Politik Hukum Era Jokowi Ma Ruf

DOWNLOAD

Download Politik Hukum Era Jokowi Ma Ruf PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Politik Hukum Era Jokowi Ma Ruf book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page

Politik Hukum Era Jokowi Ma Ruf

DOWNLOAD

Author : Ferdian Andi
language : id
Publisher: Puskapkum
Release Date : 2021-12-28

Politik Hukum Era Jokowi Ma Ruf written by Ferdian Andi and has been published by Puskapkum this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-12-28 with Law categories.

Pembahasan politik hukum dalam kajian hukum dan kebijakan publik penting dilakukan. Pembentukan hukum dan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari susbsistem lainnya, tak terkecuali sussistem politik. Politik hukum menelaah latar belakang politik, ekonomi, sosial, serta budaya atas terbitnya produk kebijakan hukum. Selain itu, politik hukum juga memotret realitas penegakan hukum di lapangan. Buku ini berisi perspektif atas dinamika politik hukum selama dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf (2019-2021).

Politik Hukum Era Jokowi

DOWNLOAD

Author : R Ferdian Andi R
language : id
Publisher: Puskapkum
Release Date : 2019-04-10

Politik Hukum Era Jokowi written by R Ferdian Andi R and has been published by Puskapkum this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-04-10 with Law categories.

Kekuatan buku ini terletak pada beragamnya isu yang dibahas dengan berbagai perspektif para penulis yang berasal dari peneliti dan dosen. Buku yang bersumber dari tulisan-tulisan yang pernah dimuat di media massa nasional, disertakan daftar pustaka sebagaisumber bacaan setiap tulisan yang ditulis. Menariknya, buku ditulis secara kolaboratif dengan sejumlah mahasiswa yang memiliki concern dalam menulis. Buku ini layak dimiliki oleh pemerhati, praktisi hukum, termasuk mahasiswa S-1, S-2 serta S-3 Fakultas Hukum. Buku ini layak dimiliki penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Setidaknya, dari sejumlah catatan kritis ini ada ikhtiar koreksi dan perbaikan di waktu mendatang.

Politik Hukum Presidential Treshold Studi Komprehensif Pemilihan Umum Di Indonesia

DOWNLOAD

Author : Nico Reynaldi Hutabarat
language : id
Publisher: Nico Hutabarat
Release Date : 2022-12-05

Politik Hukum Presidential Treshold Studi Komprehensif Pemilihan Umum Di Indonesia written by Nico Reynaldi Hutabarat and has been published by Nico Hutabarat this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-12-05 with Law categories.

Era Reformasi belum mampu menyempurnakan praktik demokrasi pancasila secara umum. Dinamika negara hukum justru mempertontonkan budaya poliktik yang rawan terhadap dominasi partai politik yang mengabaikan fungsi utamanya sebagai pencerdasan politik publik. Intervensi terhadap independensi lembaga pengawas dan penyelenggara sering kali di pertanyakan dari berbagai pihak yang melihat banyak celah untuk dipermainkan. Kehadiran buku ini sebagai manifestasi representatif budaya literasi masyarakat dalam mengawal roh perjuangan konstitusi dan nilai-nilai pancasila dalam koridor yang tepat. Buku ini bukan membahas problematika kepresidenan secara normatif semata namun lebih terperinci terhadap isu politik praktis yang melibatkan dominasi pengusaha, pelanggar HAM dan politikus koruptor ke dalam lingkaran politik kenegaraan yang mampu mempengaruhi susunan kabinet yang lebih akomodatif. Tentunya praktik demokrasi yang demikian berpotensi menyalahgunakan kewenangan terutama pengelolaan anggaran dan kebijakan yang lunak terhadap hukum sehingga berpotensi melahirkan kekuasaan satu tangan yang ditandai dengan melemahnya oposisi. Konspesi filosofi ketatanegaraan Indonesia sudah mulai bergeser dalam pemaknaan Pancasila dan penerapan UUD 1945 yang dapat mengakibatkan sistem ketatanegaraan menjadi chaos dan instabilitas pemerintahan yang tak terduga. Buku ini ditujukan kepada mahasiswa, aktivis, pengamat, praktisi, dan lembaga pemerintahan sehingga mampu melihat praktik ketatanegaraan dalan sudut pandang politik hukum sehingga pengakuan negara hukum demokrasi yang Pancasila dapat dinikmati seluruh unsur masyarakat Indonesia. Buku ini mencoba menghadirkan solusi terhadap sistem ketatanegaraan dengan lebih efektif dan efisien serta impilikasinya secara menyeluruh tanpa melanggar batas-batas ideologi Pancasila

