Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Aset Tindak Pidana

DOWNLOAD

Download Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Aset Tindak Pidana PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Aset Tindak Pidana book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page

Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Aset Tindak Pidana

DOWNLOAD

Author : Shanti Dwi Kartika
language : id
Publisher: Publica Indonesia Utama
Release Date : 2021-11-02

Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Aset Tindak Pidana written by Shanti Dwi Kartika and has been published by Publica Indonesia Utama this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-11-02 with Law categories.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT telah tersusun karya tulis ilmiah dalam buku ini. Buku ini merupakan hasil kolaborasi peneliti hukum sebagai tindak lanjut dari penelitian tahun 2020 berjudul Politik Hukum Perampasan Aset Tindak Pidana. Penulis buku ini merupakan bagian Tim Penelitian tersebut yang dilakukan bersama dengan Puteri Hikmawati, S.H., M.H. dan Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. Pada penelitian tersebut, penulis mempunyai fokus pada peran negara dan kewenangan lembaga penegak hukum dalam perampasan aset. Fokus ini telah dikembangkan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah mengenai penanganan aset tindak pidana dalam sistem penegakan hukum pidana. Karenanya, buku ini menjelaskan penanganan aset ditinjau dari perspektif tanggung jawab negara, dengan melihat keterhubungan antara keuangan negara, aset tindak pidana, dan penegak hukum. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Hal ini mengingat negara mempunyai tanggung jawab konstitusional sebagai konsekuensi dari berdirinya suatu negara harus memenuhi empat unsur, yaitu wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan internasional. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari negara dari dampak tindak pidana ini. Beberapa hal tersebut menunjukkan pengembalian aset mempunyai peran penting dalam pemulihan keuangan negara dari dampak tindak pidana ini. Namun, penegakan hukum ini mempunyai kelemahan secara hukum (de jure), karena Indonesia belum mempunyai undang-undang tentang perampasan aset/pemulihan aset, meskipun aset hasil tindak pidana ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada saat buku ini disusun, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 dan telah diusulkan untuk masuk sebagai RUU Prioritas Tahun 2022. Semoga hadirnya buku ini bisa memberikan warna bagi pembangunan hukum di Indonesia, yang berkaitan dengan aset tindak pidana. Semoga buku ini juga bisa menjadi panacea bagi pembaca untuk memahami politik hukum dan pilihan kebijakan hukum sehubungan dengan aset tindak pidana.

Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya

DOWNLOAD

Author : Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2023-07-01

Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya written by Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-07-01 with Law categories.

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan harta maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsinya. Untuk itu perlu hukum yang tegas yang mengatur pengembalian aset tindak pidana korupsi dari pelaku, keluarga dan ahli warisnya sebagai bagian yang ikut bersama-sama bertanggung jawab mengembalikan hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada negara. Buku ini adalah kajian ilmiah penting yang membahas tentang tanggung jawab perdata dari pelaku tindak pidana korupsi dan tanggung jawab ahli warisnya. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama bagi yang berkecimpung di bidang hukum pada umumnya dan bagi semua kalangan, baik itu akademisi maupun praktisi hukuk, yang peduli pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia

Penegakkan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan Dan Upaya Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara

DOWNLOAD

Author : Dr. Abdul Basir, S.E.,Ak., M.Si
language : id
Publisher: Cipta Media Nusantara
Release Date :

Penegakkan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan Dan Upaya Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara written by Dr. Abdul Basir, S.E.,Ak., M.Si and has been published by Cipta Media Nusantara this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.

Buku berjudul Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia (Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan dan Upaya Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara) adalah ingin memberi gagasan bagaimana pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana Wajib Pajak Badan yang melakukan tindak pidana pajak, karena selama ini tindak pidana pajak dan tindak pidana lainya yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan 39A UU KUP yang telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah menjadi tanggung jawab pengurus atau wakilnya secara pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU KUP yang telah diubah terakhir dalam UU HPP. Sanksi pidana dalam tindak pidana perpajakan sesuai dengan UU KUP bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dengan pidana penjara dan pidana denda adalah menjadi tanggungjawab pengurus secara pribadi dan renteng. Apalagi pidana denda, berapapun jumlah atau besarnya, sesuai dengan Pasal 30 KUHP dapat diganti (subsider) dengan pidana kurungan minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) bulan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda pidana tersebut. Dalam Pasal 44c Ayat (3 ) UU HPP juga dijelaskan, jika terpidana orang tidak memiliki harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar pidana denda, dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana penjara yang diputus. Hal ini lah yang menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yaitu hilangnya atau berkurangnya hak negara berupa penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara dari pelaku tindak pidana pajak. Oleh karena itu, dalam buku ini membahas bagaimana formulasi pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana terhadap Wajib Pajak Badan yang melakukan tindak pidana pajak, karena penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dengan pidana penjara dan pidana denda kepada pengurus tanpa memberikan tanggung jawab untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian pada pendapatan negara adalah bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Dalam rangka untuk mewujudkan moral justice, social justice dan legal justice dalam kerangka pidana perpajakan mendatang, maka pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan harus bersifat integratif, selain untuk penegakan hukum (represif), pencegahan (preventif) dan juga untuk upaya pengembalian kerugian pada pendapatan negara (restoratif). Upaya pengembalian kerugian pada pendapatan negara dalam tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dapat dilakukan dengan pertanggungjawaban pidana yang bersifat komulatif-alternatif terhadap badan dan/atau pengurusnya, yaitu selain pengurus dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A UU KUP yang telah diubah terakhir dalam UU HPP, terhadap Wajib Pajak Badan juga dikenakan sanksi pidana dengan formulasi double track system, yaitu pidana denda dan/atau pidana tambahan berupa tindakan lain seperti, pencabutan ijin-ijin tertentu seperti fasilitas tax holiday, angka pengengal impor (API), izin usaha dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana denda yang dijatuhkan dengan pertimbangan pidana denda terhadap Wajib Pajak Badan tidak dapat disubsider dengan kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP dan pidana denda yang tidak dapat bayar sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, harus dilakukan dengan tindakan penyitaan atau pemblokiran sampai dengan pelelangan aset Wajib Pajak Badan dalam rangka pengembalian kerugian pada pendapatan negara.

Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi

DOWNLOAD

Author : Ade Mahmud
language : id
Publisher: Sinar Grafika (Bumi Aksara)
Release Date : 2021-02-23

Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi written by Ade Mahmud and has been published by Sinar Grafika (Bumi Aksara) this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-02-23 with Young Adult Nonfiction categories.

Usaha pengembalian aset negara “yang dicuri” (stolen asset recovery) dalam tindak pidana korupsi seringkali menimbulkan fenomena yang problematis bahkan dramatis. Karenanya, hampir tidak ada pelaku yang mengakui dan menyerahkan secara sukarela aset hasil korupsi. Sebaliknya para pelaku umumnya memiliki akses yang luar biasa dan sulit terjangkau hukum dalam menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsi. Masalah pengembalian aset semakin rumit ketika aparat penegak hukum tidak memiliki keberanian, ketegasan dan inovasi dalam menegakkan hukum dan merampas aset dari tangan para koruptor. Paradigma memberantas korupsi telah berkembang tidak hanya menggunakan pendekatan follow the suspect (menghukum pelaku) tetapi telah bergeser ke arah pendekatan follow the money, dan follow the asset (merampas uang dan aset). Perkembangan paradigma ini menuntut penegak hukum masa kini untuk berhukum secara progresif sebagai bagian dan proses searching for the truth (pencarian kebenaran) dan searching for justice (pencarian keadilan) yang tidak pernah berhenti. Penegak hukum yang progresif akan selalu setia pada asas besar bahwa “Hukum adalah untuk manusia” karena kehidupan manusia penuh dinamika dan terus berubah dari waktu ke waktu.

Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

DOWNLOAD

Author : Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H. Riki Saputra, S.H., M.H. Mochamad Fitri Adhy, S.H., M.H. I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo, S.H., M.H. Dimas Pranowo, S.H., Penerbit Adab
language : id
Publisher: Penerbit Adab
Release Date :

Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia written by Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H. Riki Saputra, S.H., M.H. Mochamad Fitri Adhy, S.H., M.H. I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo, S.H., M.H. Dimas Pranowo, S.H., Penerbit Adab and has been published by Penerbit Adab this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.

Judul : Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Penulis : Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H. Riki Saputra, S.H., M.H. Mochamad Fitri Adhy, S.H., M.H. I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo, S.H., M.H. Dimas Pranowo, S.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 188 Halaman ISBN : 978-623-497-621-2 Sinopsi Buku Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang menjadi perhatian banyak negara di dunia. Korupsi terjadi ecara elitis, endemik, dan sistemik. Sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Kerugian akibat korupsi secara signifikan mengurangi kapasitas negara dalam membangun perekonomian dan menyediakan fasilitas kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan saat ini, pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (stolen asset recovery) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsinya. Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (stolen asset recovery) telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara yang sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Penegakkan hukum terhadap kasus korupsi saat ini masih menimbulkan permasalahan khususnya dalam hal Asset Recovery yang cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Beberapa diantaranya disebabkan karena para pelaku tipikor memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (money laundering) hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya recovery dikarenakan tempat penyembunyian (safe haven) hasil kejahatan tersebut yang melampaui lintas batas wilayah negara dimana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan.

Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori Praktik Dan Yurisprudensi Di Indonesia

DOWNLOAD

Author : DR. H. P PANGGABEAN, SH.,MS
language : id
Publisher: Bhuana Ilmu Populer
Release Date : 2020-03-30

Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori Praktik Dan Yurisprudensi Di Indonesia written by DR. H. P PANGGABEAN, SH.,MS and has been published by Bhuana Ilmu Populer this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-03-30 with Political Science categories.

Dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan tindakan pemulihan aset TIPIKOR tidak lepas dari tiga hal objek pemidanaan yaitu: pemidanaan, pemulihan aset, dan pencegahan, yang semuanya telah ditentukan dalam KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di luar sistem hukum Indonesia, upaya meningkatkan pemulihan aset TIPIKOR perlu dilandasi sistem peradilan restoratif, yang tidak hanya dilandasi sistem pembalasan. Sistem peradilan di negara Common Law dan RRC telah diberlakukan prinsip StaR melalui sistem pemidanaan dalam dua aspek. Dalam pengamatan selama ini, sistem peradilan Indonesia cenderung menerapkan doctrin man oriented tetapi dalam penjatuhan pidana tidak pernah memberi hukuman mati, pidana paling tinggi sekitar 10 sampai dengan 15 tahun. Sistem pemidanaan di Indonesia cenderung bersifat pidana pembalasan, tetapi jumlah kejahatan TIPIKOR yang telah dipidana sesuai UUTPK sepertinya belum berhasil menimbulkan efek jera bagi masyarakat luas.

Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara Persero

DOWNLOAD

Author : Eny Suastuti
language : id
Publisher: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA
Release Date : 2022-12-30

Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara Persero written by Eny Suastuti and has been published by SCOPINDO MEDIA PUSTAKA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-12-30 with Law categories.

i aspek hukum perdata, khususnya dari perspektif hukum perseroan akan menimbulkan persoalan karena terkatagori sebagai uang negara. Adanya modal negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan masih menimbulkan perdebatan, apakah merupakan uang negara atau tidak. Hal ini membawa konsekuensi hukum dalam pertanggungjawaban Direksi apabila terjadi kerugian atas harta kekayaan BUMN (Persero). Bagaimana pertanggungjawaban direksi apabila terjadi kerugian atas kekayaan BUMN (Persero) tersebut. Apakah direksi dapat dikatagorikan telah merugikan keuangan negara, sehingga ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan dalam hal ini.

Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

DOWNLOAD

Author : Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H,
language : id
Publisher: Jakad Media Publishing
Release Date :

Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi written by Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H, and has been published by Jakad Media Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.

Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemajuan, kemakmuran, dan kemajuan teknologi. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi. Buku dengan judul “Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi” hadir dihadapan pembaca. Buku ini merupakan wujud komitmen dari keilmuan penulis. Apalagi dengan tema korupsi yang saat ini menjadi musuh kita bersama.

Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

DOWNLOAD

Author : "Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2021-12-01

Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi written by "Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-12-01 with Political Science categories.

Tantangan penyelenggara negara dan pemerintahan dewasa ini cukup rumit, terutama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merugikan keuangan negara, diperlukan pengetahuan dan pemahaman untuk mengidentifikasi berbagai tindakan penetapan/keputusan atau perbuatan pemerintah yang diperbolehkan dan yang melanggar hukum. Karenanya, pendekatan melalui ilmu hukum administrasi menjadi krusial. Mahasiswa dan para elite penyelenggara negara dan pemerintahan cenderung belum memahami perihal eksistensi ilmu hukum administrasi pemerintahan yang akan memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya, termasuk para penyelenggara hukum publik. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa dan pembaca yang hendak mempelajari ilmu hukum adminitrasi pemerintahan dan tindak pidana korupsi. Uraian-uraian di dalamnya, antara lain mengenai penetapan sebagai tindakan hukum administrasi pemerintahan; keabsahan tindak administrasi pemerintahan; tindakan kebijakan dalam hukum administrasi pemerintahan; figur hukum penyelesaian kerugian keuangan negara; dan kontrol yudisial terhadap penyalahgunaan wewenang badan/pejabat pemerintahan melalui sarana hukum administrasi dan sarana hukum pidana; serta kerugian keuangan negara sebagai unsur tindak pidana korupsi pada Pengadilan Umum. Tulisan ini layak dijadikan referensi bagi para mahasiswa, penegak hukum; juga bagi para elite penyelenggara negara dan pemerintahan agar terhindar dari tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan kesewenang-wenangan dalam menjalankan fungsinya, yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi rakyat sebagai tujuan utama dalam kehidupan penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia #Kencana #PrenadaMedia

Kelemahan Sistem Pengawasan Internal Badan Usaha Milik Negara Perkebunan Secara Substansi Hukum

DOWNLOAD

Author : ANDERSON SIRINGORINGO
language : id
Publisher: Penerbit EnamMedia
Release Date : 2022-03-07

Kelemahan Sistem Pengawasan Internal Badan Usaha Milik Negara Perkebunan Secara Substansi Hukum written by ANDERSON SIRINGORINGO and has been published by Penerbit EnamMedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-03-07 with Law categories.

Pembuatan dan penerbitan buku ini didasarkan pada pemikiran hukum terhadap fakta adanya kelemahan Sistem Pengawasan Internal (SPI) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan secara substansi hukum