Dimensi Paradigma Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
DOWNLOAD
Download Dimensi Paradigma Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Dimensi Paradigma Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Dimensi Paradigma Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2022-04-06
Dimensi Paradigma Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-04-06 with Law categories.
Negara dan/atau pemerintah serta stake holders serta pemangku kepentingan lainnya dalam konteks melaksanakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang keagrariaan pertanahan, juda termasuk di dalamnya pengaturan hukum konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa dalam pelaksanaan proses pembentukannya harus mengikuti dan berdasarkan paradigma politik hukum yang tepat, yaitu berdasarkan : seluruh nilai-nilai sebagaimana tercantum dalam pancasila yaitu sebagai Dasar Negara Republik Indonesia (philosophy of paradigm), berdasarkan norma hukum yang diamanatkan dalam konstitusi negara yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutional of paradigm), dan juga harus berdasarkan prinsip Indonesia adalah Negara hukum _juridical of paradign), agar atas hasil produk pengaturan hukum dimaksud tidak terjadi keguncangan paradigma (shocks of paradigm) yang berkesesuaian dan tepat. Dengan kata lain, hal ini dimaksudkan penulis kendala yang bersifat umum dan politis ini, secara yuridis formal tidak terjadinya intervensi dalam bentuk apapun terutama dalam perspektif kepentingan politis dari pihak penguasa yang melakukan intervensi terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud, tentu dalam hal ini tidak terkecuali yang berkaitan dengan pembentukan pengaturan hukum di bidang konsolidasi tanah yang akan di laksanakan oleh negara dan/atau pemerintah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berkenaan untuk melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, dalam pelaksanaannya terutama ditujuakn kepada pemerintah dalam hal ini kepada aparat penyelenggara konsolidasi tanah yaitu pihak kantor pertanahan kabupaten/kota, dalam pelaksanaannya harus mengedepankan teori sociological jurisprudence, yaitu teori roscoe pound, yang terkenal dengan teorinya, bahwa: Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Atas saran ini, dimaksudkan penulis bahwa sikap dan attitude dari aparat penyelenggara konsolidasi tanah tersebut harus memahami dan sekaligus mengedepankan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law). Dalam pada itu, disarankan juga oleh penulis untuk mendukung kelancaran implementasi dan/atau pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, dalam pelaksanaannya juga harus mengedepankan teori aplikasi (applied theory), yaitu teori pragmatic legal realism, yang dikemukakan oleh salah seorang pelopor dalam teori pragmatic legal realism ini adalah Friedman. Bagian penting dalam teori ini adalah suatu gerakan (movement) trutama yang berhubungan dalam cara berpikir tentang hukum. Artinya, saran ini sangat berguna salam menegakkan semua produk pengaturan hukum berkaitan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut, tentu dalam pelaksanaan harus di sesuaikan dengan jiwa rakyat (volkgeist) dan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut. Dalam pelaksanaanya harus di dudukkan yang berkesesuaian dan bersinergi dengan pelaksanaan sistem pemerintahan dalam rezim otonomi daerah. Sejalan dengan saran ini, dimaksudkan penulis bahwa pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, agar segera proaktif untuk melakukan langkah kebijakan dengan segera membuat dan sekaligus mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan pengaturan hukum mengenai struktur kelembagaan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya di bidang agraria-pertanahan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi kemudahan dan kelancaran untuk melaksanakan segala bentuk koordinasi teknis dengan pihak Walikota/Bupati dalam upaya untuk mempercepat pelaksanaan konsolidasi tanah khususnya diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Kawasan Hutan Lindung Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga Masyarakat Kampung Tua Kota Batam
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date :
Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Kawasan Hutan Lindung Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga Masyarakat Kampung Tua Kota Batam written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.