Wawasan Kebangsaan Marketing Politik Identitas Personal Branding

DOWNLOAD

Author : Titik Wijayanti
language : id
Publisher: Alinea Baru
Release Date : 2021-10-16

Wawasan Kebangsaan Marketing Politik Identitas Personal Branding written by Titik Wijayanti and has been published by Alinea Baru this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-10-16 with History categories.

Sejarah adalah cermin suatu bangsa dalam memapaki peradaban dunia yang terus berputar, Indonesia sebagai suatu hasil proses dari sejarah Nuswantara, yang terbagi ke beberapa masa dari puluhan, ratusan, hingga ribuan tahun silam. Sejarah masa lampau di Nuswantara akan terungkap dan terucap dalam peradaban dunia saat ini. Purbakala dan atau saat ini pasti ada hubungan dalam proses suatu kehidupan manusia. Buku ini menjadi sangat relevan manakala kita mencari dan menggalang anak bangsa yang peduli akan keberlanjutan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang memiliki budaya dan wawasan kebangsaan yang genuine. Ancaman terhadap keberlanjutan bangsa Indonesia dengan budaya yang genuine semakin nyata dengan semakin suburnya politik identitas. Untuk itu upaya menyajikan ulang segmen-segmen sejarah dalam bentuk kontemporer sangat penting. Sasarannya sangat beragam dan utamanya adalah kaum milenial yang akan menjadi pemimpin bangsa masa depan. Jangan sampai mereka tercabut dari akar budaya dan bangsanya dengan terus menghidupi mereka wawasan kebangsaan yang tidak berbau politik identitas.

Hukum Dalam Pusaran Politik

DOWNLOAD

Author : Saifuddin Al Mughniy, H. Sulthani
language : id
Publisher: Orbit Indonesia
Release Date : 2024-06-12

Hukum Dalam Pusaran Politik written by Saifuddin Al Mughniy, H. Sulthani and has been published by Orbit Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-06-12 with Juvenile Nonfiction categories.

