1973), Jurgen Rodig (1975), Burkhardt Krems (1979), dan Werner Maihofer (1981). Di Belanda antara lain S.O. van Poelje (1980) dan W.G. van der Velden (1988).



Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Jilid 2


Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Jilid 2
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Author : Ali Marwan Hsb
language : id
Publisher: Penerbit EnamMedia
Release Date : 2021-05-20

Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Jilid 2 written by Ali Marwan Hsb and has been published by Penerbit EnamMedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-05-20 with Law categories.


Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami pasang surut. Hal tersebut dapat dilihat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan hierarki peraturan pemerintah pengganti undang-undang berada di bawah undang-undang. Pasahal secara materi muatan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan undang-undang. Kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dikembalikan menjadi sejajar dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Problematika lain yaitu terkait dengan apakah peraturan pemerintah pengganti undang-undang boleh memuat ketentuan pidana juga terkait dengan judicial review terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang.



Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah


Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Author : Dr. R.A Rini Anggraini, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Jakad Media Publishing
Release Date :

Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah written by Dr. R.A Rini Anggraini, S.H., M.H. and has been published by Jakad Media Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.




Teori Teori Negara Hukum


Teori Teori Negara Hukum
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Author : Dr. Selfianus Laritmas, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2024-01-01

Teori Teori Negara Hukum written by Dr. Selfianus Laritmas, S.H., M.H. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-01-01 with Law categories.


Mahkamah Agung sesuai Pasal 24A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lain yang diberikan undang-undang. Kewenangan yang dimiliki ini harus dilaksanakan secara baik untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pasal 24 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan menguji peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan asli (original jurisdiction) dilakukan secara tertutup dalam pengujian peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, tanpa dilakukan pemeriksaan pokok perkara dengan memeriksa keterangan baik dari pemohon atau termohon dalam pengujian peraturan. Menimbulkan problem karena pemohon atau termohon tidak dapat membuktikan semua dalilnya dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Hal tersebut berdampak ketidakpastian dan keadilan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dikarenakan tidak adanya transparansi dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung setelah amendemen ketiga UUD NRI Tahun 1945; pengujian peraturan perundang-undangan tidak hanya bertindak sebagai judex juris tetapi juga harus sebagai judex facti untuk memerika pokok perkara dengan dilaksanakan sidang secara terbuka seperti yang dilaksanakan oleh Mahkamah Kontitusi dalam pengujian terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Pengujian peraturan perundang-undangan secara tertutup oleh Mahkamah Agung sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Menguji Terjadi Pertentangan dengan Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan dengan hal itu, maka timbul tiga permasalahan, yaitu: (1) hakikat pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan hokum; (2) tata cara dan prosedur pengujian peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan hokum; (3) konsepsi pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hokum. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana



Politik Hukum


Politik Hukum
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Author : Eka N.A.M. Sihombing
language : id
Publisher: Penerbit EnamMedia
Release Date : 2020-10-01

Politik Hukum written by Eka N.A.M. Sihombing and has been published by Penerbit EnamMedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-10-01 with Law categories.




Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia


Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Author : Sholahuddin Al-Fatih
language : id
Publisher: UMMPress
Release Date : 2023-04-12

Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia written by Sholahuddin Al-Fatih and has been published by UMMPress this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-04-12 with Law categories.


Buku berjudul Perkembangan Metode Penelitian Hukum yang ditulis oleh Sholahuddin Al Fatih merupakan salah satu bentuk “pencerahan” yang mencoba membawa metode penelitian hukum dari ruang gelap dikotomi antara satu jenis penelitian yang satu dengan yang lainnya (ex: normatif vs empiris) menjadi jenis penelitian yang juga fleksible dengan berbagai jenis penelitian hukum (ex: campuran). Buku Sholahuddin Al Fatih ini memotret berbagai dinamika perkembangan metode penelitian hukum dalam berbagai proses akademik dan penelitian yang dialami oleh berbagai peneliti hukum.



Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia


Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Author : E. Fernando M. Manullang
language : id
Publisher: Kencana
Release Date : 2017-01-01

Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia written by E. Fernando M. Manullang and has been published by Kencana this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-01-01 with Law categories.


Buku ini semula dibuat dalam bentuk buku ajar matakuliah Pengantar Hukum Indonesia, tidak lama setelah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diubah (amendemen) pada paruh awal tahun 2000. Membahas berbagai persoalan ketika hukum sudah dibahas dari berbagai bidang hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Internasional. Singkatnya, melalui buku ini siapa pun yang ingin belajar dan memahami berbagai persoalan dan sendi-sendinya diperkenalkan dengan cara yang ringkas dan menarik. Membaca buku ini, kita akan diingatkan pada dua referensi hukum yang terkenal, yang menjadi acuan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) dan berbagai Fakultas Hukum di Indonesia, berjudul: Perihal Kaedah Hukum dan Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum (1979), buku yang ditulis oleh Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof Soerjono Soekanto itu sangat menarik di kalangan mahasiswa FH-UI karena banyak membuka wawasan dan memberikan pengetahuan mendasar tentang hukum itu apa dan berbagai bidang hukum, dengan cara yang sangat menarik. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.