Dalam perspektif politik hukum, sudah seharusnya semua rangkaian kebijakan terutama dalam membentuk, dan merumuskan terhadap semua materi pengaturan hukum di bidang kehutanan, konstruksi dan/atau desain pembentukannya harus dilakukan sedemikian rupa dengan mengedepankan kepada pendekatan sistem (approach system), dan mengutamakan dasar pijakan yang kokoh dan kuat, yaitu berdasarkan Paradigma Nilai-Nilai Pancasila (philosophy of paradigm), dimana Pancasila harus diteguhkan sebagai Dasar Negara, Pandangan Hidup Bangsa, dan Jiwa Kepribadian Bangsa. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud (law making process) harus mengutamakan pendekatan dari bawah (bottom up) dan membumi (grounded system) yang berdasarkan hukum yang hidup di dalam masyarakat (the living law). Penulis menaruh harapan yang besar kepada semua pemangku kepentingan, Kementerian, dan Lembaga terkait serta seluruh lapisan masyarakat (stake holder), kiranya program dan kebijakan konsolidasi tanah di kawasan hutan lindung Kota Batam untuk prioritas pertama dapat dilaksanakan pada wilayah/kawasan permukiman dan perumahan warga masyarakat Kampung Tua, yang bertempat tinggal di pinggiran dan/atau sekitar kawasan hutan lindung yang tersebar di beberapa titik pada wilayah Kota Batam. Apabila kawasan permukiman dan perumahan masyarakat Kampung Tua dimaksud, dilaksanakan melalui pelaksanaan Konsolidasi Tanah, maka akan terwujud pemanfaatan tanah secara optimal, terjadi peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah, dan sekaligus akan terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur. Dari hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah di kawasan permukiman dan perumahan pada warga masyarakat Kampung Tua tersebut, juga akan terwujud peningkatan kualitas lingkungan, karena dilengkapi prasarana dan fasilitas umum seperti prasarana jalan, fasilitas lingkungan dan/atau serta fasilitas penunjang lainnya sehingga akan terwujud kawasan permukiman dan perumahan yang sehat/higienis, tertata dengan baik, rapi, bersih, asri, segar, nyaman dan tentram dan sekaligus mampu memberikan jaminan terhadap perlindungan fungsi kemampuan hidup yang berkelanjutan (sustainability). Asas dan norma yang bersifat paradigmatik secara filosofis dan konstitusional sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut yaitu, disebutkan bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberdayaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka dan profesional serta bertanggung-gugat. Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum Nasional. Menurut hemat penulis, norma hukum yang telah ditancapkan dan ditegaskan dalam konsiderans ini, juga harus merupakan dasar pijakan, jangkar dan pondasi yang permanen bagi pembuat peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dengan mengingat sekarang ini kondisi dan potensi sumber daya kehutanan yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia sudah berada pada posisi yang terancam dan terguncang (shock) kelestariannya, akibat adanya perusakan dari orang-orang dan/atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dimaksudkan penulis bahwa hukum yang hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, seperti hukum adat, harus dijaga dan dilestarikan oleh negara dan pemerintah sebagai lokomotif dan garda terdepan (front line) dalam melaksanakan penegakan hukum (law enforcement) terhadap semua produk hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum positif, dengan tetap mengutamakan dan sekaligus meneguhkan untuk terwujudnya paham negara hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara hukum" (constitutional of paradigm and yuridical of paradigm).
Paradigma Konstruksi Politik Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date :
Paradigma Konstruksi Politik Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.
Pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yaitu dengan karakter pengaturan hukumnya sudah senapas dan sejalan dengan nilai-nilai filosofi yang bersifat paradigmatik (philosophy of paradigm) Pancasila 1 Juni 1945 sebagai Dasar Negara, pandangan hidup, dan jiwa kepribadian bangsa dan negara, maka disarankan khususnya kepada pemerintah, dan kepada seluruh pemangku kepentingan lain terkait, dan seluruh warga masyarakat perdesaan, untuk menggunakan instrumen dan mekanisme pengaturan hukum Konsolidasi Tanah, dan/atau Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut, yaitu sebagaimana pengaturan hukumnya telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Dalam pendekatan aksiologis saran tersebut dimaksudkan untuk: -mewujudkan penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah secara optimal; -meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang; -meningkatkan kualitas lingkungan; dan -memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan ruang di atas dan/atau di bawah tanah, dan dengan tujuan utama yaitu: -melakukan penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui Konsolidasi Tanah dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai rencana tata ruang; dan -tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan/atau warga masyarakat petani dan pekebun di perdesaan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Saran ini juga dimaksudkan dalam upaya mempercepat terwujudnya penguatan ekonomi kerakyatan di perdesaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mempercepat terwujudnya negara yang adil, makmur dan berkesejahteraan (welfare state) secara berkelanjutan (sustainability). Melalui mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dapat segera mewujudkannya dalam upaya mempercepat terciptanya pertumbuhan ekonomi kerakyatan di perdesaan, khususnya di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah Dan Konsolidasi Tanah Dalam Perspektif Free Trade Zone Ftz Di Kota Batam
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2022-02-14
Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah Dan Konsolidasi Tanah Dalam Perspektif Free Trade Zone Ftz Di Kota Batam written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-02-14 with Law categories.