Dalam kerangka ilmu pengetahuan beberpa disiplin ilmu memang terpisah secara leksikal, tetapi sesungguhnya secara transendental ia tidak terpisah secara utuh. Disiplin ilmu itu memiliki keterkaitan satu sama lain, seperti ekonomi politik dan politik ekonomi, politik hukum dengan hukum politik begitu seterusnya dengan disiplin ilmu dengan yang lainnya. Dan pada perspketif ini apakah politik yang mempengaruhi hukum, atau hukum yang mempengaruhi politik sebagai dasar meletakkan sains sebagai dimensi terkuat pada basis untuk emahami sesuatu, termasuk untuk memahami dimensi politik hukum atau hukum politik. Persoalan hubungan antara hukum dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menarik untuk diperbincangkan karena kedua hal tersebut merupakan dua variabel yang selalu mempengaruhi. Seperti dikatakan Moh. Mahfud MD bahwa jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik atau pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum, maka paling tidak ada tiga macam jawaban dapat menjelaskannya. Pertama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaingan. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Adanya perbedaan jawaban dari apa yang diutarakan oleh Moh. Mahfud MD tentang mana yang lebih determinan diantara politik atau hukum, terutama perbedaan jawaban antara yang pertama dan kedua, disebabkan oleh cara pandang ahli dalam memandang sub system kemasyarakatan tersebut. Para ahli hukum idealis yang hanya memandang hukum dari sudut das sollen (keharusan), mengatakan bahwa hukum harus menjadi pedoman dan penentu arah dalam segala kegiatan politik. Hukum harus dapat merekayasa perkembangan politik yang hidup dalam masyarakat dan negara. Sedangkan mereka ahli hukum yang memandang hukum dari sudut das sein (pendekatan empirik/kenyataan), maka produk hukum selalu dipengaruhi oleh politik mulai dari pembuatannya sampai pada tataran pelaksanaannya dilapangan. Jika kita bicara kedua subsistem diatas yaitu politik dan hukum dalam konteks dewasa ini maka selalu kita menemukan bahwasanya politik itu selalu determinan dibandingkan hukum. Politik selalu memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan hukum itu sendiri. Bahkan jika kita mengingat kembali perkataan Moh. Mahfud MD bahwa hukum adalah produk politik. Artinya bahwa produk hukum yang dibentuk oleh legislator tak steril dari kepentingan politik para pembuatnya. Hukum yang dibentuk oleh suatu negara melalui proses legislasi yang dibuat oleh legislator (DPR) tak lepas dari kepentingan atau politik. Mungkin inilah adalah jawaban terhadap pernyataan sebagian kita bahwa demokrasi itu mahal. Kenapa ? sebab dalam setiap event politik baik dilevel lokal maupun nasional gejala perusakan demokrasi kian massif dan nampak. Korupsi, proses penjaringan dalam kontekstasi politik cendrung diwarnai tawar-menawar politik yang berujung pada “mahar politik” yang demikian besar. Tak mengherankan kalau kemudian sebagian partai politik tak lagi mampu menjaga etika dalam mengemban amanah kepartaian. Pragmatisme kian muncul diera demokrasi yang serba terbuka ini, apakah ini kemudian menjadi asumsi bahwa tidak ada makan siang yang gratis? Fenomena mahar politik misalnya ataupun sejenisnya seperti money politic bukan hal baru dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap kandidat atau calon kepala daerah baik kader internal parpol maupun non kader yang potensial harus membayar sejumlah uang atau mahar untuk mendapatkan tumpangan "kendaraan" dalam tahapan pemilu. Sehingga tidak heran kalau kemudian, tidak sedikit kader partai terpental jauh karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli partai politik. Dan disatu sisi partai politik pun kian tak percaya diri sehingga dengan alasan demokrasi dan elektabilitas, maka sebagian partai politik terjebak pada “pelacuran” dengan melamar non kader dengan mahar yang cukup besar. Realitas ini bukan saja dalam hal pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, pada pemilihan legislatif pun hal serupa sering terjadi. Tak sedikit calon legislatif kita harus menjual harta benda dan merogoh kocek demi nomor urut teratas. Yah inilah wajah politik kita. Politik busuk. Politik yang diwarnai dengan uang. Budaya politik transaksional telah merobek demokrasi baik itu secara struktural maupun kultural. Sebab masyarakat pemilih pun di giring kearah untuk merusak tatanan demokrasi. Undang-Undang Parpol yang memberikan kewenangan kepada parpol untuk merekrut calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta calon anggota legislatif seakan melegitimasi "politik uang" atau "mahar politik" itu. Kalimat merekrut bukan berarti bahwa partai ; politik melegalkan praktek “mahar politik”, tetapi dengan mekanisme partai yang ada tentu perkara merekrut harus disesuaikan dengan etika dan undang-undang yang ada. Etika politik, tentu bicara soal wajar atau tidak wajarnya seseorang kandidat kepala daerah untuk di promosikan sebagai calon kepala daerah atau tidak, jangan karena lantaran banyak uang lalu partai politik “tergiur” untuk