Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporas
DOWNLOAD
Download Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporas PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporas book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi
DOWNLOAD
Author : H. Dwidja Priyatno
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2017-01-02
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi written by H. Dwidja Priyatno and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-01-02 with Law categories.
Penulis memilih topik ini karena banyak kebijakan legislasi khususnya tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana terdapat banyak kelemahan, khususnya dalam rangka formulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut menurut pengamatan penulis memengaruhi proses penegakan hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban korporasi dalam praktik terutama di bidang ekonomi dan bisnis. Buku persembahan penerbit Prenada Media
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporas
DOWNLOAD
Author : Kristian
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-03-31
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporas written by Kristian and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-03-31 with Law categories.
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi 4. Hukum Acara Pidana yang mengatur Korporasi sebagai subjek Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. 5. Pihak yang menanggung pertanggungjawaban pidana atas tindak korupsi yang dilakukan oleh korporasi. 6. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi & Sanksi Pidana yang diancamkan. 7. Penjatuhan Pidana bagi Korporasi harus bersifat Ultimum Remedium (upaya terakhir). 8. Hal-hal lain yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. Buku ini diharapkan dapat berguna bagi para teoretis Hukum dan Praktisi Hukum terkait dengan penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Buku ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pembaruan dan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi
DOWNLOAD
Author : Dwidja Priyatno, Prof., S.H., M.H., Sp.
language : id
Publisher:
Release Date : 2017-10-31
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi written by Dwidja Priyatno, Prof., S.H., M.H., Sp. and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-10-31 with categories.
Kejahatan korporasi yang semakin canggih, baik bentuk atau jenisnya maupun modus operandinya, sering melampaui batas-batas negara dan juga sering dipengaruhi oleh negara lain akibat era globalisasi. Contohnya perang melawan narkotika dan gerakan Anti "Money Laundering Act" yang gencar dilakukan negara maju pada awal 1990-an. Di samping itu, kejahatan korporasi lain yang menonjol adalah price fixing (memainkan harga barang secara tidak sah), false advertising (penipuan iklan) seperti di bidang farmasi dan kejahatan lingkungan hidup (environmental crime). Menanggapi hal tersebut, timbul kebijakan hukum baru yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun demikian, dalam sistem pertanggungjawaban korporasi di Indonesia dewasa ini, subjek tindak pidana tersebut tidak dikenal dalam hukum pidana umum atau tidak terdapat di dalam KUH Pidana. Selain itu juga banyak dijumpai kebijakan formulasi hukum pidana tentang pertanggungjawaban korporasi yang mengandung masalah atau kelemahan. Atas dasar hal tersebut, buku ini mencoba menjawab beberapa hal menyangkut kesenjangan atau kekosongan-kekosongan dalam kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana/dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa materi dalam buku ini di antaranya mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan, dan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa negara sebagai bahan perbandingan. Melalui materi yang disampaikan buku ini, akan bermanfaat khususnya bagi mahasiswa dan akademisi bidang hukum pidana, dan bidang terkait lainnya seperti ekonomi, bisnis, politik, serta bagi para praktisi dan pemerhati hukum pada umumnya.
Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
DOWNLOAD
Author : Dwidja Priyatno
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-03-31
Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi written by Dwidja Priyatno and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-03-31 with Law categories.
Keberadaan suatu korporasi tidak terlepaskan dari kehidupan masyarakat yang justru dapat berdampak negatif, yakni melakukan berbagai tindak pidana. Untuk menghadapi maraknya tindak pidana korporasi dewasa ini, telah dilakukan upaya penanggulangan, yakni dengan mengoptimalkan kebijakan kriminal (criminal policy) sebagai upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi, salah satunya dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy). Kebijakan formulasi mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus (lex spesialis) di Indonesia dapat dikatakan inkonsisten, tidak harmonis, tumpang tindih, tidak sinkron atau tidak terintegrasi antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain (diatur secara parsial) sehingga mempengaruhi aplikasi dan eksekusinya dalam praktik berhukum di Indonesia. Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan; kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy); tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana, pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana dan permasalahan kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar lebih dari 120 peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia baik yang sudah maupun yang belum terkodifikasi. Hal ini dibagi ke dalam 3 (tiga) periode, yakni periode tahun 1950 - 1980an (20 undang-udang), a periode tahun 1990 - 2000 (35 undang-udang), dan periode tahun 2000 - 2017 (lebih dari 65 undang-udang) serta pada Rancangan KUHP versi tahun 2015, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
Me Review Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
DOWNLOAD
Author : Dr. Adriano, SH., MH
language : id
Publisher: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA
Release Date : 2020-03-04
Me Review Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi written by Dr. Adriano, SH., MH and has been published by SCOPINDO MEDIA PUSTAKA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-03-04 with categories.
