[PDF] Perseroan Terbatas Paradigma Baru - eBooks Review

Perseroan Terbatas Paradigma Baru


Perseroan Terbatas Paradigma Baru
DOWNLOAD

Download Perseroan Terbatas Paradigma Baru PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Perseroan Terbatas Paradigma Baru book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page





Perseroan Terbatas Paradigma Baru


Perseroan Terbatas Paradigma Baru
DOWNLOAD
Author : Munir Fuady
language : id
Publisher:
Release Date : 2003

Perseroan Terbatas Paradigma Baru written by Munir Fuady and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003 with Corporation law categories.




Perseroan Terbatas Paradigma Baru


Perseroan Terbatas Paradigma Baru
DOWNLOAD
Author : Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.
language : id
Publisher: Citra Aditya Bakti
Release Date : 2017-10-25

Perseroan Terbatas Paradigma Baru written by Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. and has been published by Citra Aditya Bakti this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-10-25 with Law categories.


Ketika kita mendiskusikan aspek–aspek penting tentang perseroan terbatas, khususnya yang berkenaan dengan teori dan praktek hukum, maka berbagai kaidah dan konsep pun bermunculan. Ternyata, dalam literatur–literatur hukum yang sudah ada, banyak dari aspek hukum perseroan tersebut yang hanya dibahas sekilas pandang dengan analisis yang berpijak pada konsep–konsep klasik. Padahal begitu banyak pranata hukum perseroan yang relatif modern yang tidak dapat hanya dianalisis secara konvensional. Karena itu, dalam buku ini, konsep–konsep penting dan krusial dari suatu perseroan terbatas dibahas secara komperensif dengan analisis berdasarkan prinsip–prinsip hukum modern dalam suatu paradigma baru. Konsep–konsep hukum seperti fiduciary duty dari direksi maupun komisaris, minority protection, likuidasi perusahaan yang konstitutif, tetapi tanpa merugikan stakeholders manapun adalah di antara tema yang dibahas dalam buku ini. Dan, karena pendekatannya yang modern dengan analisis yang bersendikan kepada teori maupun praktek, diharapkan buku ini akan berguna, baik bagi teoretisi hukum seperti dosen, peneliti dan mahasiswa, di samping bermanfaat juga bagi para praktisi seperti lawyer professional, notaris, konsultan hukum, inhouse lawyer dari perusahaan, dan bagi siapa saja yang menaruh minat di bidang hukum tentang perseroan terbatas ini. Semoga bermanfaat !!! Buku persembahan penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI



Badan Usaha Milik Desa Bum Desa Paradigma Baru Dalam Hukum Bisnis Indonesia Rajawali Pers


Badan Usaha Milik Desa Bum Desa Paradigma Baru Dalam Hukum Bisnis Indonesia Rajawali Pers
DOWNLOAD
Author : Kurnia Saleh S.H., M.H.
language : id
Publisher: PT. RajaGrafindo Persada
Release Date :

Badan Usaha Milik Desa Bum Desa Paradigma Baru Dalam Hukum Bisnis Indonesia Rajawali Pers written by Kurnia Saleh S.H., M.H. and has been published by PT. RajaGrafindo Persada this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Business & Economics categories.


Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Saat ini, Jumlah BUMN mencapai angka yang cukup besar yaitu 118 BUMN, jenis BUMN Perusahaan Umum (Perum) berjumlah 14 BUMN, 20 BUMN Persero Tbk, dan 84 BUMN Persero. Pendirian BUMN bertujuan untuk peningkatan perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan negara yang telah dicantumkan dalam alinea keempat UUD NRI Tahun 1945. Dalam rangka pencapaian tujuan negara memerlukan peran dan fungsi negara yang tidak hanya sebagai pengatur atau pengendali semata, tetapi juga fungsi negara sebagai penyedia kesejahteraan umum, pengusaha dan sebagai wasit yang adil dan fair dalam kegiatan perekonomian negara. Langkah konstitusional dan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui eksistensi BUMN yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan amanat dari Ketetapan MPR Nomor IV Tahun 1999 Tentang GBHN Tahun 1999-2004 yang memuat ketentuan bahwa, BUMN terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum, perlu terus ditata dan disehatkan melalui restrukturisasi dan bagi BUMN yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum dan berada dalam sektor yang telah kompeteitif dengan baik. Pengaturan BUMN memberikan landasan hukum bagi pengelolaan dan pengawasan BUMN secara professional, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan nilai dan kinerja BUMN agar berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui secara jelas bahwa BUMN merupakan amanah dari konstitusi UUD NRI 1945 dan kehadiran BUMN dalam kapasitasnya berprinsip kepada kebermanfaatan dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak, atau kesejahteraan umum. Kemudian prinsip menyumbang keuntungan bagi pendapatan negara yang diderivasikan untuk anggaran negara juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam orientasi BUMN. Dari prinsip ini kemudian, negara memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan serta pembinaan bagi BUMN, namun dalam praktik banyak permasalahan yang muncul dalam pengelolaan BUMN, terutama mengenai status BUMN Pesero berbentuk Perseroan Terbatas (PT), kerugiaan BUMN yang dikatagorikan kerugian negara, hubungan antara BUMN sebagai induk perusahaan dengan anak perusahaan, dan sebagainya, yang dibahas secara kompehensif dalam buku ini.



Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi


Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
DOWNLOAD
Author : Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H., LL.M., M.M.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2017-01-01

Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi written by Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H., LL.M., M.M. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-01-01 with Business & Economics categories.


Sebagai korporasi, perseroan tebatas dapat bertindak dalam hukum untuk dan atas namanya sendiri. Direksi adalah organ perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan dan jalannya perseroan serta mewakili perseroan di luar maupun di dalam pengadilan. Karenanya tindakan direksi dianggap tindakan perseroan. Di dalam aktivitas korporasi di bidang hukum bisnis terdapat kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum, yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pribadi pengurusnya. Selain itu, bisa saja terdapat penyimpangan dalam bentuk melanggar ketentuan hukum pidana. Bagaimana kedudukan dan tanggung jawab direksi, baik selaku organ perseroan terbatas maupun selaku pribadi, dan perseroan terbatas itu sendiri, apabila ada perbuatan yang merugikan? Apakah perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam ranah hukum pidana dapat dilakukan oleh perseroan terbatas dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, dihubungkan dengan unsur kesalahan, serta perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.



Psikologi Bisnis Paradigma Baru Mengelola Bisnis


Psikologi Bisnis Paradigma Baru Mengelola Bisnis
DOWNLOAD
Author : Dr. Silverius Yoseph Soeharso, SPsi, SE, MM,
language : id
Publisher: Penerbit Andi
Release Date :

Psikologi Bisnis Paradigma Baru Mengelola Bisnis written by Dr. Silverius Yoseph Soeharso, SPsi, SE, MM, and has been published by Penerbit Andi this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Psychology categories.


Mengapa para eksekutif di bidang Human Resources (HR) masih sangat jarang yang sampai menduduki jabatan CEO (top eksekutif)? Apa yang kurang dimiliki oleh para profesional HR tersebut? Di satu pihak, para CEO dan pemilik usaha banyak mengeluhkan soal belum tercapainya standar harapan terhadap kualitas SDM. Di sisi lain, para profesional di bidang HR hanya berkutat di bidang fungsionalnya saja, tapi lemah dalam mengaitkan dan menghitung implikasinya terhadap pencapaian bottom line dan target-target bisnis di tingkat korporat. SDM yang konon merupakan inti dan aset perusahaan/organisasi tampaknya belum dikelola dengan cara-cara yang senafas dan seiring dengan kemauan pimpinan puncak (CEO) apalagi pemilik bisnis (business owner). Para profesional HR masih jarang bisa menjadi partner yang diandalkan, entah sebagai strategic partner apalagi business partner. Pengalaman membuktikan kata kuncinya adalah kompetensi Business Acumen yang lemah dan tingkat pengambilan resiko yang rendah. Kerangka Kerja Psikologi Bisnis (Business Psychology Framework) dibangun di atas pertemuan konstruktif pemikiran/gagasan dan pengetahuan yang berasal dari empat disiplin ilmu pengetahuan dan praktik, yakni Psikologi Industri dan Organisasi, Manajemen Bisnis, HR Strategic Management dan Ekonomi Keperilakuan (Behavioral Economics). Dengan kata lain, buku ini merupakan pendekatan interdisiplin antara disiplin Psikologi dan praktik Bisnis, yakni bagaimana Bisnis ditinjau dalam perspektif Psikologi, baik pada level individu, tim, organisasi maupun sosial dan bagaimana menjadikan Psikologi sebagai bisnis atau industri yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat modern (digital economy/IOT) di zaman now.



Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas


Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas
DOWNLOAD
Author : Adrian Sutedi, S.H., M.H.
language : id
Publisher: RAIH ASA SUKSES
Release Date :

Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas written by Adrian Sutedi, S.H., M.H. and has been published by RAIH ASA SUKSES this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with categories.


Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang perseroan terbatas. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan perseroan terbatas sebagai badan usaha dapat berperan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diatur bahwa Direksi, Komisaris, dan para Pemegang Saham pada prinsipnya bertanggung jawab secara terbatas. Namun, dalam hal-hal tertentu karena kelalaian atau kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Perbuatan merugikan ini dapat diminta pertanggungjawabannya sampai dengan kekayaan pribadi atau secara tanggung renteng. Dalam buku ini dijelaskan masing-masing peran dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perseroan terbatas (Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham/ RUPS). Selain itu, terdapat pula penjelasan mengenai merger perseroan terbatas dan aplikasinya di beberapa negara. salam RAS (RAIH ASA SUKSES)



Hukum Pembubaran Likuidasi Dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas


Hukum Pembubaran Likuidasi Dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas
DOWNLOAD
Author : Andhika Prayoga, S.H., M.Si.
language : id
Publisher: Penerbit Andi
Release Date :

Hukum Pembubaran Likuidasi Dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas written by Andhika Prayoga, S.H., M.Si. and has been published by Penerbit Andi this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Business & Economics categories.


Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mengalami siklus kehidupan dan kematian sebagaimana manusia. Kehidupan PT diawali dengan pemberian status badan hukum oleh negara, maka kematian PT sebaliknya ditandai dengan dicabutnya status tersebut yang juga dilakukan negara. Proses pengakhiran eksistensi Perseroan Terbatas diawali dengan pembubaran, yang diikuti dengan likuidasi berupa pemberesan harta kekayaan untuk menyelesaikan kewajiban pada Kreditor. Setelah likuidasi selesai, maka PT akan memasuki tahap pengakhiran status badan hukum, yang merupakan fase terakhir dari pengakhiran Perseroan Terbatas. Buku ini menyajikan pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar pembubaran, proses pelaksanaan likuidasi serta proses administrasi dalam pengakhiran status badan hukum, serta hak dan kewajiban dari Likuidator sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan likuidasi, berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan terkait. Buku ini merupakan pengantar dasar untuk memahami konsep pembubaran, likuidasi dan pengakhiran status badan hukum PT secara utuh, yang disertai dengan kritik untuk perbaikan rumusan dan implementasi norma dalam pembentukan peraturan mendatang. Dalam buku ini, penulis mencoba menguraikan peraturan-peraturan yang sifatnya normatif disertai kritik dan argumentasi atas kebuntuan normatif yang tidak terselesaikan melalui teks hukum saja. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi praktisi di bidang perbankan, asuransi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau bagi para pemangku kepentingan di bidang pengurusan perseroan terbatas. serta menjadi pencerahan bagi para akademisi dan mahasiswa baik pada fakultas hukum, dan pelaku profesional seperti advokat dan likuidator di Indonesia.



Penormaan Asas Asas Hukum Pancasila Dalam Kegiatan Usaha Koperasi Dan Perseroan Terbatas


Penormaan Asas Asas Hukum Pancasila Dalam Kegiatan Usaha Koperasi Dan Perseroan Terbatas
DOWNLOAD
Author : Sulistiowati
language : id
Publisher: UGM PRESS
Release Date : 2023-09-13

Penormaan Asas Asas Hukum Pancasila Dalam Kegiatan Usaha Koperasi Dan Perseroan Terbatas written by Sulistiowati and has been published by UGM PRESS this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-09-13 with Law categories.