melamarnya dengan alasan mumpung punya duit banyak. Pragmatisme sulit terhindarkan kalau kondisi parpol masih terjebak pada budaya politik transakisonal. Karena itu kualitas calon pemimpin kita pun hanya bisa ditakar secara materi. Karena itu "mahar politik" ini telah menjadi penyakit akut yang merusak marwah dan perjalanan tatanan demokrasi bangsa. Artinya bahwa hanya orang berduit yang memiliki peluang dalam memimpin negeri ini. Kendatipun ada peluang pencalonan non partai tetapi persyarakatan tak sedikit. Akhirnya kita abaikan aspek-aspek keutamaan yang harus dimiliki seorang pemimpin atau pun calon pemimpin dalam bursa pencalonan. Demokrasi dalam sejarahnya tak pernah dibangun dari “materi” seperti “uang” dalam politik demokrasi liberal sekarang ini. Ketidak-percayaan partai politik yang punya tradisi mengicar pengusaha atau pemilik modal untuk menjadi caleg, justru menciptakan keretakan di internal partai politik. Dalam artian kader partai yang sudah berproses panjang harus menrima kenyataan pahit harus mangkir di nomor urut buncit, karena terjadi transaksi jual beli nomor urut di partai. Efek ini kemudian menciptakan sentimen di internal partai politik. Sebab, filosofi yang dibangun adalah yang penting menang. Tetapi mengabaikan aspek-aspek keutamaan dalam berpolitik seperti trust, emapaty, kecerdasan serta modal sosial lainnya. Dalam tradisi Yunani kuno menyebut keutamaan sebagai arete. Artinya kualitas kecenderungan positif di dalam diri seseorang untuk berkehendak dan berbuat baik sesuai dengan keutamaan itu. Dalam tradisi Barat selanjutnya membedakan empat keutamaan pokok, yakni kearifan, pengendalian diri, keadilan, dan keberanian. Keutamaan-keutamaan inilah yang memampukan seseorang melaksanakan tugasnya dengan baik atau berkompetensi maupun beramanah atau berintegritas. Kompetensi tanpa integritas itu berujung korupsi. Integritas tanpa kompetensi membuat pemimpin mudah diakali bawahan. Kekuasaan diembannya sebagai jalan melipat-gandakan kebajikan publik. Tadisi Yunani cendrung terkesampingkan sebab kita hanya melihat politik dan demokrasi sebagai “materi” bukan yang bersifat transendental dan substantive. Oleh sebab, situasi ini kemudian menjadi ancaman bagi tatanan demokrasi di bangsa ini. Politik saling menyandera dengan cara “mahar politik” adalah jelas mengindikasikan bagaimana perjalanan demokrasi ini bisa menemui substansinya, sementara partai politik sebagai “agency” kekuasaan justru masuk dalam lingkaran setan. Tentunya, proses politik haruslah melahirkan situasi demokrasi yang baik, bukan lalu menciptakan “politik brutal” yang menggerus esensi demokrasi dengan melegitimasi mahar dalam praktek politik dengan berbagai pelanggaran etik dan moral. 2024 mungkinkah masih kuat pengaruh mahar politik, tentu ini akan menjadi ancaman yang berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Dan pargmatisme dari si pemberi (politisi) dan penerima (rakyat) akan menjerumuskan demokrasi di lembah kehinaan dan pada akhirnya kehilangan kewibawaan. Sehingga sangat mungkin menyelamatkan demokrasi dengan cara melakukan edukasi politik ke rakyat, dan membiarkan para aktor politik bertarung dengan tiga unsur yakni (1) ide dan gagasan, (2) program, dan (3) pencitraan elektoral di berbagai sektor termasuk di medsos. Ini sangat penting dilakukan untuk disaat demokrasi dikepung oleh kepentingan oligharkis. Diferensiasi demokrasi dengan kekuatan partai politik sebagai instrumen—seakan menemui titik kulminasinya, disaat etiak dan moral di berangus dengan cara melanggar tata nilai dan hukum sebagai patron dalam bernegara. Kenapa demokrasi begitu mahal? sebab untuk kalah pun harus mengeluarkan biaya yang besar. Obligator vote sulit di hindari dari sebuah praktek politik uang. Dan mungkin ini jalan (kita) membunuh demokrasi. Pemilu adalah bagian dari sebuah proses politik untuk memilih pemimpin. Menjadi bangsa yang demokratis tentu tidak mudah, sebab Amerika Serikat baru mulai membangun demokrasinya setelah memasuki 100 tahun kemerdekaannya. Tetapi itu sejarah Amerika, sementara dunia ketiga termasuk Indonesia lebih dari 76 tahun setelah merdeka bukan tidak mungkin akan melahirkan kesadaran kolektivitas untuk menemukan jalan demokrasi. Kesadaran kolektivitas bukan hanya menjadi tugas para akademisi, LSM /NGO termasuk partai politik—tetapi ini akan menjadi tugas semesta, bahwa demokrasi itu adalah humanistik dan rasa keadilan bagi semua. Sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam sistem demokrasi. Dan setiap kontekstasi pasti ada serpihan dan “luka-luka” dalam politik, tetapi menganyam kembali adalah cara terbaik untuk sembuh—lalu tetap menjadi Indonesia. Bahwa hukum dengan berbagai macam dialektikanya telah dirusak oleh kepentingan politik, semua atas nama demokrasi sekalipun itu adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Dalam istilah hukum kita kenal kalimat “Dormiunt aliquando leges, nunquan moriuntur “hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati. “Beranilah benar sekalipun sendiri”--Baharuddin Lopa