Buku ini berisikan pandangan-pandangan penulis mengenai bagaimana semestinya konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi itu dibangun, dengan mengajak untuk berfikir lebih kritis dan holistis bahwa hukum sebagai suatu sistem tidak menghendaki adanya pertentangan-pertentangan diantara komponen-nya terlebih antar sub-sub sistem yang termuat didalamnya. Penulis menge-tengahkan pentingnya karakteristik suatu badan untuk diperhati-kan dalam mempertanggungjawabkan secara pidana baik itu badan hukum (rechtspersoon) maupun badan yang bukan badan hukum (non rechtspersoon) dimana keduanya dalam berbagai undang-undang diluar KUHP dirangkum dalam batasan korporasi. Disamping itu buku ini juga menyuguhkan suatu wawasan yang berbeda dari tulisan-tulisan sejenis yang telah ada sebelumnya yang membahas tentang pertang-gungjawaban pidana korporasi.
Ajaran Pemidanaan
DOWNLOAD
Author : Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.
language : id
Publisher: Kencana
Release Date : 2017-08-01
Ajaran Pemidanaan written by Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. and has been published by Kencana this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-08-01 with Law categories.
Buku ini membahas mengenai seluk-beluk yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi. Dengan kata lain, buku persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia group) ini membahas seluk-beluk yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pembahasan dalam buku ini merupakan hal baru karena pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep baru, bukan saja bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia karena konsep pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep baru dalam hukum pidana, maka konsep tersebut belum banyak dipahami oleh para ahli hukum pidana dan para penegak hukum di Indonesia, terutama mengenaiajaran-ajaran pembenar untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Sementara itu, selain berbagai undang-undang pidana khusus telah mengadopsi konsep korporasi sebagai pelaku tindak pidana, RUU KUHP yang baru ternyata menegaskan pengadopsian konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut. Dengan demikian, besar kemungkinan KUHP Indonesia yang baru akan meninggalkan konsep lama bahwa hanya manusia saja yang dapat dipidana, tetapi juga korporasi adalah subjek tindak pidana. Oleh karena itu, penyebaran konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sangat mendesak untuk secepatnya dipahami oleh mereka yang terlibat dalam penegakan hukum pidana. Juga untuk dipahami oleh para mahasiswa hukum yang belajar hukum pidana dan para dosen yang mengajar hukum pidana.
Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
DOWNLOAD
Author : Kristian
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-08-01
Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi written by Kristian and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-08-01 with Law categories.
Buku ini membahas penerapan atau aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Dengan demikian, buku ini membahas peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Kekuasaan Kehakiman Negara Republik Indonesia, Advokat/Pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan atau mengaplikasikan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut meliputi faktor hukum (substansi hukum/peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun pihak yang menerapkan hukum (penegakan hukum inconcreto), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan kesadaran hukum (law awareness) dari masyarakat, faktor kebudayaan (khususnya budaya hukum), dan berbagai faktor lainnya. Pada buku ini juga diuraikan kebijakan aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di masa yang akan datang dalam rangka penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia pada umumnya dan pembaruan hukum pidana nasional pada khususnya. Dengan hal ini kebijakan aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dilaksanakan dengan baik dan upaya penanggulangan tindak pidana korporasi (khususnya pada tahap aplikasi) dapat dilakukan secara optimal.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Corporate Criminal Responsibility
DOWNLOAD
Author : PROF.DR.MULADI,S.H. & DR.DIAH SULISTYANI,S.H.,C.N.,M.Hum
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2023-06-13
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Corporate Criminal Responsibility written by PROF.DR.MULADI,S.H. & DR.DIAH SULISTYANI,S.H.,C.N.,M.Hum and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-06-13 with Antiques & Collectibles categories.
