Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara


Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Download Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page





Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara


Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Author : Andi Hamzah
language : id
Publisher:
Release Date : 2004

Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara written by Andi Hamzah and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004 with Comparison of anti-corruption practices in Australia, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Thailand and Indonesia categories.




Curbing Corruption In Asia


Curbing Corruption In Asia
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Author : Jon S. T. Quah
language : en
Publisher: Marshall Cavendish Academic
Release Date : 2003

Curbing Corruption In Asia written by Jon S. T. Quah and has been published by Marshall Cavendish Academic this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003 with History categories.


This academic study examines how corruption is controlled in six Asian countries, namely Hong Kong, India, Mongolia, the Philippines, Singapore and South Korea. These countries illustrate between them three patterns of corruption control in Asian countries. Pattern 1 is demonstrated by Mongolia, which has anti-corruption laws but no independent agency. Pattern 2 is illustrated by India and the Philippines as they have many anti-corruption laws and anti-corruption agencies. Pattern 3 refers to the implementation of anti-corruption legislation by an independent anti-corruption agency and is best exemplified by Singapore and Hong Kong. South Korea has moved from Pattern 1 to Pattern 3 with the formation of the Korean Independent Commission against Corruption in 2002.



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Author : Bambang Waluyo
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-03-30

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi written by Bambang Waluyo and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-03-30 with Political Science categories.


Kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya, tetapi ada kemiskinan dan terjadi korupsi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan semangat berbangsa bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (wellfare state) dan juga sebagai negara hukum (rechts staat). Pertanyaan klasik yang muncul antara lain mengapa masih ada yang miskin padahal negara kaya, apa karena ada korupsi, atau korupsi karena kemiskinan? Selanjutnya apakah penegakan hukumnya tidak optimal sehingga korupsi masih terjadi? Berbagai fakta dan pertanyaan itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait dan mempengaruhi. Buku ini pada pokoknya berisi uraian tentang strategi dan upaya mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini perlu segera dilakukan untuk keberhasilan penegakan hukum dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat semakin mempertangguh ketahanan nasional. Dengan tangguhnya ketahanan nasional diharapkan Negara Hukum Indonesia mampu mengatasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik dalam lingkup global, regional maupun nasional. Buku ini dapat bermanfaat bagi aparatur pemerintahan dan hukum, praktisi, akademisi, peneliti dan mahasiswa dalam upaya optimalisasi pemberantasan korupsi disegala aspeknya.



Korupsi Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legilasi Dan Hak Asasi Manusia


Korupsi Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legilasi Dan Hak Asasi Manusia
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Author : Dr. Drs. Mansur Kartayasa
language : id
Publisher: Kencana
Release Date :

Korupsi Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legilasi Dan Hak Asasi Manusia written by Dr. Drs. Mansur Kartayasa and has been published by Kencana this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with categories.


Buku ini mencoba mengetengahkan kajian tentang pengaturan pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tipikor dari sisi hukum tata negara, khususnya yang menyangkut kebijakan legislasi berupa proses, metode, dan teknik pembentukan undang-undang. Terutama dari sisi hukum pidana formil dan materiil serta konvensi yang didasarkan pada standar hukum internasional dan hukum positif di Indonesia. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)



Pembaruan Kewenangan Kpk Komisi Pemberantasan Korupsi


Pembaruan Kewenangan Kpk Komisi Pemberantasan Korupsi
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Author : Dr. I Made Hendra Kusuma, S.H., Sp.N.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2021-03-25

Pembaruan Kewenangan Kpk Komisi Pemberantasan Korupsi written by Dr. I Made Hendra Kusuma, S.H., Sp.N. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-03-25 with Political Science categories.


Karena buku ini merupakan disertasi yang diterbitkan, maka baik format penulisan maupun isinya tetap dipertahankan sebagaimana aslinya. Dalam buku ini dideskripsikan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi. Sebelumnya sudah ada kepolisian dan kejaksaan yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Deskripsi ini dimulai dari proses penyusunan hingga pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI). Kemudian diulas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPK, juga koordinasi dan supervisi KPK terhadap kepolisian dan kejaksaan. Oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 KPK difungsikan sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism), dan untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, yang dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan. Dalam kaitan inilah muncul persoalan-persoalan: 1. tumpang tindih kewenangan KPK disatu pihak dan kepolisian serta kejaksaan di lain pihak; 2. koordinasi dan supervisi KPK terhadap kepolisian dan kejaksaan yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan undang-undang.



Konsep Hukum Anti Korupsi


Konsep Hukum Anti Korupsi
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Author : Dr. Abnan Pancasilawati, S.Ag, M.Ag.
language : id
Publisher: Bening Media Publishing
Release Date :

Konsep Hukum Anti Korupsi written by Dr. Abnan Pancasilawati, S.Ag, M.Ag. and has been published by Bening Media Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Education categories.


Isi buku ini memiliki spesifikasi khusus karena selain membahas beberapa teori anti korupsi pada umumnya, juga menyajikan bagaimana teori-teori anti korupsi menurut hukum Islam serta membandingkan dengan anti korupsi di beberapa negara yang sudah lebih maju dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsinya. Selain itu juga penulis sedikit membahas tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil kejahatan Tindak Pidana Korupsi.