Politik Identitas Dan Perebutan Hegemoni Kuasa

DOWNLOAD

Author : Muh Khamdan
language : id
Publisher: Penerbit A-Empat
Release Date : 2022-04-01

Politik Identitas Dan Perebutan Hegemoni Kuasa written by Muh Khamdan and has been published by Penerbit A-Empat this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-04-01 with Religion categories.

Penulisan riset ini bermula dari bentuk keprihatinan penulis terhadap maraknya stigmatisasi dan pembelahan kelompok di masyarakat atas dasar pilihan politik. Hubungan organisasi transnasional seringkali digunakan untuk labelisasi suatu gerakan yang dianggap berlawanan dengan pemegang kekuasaan. Pembelahan kelompok politik menimbulkan fenomena kekerasan baru di tengah masyarakat, sebagaimana kekerasan verbal dan kekerasan politik. Fenomena tersebut berdampak pada tumbuhnya resistensi secara terbuka dan resistensi secara tersembunyi melalui ekstrimisasi gerakan. Rasa keingintahuan terhadap penyebab pembelahan kelompok masyarakat sebagai bentuk perilaku politik, menjadi motivasi penulis untuk mencari tahu perkembangan politik identitas di Indonesia dalam kontestasi pemilihan politik di beberapa jenjang.

Melawan Oligarki 2020

DOWNLOAD

Author : Agus Riswanto, SH., MH
language : id
Publisher: Nas Media Pustaka
Release Date : 2020-10-20

Melawan Oligarki 2020 written by Agus Riswanto, SH., MH and has been published by Nas Media Pustaka this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-10-20 with Political Science categories.