Pencasila secara normatif dan konstitusional ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, baik konstitusi, yaitu UUD NRI 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya harus dibangun dengan mendasarkan pada nilai-nilai sosial dan asas-asas hukum yang bersumber dari Pancasila. Faktanya, pembangunan hukum Indonesia tidak pernah mendasarkan pada nilai-nilai sosial dan asas-asas hukum dalam Pancasila. Dalam pertimbangan filosofis undang-undang tidak pernah secara khusus menjabarkan nilai sosial dan asas hukum dari Pancasila. Andaikata dicantumkan lebih sekadar sebagai pemanis karena secara substantif tidak pernah sungguh-sungguh bersumber pada Pancasila. Tulisan dalam buku ini berisi hasil “percobaan” kajian terhadap kandungan nilai sosial dan asas hukum dalam Pancasila. Nilai sosial merupakan pedoman abstrak berperilaku yang mendorong warga masyarakat ke arah perilaku tertentu. Dalam arus berpikir deduktif, nilai sosial perlu dijabarkan ke dalam asas-asas hukum. Asas hukum berkedudukan sebagai pedoman yang lebih konkret, tetapi masih lebih abstrak dibandingkan dengan norma hukum. Asas hukum menjadi jembatan pedoman berperilaku antara nilai sosial dan norma hukum. Pada tataran yang konkret, norma hukumlah yang menjadi pedoman berperilaku sebagai jabaran konkret dari asas hukum dan nilai sosial. Pada intinya, Pancasila mengandung perpaduan antara nilai sosial yang modern dan yang tradisional. Nilai sosial modern lebih menekankan pada perilaku yang individualistis, perlakuan yang sama di hadapan hukum, pengutamaan prestasi sebagai dasar distribusi hak dan kewajiban, dan fungsi khusus dari setiap kegiatan. Nilai sosial tradisional lebih menekankan pada perilaku yang kolektif, pembolehan adanya perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat tertentu, pengutamaan pada asal-usul keturunan sebagai dasar distribusi hak dan kewajiban, dan adanya multifungsi dari setiap kegiatan. Pancasila memadukan kedua kelompok nilai sosial tersebut secara harmonis agar mampu mencapai tujuan bangsa, yang harus dijadikan dasar membangun norma hukum. Pada bagian akhir diuraikan: pertama, kajian ius constituendum asas-asas hukum yang bersumber dari Pancasila ke dalam norma hukum koperasi dan Perseroan Terbatas; kedua, rekomendasi untuk menyesuaikan hukum Indonesia dari dominasi nilai modern ke arah hukum Pancasilais yang bersifat prismatik.



Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris Dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas


Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris Dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas
DOWNLOAD
Author : Zarman Hadi
language : id
Publisher: Universitas Brawijaya Press
Release Date : 2011-02-03

Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris Dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas written by Zarman Hadi and has been published by Universitas Brawijaya Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011-02-03 with Business & Economics categories.


Bahwa karakteristik tanggung jawab terbatas pemegang saham, komisaris dan direksi menurut UUPT No.40 tahun 2007 tidak berlaku secara mutlak atau dapat ditembus. Tanggung jawab terbatas pemegang saham ini akan terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, dan pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. Komisaris menjadi bertanggung jawab secara pribadi apabila terjadi hal-hal sebagai berikut, yaitu: pertama, komisaris melakukan perbuatan melawan hukum dimana komisaris yang mengetahui bahwa perseroan tidak mungkin dapat melaksanakan suatu perjanjian, namun tetap memberikan persetujuan kepada direksi untuk dan atas nama perseroan mengadakan perjanjian yang menyebabkan terjadi kerugian yang derita oleh pihak ketiga; kedua, apabila komisaris bersalah atau sengaja atau lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat direksi; dan ketiga, komisaris harus mempertanggungjawabkan atas kesalahnnya jika terjadi suatu kesalahan hukum dengan unsur kesengajaan ataupun kelalaian, karena dalam menjalankan tugasnya, komisaris bersifat kolegial (majelis). Sedangkan direksi, tanggung jawab terbatas akan berubah menjadi tanggung jawab pribadi apabila: pertama, anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan sehingga perseroan terbatas mengalami pailit atau direksi tidak melaksanakan fiduciary duty kepada perseroan; kedua, direksi tidak menjalankan tugasnya mengurus perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab; ketiga, direksi melaksanakan laporan keuangan perseroan terbatas yang tidak benar dan/atau menyesatkan; keempat, anggota direksi tidak melaporkan kepemilikan saham oleh anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan terbatas.



Peran Kurator Dan Likuidator Dalam Kepailitan Pada Perseroan Terbatas


Peran Kurator Dan Likuidator Dalam Kepailitan Pada Perseroan Terbatas
DOWNLOAD
Author : Ir. Jeffry Yuliyanto Waisapi, S.T. ,S.H., M.Eng., M.H.
language : id
Publisher: Jejak Pustaka
Release Date :

Peran Kurator Dan Likuidator Dalam Kepailitan Pada Perseroan Terbatas written by Ir. Jeffry Yuliyanto Waisapi, S.T. ,S.H., M.Eng., M.H. and has been published by Jejak Pustaka this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Education categories.


Hal yang sangat diharapkan oleh para pengusaha adalah suatu PT yang telah didirikan terus berjalan. Namun, tak menutup kemungkinan sebuah PT akan bubar karena berbagai hal, salah satunya kepailitan. Dalam situasi semacam itu dikenallah curator dan likuidator yang mempunyai peran-peran tertentu. Buku ini mengkaji dan menganalisis peran kurator dalam kepailitan pada perseroan terbatas dan peran likuidator dalam pemberesan harta perseroan terbatas yang pailit.