Hukum Administrasi Negara


Hukum Administrasi Negara
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Author : Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2021-03-01

Hukum Administrasi Negara written by Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-03-01 with Law categories.


Hukum Administrasi Negara disajikan guna memperkaya referensi hukum administrasi negara, yang sangat disayangkan, masih minim tersedia. Dewasa ini dapat dilihat semua bidang kehidupan masyarakat sudah terjamah aspek hukum, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh penyelenggara negara kepada masyarakat. Karenanya, sangat krusial untuk mempelajari dan memahami hukum administrasi yang berlaku, sehingga dapat terwujud upaya penyelenggara pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Buku ini sejatinya merupakan buku ajar pada matakuliah hukum administrasi negara, terutama pada Fakultas Hukum, FISIP, dan Fakultas Syariah. Karenanya, materi di dalamnya telah disesuaikan dengan kebutuhan perkuliahan. Mahasiswa akan disuguhkan materi yang amat mendasar tentang hukum di bab pertama, disusul dengan materi negara hukum, hukum administrasi negara dan berbagai teorinya, hukum kepegawaian, wewenang, serta tindakan pemerintah. Pentingnya good governance, perlindungan dan penegakan hukum administrasi negara, lembaga Negara Republik Indonesia, serta sanksi administrasi juga termasuk dalam materi yang diajarkan. Tidak ketinggalan, penulis juga membahas hukum pemerintah daerah di akhir buku. Buku ini dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, terutama mahasiswa Fakultas Hukum, baik strata I, II, dan III. Kehadiran buku ini akan bermanfaat dan menambah wacana hukum ketenagakerjaan di Indonesia serta menambah wawasan para pembaca yang mempelajari hukum administrasi negara. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup



Upaya Pemberantasan Korupsi


Upaya Pemberantasan Korupsi
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Author : Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum., CLA
language : id
Publisher: Nas Media Pustaka
Release Date : 2022-11-17

Upaya Pemberantasan Korupsi written by Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum., CLA and has been published by Nas Media Pustaka this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-11-17 with Political Science categories.


Buku tentang Upaya Pemberantasan Korupsi ini, edisi kedua di mana uraiannya lebih diperluas tentang beberapa hal, terutama dengan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari segi regulasi seperti adanya undang-undang KPK Yang baru tahun 2019, juga dengan fenomena tindak pidana korupsi yang semakin kompleks. Itulah sebabnya tulisan dalam buku ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan hukum terkait tindak pidana korupsi. Berbagai fenomena kontroversi/kendala penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi di tanah air. Misalnya, mereka yang terkait tindak pidana korupsi lari ke luar negeri, ada juga tetap meraja lela di tanah air tetapi sulit ditemukan dan dijerat. Terutama jika si terduga itu termasuk dalam kalangan elit politik atau ada kaitannya dengan petinggi-petinggi partai politik. Itulah sebabnya, mungkin ada yang berkata, bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyadarkan bangsa ini agar tidak melakukan korupsi. Saat ini, ada lagi upaya pencegahan secara dini agar Perguruan Tinggi (terutama fakultas hukum) memasukkan hal korupsi dalam kurikulum, sehingga muncullah mata kuliah “Pendidikan Anti Korupsi”. Masalahnya sekarang ialah, korupsi itu terjadi bukan di kalangan mahasiswa, tetapi oleh kalangan elit-elit bangsa. Jika demikian, di mana letak problematika-nya? Apakah kondisi nasional bisa kembali normal tanpa korupsi? Kita optimis bahwa nanti suatu saat bisa. Pada adisi ketiga ini tindak pidana korupsi digambarkan secara ekstensif seperti korupsi dikaitkan dengan korporasii administrasi dan victims, termasuk juga kaitannya dengan kejahatan cyber dengan sarana IT sekalipun dalam bentuk contoh yang sederhana tetapi faktual.



Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi


Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Author : Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H,
language : id
Publisher: Jakad Media Publishing
Release Date :

Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi written by Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H, and has been published by Jakad Media Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.


Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemajuan, kemakmuran, dan kemajuan teknologi. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi. Buku dengan judul “Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi” hadir dihadapan pembaca. Buku ini merupakan wujud komitmen dari keilmuan penulis. Apalagi dengan tema korupsi yang saat ini menjadi musuh kita bersama.



Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah


Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
DOWNLOAD
FREE 30 Days

Author : Jawade Hafidz Arsyad
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-02-17

Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah written by Jawade Hafidz Arsyad and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-02-17 with Law categories.


Sentralisasi birokrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan upaya penyelesaian yang baik untuk mencegah penyelewengan uang negara dan perilaku koruptif dari oknum pejabat atau birokrat. Sentralisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat membatasi instansi-instansi pemerintah di dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Buku ini ditujukan kepada para pelaku pengadaan pengadaan barang dan jasa pemerintah (instansi pemerintah pusat maupun daerah), pelaku bisnis, para praktisi hukum (jaksa, hakim, polisi, advokat), dosen dan mahasiswa serta masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih jauh seluk beluk birokrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.