Melawan Oligarki Pilkada 2020 “buku hangat “ berisikan Pilkada dan Bagaimana Masa Depan Indonesia? Waspada hegemoni politik identitas dan mensos SARA,pelanggaran HAM,politik transaksional Perselingkuhan politisi dan pengusaha Via perizinan Sumber Daya Alam di Daerah “Pelototin” Pilkada Serentak 2020 Persembahan untuk Praktisi dan akademisi dan siapapun yang terpanggil nuraninya untuk berdialok dengan hati nurani tentang apa dan bagaimana dibalik Pilkada serentak 2020 yang akan diselenggarakan dalam waktu yang sangat dekat. Sebuah buku yang sangat layak dibaca tidak hanya bagi pemilih Pilkada 2020 tetapi juga bagi pasangan calon, tim sukses,penyelenggara Pilkada, LSM, pemerintah, dunia usaha,swasta, akademisi yakni mahasiswa S1,S2,S3, dosen serta masyarakat luas. Buku yang menggunakan Bahasa dengan sangat lugas, tegas dan “tanpa tiding aling aling”, sehingga matapun tak berkedip memahami alur pikir sang penulis yang birokrat tetapi memiliki mimpi besar tentang Indonesia dan masa depannya via Pilkada serentak 2020 Terselip rasa kagum dan haru untuk keberanian Pak Agus Riswanto mengungkap sisi lain dari Pilkada serentak 2020 yang harus diketahui dan disadari sebagai suatu tantangan plus harapan “ke mana arah kekuasaan pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” Bahaya Oligarki Bila rakyat tak Peduli. Suatu titik anjak untuk memikirkan konfigurasi politik Pilkada serentak 2020 dan nasib bertanah air Indonesia. Karya agung yang sarat akan harapan besar, dari berbagai elemen masyarakat dan penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, memang belum banyak tumbuh dan hadir untuk memperkaya wawasan dan intelektual masyarakat khususnya pemilih berwujud buku bacaan yang renyah dapat dibaca siapapun profesinya, baik itu tim sukses (Timses) maupun elemen pasangan calon (paslon), apalagi untuk Pilkada 2020 yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 (tinggal menghitung hari sekitar 80 hari lagi Pilkada serentak akan digelar), suatu Pilkada yanag tidak pernah terbayangkan berhadapan dengan wabah virus Corona-Covid 19 yang kondisinya kian meningkat, di Kota Jambi 14 hari ke depan ruang public ditutup, bahkan Kampus Univ Jambi di Lock dokwn total dan Walikota Jambi satu keluarga melakukan isolasi akibat terpapar covid 19 dan anak kandungnya Raehan Syahputra usia 14 dikonfirmasi tertular Covid 19 meninggal dunia. Sisi lain Syarif Fasha sebagai Walikota gagal menjadi Paslon Gubernur Jambi akibat kurang mendapat dukungan Partai Politik, padahal survey Syarif Fasha cukup timggi. Artinya tawar menawar pada tingkatan partai politik yang konon cukup tinggi nilai ekonominya gagal didapatkan Syarif Fasha. Diperlukan strategi jitu bagi penyelenggara Pilkada, masyarakat dan seluruh stakeholders untuk memoloti Pilkada serentak 2020, agar kekuasaan yang diraih tidak bersalah guna bagi daerah. Sebagaimana ungkapan Lord Acton Kekuasaan cenderung untuk korupsi,kekuasaan absolud cenderung untuk korupsi absolut. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat yang kritis untuk megontrol penyelenggaraan Pilkada seretank 2020. Salut dan bangga pada Bapak Agus Riswanto selaku staf ahli Jaksa Agung RI,yang ditengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk berkarya dalam moment yang sangat tepat “Pucuk dicinta ulam tiba” artinya buku ini hadir saat masyarakat dan seluruh stakeholder membutuhkan informasi yang luas tentang apa, mengapa bagaimana dan siapa pada Pilkada serentak yang diuntungkan dan dirugikan ?, kala virus covid merebak dan Pilkada tak terellakkan. “Maju kena mundur kena”, sesuatu yang penuh resiko dan tantangan kala kesadaran hukum masyarakat masih berkisar pada persoalan ekonomi yakni makan apa hari ini?, tetapi juga dipaksa untuk berpikir akan memilih siapa tanggal 9 Desember 2020 yang digelar serentak di 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah yakni tepatnya di 9 (Sembilan) Provinsi 224 (dua ratus dua puluh empat) Kabupaten dan 37 (tiga puluh tujuh) Kota serta 1 (satu) daerah yakni kota Makasar merupakan Pilkada ulang.Dapat diprediksi serangan fajar akan menjadi jurus penentu Pilkada serentak. Pemulihan ekonomi masyarakat pasca covid menjadi PR besar