Tema central buku ini yang terdiri dari beberapa variabel menguraikan dalam pembahasannya beberapa data-data emperil yang terdapat di lapangan tentang Pendaftaran Tanah, Konsolidasi Tanah Dan Perspektif Free Trade Zone Di Kota Batam, pembahasan variabel-variabel ini terdiri dari: BAB I: Pendahuluan; BAB II: Pengaturan Hukum Pendaftaran Tanah Dan Konsolidasi Tanah Dalam Perspektif Free Trade Zone (FTZ) Di Kota Batam; BAB III: Implementasi Pendaftaran Tanah Secara Khusus Di Kota Batam Dalam Perspektif Free Trade Zone (FTZ); BAB IV: Faktor Kendala Dan Solusi Pendaftaran Tanah Dan Konsolidasi Tanah Dalam Perspektif Free Trade Zone (FTZ) Di Kota Batam; BAB V: Penutup.
Land Readjustment The Japanese System
DOWNLOAD
Author : Luciano Minerbi
language : en
Publisher:
Release Date : 1986
Land Readjustment The Japanese System written by Luciano Minerbi and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1986 with Business & Economics categories.
A I D Evaluation Handbook
DOWNLOAD
Author : United States. Agency for International Development
language : en
Publisher:
Release Date : 1987
A I D Evaluation Handbook written by United States. Agency for International Development and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1987 with Economic development projects categories.
Land Readjustment
DOWNLOAD
Author : William A. Doebele
language : en
Publisher:
Release Date :
Land Readjustment written by William A. Doebele and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with categories.
Public Expenditure Analysis
DOWNLOAD
Author : World Bank
language : en
Publisher: World Bank Publications
Release Date : 2005
Public Expenditure Analysis written by World Bank and has been published by World Bank Publications this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Expenditures, Public categories.
Focuses on the public sector in developing countries. Provides tools of analysis for discovering equity in tax burdens as well as in public spending and judging government performance in its role in safeguarding the interests of the poor and disadvantaged. Outlines a framework for a rights-based approach to citizen empowerment - in other words, creating an institutional design with appropriate rules, restraints, and incentives to make the public sector responsive and accountable to an average voter.
Economic Development
DOWNLOAD
Author : Michael P. Todaro
language : en
Publisher: Addison-Wesley Longman
Release Date : 2009
Economic Development written by Michael P. Todaro and has been published by Addison-Wesley Longman this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009 with Business & Economics categories.
This text maintains a problem and policy oriented approach to development economics. It focuses on people and government in developing countries.
The Politics Of Decentralization
DOWNLOAD
Author : Carol J. Pierce Colfer
language : en
Publisher: Earthscan
Release Date : 2012
The Politics Of Decentralization written by Carol J. Pierce Colfer and has been published by Earthscan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with Technology & Engineering categories.
Decentralization is sweeping the world and having dramatic and far-reaching impacts on resource management and livelihoods, particularly in forestry. This book is the most up-to-date examination of the themes, experiences and lessons learned from decentralization worldwide. Drawing on research and support from all of the major international forestry and conservation organizations, the book provides a balanced account that covers the impact of decentralization on resource management worldwide, and provides comparative global insights with wide implications for policy, management, conservation and resource use and planning. Topics covered include forest governance in federal systems, democratic decentralization of forests and natural resources, paths and pitfalls in decentralization and biodiversity conservation in decentralized forests. The book provides in-depth case studies of decentralization from Bolivia, Ghana, Indonesia, Russia, Scotland, Switzerland, Uganda and the US, as well as highlights from federal countries including Australia, Brazil, Canada, India and Malaysia. It also addresses the critical links between the state, forests, communities and power relations in a range of regions and circumstances, and provides case examples of how decentralization has been viewed and experienced by communities in Guatemala, Philippines and Zimbabwe. The Politics of Decentralization is state-of-the-art coverage of decentralization and is essential for practitioners, academics and policy-makers across forestry and the full spectrum of natural resource management.