Suatu karya tulis kontemporer yang mengilustrasikan dinamika dan dialektika Pertanggungjawaban Pidana Korporast disajikan oleh seorang sosok akademisi, praktisi hukum senior secara sangat menarik dan komprehensif. Sile Penulis sangat galau antara harapan optimisme dan kecemasan tentang adanya bahaya dari kejahatan korporasi yang berdekatan dengan white collar crime. Keduanya dilakukan oleh pelaku professional (professional fringe violator), secara terorganisasi (organized crime) dalam kolektivitas korporasi dan seringkali juga berkaitan dengan state-corporate crime karena terbuka kesempatan melakukan kejahatan korporasi seperti pencucian uang, korupsi, penggelapan pajak, kejahatan lingkungan dan sebagainya terjadi atau timbul dalam hubungan antara pimpinan korporasi dengan pejabat di lingkungan instansi pemerintah. Pemahaman terhadap kejahatan ekonomi (economic crimes) seperti kejahatan korporasi harus tuntas sebagaimana yang dirumuskan American Bar Association pada tahun 1976 yang menegaskan bahwa: "Economic Crimes as 'any non violent, illegal activity which principally involves deceit, misrepresentton, concealment, manipulation, breach of trust, subterfuge, or illegal circumvention'. Dengan pemahaman tersebut era untuk selalu menganggap kejahatan korporasi sebagai "mala prohibita" yang menerapkan secara utuh asas "societas dlinquere non potest" tidak relevan lagi, karena bisa terjadi unsur "mala per se" di atas sangat kuat. Edisi Kedua buku ini, di samping berbagai koreksi yang dilakukan secara menyeluruh, penulis juga mencantumkan data yang menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung RI telah mulai menangani secara intensif kejahatan korporasi di Indonesia (25 kasus) (data tertanggal 12 februari 2015). Semoga hal ini juga diikuti oleh lembaga penegak hukum lain, seperti POLRI dan KPK.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
DOWNLOAD
Author : Prof. DR. Muladi, SH.
language : id
Publisher: Kencana
Release Date :
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi written by Prof. DR. Muladi, SH. and has been published by Kencana this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.
Buku rujukan Ilmu Hukum ini menyoroti berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pertangguingjawaban pidana korporasi dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, termasuk perkembangan korporasi sebagai subjek Hukum Pidana dan pengaturannya. dalam Rancangan KUHP, serta dikaitkan pula dengan pembahasan mengenai tindak pidana korupsi dan korporasi di Indonesia. --- Buku persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia)
Kebijakan Eksekusi
DOWNLOAD
Author : Kristian
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-02-17
Kebijakan Eksekusi written by Kristian and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-02-17 with Law categories.
Negara seharusnya mengoptimalkan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana Penal (sarana hukum pidana) dan sarana Nonpenal (sarana di luar hukum pidana). Apabila sarana Penal yang ditempuh, maka salah satu tahapan yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum pidana adalah tahap eksekusi (kebijakan eksekusi) sebagai pelaksanaan atau penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap eksekusi ini dimulai ketika perkara yang sedang ditangani dimajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus sehingga mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Buku ini yang berada di tangan pembaca membahas mengenai beberapa hal berikut ini. - Suatu Pengantar Mengenai Tindak Pidana Korporasi. - Sekelumit Mengenai Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. - Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Sarana Hukum Pidana (Penal Policy). -Tahap-Tahap Fungsionalisasi Kebijakan Hukum Pidana. - Kekuasaan Kehakiman & Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Pokok-Pokok Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia. - Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia (16 Putusan Pengadilan pada 12 Kasus Konkret). - Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Masa yang Akan Datang dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia (Suatu Gagasan Singkat).