kepala daerah terpilih. Buku karya Agus Riswanto, dapat dikatakan mengupas habis arah dan masa depan Pilkada serentak 2020 yang tidak lama lagi akan digelar. Sangat dirasakan kesibukan masyarakat menghadapi Pilkada serentak masa pandemik covid 19 khususnya mesin politik Paslon dan Tim sukses membangun pencitraan via mensos yang sarat dengan isu SARA di mensos yang senantiasa membangun bercitraan paslon dengan berbagai cara,pamer partai pendukung, pamer kesuksesan di mensos dan pamer pertahanan yang telah ngetop, pamer pendukung kaum milenial. Dalam istilah dialok TV swasta di Jambi baru baru ini, saya diminta sebagai pengamat oleh Jambi TV, suatu TV Swasta di Jambi, ambil thema “jurus mabok Pasangan Calon Pilkada serentak 2020” dan sebelumnya juga saya diminta sebagai pengamat Pilkada 2020 dengan thema “Perempuan dalam Pilkada”. Refresentatif perempuan akan sulit terakomodasi pada pemilu Serentak 2020 yang bercorak maskulin yang diwarnai oligarkhi menjadi model Pilkada serentak 2020. Artinya Pilkada serentak 2020 tidak akan banyak menjawab pembangunan pembangunan berkelanjutan dan politik yang mewarnai keterwakilan perempuan tanpa adanya desakan mengurustamaan gender (Affirmative Action) yang memaknai berpasangan paslon adalah pasangan yang mewajibkan perempuan dan laki-laki. Sehingga bermimpi disyaratkan pada Pilkada seretak 2020 terdapat 270 refresentasi politik perempuan yang akan dapat menjawab kader partai yang mensyaratkan kuato 30 % perempuan di parlemen. Ini hanya mimpi pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) SDGs dengan 17 persoalan pembangunan yakni kebutuhan primer manusia dengan 17 target pembangunanberupa: 1. Meniadaan kemiskinan, 2. Mengurangi isu kelaparan, 3. Kesehatan dan kesejahteraan yang baik, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender “isu yang sulit terjawab dalam Pilkada Serentak 2020” 6. Air bersih dan sanitasi, 7. Energy yang terjangkau dan bersih 8. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi 9. Industry,inovasi dan infrastruktur 10. Mengurangi ketimpangan 11. Kota dan komunitas berkelanjutan 12. Konsumsi dan produksi yag bertanggungjawab 13. Aksi iklim 14. Kehidupan di bawah air dan kelautan 15. Kehidupan di darat 16. Institusi kuat perdamaian dan keadilan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan Mampukah Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah menjawab pembangunan daerah yang mampu menterjemahkan isu SDGs dalam perencanaan pembangunan di daerahnya, bila waktu 3 (tiga) tahun (2021-2024) hanya dihabiskan untuk mengembalikan cost politik paslon melalui oligarkhi kekuasaan sebagai persekonkolan antara pengusaha dengan politikus yang bersemayam pada kekuasaan. Suasana hangat Pilkada serentak 2020 cukup menghebohkan negeri ini, sejak paslon persiapan pendaftaran di KPU khususnya mendapatkan suara partai, sebagai langkah awal Pilkada yang konon negosiasinya cukup alot dengan bargaining uang, proyek hingga jabatan, sebagaimana teriakkan pertahanan bupati Jember,menjadi tantangan pembangunan Indonesia? Masih adakah secercah moral dalam sanubari kita mewujudkan Indonesia adil dan makmur? Oligarki Pilkada 2020 yang digambarkan secara terang benderang oleh penulis buku Agus Riswanto adalah fakta tak terelakkan dari resistensi pembangunan Indonesia yang memisahkan si kaya dan si miskin kian tajam. Di samping akses masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi Pilkada dapat dipastikan sangat terganggu karena persoalan covid 19 via social distancing. Terdapat sekitar 20 daerah untuk potensi calon tunggal, dan 224 yang akan maju kembali mengindikasikan oligarki akan subur dalam Pilkada serentak 2020. Buku goresan tangan Agus Riswanto menjadi catatan penyelamatan suatu generasi mendatang dalam menyikapi konfigurasi politik Pilkada serentak yang akan berdampak luas bagi konflik dan sengketa di daerah akibat mahar politik yang kian mahal dan tak terelakkan melalui transaksional sumber daya alam antara politisi dengan pengusaha. Selamat untuk sang penulis Agus Riswanto. Ditunggu buku selanjutnya memperkaya khasanah Literasi Indonesia. Melek Pilkada Serentak 2020 melawan oligarki Prof. Dr. Elita Rahmi, SH., M.Hum

Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer

DOWNLOAD

Author : Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si.
language : id
Publisher: IRCISOD
Release Date :

Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer written by Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si. and has been published by IRCISOD this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Juvenile Nonfiction categories.

Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat yang menjadi input sistem politik. Pada saat bersamaan, komunikasi politik juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau output dari sistem politik. Dengan demikian, melalui komunikasi politik, rakyat dapat memberikan dukungan, menyampaikan aspirasi, serta melakukan pengawasan terhadap sistem dan praktik politik. Buku karya Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si. ini mengulas realitas komunikasi politik Indonesia kontemporer sekaligus memberikan perspektif positif dalam membangun demokrasi melalui berbagai dialog, pertukaran pikiran, perdebatan, kompetisi, negosiasi, dan interaksi sosial-politik lainnya. Dan, karenanya, buku ini menjadi referensi penting untuk pembelajaran demokrasi politik Indonesia sebagai sarana untuk pembentukan konsensus, penentuan prioritas, dan terciptanya sistem nilai dalam masyarakat. Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika RI *** Gun Gun Heryanto adalah akademisi komunikasi politik terdepan di Indonesia saat ini. Pengamatannya berbobot, jernih, dengan bahasa yang lincah dan santun, tanpa menunjukkan tendensi partisan terhadap partai politik atau tokoh politik tertentu. Buku ini menunjukkan kepakarannya yang mumpuni di jagat politik Indonesia yang pelik dan sering sulit diuraikan oleh pengamat politik medioker. Saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca para akademisi yang meminati (komunikasi) politik Indonesia, praktisi politik yang selalu ingin maju. Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D., Guru Besar Fikom Unpad

Politik Moderasi Dan Kebebasan Beragama Suatu Tinjauan Kritis

DOWNLOAD

Author : Zainal Abidin Bagir,Jimmy Sormin
language : id
Publisher: Elex Media Komputindo
Release Date : 2022-04-13

Politik Moderasi Dan Kebebasan Beragama Suatu Tinjauan Kritis written by Zainal Abidin Bagir,Jimmy Sormin and has been published by Elex Media Komputindo this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-04-13 with Political Science categories.

Moderasi Beragama, sebagai program resmi pemerintah yang giat dipromosikan dalam beberapa tahun terakhir ini, adalah bentuk kehadiran negara untuk menanggapi realitas keagamaan mutakhir Indonesia. Isu-isu itu mencakup intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama, hingga politisasi dan ancaman kekerasan dari kelompok agama. Bagian Pertama buku ini menggali ide moderasi beragama secara kritis. Yaitu dengan menempatkannya dalam konteks wacana global tentang moderasi, sejarah tata kelola keagamaan Indonesia, maupun efektifitasnya untuk memecahkan masalah-masalah mutakhir kita. Bagian Kedua mengeksplorasi lebih dalam, dengan mengusung perspektif kebebasan beragama atau berkeyakinan, sebagai norma yang telah ada dalam Konstitusi Indonesia sejak tahun 1945 dan diperkuat setelah tahun 1998. Apakah moderasi sejalan atau bersimpang jalan dengan komitmen pada kebebasan? Cukupkah menjadi “moderat”? Apa yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa program dan wacana ini membantu memenuhi cita-cita konstitusi kita?

Konflik Politik Identitas

DOWNLOAD

Author : Achmad Fachrudin
language : id
Publisher: Literasi Demokrasi Indonesia (Literasindo)
Release Date : 2021-01-01

Konflik Politik Identitas written by Achmad Fachrudin and has been published by Literasi Demokrasi Indonesia (Literasindo) this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-01-01 with Political Science categories.

Politik identitas mengalami ledakan dahsyat di Pilkada DKI tahun 2017. Prima causanya dipicu pernyataan dari Calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 51. Yang kemudian menyulut reaksi berbagai kalangan yang juga bernuansa politik identitas. Sehingga menimbulkan konflik, friksi, polarisasi, provokasi, penolakan kampanye dan sebagainya. Pilkada serentak 2018 dan terutama Pilpres 2019, sebagai suatu isu, politik dientitas mengalami kemerosotan. Tetapi sebagai praktik dan strategi kampanye, justeru mengalami penguatan. Boleh dikatakan, hampir semua calon presiden dan tim kampanye menerapkan politik identitas. Luar biasanya, dinamika politik identitas tetap terkendali dan nyaris tanpa menimbulkan konflik tajam. Buku ini mencoba mendeskripsikan dan mengalanisis secara kritis konflik politik identitas di Pilkada DKI 2017, Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019 dari perspektif peraturan perundangan Pemilu, politik, agama serta fenomena cengkraman oligarki yang menguasai media dan partai politik. Karenanya, buku ini layak dibaca oleh mereka yang tertarik dengan isu-isu demokrasi elektoral.